Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek Kereta Api Medan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

    “Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

    Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

    Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

    Terdapat kegiatan “asistensi” di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

    Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

    Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

    Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

    Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

    Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. “Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub],” tuturnya.

    Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

    Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

    Bandara IMIP Morowali Tak Bisa Layani Penerbangan Internasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tidak bisa malayani penerbangan internasional. Bandara IMIP masuk pada kategori bandara khusus.

    Semula, Bandara IMIP masuk dalam 4 bandara yang diatur khusus dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

    Namun, KM 38/2025 itu telah dicabut atas terbitnya KM Nomor 55 Tahun 2025. Pada beleid terbaru, tidak tertuang Bandara IMIP sebagai bandara khusus yang bisa melayani penerbangan internasional atau penerbangan dari dan ke luar negeri.

    Pada ketetapan KM 55/2025 yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025 itu, hanya tertera Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang bisa melayani penerbangan internasional.

    Sesuai kategorinya, bandara khusus ini diatur dengan ketentuan yang berbeda meski diperbolehkan melayani penerbangan internasional. Hanya ada tiga jenis penerbangan internasional yang bisa dilakukan. Pertama, untuk kepetingan evakuasi medis. Kedua, penanganan bencana. Ketiga, pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

    Izin penerbangan internasional dengan tiga tujuan itu pun dibarengi dengan sejumlah syarat ketat yang perlu dipenuhi. Yakni, persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

    Serta, berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, setiap pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

     

  • 119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    119 Juta Orang Diperkirakan Hilir Mudik Saat Libur Natal & Tahun Baru

    Jakarta

    Kementerian Perhubungan memproyeksikan 119,5 juta masyarakat yang melakukan pergerakan mudik pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Angka ini naik 2,71% dibandingkan dengan periode tahun lalu.

    Sekjen Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil survei potensi pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan.

    Data tersebut mencatatkan, ada sebanyak 42,01% yang berencana melakukan perjalanan ke luar kota. Sementara itu, 57,99% sisanya menjawab tidak berencana melakukan perjalanan ke luar kota.

    “Dari 283,5 juta penduduk Indonesia, sesuai dengan data BPS 2025, diperkirakan masyarakat akan melakukan pergerakan adalah 42,01% atau kurang lebih 119,5 juta jiwa. Ini meningkat sebesar 2,71% dari hasil survey pergerakan Nataru 2024-2025,” kata Antoni, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Kementerian Perhubungan juga mencatatkan kota asal dan tujuan dengan potensi pergerakkan tertinggi. Untuk kota asal antara lain ada Jakarta Timur, Bekasi, Bokor, Surabaya, dan Makassar.

    Sedangkan untuk kota-kota dengan tujuan tertinggi mayoritas diisi oleh kota-kota besar. Kota tersebut antara lain Yogyakarta, Bandung, Malang, Bogor, dan Denpasar.

    Lebih lanjut Antoni juga memaparkan timeline penyelenggaraan pemantauan Nataru 2025-2026. Kementerian Perhubungan akan memulai pelaksanaan Posko Nataru pada tanggal 18 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026.

    “Dari prediksi survey yang dilakukan, akan terjadi lonjakan puncak arus mudik di 24 Desember 2025 dan hasil survei juga mengatakan masyarakat cenderung berpergian di pagi hari. Kemudian untuk puncak arus balik akan terjadi di hari Jumat 2 Januari 2026, juga dari hasil survei, perjalanan mayoritas terjadi di pagi hari,” terang Antoni.

    Sementara itu menyangkut kesiapan sarana prasana, pihaknya melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah (pemda). Hal ini termasuk beberapa bandara, terminal serta pelabuhan yang dikelola oleh pemda.

    “Termasuk juga alat angkutnya, untuk dilakukan ramp check dan ramp check telah dimulai sejak beberapa minggu yang lalu atas perintah dari Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi),” kata Antoni.

    Pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi khusus untuk periode Nataru 2025-2026 berupa diskon transportasi. Rinciannya antara lain diskon 30% tiket KA Ekonomi (non penugasan) untuk 1,51 juta penumpang.

    Lalu ada diskon 20% untuk tarif dasar angkutan laut di bawah Pelni, dengan menyasar sekitar 405 ribu penumpang. Ada juga diskon 100% tarif jasa kepelabuhan untuk angkutan penyeberangan di bawah ASDP, sasaran 2,14 juta penumpang dan 491 ribu kendaraan.

    “Untuk udara ini juga akan ada diskon tiket. Namun tidak langsung kepada harga tiket, tetapi dibebankan kepada beberapa komponen dari tiket pesawat sebesar 13-14%, termasuk PPN DItanggung Pemerintah (DTP), harga bahan bakar, dan juga pajak jasa penumpang maupun pajak pesawat udaranya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • 588 Ribu Truk Langgar Aturan ODOL Sepanjang 2025

    588 Ribu Truk Langgar Aturan ODOL Sepanjang 2025

    Jakarta

    Pemerintah menggencarkan razia terhadap truk obesitas alias truk ODOL (over dimension over load) sepanjang tahun 2025. Hasilnya, sebanyak 588 ribu truk ODL terjaring dalam operasi ini selama periode Januari-November 2025.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan penindakan terhadap angkutan logistik di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) selama periode 1 Januari-28 November 2025. Langkah ini merupakan bagian dari sosialisasi menuju Zero Over Dimension & Over Load 2027 demi terciptanya ekosistem angkutan logistik yang berkeselamatan.

    “Kami selalu melakukan pengawasan di UPPKB untuk memastikan kendaraan angkutan barang memenuhi ketentuan terkait muatan, dimensi dan kelengkapan dokumen. Ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi prasyarat keselamatan serta perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan dan umur infrastruktur jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta (29/11) seperti dikutip dari situs Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat.

    Pada periode 1 Januari-28 November 2025, Ditjen Perhubungan Darat mengklaim telah memeriksa 2.514.244 kendaraan barang dengan 1.925.260 kendaraan (76,57%) tak melakukan pelanggaran. Sementara 588.984 kendaraan (23,43%) dinyatakan melanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yakni pelanggaran daya angkut mencapai 59,43% atau 393.992 kendaraan.

    “Jenis pelanggaran yang ditemukan beragam, dan mayoritas pelanggarannya terkait daya angkut, sebanyak 393.992 unit, kemudian pelanggaran dimensi, dan pelanggaran dokumen. Selanjutnya juga ditemukan pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran tata cara muat serta pelanggaran kelas jalan,” sambung Aan.

    Adapun dari hasil pemeriksaan ditemukan 662.899 pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

    – Pelanggaran daya angkut sebanyak 393.992 kendaraan (59,43%)
    – Pelanggaran dimensi sebanyak 1.396 kendaraan (0,21%)
    – Pelanggaran dokumen sebanyak 261.058 kendaraan (39,38%)
    – Pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 940 kendaraan (0,14%)
    – Pelanggaran tata cara muat sebanyak 5.383 kendaraan (0,81%)
    – Pelanggaran kelas jalan sebanyak 130 kendaraan (0,02%).

    Lebih lanjut, Aan menjelaskan, sepanjang Januari-November 2025 dari total 588.984 kendaraan yang melanggar, sebanyak 394.583 kendaraan telah dikenakan penindakan. Sedangkan 194.401 kendaraan tidak ditindak selama masa sosialisasi sesuai kebijakan penindakan selektif.

    “Pada periode Januari sampai Juni 2025, penindakan diberikan kepada 193.178 kendaraan, sebagian besar berupa peringatan. Sementara pada masa sosialisasi, Juli hingga November 2025, penindakan diberikan kepada 201.405 kendaraan, dengan proporsi peringatan mencapai 84,58% atau 170.350 kendaraan, sebagai langkah pembinaan kepada operator angkutan barang,” jelas Aan lagi.

    Aan melanjutkan, pemeriksaan juga dilakukan memakai teknologi Weigh in Motion (WIM) di lima lokasi UPPKB mencakup Kertapati, Talang Kelapa, Tenayan, Pelawan, serta Dolok Parmonangan. Pemeriksaan melalui WIM selama periode Januari-28 November ini telah dilakukan terhadap 2.615.083 kendaraan.

    “Dari 2,6 juta lebih kendaraan yang terekam sistem WIM, terdapat 536.431 kendaraan memiliki BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan sebanyak 2.078.655 kendaraan atau sekitar 79,49% tidak ada BLUe. Kemudian angkutan barang komoditas tertentu tercatat memiliki jumlah pelanggaran tertinggi seperti angkutan yang membawa komoditas pasir yang mencapai 41.557 kendaraan,” bilang Aan.

    Berikut hasil pendataan pelanggaran yang dilakukan angkutan barang dengan komoditas tertentu:

    – Pasir sebanyak 41.557 kendaraan
    – Barang paket sebanyak 23.703 kendaraan
    – Barang campuran sebanyak 22.547 kendaraan
    – Beras sebanyak 11.109 kendaraan
    – Batu sebanyak 10.399 kendaraan.

    Sementara itu, Aan juga menekankan komitmen Ditjen Perhubungan Darat dalam memperkuat sistem pengawasan melalui optimalisasi teknologi dan percepatan perbaikan fasilitas. Harapannya pendataan terhadap angkutan logistik bisa lebih efektif serta efisien sehingga ekosistem angkutan logistik yang berkeselamatan dapat benar-benar terwujud.

    “Kami terus mengoptimalkan penggunaan JTO (jembatan timbang online) dan WIM, juga mempercepat proses perbaikan di lapangan agar seluruh jembatan timbang berfungsi secara maksimal. Upaya ini kami lakukan untuk membangun sistem pengawasan angkutan barang yang lebih transparan, akurat, dan berkeadilan,” tukas dia.

    (lua/rgr)

  • Izin Dicabut, Kemenhub Beri Syarat ke Pengelola Bandara IMIP Morowali

    Izin Dicabut, Kemenhub Beri Syarat ke Pengelola Bandara IMIP Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mencabut izin layanan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

    Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri yang diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025.

    Regulasi ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.

    Dalam aturan sebelumnya, terdapat tiga bandara khusus yang diizinkan menangani penerbangan langsung internasional secara terbatas.

    Namun melalui kebijakan terbaru, hanya Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang tetap mempertahankan izin tersebut.

    Bandara IMIP dan Weda Bay tidak lagi memiliki kewenangan melayani penerbangan internasional.

    “Menetapkan Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara,” tulis Diktum pertama Kepmenhub KM 55 Tahun 2025 dilansir pada Senin (1/12).

    Dalam aturan itu dijelaskan bahwa penerbangan internasional langsung di bandara khusus hanya boleh dilakukan untuk keperluan tertentu, seperti angkutan udara niaga tidak berjadwal atau non-niaga dalam rangka medical evacuation (evakuasi medis), penanganan bencana, serta pengangkutan penumpang dan kargo guna menunjang kegiatan usaha pokok.

  • Penampakan Kereta Petani dan Pedagang yang Mulai Beroperasi Hari Ini 1 Desember 2025

    Penampakan Kereta Petani dan Pedagang yang Mulai Beroperasi Hari Ini 1 Desember 2025

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) secara resmi mulai mengoperasikan layanan baru Kereta Petani dan Pedagang pada hari ini, 1 Desember 2025. Layanan inovatif ini bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat, khususnya petani dan pedagang, dengan tarif yang sangat terjangkau.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Arif Anwar, memastikan bahwa harga tiket layanan ini akan tetap terjangkau. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan kucuran dana Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi layanan ini.

    “Kami instruksikan kepada KAI Commuter melalui skema PSO untuk mematok tarif Kereta Petani dan Pedagang pada harga Rp 3.000 seperti tarif layanan Commuter Line Merak agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Arif dalam keterangan resmi, ditulis Senin (1/12/2025).

    Kereta petani dan pedagang beroperasi pada tahap awal di rute Merak–Rangkasbitung dan sebaliknya. Layanan ini tersedia sebanyak 14 perjalanan per hari, dengan jam operasional disesuaikan dengan aktivitas para petani dan pedagang.

    Rute akan diperluas hingga Tanah Abang setelah tahap awal berjalan optimal. Kereta ini menggunakan kelas ekonomi (K3) dengan subsidi pemerintah, memiliki 73 tempat duduk yang disusun sejajar di sisi kiri dan kanan gerbong agar penumpang dapat menempatkan barang dagangannya di depan secara aman.

     

  • Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung Megapolitan 30 November 2025

    Mulai 1 Desember, Kereta Khusus Petani dan Pedagang Beroperasi di Merak–Rangkasbitung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kereta khusus petani dan pedagang akan mulai beroperasi pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025).
    Layanan baru ini dihadirkan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal dengan tarif terjangkau.
    Kereta yang menjadi inovasi
    KAI
    Group dan didukung Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan akan melayani 7 perjalanan dari Merak, serta 7 perjalanan dari Rangkasbitung setiap harinya.
    VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan mobilitas pelaku usaha kecil, khususnya
    petani
    dan
    pedagang
    yang selama ini mengandalkan transportasi darat untuk distribusi barang.
    “Pengoperasian layanan Kereta Pedagang dan Petani ini dirangkaikan pada Commuter Line Merak dengan kapasitas 73 tempat duduk. Setiap harinya akan tersedia 7 perjalanan dari Merak dan 7 perjalanan dari Rangkasbitung,” kata Karina dalam rilis yang diterima, Minggu (30/11/2025).
    Untuk bisa memanfaatkan layanan ini, pengguna dari kalangan petani dan pedagang dapat melakukan registrasi untuk mendapatkan kartu khusus.
    Registrasi dilakukan di loket dengan membawa identitas dan mengisi formulir yang akan diverifikasi petugas.
    Dengan memiliki kartu petani dan pedagang ini, pengguna akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menggunakan layanan perjalanan ini, yaitu bisa melakukan pemesanan dan pembelian tiket mulai H-7 keberangkatan di loket-loket stasiun Commuter Line Merak.
    Mereka juga bisa melakukan
    boarding
    hingga dua jam sebelum keberangkatan. Sementara masyarakat umum yang belum memiliki kartu tetap bisa menggunakan layanan ini selama tiket masih tersedia pada hari perjalanan.
    KAI Commuter membatasi barang dagangan yang dibawa, yaitu maksimal dua koli dengan dimensi 100 cm x 40 cm x 30 cm per koli.
    “Untuk barang bawaan yang berbau menyengat, hewan ternak, dan barang yang mudah terbakar serta senjata tajam/api, dilarang dibawa di kereta petani dan pedagang ini,” jelas Karina.
    Karina menegaskan bahwa layanan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dan KAI Group dalam menggerakkan perekonomian lokal di Banten, khususnya bagi pelaku usaha kecil.
    “Untuk kenyamanan bersama, KAI Commuter mengajak seluruh pengguna untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku dan menjaga sarana serta fasilitas pelayanan Kereta Petani dan Pedagang ini,” kata Karina.
    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar memastikan dukungan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan tarif layanan ini.
    “Kami instruksikan kepada KAI Commuter melalui skema PSO untuk mematok tarif Kereta Petani dan Pedagang pada harga Rp 3.000 seperti tarif Commuter Line Merak agar tidak memberatkan masyarakat,” ujar Arif.
    Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian kereta telah diuji untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keandalan sesuai regulasi transportasi kereta api.
    “Kami mengapresiasi KAI Group atas inovasinya dalam meluncurkan layanan ini dan semoga Kereta Petani dan Pedagang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Investor China & Malaysia Minat Investasi Rp62,3 Triliun di Jateng

    Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing asal Malaysia dan China disebut berminat menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan nilai investasi sebesar Rp62,3 triliun.

    Rencana masuknya dua investasi asing itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Dia menyatakan bahwa para investor tersebut sudah melakukan penandatanganan Letter Of Intent (LoI) atas niatan untuk investasi tersebut.

    “Totalnya ada Rp62,3 triliun. Dari Malaysia sekitar Rp6,9 triliun, dan dari Fujian, China mencapai Rp55,4 triliun,” kata Luthfi di Semarang seperti dikutip dari Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Provinsi Fujian China dengan Jateng sudah menjalin hubungan kerja selama 20 tahun menjadi sister province, dan Fujian berkomitmen investasi besar yang mencakup berbagai sektor.

    Sektor tersebut mulai dari pembangunan jalan, pendirian pabrik beton dan material konstruksi, industri komponen mobil, hingga infrastruktur perumahan, termasuk perusahaan barang pecah belah serta industri energi terbarukan.

    “Mereka tertarik ke Jawa Tengah karena tenaga kerja kita kompetitif, daerah kita padat modal dan padat karya, serta iklim investasinya nyaman. Perizinan investasi juga kita permudah,” katanya.

    Selain investasi, Pemprov Jateng dan Provinsi Fujian juga akan bekerja sama untuk bidang pendidikan. Bahkan, sudah ada kesepakatan beasiswa dan magang SMK bidang teknologi informasi antara Jateng dan perusahaan Ruijie Network, China.

    Kerja sama yang dimotori Dinas Pendidikan Provinsi Jateng tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para siswa di Jateng, terutama di sektor vokasi.

    “Kami siapkan sekolah vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Apa yang dibutuhkan industri, itu yang kami latih,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa Pemprov Jateng juga berkomitmen membuka penerbangan langsung Fujian–Semarang, namun realisasi rute masih terkendala panjang landasan pacu bandara.

    Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Angkasa Pura agar runway Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang bisa segera diperpanjang.

    Sementara untuk jalur laut, Pelabuhan Tanjung Emas saat ini sudah memiliki rute langsung ke Fujian dengan frekuensi dua minggu sekali.

    Meski demikian, revitalisasi pelabuhan tetap dibutuhkan agar layanan semakin optimal dan Pemprov Jateng sudah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait kebutuhan revitalisasi tersebut.

    Dari sisi perdagangan, Gubernur juga menyebut adanya kerja sama antara Asian Trade, Tourism and Economic Council (ATTEC) bersama para pengusaha Asia untuk mendorong peningkatan investasi di Jateng, dimotori Kadin dan Hipmi.

    Luthfi optimistis seluruh kerja sama tersebut akan memperkuat posisi Jateng sebagai magnet investasi baru.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal, diikuti dengan serapan 326.462 tenaga kerja.

  • Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan

    Sekjen Partai Demokrat Ngaku Pernah Berkunjung ke PT IMIP di Morowali, Temuannya Mengejutkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyoroti temuan Satgas Pengawasan Barang Kena Hasil (PKH) terkait dugaan keberadaan bandara yang berdiri dan beroperasi secara mandiri di kawasan industri Morowali tanpa mengikuti sistem dan prosedur resmi negara.

    Ia menegaskan bahwa setiap bandara yang beroperasi di Indonesia wajib berada di bawah otoritas dan pengawasan negara. Hal itu disampaikannya menanggapi

    Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, pengelolaan bandara sepenuhnya berada di bawah Kementerian Perhubungan sebagai otoritas. Operatornya pun harus melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub atau badan usaha milik negara seperti Angkasa Pura.

    “Kalau ada bandara yang mandiri, tentu harus berada di bawah pengawasan institusi negara. Kalau gubernurnya merasa ada sesuatu yang tertutup dan Satgas PKH menemukan bandara yang berdiri sendiri tanpa sistem negara, itu harus ditertibkan,” tegas Herman dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu (29/11)

    Herman mengaku dirinya pernah berkunjung langsung ke kawasan industri Morowali, termasuk IMIP dan Pertambangan Bintang Delapan. Pada tahun 2017–2018, ia bahkan mengkritisi tingginya jumlah tenaga kerja asing dan minimnya transparansi.

    “Semestinya segala sesuatu dalam satu sistem negara itu harus terbuka, baik kepada publik maupun institusi. Kalau itu kawasan strategis, harus dilindungi, tetapi bukan berarti tertutup dari sistem negara,” ujar Sekjen Partai Demokrat ini.

    Karena itu, ia menilai bahwa jika benar terdapat bandara yang beroperasi tanpa izin resmi, maka langkah penertiban wajib dilakukan tanpa kompromi.

  • Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia

    Daftar Maskapai Terdampak Recall 6.000 Pesawat Airbus, 6 Dari Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah maskapai, termasuk dari Indonesia terdampak keputusan produsen pesawat Airbus SE yang melakukan penarikan (recall) sekitar 6.000 unit armada jenis A320. 

    Melansir Reuters pada Sabtu (29/11/2025), langkah penarikan tersebut berpotensi memicu kekacauan penerbangan, terutama pada akhir pekan tersibuk perjalanan di Amerika Serikat, serta menimbulkan gangguan operasional di berbagai negara.

    Berdasarkan buletin kepada maskapai yang dilihat Reuters, perbaikan sebagian besar dilakukan dengan mengembalikan perangkat lunak ke versi sebelumnya. Namun, pembaruan wajib diselesaikan sebelum pesawat diizinkan kembali terbang. 

    Berikut adalah daftar maskapai besar yang melaporkan potensi atau sudah mengalami gangguan operasional hingga Sabtu:

    Maskapai Indonesia 

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa mengatakan sebanyak 6 maskapai Indonesia mengoperasikan pesawat Airbus A320. 

    “Kondisi penarikan ini diperkirakan akan menyebabkan gangguan penerbangan mengingat banyaknya pesawat A320 yang beroperasi di Indonesia dan juga armada sejenis di seluruh dunia,” ujar Lukman dikutip dari keterangan resminya. 

    Lukman melanjutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan 6 maskapai penerbangan di Indonesia yang mengoperasikan pesawat terbang dengan jenis A320, yaitu Batik Air, Super Air Jet, Citilink Indonesia, Indonesia Airasia, Pelita Air dan Transnusa. 

    Dia menuturkan, total pesawat A320 berjumlah 207 pesawat dan yang beroperasi sebanyak 143 pesawat. Adapun, pesawat yang terdampak dengan perintah penarikan tersebut berjumlah 38 pesawat, sekitar 26% dari total pesawat yang beroperasi.

    Dia menuturkan, pihak maskapai sedang melakukan perbaikan pesawat yang terdampak dalam rangka memenuhi perintah Kelaikudaraan ini dan segera melakukan mitigasi jika terjadinya penundaan maupun pembatalan penerbangan. 

    Perbaikan pesawat terdampak diperkirakan akan memerlukan waktu 3 hingga 5 hari sejak informasi ini diterbitkan.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat yang telah memiliki tiket penerbangan pada tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember 2025, agar segera melakukan konfirmasi jadwal keberangkatan pada masing-masing Airline,” kata Lukman.

    Lukman juga menyampaikan agar seluruh pengelola bandar udara dan maskapai penerbangan melakukan penyesuaian operasional secara cermat apabila terjadi penundaan (delay) dan pembatalan (cancel) penerbangan dengan tetap memprioritaskan keselamatan penerbangan sebagai aspek utama serta memastikan seluruh prosedur mitigasi risiko dijalankan secara konsisten. 

    Maskapai Luar Negeri

    American Airlines

    Maskapai operator A320 terbesar di dunia ini menyatakan sekitar 340 dari 480 unit pesawat A320 miliknya membutuhkan pembaruan. American menargetkan sebagian besar proses selesai pada Sabtu dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar dua jam per pesawat.

    Lufthansa

    Maskapai Jerman ini memperkirakan terjadi sejumlah kecil pembatalan atau keterlambatan penerbangan selama akhir pekan, mengingat pembaruan membutuhkan waktu beberapa jam pada tiap pesawat.

    Avianca

    Maskapai Kolombia tersebut menyebut lebih dari 70% armadanya terdampak, yang tak terelakkan memicu gangguan operasional signifikan selama 10 hari ke depan. Avianca menutup penjualan tiket untuk jadwal penerbangan hingga 8 Desember.

    Wizz Air

    Sejumlah pesawat Wizz Air memerlukan pembaruan perangkat lunak. Maskapai telah menjadwalkan perawatan segera untuk memenuhi ketentuan Airbus, sehingga sebagian jadwal penerbangan akhir pekan diperkirakan terkendala.

    British Airways

    Hanya tiga unit A320 rute jarak pendek yang terdampak. Maskapai menegaskan tak memperkirakan adanya gangguan operasional.

    easyJet

    Maskapai ini menyatakan telah merampungkan pembaruan pada banyak pesawat yang membutuhkan perbaikan dan tetap berencana menjalankan jadwal penerbangan normal pada Sabtu.

    Air France

    Maskapai nasional Prancis tersebut telah membatalkan 35 penerbangan pada Jumat menyusul pemberitahuan dari Airbus.

    Air New Zealand

    Seluruh pesawat A320neo akan menjalani pembaruan perangkat lunak sebelum kembali dioperasikan. Langkah ini diperkirakan mengganggu sejumlah jadwal penerbangan pada Sabtu, termasuk potensi pembatalan layanan.

    Air India

    Maskapai menyebut instruksi Airbus akan memicu penyesuaian perangkat lunak maupun perangkat keras pada sebagian armadanya, menyebabkan waktu putar pesawat lebih lama dan keterlambatan operasional.

    Air India Express

    Anak usaha berbiaya rendah Air India menyatakan sebagian besar armadanya tidak terdampak langsung. Namun, karena aturan berlaku global, potensi keterlambatan dan pembatalan tetap ada.

    Indigo

    Maskapai bertarif rendah terbesar di India ini mengaku melakukan pembaruan secara proaktif. Sejumlah penerbangan kemungkinan mengalami “sedikit perubahan jadwal” selama proses perawatan pencegahan.

    Volaris

    Maskapai asal Meksiko ini mengatakan pembaruan Airbus akan menyebabkan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dalam 48 hingga 72 jam ke depan.

    Latam Airlines

    Pembaruan hanya berlaku pada sebagian kecil armada anak usaha di Kolombia, Chile, dan Peru. Pesawat yang dioperasikan afiliasi di Brasil dan Ekuador tidak terdampak.

    Turkish Airlines

    Sebanyak delapan unit A320 akan dikembalikan ke layanan setelah proses perbaikan selesai. Maskapai menegaskan seluruh operasional tetap berjalan aman tanpa gangguan besar.

    Viva

    Maskapai Meksiko ini menyatakan armadanya ikut terdampak pembaruan perangkat lunak Airbus, meski belum dapat memastikan kapan pesawat-pesawat tersebut siap kembali beroperasi.

    Delta Air Lines

    Maskapai AS tersebut memperkirakan dampak operasional dari arahan Airbus akan terbatas.

    Aer Lingus

    Maskapai asal Irlandia menyebut hanya sejumlah kecil pesawat terdampak dan proses instalasi perangkat lunak sedang dilakukan. Tidak diantisipasi gangguan operasional signifikan.

    United Airlines

    Maskapai ini, yang mengoperasikan keluarga A320, menyatakan tidak terdampak oleh rencana aksi perbaikan Airbus.

    Azul SA

    Maskapai Brasil itu menegaskan tidak satu pun pesawat A320 miliknya termasuk dalam cakupan recall Airbus.