Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Pemkot Bogor, Kemenhub dan PT KAI Belum Temukan Solusi Perbaikan Longsor di Batutulis

    Pemkot Bogor, Kemenhub dan PT KAI Belum Temukan Solusi Perbaikan Longsor di Batutulis

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, serta Direktur Prasarana Perkeretaapian pada Selasa (4/3).

    Rakor yang berlangsung di Balai Kota Bogor itu membahas terkait bencana longsor di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, yang menyebabkan akses jalan terputus.

    Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menuturkan rakor tersebut dilaksanakan setelah lebih dulu dilakukan peninjauan ke lokasi jalan longsor di atas underpass Jalan Saleh Danasasmita.

    “Kita berdiskusi di Balai Kota Bogor ini karena lokasi jalan yang longsor dan ambruk di Batutulis merupakan akses strategis bagi masyarakat di kawasan Stasiun Batutulis, Cipaku, Pamoyanan, dan sekitarnya,” ujar Jenal Mutaqin, Selasa (4/3) Malam.

    BACA JUGA: Kabupaten Bogor Dilanda Bencana, Pemkab Minta BNPB Modifikasi Cuaca

    Ia menyebut, dalam diskusi itu dibahas beberapa hal terkait perbaikan infrastruktur. Namun, untuk detail teknis perbaikan, masih diperlukan tahapan atau proses terkait metode pengerjaan serta waktu yang dibutuhkan.

    “Pembahasan ini sangat teknis. Namun, yang pasti, pihak PT KAI akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan percepatan perbaikan tanpa melanggar aturan,” tuturnya.

    “Tentu, ini juga membutuhkan pendampingan dari Kementerian PU dan pemerintah pusat,” imbuh Jenal.

    Nantinya, untuk menunjang pelaksanaan berbagai perbaikan infrastruktur dan memberikan bantuan kepada korban bencana, status siaga akan ditingkatkan menjadi tanggap bencana.

    “Peningkatan status siaga menjadi tanggap bencana ini diperlukan karena surat resmi mengenai hal tersebut juga dibutuhkan oleh PT KAI sebagai dasar bahwa kejadian ini benar-benar merupakan bencana alam,” ucap Jenal.

    BACA JUGA: Horor Kota Bogor: Bayi Tewas Akibat Longsor hingga Jalan Amblas

    Dia menambahkan, nantinya implementasi lebih lanjut dari sisi infrastruktur akan dilakukan baik oleh PT KAI maupun Kemenhub. (YUD)

  • Menhub Proyeksikan 146,48 Juta Orang Mudik Lebaran 2025

    Menhub Proyeksikan 146,48 Juta Orang Mudik Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA —  Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memproyeksikan sebanyak 146,48 juta jiwa akan melakukan perjalanan pada Lebaran 2025. Jawa Barat diperkirakan menjadi salah satu daerah dengan pergerakan pemudik tertinggi.  

    Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan selama Lebaran 2025 mencapai 52% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 146,48 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 51,3% berasal dari Pulau Jawa, dengan mayoritas pemudik dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.  

    Dudy menyampaikan bahwa pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat diprediksi tinggi sehingga diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama di gerbang tol. Diperkirakan, volume kendaraan keluar Jakarta saat puncak arus mudik meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa.  

    “Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi,” kata Dudy, Selasa (4/3/2025). 

    Lebih lanjut, Dudy mengatakan, lalu lintas pemudik melibatkan delapan gerbang tol utama, dengan tiga di antaranya berada di Jawa Barat. Menhub menekankan pentingnya koordinasi untuk mengurangi risiko kemacetan di titik-titik tersebut. 

    Selain itu, potensi pasar tumpah di jalur arteri Jawa Barat menuju Jawa Tengah pada 26–29 Maret 2025 juga menjadi perhatian karena dapat menyebabkan hambatan lalu lintas.  

    Kemenhub berharap ada pengendalian terhadap aktivitas pasar tumpah serta transportasi lokal seperti delman, becak, dan angkot yang mengetem. Selain itu, Kemenhub meminta dukungan Pemprov Jawa Barat dalam pengoperasian Posko Pelayanan dan Monitoring Angleb, kesiapan armada transportasi, serta penyelenggaraan mudik gratis.  

    Menhub juga menyoroti pentingnya angkutan feeder bagi pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara, serta intensifikasi sosialisasi keselamatan mudik.  

  • Parah! Dirut Jasa Marga Sebut Arus Balik Lebaran 2025 Bakal Seram

    Parah! Dirut Jasa Marga Sebut Arus Balik Lebaran 2025 Bakal Seram

    Jakarta, CNBC Indonesia – Puncak arus balik di tahun ini diperkirakan jatuh pada tanggal 6 April 2025. Direktur PT Jasa Marga Subakti Syukur mengaku kewalahan dengan puncak arus balik di tahun lalu. Di tahun ini diperkirakan akan ada kenaikan, lebih parah dibandingkan tahun 2024.

    “Dan ini yang agak-agak seramnya, skenario ini belum ketemu ya, nanti di lapangan naik terhadap puncak balik tahun 2024. 2024 saja kita sudah kewalahan. Tentunya nanti ada skenario khusus, karena kita sudah dengan skenario yang ada, masih naik 3 persen terhadap puncak balik tahun 2024. Cukup besar 3 persen itu,” kata dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Selasa (4/3/2025).

    Saat ini belum disepakati skenario arus balik yang akan diterapkan seperti apa. Keputusan tersebut bakal di bawah diskresi Kepolisian setelah berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk badan usaha jalan tol serta Kemenhub.

    “Prediksi puncak arus balik pada minggu tanggal 06 April (H+5) sebanyak 271 kendaraan atau naik 62% terhadap normal,” kata Subakti.

    Sedangkan prediksi puncak arus mudik (H-3) sebanyak 232 ribu kendaraan atau 50% lebih tinggi dari waktu normal, namun lebih rendah -9% dibandingkan 2024.

    Proyeksi lalu lintas masuk Jakarta(GT Cikampek Utama Kalihurip Utama, Ciawi, GT Cikupa) sebanyak 2,18 Juta kendaraan sepanjang 12 hari dari H-10 sampai dengan H+2. Jumlah ini 1,1% lebih tinggi dari arus mudik tahun 2024 dengan asumsi WFA dari 24 sampai 27 Maret 2025.

    Potensi permasalahan misalnya bottleneck lajur di Jakarta-Cikampek KM 72 sd KM 66 (arah Jakarta), kemudian kapasitas parkir TIP tidak cukup menampung kebutuhan. pengguna jalan serta perlu konsistensi pengawasan SKB pengaturan angkutan barang & rekayasa contraflow sesuai indikator.

    (dce)

  • Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Lebaran 2025 – Page 3

    Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jelang Lebaran 2025, pemerintah dan berbagai BUMN kembali mengadakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat pulang kampung. Program ini menawarkan berbagai moda transportasi seperti bus, kereta api, dan kapal laut, bahkan beberapa menyediakan layanan untuk pemudik yang membawa sepeda motor.

    Pendaftaran dibuka mulai awal Maret 2025 melalui berbagai platform online, dengan kuota terbatas dan persyaratan yang bervariasi.

    Beberapa instansi yang menyelenggarakan program ini antara lain Kementerian BUMN dengan 100.000 kuota melalui aplikasi Mitra Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui aplikasi yang sama dan situs mudikgratis.dephub.go.id, serta Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan layanan khusus bagi warga Jawa Tengah di Jabodetabek. Selain itu, Jasa Raharja juga membuka pendaftaran melalui tautan yang diumumkan di media, dan Dishub Jawa Barat melalui aplikasi Sapawarga.

    Pemerintah daerah juga turut berpartisipasi. Pemkab Bandung menyediakan mudik gratis melalui situs bandungkab.go.id/mudikgratis, dengan rute Bandung-Solo dan Bandung-Yogyakarta.

    Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 293 bus dan 10 truk untuk mengangkut sepeda motor, melayani 20 kota di enam provinsi. Pendaftaran dilakukan melalui link resmi yang diumumkan oleh Dishub DKI Jakarta. Program mudik gratis ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mudik.

  • Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Lanjut Terus! Sederet Proyek Era Jokowi Masuk PSN Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sudah memilih deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikebut selama lima tahun ke depan hingga 2029. Ada puluhan proyek di antaranya sudah dibesut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Daftar proyek andalan Prabowo itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang diteken Prabowo pada 10 Februari 2025 yang lalu.

    PSN selama lima tahun ke depan dibagi dalam beberapa poin. Pertama program utama Makan Bergizi Gratis, program swasembada pangan, program swasembada energi, program swasembada air, program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan program pembangunan manusia.

    Lebih dari setengah proyek yang ada di daftar PAN yang dicanangkan Prabowo merupakan proyek-proyek yang sudah berjalan atau dicanangkan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menjabat.

    Beberapa proyek besar Jokowi yang terlihat diteruskan Prabowo mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prabowo menargetkan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu akan selesai pada 2028 setelah ekosistem legislatif dan yudikatif bisa terbentuk di IKN.

    Pembangunan IKN sendiri mulai dikebut Jokowi sejak 2022, sejauh ini ekosistem eksekutif telah terbentuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN. Salah satunya adanya Istana Negara di IKN yang sudah digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan ke 79, pada 17 Agustus 2024 kemarin.

    Pembangunan IKN akan dilaksanakan langsung oleh Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta.

    Kemudian, ada juga pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat yang akan menghubungkan Cikarang-Balaraja sepanjang 84 kilometer. Sejauh ini proyek tersebut sudah dimulai pengerjaannya untuk bagian jalur yang melalui Jakarta yaitu dari Tomang ke Medan Satria.

    Prabowo juga melanjutkan proyek pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura, Maluku Tenggara, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

    Blok Masela sendiri memiliki cadangan gas sebesar 2,3 triliun standar kaki kubik (TSCF), yang berpotensi menghasilkan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bcf/d). Gas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, terutama untuk pembangkit listrik, industri, dan transportasi.

    Pengembangan blok migas itu sempat mandek di era Jokowi usai Shell mencabut hak partisipasinya dari proyek Masela. Pertamina dan Petronas kini jadi pengganti Shell untuk bekerja sama dengan Inpex untuk menyiapkan operasional Blok Masela.

    Selain tiga proyek tersebut, totalnya ada 48 proyek di era Jokowi yang dilanjutkan atau carry on oleh pemerintahan Prabowo.

    Berikut ini daftar lengkapnya seperti dirangkum detikcom:

    1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    2. Bendungan Way Apu
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    3. Bendungan Jragung
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    4. Bendungan Mbay
    Dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    5. Bendungan Bulango Ulu
    Dilakukan di Provinsi Gorontalo dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    6. SPAM Regional Wosusokas
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    7. SPAM Regional Benteng-Kobema
    Dilakukan di Provinsi Bengkulu dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
    Dilakukan di Provinsi Maluku dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    9. Ekspansi Kilang Minyak Tuban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina

    11. North Hub Development Project Selat Makassar
    Dilakukan di kawasan Kalimantan dengan pelaksana sepenuhnya oleh pihak swasta

    12. Rescoping RDMP RU IV Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    13. Biorefinery Cilacap
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana PT Pertamina

    14. Pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Perkotaan
    Dilakukan di Provinsi Batam, Sumatera Selatan (Palembang), Riau (Pekanbaru), Sulawesi Selatan (Makassar), DKI Jakarta, Jawa Barat (Bekasi), dan Sulawesi Tenggara (Palu) dengan pelaksana PT Pertamina dan PGN.

    15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe
    Dilakukan di Provinsi Aceh dengan pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe

    16. Pengembangan KEK Sei Mangkei
    Dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    17. Pengembangan KEK Galang Batang
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang
    Dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    20. Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay
    Dilakukan di Provinsi Maluku Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    22. Kawasan Industri Bantaeng
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemandatan Karbon dari hasil CCUS/CCS
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    25. Kawasan Industri Pulau Ladi
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    26. Kawasan Industri Fakfak
    Dilakukan di Provinsi Papua Barat dengna pelaksana oleh perusahaan BUMN

    27. Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi tengah dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    28. Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    30. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    31. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran
    Dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksana sepenuhnya dibeirkan kepada pihak swasta

    35. Kawasan Industri Futong
    Dilakukan di Provinsi Riau dengan pelaksana sepenuhnya diberikan kepada pihak swasta

    36. Kawasan Industri Pulau Penebang
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    37. Kawasan Industri Kumai Multi Energi
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    38. Kawasan Industri Alumina Toba
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining
    Dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    40. Kawasan Industri Tabuk
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    41. Kawasan Industri Rimau
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pelaksana diberikan sepenuhnya kepada pihak swasta

    42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
    Dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur (Ibu Kota Nusantara) dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan BUMN, dan juga melibatkan pihak swasta

    43. Pembangunan Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Perhubungan

    44. Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur-Barat
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan PT MRT Jakarta

    45. Jalan Tol Serang-Panimbang
    Dilakukan di Provinsi Banten dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    46. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
    Dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
    Dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    48. Jakarta Sewerage System
    Dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan pelaksana Menteri Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI Jakarta

    (hal/kil)

  • Menteri Abdul Mu’ti: Libur Lebaran Anak Sekolah Jadi Lebih Panjang, Dimulai Tanggal 21 Maret 2025 – Halaman all

    Menteri Abdul Mu’ti: Libur Lebaran Anak Sekolah Jadi Lebih Panjang, Dimulai Tanggal 21 Maret 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan perubahan libur sekolah jelang Idul Fitri 2025.

    Lewat perubahan ini, libur sekolah jadi lebih panjang dari semula tanggal 26 Maret kini dimulai tanggal 21 Maret 2025.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan,  libur Idul Fitri bagi anak sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan dimulai pada 21 sampai 28 Maret dan 2 sampai 8 April.

     

    Murid baru masuk sekolah pada 9 April 2025.

    Keputusan ini sudah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan tinggal menunggu penandatanganan kebijakan ini dalam surat edaran bersama 3 menteri.

    “Ini sudah kami sepakati dengan Mendagri dan Menag yang Insyaallah dalam waktu dekat surat edaran bersama akan kami tanda tangani,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Abdul Mu’ti mengatakan, perubahan ini juga sesuai isi pertemuannya dengan Menteri Perhubungan dan aturan Menpan RB tentang Work From Anywhere (WFA), serta imbauan dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menyarankan libur dimulai H-7 Hari Raya Idul Fitri.

    “Perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Kementerian Perhubungan dan juga sesuai dengan Peraturan Menpan RB tentang WFA dan juga imbauan atau arahan dari Pak AHY supaya libur itu H-7,” terangnya.

    Berikut perubahan jadwal libur sekolah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen:

    Tanggal 27 Februari – 5 Maret 2025: 

    Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat. 

    Tanggal 6-20 Maret 2025: 

    Belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. 

    Tanggal 21-28 Maret sampai 2-8 April 2025: 

    Libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan. 

    Tanggal 9 April 2025: 

    Kembali belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.

  • Pramono Anung Jumpa Erick Thohir di Balai Kota, Bahas Transportasi di JIS

    Pramono Anung Jumpa Erick Thohir di Balai Kota, Bahas Transportasi di JIS

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut Ketua PSSI Erick Thohir yang juga Menteri BUMN di Balai Kota, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang penyempurnaan sarana infratruktur tranportasi di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    JIS diharapkan dapat dipakai secara lebih rutin untuk pelaksanaan event olahraga. Namun harus dilakukan pembenahan, perbaikan infrastruktur transportasi agar lebih mudah sampai dengan di JIS. 

    “Secara khusus dengan Pak Erick mengenai itu maka saya sangat bergembira menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI yang juga Menteri BUMN karena kalau Ketum yang Menteri BUMN ini ikut campur urusan JIS saya yakin sarana infrastruktur menuju JIS pasti akan lebih baik,” kata Pramono.

    Terkait hal ini, Pramono mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan PSSI untuk melakukan pembenahan layanan transportasi di stadion yang diresmikan pada 2022 tersebut.

    Erick Thohir di sisi lain, mengatakan poin terbesar yang jadi diskusinya bersama Gubernur DKI dan Menteri Perhubungan adalah tentang menyinkronkan transportasi publik milik pemerintah pusat dan daerah. Dia menunggu pertemuan selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut mengenai itu.

    Namun Erick menekankan bahwa harapan semuanya adalah bagaimana pelayanan transportasi publik dapat berlangsung maksimal.

    “Saya akan menunggu undangan selanjutnya untuk mensinkronkan Kemenhub, Pemprov DKI dan Kementerian BUMN sebagai Ketum PSSI,” ujarnya.

    JIS diharapkan dapat menjadi venue untuk melengkapi Stadion Utama Gelora Bung Karno menghelat pertandingan sepakbola internasional. Apalagi dalam waktu mendatang bakalan banyak event yang akan dipertandingkan. Menurutnya GBK tidak mungkin terus menerus dipakai lantaran rumput lapangan bisa jadi tidak maksimal.

    “Tentu kalender Timnas banyak sekali ya dari Juni-Juli ada Piala Presiden ada juga pertandingan Timnas Senior, Kualifikasi U-17, U-20 Tim Putri bertanding tentu gak mungkin rumput kita (GBK) dipakai terus menerus ya akhirnya tidak maksimal,” kata Erick.

    “Ya tidak mau harus punya dua lapangan, apalagi kalau klub-klub dari Eropa yang datang, ya memang kan kondisi rumputnya harus benar-benar maksimal. Nah ini yang kita tidak mau sampai ada cedera, ada beberapa pemain juga nanti cedera, akhirnya kita yang jadi masalah,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KAI Daop 6 gelar rampcheck standard pelayanan minimum dan sarana

    KAI Daop 6 gelar rampcheck standard pelayanan minimum dan sarana

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    KAI Daop 6 gelar rampcheck standard pelayanan minimum dan sarana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka memastikan layanan berjalan dengan optimal pada periode Angkutan Lebaran 2025, KAI Daop 6 Yogyakarta bersama dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Kemenhub RI menyelenggarakan Pemeriksaan Kelaikan dan Kesiapoperasian (Rampcheck) kelengkapan Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan Sarana.

    Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa kegiatan rampcheck kelengkapan SPM diselenggarakan untuk memastikan layanan kereta api di Daop 6 Yogyakarta berjalan sesuai dengan standard yang ditetapkan pemerintah pada PM No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

    “Libur Lebaran merupakan salah satu periode dengan intensitas perjalanan KA dan volume penumpang yang tinggi. KAI Daop 6 Yogyakarta melalui rampcheck bersama BTP I Semarang telah memastikan bahwa seluruh aspek SPM siap sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah,” kata Feni.

    Feni melanjutkan bahwa rampcheck SPM dilakukan melalui pemeriksaan secara detail pada fasilitas keselamatan dan keamanan misalnya kelengkapan pemadam api ringan (APAR), petunjuk jalur evakuasi, titik kumpul, nomor darurat, dan lainnya. Kemudian fasilitas kesehatan seperti P3K, kursi roda, tandu, serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang tunggu, toilet, dan musala juga diperiksa. Fasilitas informasi yang ada, seperti jadwal kereta api, denah stasiun, dan informasi perjalanan KA, juga tidak luput dari pemeriksaan. Pengecekan SPM dilakukan di 16 stasiun seperti Stasiun Yogyakarta, Lempuyangan, Solobalapan, Klaten, Purwosari, dan lainnya serta di 25 kereta api seperti Taksaka, Sancaka, Lodaya, Manahan, dan lainnya.

    Kemudian untuk rampcheck sarana dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai komponen sarana baik lokomotif dan kereta, termasuk aspek teknis, mekanis, hingga elektrikal. Dengan demikian, diharapkan kereta api dapat beroperasi dengan maksimal dan memitigasi potensi gangguan. 

    Adapun jumlah sarana yang diperiksa kali ini meliputi 34 lokomotif, 336 kereta, 48 Kereta Rel Diesel, dan 40 kereta KRL.

    “Hasil pemeriksaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa layanan Daop 6 Yogyakarta yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan. KAI Daop 6 Yogyakarta terus berkomitmen untuk mengedepankan keselamatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh aspek,” kata Feni seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (3/3).   

    Dengan dilakukannya rampcheck ini, KAI Daop 6 Yogyakarta berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jasa kereta api selama periode Angkutan Lebaran 2025. Daop 6 Yogyakarta berkomitmen untuk selalu mengedepankan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dalam setiap layanan yang diberikan.

    Update Okupansi KA Keberangkatan Awal KAI Daop 6

    Sementara itu, KAI Daop 6 Yogyakarta per Jumat (28/2) mencatat selama 22 hari masa Angkutan Lebaran mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, sebanyak 162.397 tiket telah terjual. Data tersebut diambil untuk kereta api keberangkatan awal dari wilayah KAI Daop 6.

    Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan bahwa penjualan tertinggi pada periode Angkutan Lebaran 2025 untuk KA keberangkatan awal KAI Daop 6 berada di masa arus balik Lebaran yaitu di hari Jumat (4/4) dengan 12.826 tiket terjual dan Minggu (6/4) dengan 12.561 tiket terjual.

    Feni mengatakan bahwa per hari ini, tiket pada masa arus mudik Lebaran 2025 masih cukup tersedia.

    Berikut okupansi per hari KA jarak jauh keberangkatan awal dari stasiun Daop 6 Yogyakarta pada masa Angkutan Lebaran 2025 mulai 21 Maret – 11 April 2025 per Jumat (28/2) pukul 14.00 WIB:

    21 Maret 2025: 13% atau terjual    2.226 tempat duduk
    22 Maret 2025: 20% atau terjual    3.409 tempat duduk
    23 Maret 2025: 21% atau terjual    3.668 tempat duduk
    24 Maret 2025: 16% atau terjual    2.814 tempat duduk
    25 Maret 2025: 17% atau terjual    2.878 tempat duduk
    26 Maret 2025: 22% atau terjual    3.813 tempat duduk
    27 Maret 2025: 30% atau terjual    5.146 tempat duduk
    28 Maret 2025: 39% atau terjual    6.669 tempat duduk
    29 Maret 2025: 35% atau terjual    6.031 tempat duduk
    30 Maret 2025: 27% atau terjual    4.655 tempat duduk
    31 Maret 2025: 22% atau terjual    3.709 tempat duduk
    1 April 2025: 39% atau terjual 6.710 tempat duduk
    2 April 2025: 53% atau terjual 9.193 tempat duduk
    3 April 2025: 76% atau terjual 13.069 tempat duduk
    4 April 2025: 93% atau terjual 15.959 tempat duduk
    5 April 2025: 89% atau terjual 15.372 tempat duduk
    6 April 2025: 92% atau terjual 15.811 tempat duduk
    7 April 2025: 87% atau terjual 14.883 tempat duduk
    8 April 2025: 75% atau terjual 12.809 tempat duduk
    9 April 2025: 46% atau terjual 7.934 tempat duduk
    10 April 2025: 19% atau terjual 3.242 tempat duduk
    11 April 2025: 14% atau terjual    2.397 tempat duduk

    “KAI Daop 6 Yogyakarta mengimbau kepada masyarakat yang ingin bepergian pada masa Lebaran menggunakan kereta api untuk segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket agar tidak kehabisan,” ujarnya.

    Selain itu, KAI Daop 6 Yogyakarta juga mengimbau masyarakat untuk membeli tiket KA melalui aplikasi Access by KAI dan website kai.id agar terhindar dari potensi penipuan dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman.

    Penjualan tiket KA Lebaran 2025 dimulai setiap pukul 00.00 WIB untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, dan Online Travel Agent (OTA) yang bermitra resmi dengan KAI.

    Feni juga menambahkan agar calon pelanggan dapat memanfaatkan fitur Connecting Train yang akan memberikan rekomendasi alternatif perjalanan KA jika tiket pada KA yang diinginkan telah habis.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025

    Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025

    Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa akan ada perubahan
    libur sekolah
    jelang
    Idul Fitri 2025
    .
    Libur sekolah
    Idul Fitri mulanya dimulai pada tanggal 26 Maret 2025, kini dipercepat menjadi mulai tanggal 21 Maret 2025.
    “21-28 Maret dan 2-8 April itu libur Idul Fitri sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan,” tutur Mu’ti saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
    “Kemudian, 9 April 2025 mulai belajar lagi di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan,” ujar dia.
    Mu’ti mengatakan perubahan jadwal libur Lebaran untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama.
    “Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri,” ucapnya.
    Adapun perubahan ini untuk menyesuaikan kebijakan Kementerian Perhubungan yang menetapkan
    Work From Anywhere
    (WFA) dimulai 24 Maret 2025.
    “Perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan peraturan tentang WFA,” ucap Mu’ti.
    Keputusan ini akan disampaikan dan berlaku secara resmi setelah surat keputusan sudah ditandatangani.
    Berikut perubahan jadwal libur Ramadhan dan Idul Fitri 2025:
    27 Februari – 5 Maret 2025:
    Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat.
    6-20 Maret 2025:
    Belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
    21-28 Maret hingga 2-8 April 2025:
    Libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
    9 April 2025:
    Kembali belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2025, Ini Bocorannya!

    Mendagri Tito Terbitkan Surat Edaran Mudik Lebaran 2025, Ini Bocorannya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.6.1/749/SJ tertanggal 17 Februari 2025 terkait dengan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    “Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik Lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, pelintasan, dan tujuan mudik Lebaran 2025,” kata Mendagri sebagaimana tertulis dalam SE tersebut dikutip dari Antara, Senin (3/3/2025). 

    Lebih lanjut, SE Nomor 400.6.1/749/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia tersebut meminta pemerintah daerah (pemda) agar siap siaga dukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Dalam SE tersebut, Mendagri meminta pemda agar berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan.

    Hal ini termasuk pada titik rawan bencana yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

    Di sisi lain, pemda juga diminta membentuk posko Lebaran 2025 bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan sejak 24 Maret sampai dengan 7 April 2025.

    Sebagaimana tertuang dalam beleid tersebut, pemda juga diminta memperkuat sistem transformasi dengan fokus pada kapasitas, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Hal ini salah satunya termasuk pada uji kir berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut. 

    Di samping itu, pemda juga diminta mempersiapkan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum, salah satunya melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan rusak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

    Hal ini, baik jalan provinsi, kabupaten, maupun kota yang menjadi jalur mudik Lebaran, serta mempercepat pengadaan barang/jasa terkait dengan perbaikan dan pemeliharaan jalan daerah.

    Mendagri juga meminta Pemda ikut serta dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum untuk kelancaran mudik.

    “Mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik Lebaran,” ujarnya.

    Di samping itu, pemda juga didorong untuk meningkatkan pelayanan umum bagi pemudik, di antaranya meningkatkan efektivitas layanan informasi melalui layanan call center di daerah untuk penyediaan informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat.

    Kedua, mengoptimalkan koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan untuk memastikan kesiapan kesehatan di daerah yang dibutuhkan oleh pemudik.

    Ketiga, membentuk pos satgas di daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Polri, dan TNI.

    Dapat pula melakukan rekayasa lalu lintas bila perlu untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan.

    “Melaporkan pelaksanaan kesiapsiagaan pemda dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025 secara berjenjang kepada Mendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,” demikian isi SE Mendagri Nomor 400.6.1/749/SJ.