Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Tiba di Jakarta, 2 KRL Impor dari China Segera Tambah Operasional – Page 3

    Tiba di Jakarta, 2 KRL Impor dari China Segera Tambah Operasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Cepat Indonesia (KCI) atau KAI Commuter kembali menerima kedatangan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) baru sebanyak 2 trainset, atau 24 rangkaian kereta (SF12) dari perusahaan asal China, CCRC Qingdao Sifang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

    Sebelumnya, satu trainset KRL baru juga telah datang pada akhir Januari 2025 lalu.

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menerangkan, kedatangan sarana KRL baru ini merupakan tiga dari total 11 trainset yang dipesan oleh perusahaan.

    “Hingga saat ini, total KAI Commuter telah mendatangkan 36 unit kereta atau sebanyak tiga trainset KRL baru,” jelas Joni, Rabu (12/3/2025).

    “Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atau replacement atas sarana KRL yang akan memasuki masa konservasi,” dia menerangkan.

    Pengecekan Awal

    Rangkaian-rangkaian KRL baru tersebut juga akan dikirim ke Depo KRL Depok untuk dilakukan pengecekan awal secara menyeluruh, sebelum dilakukan asesmen internal oleh KAI Commuter.

    Setelahnya, baru dilakukan pengujian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    Joni berharap dengan kedatangan sarana KRL yang baru ini, proses pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan rencana agar segera dapat dioperasikan untuk layanan KRL Commuter Line.

    “Dengan lancarnya semua proses itu, tentunya kami juga bisa secepatnya melayani pengguna KRL lebih maksimal. Apalagi, sampai saat ini Commuter Line masih menjadi moda transportasi andalan untuk mobilitas masyarakat,” tutur dia.

     

  • Tiga bandara di PBD segera diotpimalkan perkuat konektivitas

    Tiga bandara di PBD segera diotpimalkan perkuat konektivitas

    Kita mendukung itu dan bisa jadi akan kita berikan subsidi pada bagian itu

    Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) segera mengoptimalkan tiga bandara di wilayah Kabupaten Tambrauw dan Raja Ampat sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah.

    Gubernur PBD, Elisa Kambu, di Sorong, Rabu, menjelaskan, penguatan konektivitas antarwilayah ini menjadi penting guna memberikan dampak positif di setiap daerah.

    “Ini masuk dalam program prioritas kita karena kita ingin memastikan konektivitas antarwilayah itu berjalan dan bisa memberikan dampak positif bagi setiap daerah,” katanya.

    Tiga bandara itu, terdiri atas Bandara Werur dan Kebar di Kabupaten Tambrauw dan satunya lagi di Kabupaten Raja Ampat.

    Dia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan telah menghubungkan seluruh wilayah di Provinsi Papua Barat Daya.

    “Hanya saja ketika ada kondisi darurat seperti orang sakit dan ibu melahirkan tentunya tidak bisa menggunakan jalur darat karena jarak tempuh bisa mencapai 4-5 jam baru tiba di Kota Sorong,” katanya.

    Dia meminta kepada kepala daerah di dua wilayah itu untuk segera melakukan upaya konkret untuk mengoptimalkan bandara-bandara itu dengan penambahan jam terbang dari satu kali seminggu bisa menjadi dua atau tiga kali seminggu.

    Dia yakin bahwa ketika penerbangan di tiga bandara itu sudah berjalan lancar maka selain menjawab kebutuhan masyarakat tetapi juga akses pertumbuhan ekonomi daerah itu akan menjadi lebih baik.

    “Kita mendukung itu dan bisa jadi akan kita berikan subsidi pada bagian itu,” ujarnya.

    Upaya konkret yang akan dilakukan Gubernur Elisa Kambu bersama Bupati Tambrauw dan Raja Ampat adalah segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membicarakan rencana optimalisasi ketiga bandara itu.

    “Cari waktu dan kita bertemu Kemenhub untuk membicarakan hal itu,” ujarnya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Masalah Ada Efisiensi, Menhub Siapkan 80 Ribu Kuota Mudik Gratis

    Tak Masalah Ada Efisiensi, Menhub Siapkan 80 Ribu Kuota Mudik Gratis

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi memastikan program mudik gratis tetap dijalankan meski terjadi efisiensi anggaran. Dia menyakini penyelenggaraan mudik gratis untuk pemudik dapat dioptimalkan.

    “Jadi Bapak Ketua bisa kami sampaikan oleh pendengar efisiensi kami bisa tetap melakukan program mudik gratis,” ujar Dudy dalam rapat kerja (raker) dengab Komisi V di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. 

    Lebih lanjut Dudy menerangkan Kemenhub akan menyediakan mudik gratis dengan kuota 86.312 penumpang dan 7.724 sepeda motor. 

    Dudy mengatakan Dijten Perhubungan Darat menyiapkan mudik gratis untuk 31 kota tujuan. Kemudian, Ditjen Perekeretaapian menyiapkan 16.960 penumpang dan 7.424 sepeda motor.

    “Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 153 ruas trayek pelayaran angkutan laut dengan kapasitas sebanyak 47.816 penumpang,” jelasnya.

    Imbau Masyarakat Gunakan Fasilitas Mudik Gratis

    Menhub mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Kemenhub atau pihak-pihak lain, baik Kementerian/Lembaga, BUMN, atau perusahaan swasta.

    “Kami tidak bosan-bosan mengimbau masyarakat agar seyogianya tidak melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi bahaya kecelakaan yang cukup tinggi,” ujar Dudy dalam keterangan resmi belum lama ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • INSA Pastikan Tidak Ada Gangguan Pengiriman Meski Ada Batasan Angkutan Barang Selama Lebaran – Halaman all

    INSA Pastikan Tidak Ada Gangguan Pengiriman Meski Ada Batasan Angkutan Barang Selama Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association atau INSA memastikan, tidak akan ada gangguan pengiriman kontainer meskipun pemerintah melakukan pembatasan angkutan barang selama 16 hari mulai 24 Maret sampai 8 April 2025.

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pengiriman barang melalui kontainer di pelabuhan-pelabuhan itu sudah berjalan jauh hari sebelum adanya pembatasan.

    “Kami sudah kirim di jauh hari. Jadi yang kontainer-kontainer itu ya, itu rata-rata sudah dikirim di jauh hari. Jadi untuk yang ke pelabuhannya itu mustinya nggak ada terlalu masalah sih,” kata Carmelita dalam acara Buka Bersama di Kempinski Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Meski begitu, Carmelita menyebut bahwa para pengusaha mengusulkan adanya diskon untuk penempatan kontainer yang sudah terlanjur tiba pada saat pembatasan angkutan barang.

    “Yang diinginkan sama teman-teman untuk kontainer itu adalah untuk pelabuhan-pelabuhan memberikan free apa, ya mau discount ke atau mau free of charge untuk penumpukan nya pada saat ada pembatasan daripada truk tadi,” ujarnya.

    Di satu sisi, Carmelita juga menegaskan komitmen INSA dalam mendukung kelancaran arus mudik lebaran tahun ini. Dia meminta aspek keselamatan menjadi hal utama dalam angkutan Lebaran 2025.

    “INSA berkomitmen untuk mendukung rencana operasi Kementerian Perhubungan dengan mendorong peningkatan pada dua aspek utama yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu keselamatan dan keamanan pelayaran,” papar dia.

    Diketahui, pemerintah membatasi operasional angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Lebaran 1446H/2025.

    Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Dalam SKB tersebut, operasional angkutan barang yang terkena pembatasan meliputi kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan. 

    Pembatasan ini diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat.

    Adapun untuk Lebaran 2025 ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan sekitar 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, setara dengan 52 persen dari total penduduk Indonesia. 

    Meskipun kebijakan Work From Anywhere (WFA) diprediksi dapat mengurangi kepadatan saat puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-3 lebaran, antisipasi tetap harus dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan bagi masyarakat. 

  • Mudik Motor Pakai Kereta? Begini Cara Daftarnya!

    Mudik Motor Pakai Kereta? Begini Cara Daftarnya!

    Jakarta: Mudik menjadi tradisi tahunan yang dinantikan banyak orang. Namun, perjalanan jauh dengan sepeda motor bisa berisiko dan melelahkan. 
     
    Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan Program Mudik Motor Gratis (Motis).
     
    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa KAI siap memberikan layanan terbaik dalam mendukung kelancaran Program Motis 2025.

    “Sebagai operator perkeretaapian, KAI berkomitmen untuk mendukung Program Motis yang diselenggarakan DJKA. Program ini tidak hanya memberikan solusi perjalanan gratis bagi masyarakat, tetapi juga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor jarak jauh saat mudik,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Maret 2025.
     

    Apa itu program Motis?
    Program Mudik Motor Gratis (Motis) adalah inisiatif dari DJKA yang bertujuan mengurangi kepadatan jalan raya dan menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat penggunaan sepeda motor dalam perjalanan mudik. 
     
    Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat membawa sepeda motor mereka menggunakan kereta api, sementara mereka sendiri bisa ikut dalam perjalanan dengan kereta penumpang yang disediakan.
     

    Jadwal dan rute program Motis 2025
    Pada tahun ini, Program Motis menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit sepeda motor dan 16.960 penumpang. Perjalanan dalam program ini dibagi menjadi dua arus:
     
    Arus Mudik: 26 – 29 Maret 2025
    Arus Balik: 4 – 6 April 2025
     
    Terdapat dua rute utama dalam layanan Motis, yaitu:
     
    Lintas Utara: Jakarta Gudang – Pasarsenen (penumpang) – Bekasi (penumpang) – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang.
    Lintas Tengah: Jakarta Gudang – Pasarsenen (penumpang) – Cirebon Prujakan – Kroya – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan.
     

    Cara mendaftar program Motis
    Bagi yang ingin ikut serta dalam Program Motis, berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    Cek Syarat dan Ketentuan

    Peserta wajib memiliki dokumen pribadi seperti KTP, SIM, dan STNK yang masih berlaku.
    Motor yang bisa didaftarkan berkapasitas maksimal 200 cc.
    Motor dalam kondisi baik dan tidak dimodifikasi ekstrem.

    Daftar secara online

    Kunjungi situs resmi nusantara.kemenhub.go.id.
    Pilih layanan “Mudik Gratis” dan isi formulir pendaftaran sesuai data yang diminta.
    Tunggu konfirmasi pendaftaran melalui email atau nomor telepon yang didaftarkan.

    Daftar secara langsung

    Pendaftaran offline dapat dilakukan di beberapa stasiun, seperti Stasiun Bekasi, Depok Baru, Tangerang, dan Cibinong.
    Pastikan membawa dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi.
    Penyerahan motor ke Stasiun
    Setelah pendaftaran berhasil, peserta wajib menyerahkan sepeda motor di stasiun yang ditentukan sesuai jadwal keberangkatan.
    Petugas akan melakukan pemeriksaan sebelum motor dimuat ke dalam kereta.

    Nikmati perjalanan mudik dengan nyaman
    Selain mengangkut motor, peserta juga mendapatkan dua tiket kereta ekonomi gratis agar bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman.
     
    “Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Program Motis ini sebagai alternatif mudik yang lebih aman dan efisien. Dengan mengikuti program ini, pemudik dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman tanpa harus menghadapi risiko kecelakaan di jalan raya akibat perjalanan jauh menggunakan sepeda motor,” ujar Anne.
     
    Dengan adanya Program Motis 2025, mudik bisa lebih aman, nyaman, dan bebas dari stres. Jadi, pastikan segera mendaftar dan nikmati perjalanan pulang kampung dengan tenang bersama keluarga!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

    Angkutan Barang Dibatasi, Pengusaha Berpeluang Dapat Insentif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi terbuka untuk berdiskusi dengan para pengusaha terkait peluang insentif pada saat pembatasan angkutan barang selama 16 hari Lebaran 2025. 

    Menhub Dudy mengatakan saat ini, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk pembatasan angkutan barang. Terkait dengan insentif yang diperlukan pengusaha, perlu didiskusikan lagi.

    “Kita sudah keluarkan SKB untuk pembatasan angkutan barang. Soal insentif kan itu harus dibicarakan lagi, karena itu bentuknya akan seperti apa. Tapi yang paling penting dari kami adalah menjamin kelancaran dan keselamatan jalan,” kata Dudy di Gedung DPR, Selasa (11/3/2025). 

    Pembatasan operasional angkutan barang pada Periode Lebaran 2025 berlangsung selama 16 hari, mulai dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Menhub Dudy mengatakan pembatasan yang lebih lama dibandingkan tahun lalu tersebut dilakukan mengingat adanya potensi Work From Anywhere (WFA). 

    Dudy mengatakan terdapat potensi masyarakat akan mudik dan pulang lebih awal yaitu di tanggal 21 Maret, yang juga diproyeksikan menjadi salah satu puncak mudik jika WFA diterapkan. 

    “Jadi, itu saja yang menjadi pertimbangan. Mengantisipasi apabila masyarakat mudiknya itu maju,” kata dia. 

    Dudy juga mengklaim pihaknya akan terbuka kepada pengusaha terkait diskusi dan kemungkinan adanya insentif yang diperlukan selama pembatasan operasional. 

    Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) merespons pemberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari pada periode mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

    Ketua Umum GINSI Subandi mengatakan kebijakan pembatasan tersebut harusnya diimbangi dengan pemberian insentif bagi kargo timbun di pelabuhan selama masa larangan berlangsung.

    “Harusnya bukan cuma melarang, tetapi memberikan solusi yang baik dan tidak menimbulkan biaya yang tinggi,” kata Subandi kepada, Senin (10/3/2025).

    Subandi menerangkan jika kebijakan pembatasan operasional angkutan barang berpotensi menimbulkan biaya logistik yang lebih tinggi. Padahal, Pemerintah sendiri mengimbau agar biaya logistik tidak naik.

    Adapun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara dan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Dalam keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama Lebaran akan dilakukan pembatasan operasional angkutan barang dengan kategori mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian seperti tanah, pasir dan batu, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat sampai dengan Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan akan dilakukan pada ruas jalan tol maupun non-tol.

  • Tinjau Uji Emisi Kendaraan Besar di Cilincing, Menteri LH Imbau Perusahaan Ikut Cegah Polusi Udara

    Tinjau Uji Emisi Kendaraan Besar di Cilincing, Menteri LH Imbau Perusahaan Ikut Cegah Polusi Udara

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING – Kementerian Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menggelar Uji Emisi Kendaraan Kategori N dan O di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (11/3/2025).

    Uji emisi ini menyasar kendaraan besar seperti truk angkutan barang yang setiap harinya beroperasi di kawasan industri.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, uji emisi ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara yang salah satu penyumbang terbesarnya adalah kendaraan-kendaraan angkutan yang diklasifikasikan sebagai heavy duty vehicle.

    “Ini langkah awal untuk kita memulai mengurai dan mengurangi tekanan penurunan, perburukan kualitas udara di Jakarta. Biasanya sesuai dengan historiknya, di bulan-bulan menuju bulan-bulan kering ini, maka udara di Jakarta mengalami perburukan yang cukup serius,” kata Hanif di lokasi.

    Hanif mengungkapkan, emisi dari sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Jakarta dengan presentase mencapai 35 persen.

    Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri, ungkap Hanif, ada sebanyak 30.000 kendaraan angkutan besar yang setiap harinya mengaspal di jalanan Jakarta.

    Kondisi ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, terutama bagaimana membuat rantai pasokan tetap berjalan dengan baik lewat beroperasinya kendaraan angkutan, tapi juga bisa menekan pencemaran yang ditimbulkan.

    “Tentu kita tidak ingin merusak, mengganggu rantai pasok. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus mulai melakukan pengurangan penyebab kualitas udara Jakarta buruk,” tegas Hanif.

    Pembukaan uji emisi ini juga ditinjau langsung oleh Hanif dan perwakilan stakeholder lainnya yang hadir.

    Selain Kementerian Lingkungan Hidup, uji emisi ini juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Polri, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, hingga PT Kawasan Berikat Nusantara.

    Hanif didampingi beberapa pejabat lainnya sempat menyaksikan dan memerhatikan bagaimana uji emisi berjalan.

    Ia juga menemukan ada salah satu truk tangki yang ternyata tak lolos uji emisi.

    Ia pun mengingatkan kepada perusahaan penyedia kendaraan angkutan itu untuk ikut terlibat dalam rangka menjaga kualitas udara di Jakarta.

    Menteri meminta perusahaan rutin melaksanakan uji emisi terhadap kendaraan-kendaraan mereka yang sehari-harinya mengaspal di jalanan.

    Ia juga mewanti-wanti bagi para pelanggar dan pelaku pencemaran udara bahwa ada sanksi pidana yang menanti, sesuai Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku pencemaran udara.

    “Kami akan menindak tegas perusahaan atau pelaku yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan dan yang menyebabkan pencemaran udara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • MenLH Dorong Hadirnya Stasiun Pemantau Kualitas Udara di Kawasan Industri

    MenLH Dorong Hadirnya Stasiun Pemantau Kualitas Udara di Kawasan Industri

    JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq meminta jajarannya untuk memandatkan keberadaan stasiun pemantauan kualitas udara di kawasan industri sebagai salah satu langkah menekan sumber pencemar udara di Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami tadi sudah minta pada Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk kemudian mencoba memandatkan ada stasiun pemantauan kualitas udara di skala kawasan-kawasan industri ini. Ini sebagai indikator,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dalam pembukaan kegiatan kolaborasi pengawasan emisi kendaraan bermotor kategori N dan O di Jakarta Utara, Selasa 11 Maret, disitat Antara.

    “Nanti begitu indikatornya buruk saya akan turun ke industri-industri yang menurut indikasi kami menyebabkan udara ambien itu terganggu,” tambah Hanif.

    Dia mengingatkan, kepada para pelaku industri bahwa jika terbukti mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat dikenai pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

    Mengingat polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan mempengaruhi kesehatan dari 30 juta jiwa yang tinggal di wilayah tersebut, terutama kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.

    Hanif berjanji akan melakukan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi isu polusi tersebut, mengatasi sumber polusi udara baik dari sektor transportasi, industri, pembakaran sampah secara terbuka dan faktor lainnya.

    KLH sebelumnya sudah melakukan pengawasan lingkungan kepada sejumlah industri di Jabodetabek yang diduga menjadi pencemar serta mendorong uji emisi untuk kendaraan angkutan barang dan kendaraan gandeng termasuk truk yang berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian.

  • Kemenhub: Angkutan Logistik Tetap Beroperasi Tanpa Kena Pembatasan Operasional saat Lebaran – Halaman all

    Kemenhub: Angkutan Logistik Tetap Beroperasi Tanpa Kena Pembatasan Operasional saat Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan memastikan operasional angkutan barang logistik tidak terkena pembatasan, selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Angkutan barang yang dimaksud adalah kendaraan yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo mengatakan, kendaraan logistik tetap bisa beroperasi tanpa terkena pembatasan tersebut, dengan catatan harus dilengkapi surat muatan jenis barang.

    “Logistik adalah prioritas, tidak ada larangan atau pembatasan sehingga pasokannya tetap aman,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

    Selain pengaturan operasional angkutan barang, SKB tersebut juga berisi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan melalui sistem satu arah (one way), sistem contra flow, serta sistem ganjil genap. 

    Kemudian, mencakup juga pengaturan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Jangkar, Pelabuhan Lembar, dan Dermaga Bulusan, serta pengaturan Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan BBJ Bojonegara (Serang-Banten), Pelabuhan BBJ Muara Pilu (Lampung Selatan), serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton. 

    Sebelumnya pemerintah membatasi operasional angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Lebaran 1446H/2025.

    Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 05/PKS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Arus Mudik dan Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Dalam SKB tersebut, operasional angkutan barang yang terkena pembatasan meliputi kendaraan angkutan barang pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan. 

    Pembatasan ini diberlakukan di ruas jalan tol dan non-tol mulai Senin (24/3/2025) pukul 00.00 waktu setempat hingga Selasa (8/4/2025) pukul 24.00 waktu setempat.

  • Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Pemerintah Terapkan Pembatasan Truk ODOL pada 24 Maret-8 April 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyatakan, pembatasan angkutan truk over dimension over loading (pembatasan truk ODOL) atau angkutan sumbu tiga berpotensi dilaksanakan mulai 24 Maret-8 April 2025 guna melancarkan periode Angkutan Lebaran 2025/1446 Hijriah.

    “Kemarin, kami (Korlantas Polri) masih mengajukan pada tanggal 26 (Maret 2025). Dan ternyata kami mendapat informasi atas persetujuan pak menteri, pembatasan angkutan sumbu tiga ini (truk ODOL) bisa diajukan mulai 24 Maret sampai dengan 8 April (2025),” kata Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembatasan truk over dimension over load (ODOL) di periode libur Lebaran 2025 merupakan hal yang harus dilakukan guna meminimalkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas).

    “Kita ingin tegas untuk menertibkan ODOL, atau over dimension over loading. Truk-truk ODOL ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi tetapi juga para owner (pelaku usaha) bertanggung jawab,” tegasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pembatasan angkutan barang pada periode angkutan Lebaran 2025. “Kalau ODOL, di masa mudik (Lebaran) nanti ada pembatasan mobilitas angkutan-angkutan besar,” tambahnya.

    Menhub Dudy menekankan kembali kebijakan tersebut seiring dengan komitmen implementasi zero ODOL yang sebelumnya disepakati bersama dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Ya, itu yang akan kita terapkan. Semula kan zero ODOL itu mestinya sejak 2023 sudah dilaksanakan, nah (pada 2025) ini akan kita terapkan,” tandasnya tentang pembatasan truk ODOL.

    Sebelumnya diberitakan, Menhub Dudy bersama Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) telah menyepakati penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL).

    “Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” kata Dudy terkait pembatasan truk ODOL.