Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Kasus DJKA Medan, KPK Periksa Project Manajer Hutama Karya dan Direktur Antaraksa

    Kasus DJKA Medan, KPK Periksa Project Manajer Hutama Karya dan Direktur Antaraksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rel kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Medan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keduanya adalah Project Manager PT Hutama Karya Paket JLKAMB-2, Mikael Turnip dan Direktur PT Antaraksa David Oloan Sitanggang.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (2/12/2025).

    Budi belum bisa menyampaikan materi pemeriksaan dari kedua saksi tersebut. Namun, dalam perkara ini telah menetapkan dua tersangka pada Senin (1/12/2025). 

    Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024). 

    Mereka diduga melakukan pengkondisian proyek. Muhlis mendapatkan Rp1,1 miliar yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai. Sedangkan, Eddy mendapatkan fee sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September- Oktober 2022.

    KPK menduga ada keterlibatan top manajer di Kementerian Perhubungan sehingga membuka peluang untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk adanya perbedaan pembagian fee antara Muhlis dengan Eddy.

    Terlebih Eddy memiliki kedekatan dengan pejabat di Kementerian Perhubungan. Selain itu, lembaga antirasuah turut mendalami aliran uang.

    “Ini ya kedekatannya kepada siapa, kemudian juga apakah ada aliran dana, kenapa besar banget gitu, untuk seorang swasta. Karena seperti itu mendapatkan bagian dari proyek pemeliharaan dan pembangunan di jalur kereta api wilayah Medan,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. 

  • Angkutan Barang Boleh Beroperasi saat Libur Nataru, Ini Syaratnya

    Angkutan Barang Boleh Beroperasi saat Libur Nataru, Ini Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Angkutan barang tetap boleh melintasi jalan tol dan non-tol selama libur Natal 2025 dan Tahun baru 2026 (Nataru), tetapi khusus yang mengangkut sejumlah barang penting dan pokok. 

    Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri tertanggal 28 November 2025. 

    Dalam ketentuan tersebut, terdapat angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan operasional selama libur Nataru. Namun, mobil tersebut harus memiliki surat muatan yang berisi jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman, serta nama dan alamat pemilik barang. 

    “Angkutan barang harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan surat muatan diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut,” tulis Diktum keenam beleid tersebut, dikutip pada Rabu (3/12/2025). 

    Surat muatan tersebut nantinya wajib ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Selain itu, pemilik barang dengan pengusaha angkutan juga harus memiliki perjanjian bahwa kendaraan yang digunakan tidak kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over loading/ODOL).  

    Secara umum, pemerintah bakal melakukan pembatasan operasional kendaraan barang dengan sumbu tiga atau lebih selama 11 hari.  

    Meski demikian, pembatasan tidak dilakukan secara beruntun, tetapi pada waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam kurun waktu 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. 

    Pembatasan tersebut dilakukan terhadap angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, serta mobil barang dengan kereta gandengan.

    Kemudian, mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, dan bahan bangunan (besi, semen, kayu), juga dilarang melintas.

    Pembatasan ini dilakukan di jalan tol sepanjang Lampung/Sumatra Selatan hingga Jawa Timur. Sementara untuk ruas non-tol, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten—Jawa Timur, serta Bali.

    Untuk jalur tol, pembatasan kendaraan barang dilakukan secara penuh sejak pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat. Sementara untuk non-tol, mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Mulai dari tanggal 19–20 Desember, 23–28 Desember 2025, dan periode 2–4 Januari 2026. 

    Daftar angkutan barang yang boleh melintas selama libur Natal 2025 dan Tahun baru 2026:

    Bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)
    Hantaran uang
    Hewan ternak
    Pupuk
    Keperluan penanganan bencana alam
    Pakan ternak
    Sepeda motor gratis
    Barang pokok: 

             – Beras

             – Tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka

             – Jagung

             – Gula

             – Sayur dan buah-buahan

             – Daging

             – Ikan

             – Daging unggas

             – Minyak goreng dan mentega 

             – Susu

             – Telur

             – Garam

             – Kedelai

             – Bawang

             – Cabai

  • Pencarian Pesawat MH370 Akan Dilanjutkan Lagi 30 Desember

    Pencarian Pesawat MH370 Akan Dilanjutkan Lagi 30 Desember

    Jakarta

    Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang akan kembali dilanjutkan pada 30 Desember 2025 ini. Demikian disampaikan Kementerian Perhubungan Malaysia pada hari Rabu (3/12), lebih dari satu dekade setelah pesawat tersebut menghilang.

    Pesawat Boeing 777 yang membawa 239 orang tersebut menghilang dari radar pada 8 Maret 2014, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Beijing, China. Hilangnya pesawat MH370 tersebut menjadi salah satu misteri terbesar dunia penerbangan.

    Dua pertiga penumpang adalah warga negara China, sementara sisanya terdiri dari warga negara Malaysia, Indonesia, dan Australia, serta warga negara India, Amerika, Belanda, dan Prancis.

    Meskipun telah dilakukan upaya pencarian terbesar dalam sejarah penerbangan, pesawat tersebut belum juga ditemukan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/12/2025), Kementerian Perhubungan Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya “ingin menyampaikan bahwa pencarian di laut dalam untuk menemukan puing-puing pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang, akan dilanjutkan pada 30 Desember 2025”.

    Perusahaan eksplorasi maritim Ocean Infinity akan melakukan pencarian “di sebuah area target yang dinilai memiliki probabilitas tertinggi untuk menemukan pesawat tersebut”, kata kementerian tersebut.

    Sebelumnya, pencarian terbaru di Samudra Hindia bagian selatan dihentikan pada bulan April lalu karena “bukan musimnya”.

    Pencarian terbaru ini dilakukan dengan prinsip “tidak ditemukan, tidak dibayar” seperti pencarian Ocean Infinity sebelumnya, dengan pemerintah hanya membayar jika perusahaan itu menemukan pesawat tersebut.

    Ocean Infinity, yang berbasis di Inggris dan Amerika Serikat, memimpin pencarian yang gagal pada tahun 2018, sebelum akhirnya setuju untuk memulai pencarian baru tahun ini.

    Sebelumnya, pencarian awal yang dipimpin Australia mencakup area seluas 120.000 kilometer persegi (46.300 mil persegi) di Samudra Hindia selama tiga tahun. Namun, upaya tersebut hampir tidak menemukan jejak pesawat selain beberapa puing.

    Kementerian Perhubungan Malaysia mengatakan perkembangan terbaru ini menggarisbawahi komitmennya dalam “memberikan ketenangan bagi keluarga yang terdampak tragedi tersebut”.

    Keluarga korban sebelumnya telah menyuarakan harapan pada bulan Februari lalu agar upaya pencarian baru pada akhirnya dapat memberikan jawaban.

    Lihat juga Video: Pesawat Kecil Hilang 48 Jam di Bolivia, 5 Penumpang Ditemukan Selamat

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pemerintah Kerahkan Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang

    Pemerintah Kerahkan Truk BBM dan Alat Berat ke Aceh Tamiang

    Jakarta (beritajatim.com) — Sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perhubungan telah bergerak dari Medan menuju wilayah terdampak.

    Dalam akun resmi Sekretariat Kabinet yang diunggah Selasa (2/12/2025) disebutkan, akses untuk pasokan logistik menjadi prioritas utama pemerintah guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

    “Dorongan BBM dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh Tamiang. Akses jalur darat semakin hari harus semakin bisa dilalui,” tulis Sekretariat Kabinet.

    Pengiriman bantuan dan BBM terus dimaksimalkan. Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan intensif untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

    Video dari udara memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik, dan kendaraan berat lainnya antre melewati jalur yang masih terendam, menggambarkan tingginya tantangan distribusi bantuan ke daerah yang menjadi salah satu pusat dampak banjir di Aceh.

    Upaya pembukaan akses menjadi fokus utama pemerintah, mengingat jalur darat merupakan rute kritis untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan pengerahan alat berat dari PU dan dukungan penuh sektor energi dan transportasi, pemerintah menargetkan arus logistik ke Aceh Tamiang dapat kembali lancar. [hen/aje]

  • Pengakuan Sopir Penyebab Kecelakaan di Tol Cipularang: Nggak Bisa Ngerem

    Pengakuan Sopir Penyebab Kecelakaan di Tol Cipularang: Nggak Bisa Ngerem

    Jakarta

    Kecelakaan maut di tol Cipularang disebabkan oleh truk yang gagal melakukan pengereman. Sopir bilang mobil nggak bisa direm hingga membuatnya banting setir ke lajur kiri.

    Ada 10 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Tol Cipularang KM 112 B. Akibat kecelakaan itu, satu orang meregang nyawa dan lima orang lainnya mengalami luka-luka. Mengutip detikJabar, kecelakaan itu dipicu oleh truk boks yang gagal ngerem. Sopir truk boks Rian Hidayat mengungkap mobil yang dikemudikannya itu memang sudah mengalami masalah rem sejak KM 116 atau 4 km sebelum insiden terjadi.

    “Truk kosong, nggak bawa muatan. Jadi saya dari KM 116 itu memang sudah enggak bisa ngerem. Saya langsung buang ke kiri, tadi di jalur memang enggak ada tempat pembuangan yang di tol itu makanya langsung nabrak mobil di depannya,” ujar Rian.

    Upaya Rian banting setir itu tak berhasil menghentikan laju truk. Tabrakan beruntun pun tak terhindarkan.

    Benturan yang sangat keras menyebabkan sejumlah kendaraan ringsek. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan pribadi hingga angkutan penumpang. Di antaranya terdapat Toyota Cayla B 1387 HZI; Toyota Avanza D 1074 AFP; Honda HR-V; Toyota Innova B 1819 RYB; Toyota Innova D 1144 AJZ; Toyota Innova T 1608 AG; Hiace City Trans B 7295 SAA; serta Toyota Raize D 1279 AKU. Dua kendaraan barang, yaitu truk Fuso Z 9256 HA sebagai pemicu insiden dan truk boks D 8753 XZ, juga terlibat dalam rangkaian kecelakaan tersebut. Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Yudha, menyebut bahwa kerusakan fungsi rem menjadi penyebab utama kecelakaan.

    “Ini kecelakaan beruntun karena pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Untuk yang meninggal masih dalam proses penyelidikan,” jelas Yudha dilansir laman Korlantas Polri.

    Penyebab Rem Truk Blong

    Kegagalan ngerem memang seringkali jadi penyebab kecelakaan. Dikutip dari laman Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, rem truk mengalami kegagalan fungsi lantaran terjadinya panas karena beban kerja yang berat. Ini umumnya terjadi saat truk melewati jalanan menurun.

    “Kampas menjadi panas karena penggunaan rem kaki secara maksimal dan terus-menerus, hal ini jadi penyebab utama rem truk blong. Apa pun yang terjadi, jangan pernah mengocok pedal rem, mengocok pedal rem secara berulang kali akan membuat tekanan angin menjadi tekor atau minyak rem masuk angin,” tulis laman Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan.

    Sebagian besar kecelakaan yang disebabkan rem blong terjadi saat memasuki jalanan menurun yang panjang. Truk atau bus yang mengalami rem blong umumnya memakai gigi tinggi pada saat memasuki jalanan menurun.

    “Pengemudi supaya selalu mengantisipasi dalam melihat kondisi di jalan. Para pengemudi sering kali mengocok pedal rem saat rem tidak bekerja secara maksimal. Pada saat mengalami rem blong, sebaiknya tidak melakukan pemindahan gigi ke gigi rendah, karena akan menyebabkan gigi masuk ke posisi netral,” demikian penjelasannya.

    (dry/rgr)

  • Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Ditjen Hubud berikan bantuan korban bencana Aceh-Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan menyalurkan berbagai bantuan logistik dan kebutuhan darurat untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mempercepat pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat terdampak.

    “Kami turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Oleh karena itu, kami mengirimkan bantuan langsung ke lokasi terjadinya bencana,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako, obat-obatan, hingga alat personal hygiene. Bantuan dikirimkan dengan menggunakan pesawat King Air registrasi PK-CAQ dan PK-CAN milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Penyaluran bantuan itu dilakukan sejak 29 November hingga 1 Desember 2025,” ujarnya.

    Bantuan disalurkan melalui tiga UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) di bawah Ditjen Hubud yakni UPBU Malikussaleh, UPBU Rembele, dan UPBU Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

    Selain mengirimkan bantuan, pesawat milik BBKFP juga sekaligus menjemput pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU) Wilayah II – Medan yang terisolasi akibat banjir dan jalan yang terputus saat bertugas di Lhokseumawe, Aceh.

    Tidak hanya dari kantor pusat, KOBU Wilayah II – Medan dan UPBU di wilayah kerja OBU II juga turut mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam di wilayah Sibolga dan Lhokseumawe menggunakan pesawat milik BBKFP.

    Pada kesempatan itu, PLN Kota Medan juga turut mengirimkan bantuan bagi para pegawainya di wilayah kerja yang terdampak bencana alam.

    Selain KOBU Wilayah II – Medan, KOBU Wilayah VI – Padang juga turut melakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan pakaian layak pakai dan sembako kepada korban bencana alam di wilayah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Sumatra Barat.

    Sebelumnya Kantor UPBU Kelas III Aek Godang juga turut peduli terhadap masyarakat Sipirok-Tapanuli Selatan yang terdampak bencana alam dengan menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial berupa pemberian makanan.

    Kegiatan itu, katanya, diharapkan dapat membantu meringankan beban dan menjadi penguat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Saat ini, Ditjen Hubud tengah mendata seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Hubud khususnya Kantor Otoritas Bandara Wilayah II – Medan dan Wilayah VI – Padang yang terdampak bencana banjir dan longsor untuk dapat dikirimkan bantuan.

    “Semoga bantuan kecil yang kami kirimkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kami berharap hal ini juga mendorong pihak lainnya untuk turut serta membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan bantuan,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Kemenhub: KN Antares salurkan bantuan dan evakuasi korban banjir Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengerahkan Kapal Negara (KN) Antares untuk mempercepat penyaluran bantuan dan membantu evakuasi warga terdampak banjir di Aceh guna memastikan keselamatan serta kelancaran penanganan darurat.

    “Kapal tersebut membawa bantuan logistik dari berbagai lembaga serta komunitas masyarakat serta membantu warga terdampak banjir,” kata Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang Tohara dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan KN Antares diberangkatkan dari Sabang pada Senin (1/12) pukul 13.30 WIB dan tiba di Ulee Lheue pada pukul 16.00 WIB. Setibanya di pelabuhan, kapal langsung melakukan proses pemuatan bantuan kemanusiaan.

    “Setelah seluruh logistik terpasang dengan aman, KN Antares bertolak kembali dari Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 19.50 WIB menuju Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal diperkirakan tiba pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB,” ujar Tohara.

    Dia menuturkan KN Antares dinakhodai Ricky Hasbalah dan membawa kru gabungan dari Disnav Sabang, SROP Ulee Lheue, serta personel SROP Blang Oi.

    Kapal tersebut memuat bantuan logistik dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) atau Poltekpel Malahayati yaitu beras kemasan 10 kg sejumlah 50 sak, 98 dus mi instan, dan 50 dus air mineral.

    Kemudian dari Aliansi Mahasiswa Provinsi Aceh, dengan bantuan yang disalurkan berupa pakaian kering 103 karung, beras 5 kg sebanyak 15 sak, mi instan 13 dus, air mineral 14 dus, serta sebanyak 33 karung pakaian kering dari STIS Al-Aziziyah Sabang.

    “Kedatangan KN Antares pada Selasa (2/12) pukul 10.00 WIB, kemudian melakukan proses pembongkaran logistik yang diserahkan kepada Posko KSOP Kelas IV Lhokseumawe,” jelasnya.

    Selain membawa logistik, KN Antares juga menjalankan misi evakuasi warga terdampak banjir. Pada Selasa (2/12) pukul 13.00 WIB, kapal dijadwalkan melakukan embarkasi 100 warga dari Lhokseumawe. Mereka akan diberangkatkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

    “Seluruh kru, peralatan, dan sistem navigasi kami dalam kondisi siap mendukung percepatan penanganan darurat banjir di Aceh. Kami memastikan seluruh kegiatan, baik distribusi bantuan maupun evakuasi berjalan aman, terkoordinasi, dan tepat waktu,” tambah Tohara.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui seluruh unit kerja teknis di wilayah Aceh akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur Aceh-Sumatra Putus, Pemerintah Rilis Bantuan Pangan via Udara

    Jalur Aceh-Sumatra Putus, Pemerintah Rilis Bantuan Pangan via Udara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra dengan mengerahkan armada udara, menyusul terhambatnya distribusi darat akibat akses jalan yang rusak imbas banjir dan longsor.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi meski kondisi logistik sangat menantang.

    Zulhas menuturkan, pemerintah saat ini tidak memprioritaskan urusan harga atau administrasi. Menurutnya, dalam situasi darurat, prosedur seperti penandatanganan dokumen atau penetapan harga bisa dilakukan belakangan.

    “Kami nggak soal harga lagi nih, bila perlu berikan dulu aja. Nggak bicara harga, tadi Mentan bilang, ambil aja dulu tanda tangan urusan belakangan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Pasalnya, Zulhas mengungkap beberapa titik terdampak tidak dapat dijangkau melalui jalur darat sehingga distribusi harus dialihkan melalui udara. Namun, menurutnya, sejumlah wilayah masih memungkinkan dijangkau, termasuk Sibolga.

    Namun, Provinsi Aceh menjadi salah satu area yang banyak meminta bantuan udara karena tingkat keterisolasiannya. Zulhas menuturkan permintaan bantuan melalui jalur udara terus mengalir dari Provinsi Aceh.

    Dia menuturkan, banyak perintah dan telepon yang masuk meminta agar distribusi dilakukan lewat udara karena akses darat masih terputus.

    TNI AU telah menurunkan sejumlah pesawat dan helikopter, sementara Kementerian Perhubungan juga telah mengerahkan seluruh dukungan transportasi udara yang tersedia di wilayah tersebut. Selain itu, sambung Zulhas, Kapolri juga menambah armada bantuan yang sudah berada di lokasi.

    Selain itu, Zulhas menyampaikan dukungan dari sektor swasta dan berbagai daerah seperti Riau dan Sumatra juga ikut mengalir, meski pengiriman bantuan jarak jauh membutuhkan waktu lebih lama.

    “Kalau yang jauh kan lama, sampainya bisa 4 hari, 5 hari gitu. Jadi dengan segala daya dan upaya, mudah-mudahan ini bisa membantu menenangkan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh tadi,” pungkasnya.

  • Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Syarat, Cara, dan Link Daftar Mudik Motor Gratis Nataru 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi membuka program Mudik Motor Gratis (Motis) khusus momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Pendaftaran dibuka mulai dari 1 Desember hingga 29 Desember 2025, sementara tanggal pengangkutan kendaraan roda dua berlangsung mulai 23 Desember hingga 30 Desember 2025. 

    DJKA menyediakan dua lintas pelayanan. Lintas Utara mencakup Jakarta Gudang—Pasar Senen (penumpang)—Bekasi (penumpang)—Cirebon Prujakan—Tegal—Pekalongan—Semarang Tawang. 

    Lintas Tengah melalui rute Jakarta Gudang—Pasar Senen (Penumpang)—Cirebon Prujakan—Purwokerto—Kebumen—Kutoarjo—Lempuyangan—Purwosari.

    DJKA menyampaikan, peserta yang mengikuti ini wajib tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

    “⁠Pemudik yang telah mendaftarkan diri di program Motis wajib untuk mengikuti dan apabila mengundurkan/membatalkan diri maka pemudik tidak dapat mengikuti program ini di tahun berikutnya,” tulis DJKA dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (2/12/2025). 

    Nantinya, bagi peserta yang sudah berhasil mendaftar secara online wajib melakukan verifikasi ke posko, sesuai dengan waktu verifikasi yang telah dipilih pada saat mendaftar.

    Bagi peserta yang hanya mendaftarkan sepeda motor, diwajibkan memiliki/menunjukkan bukti mudik moda transportasi lainnya. Sepeda motor diserahkan pada H-1 atau 2 hari sebelum tanggal keberangkatan sepeda motor dan wajib menunjukkan KTP asli pendaftar dan bukti pendaftaran.

    Bagi peserta yang ikut serta mudik bersama motor, kode booking tiket kereta api akan diberikan pada saat penyerahan sepeda motor.

    Perlu diingat bagi masyarakat yang mengikuti program ini bahwa sepeda motor yang masuk di stasiun penyerahan maupun yang keluar di stasiun tujuan, akan dikenakan biaya Parkir oleh pengelola parkir resmi stasiun.

    Tidak diperkenankan pula menitipkan helm dan kaca spion dan BBM wajib untuk dikosongkan pada saat penyerahan. 

    Calon peserta dalam mendaftar melalui https://motis.djka.kemenhub.go.id.

    Sebelumnya, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, KAI menyediakan layanan pengiriman motor secara gratis bagi masyarakat yang akan kembali ke kampung halaman maupun sebaliknya dengan kapasitas 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang. 

    Program ini berjalan pada 23–30 Desember 2025 dan 2–5 Januari 2026, dengan pendaftaran mudik gratis dibuka 1 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 di 14 stasiun yang telah ditetapkan. 

    Selain itu, KAI menyediakan diskon 30% untuk perjalanan kelas ekonomi komersial, dengan kuota mencapai 1.509.080 pelanggan untuk 156 KA reguler dan 26 KA tambahan.

    Syarat Pendaftaran Motis 2025: 

    1.Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C

    2.Motor dengan kapasitas mesin maksimal 200 cc

    3. Satu motor dapat difasilitasi pembelian 2 tiket penumpang dan satu tiket infant (anak umur di bawah 3 tahun), dengan persyaratan:

    -Pembelian Tiket KA untuk peserta Motis adalah sesuai dengan nama peserta Motis yang terdaftar

    -Penumpang kedua tercantum dalam Kartu Keluarga Peserta yang terdaftar

    -Tiket yang telah dibeli tidak dapat dibatalkan, diubah jadwal, dan perubahan nama penumpang

  • Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan Nasional 2 Desember 2025

    Duduk Perkara ASN Kemenhub Jadi Tersangka Korupsi Proyek DJKA di Medan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengaturan pemenangan dan pemeliharaan proyek kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Medan pada Senin (1/12/2025).
    Mereka adalah Muhlis Hanggani Capah, selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian
    Medan
    tahun 2021-Mei 2024, dan Eddy Kurniawan Winarto, selaku wiraswasta.
    “Berdasarkan kecukupan alat bukti,
    KPK
    menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap dua tersangka EKW (Eddy Kurniawan Winarto) selaku wiraswasta dan MHC (Muhlis Hanggani Capah) selaku ASN Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI sekaligus PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.
    Asep mengatakan, kasus bermula saat Muhlis bersama stafnya melakukan pengkondisian paket pekerjaan Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB) dengan modus “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum maupun pada saat proses lelang.
    Kemudian, Muhlis selaku PPK dan perpanjangan tangan dari tersangka sekaligus Direktur Prasarana Harno Trimadi memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/plotting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang sebagai atensi.
    Lalu, sebelum pelaksanaan lelang JLKAMB, KPK menemukan kegiatan dengan modus “asistensi” yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket pekerjaan.
    “Termasuk dari pihak Kemenhub untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa,” ujarnya.
    Asep mengatakan, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto memerintahkan stafnya, yaitu Wisnu Argo Megantoro alias Wisnu, untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara satuan kerja pelaksana BTP Sumatera Bagian Utara yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Bandung.
    “Pertemuan tersebut membahas tentang dokumen kualifikasi perusahaan yang akan dimasukkan dalam dokumen penawaran. Wisnu dan tim mengingat posisi perusahaan adalah member dalam KSO yang bertugas untuk menyusun metode pekerjaan,” ungkap Asep.
    Asep mengatakan, dalam proses penyusunan metode pekerjaan, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi dengan perwakilan yang sudah ditunjuk, yakni Afong.
    Berdasarkan rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato Sugiarto untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK, terdapat pengeluaran untuk Muhlis sebesar Rp 1,1 miliar yang diberikan pada 2022 dan 2023.
    “Kemudian, untuk kepentingan Eddy sebesar Rp 11,23 miliar yang diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening yang telah ditentukan Eddy,” ujarnya.
    Selanjutnya, Dion Renato Sugiarto dan rekanan lainnya memberikan fee kepada Muhlis, karena khawatir tidak akan menang lelang paket proyek pekerjaan tersebut.
    “Sementara alasan DRS (Dion Renato) maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW (Eddy) karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kemenhub,” ucap dia.
    KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 1-20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.
    Akibat perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Dalam perkara ini, KPK menetapkan 16 tersangka pada 13 April 2023.
    Mereka yang menerima suap di antaranya, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
    Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah, lalu, Budi Prasetyo selaku Ketua Pokja Pengadaan, Hardho selaku Sekretaris Pokja Pengadaan, Edi Purnomo selaku anggota Pokja Pengadaan, dan Risna Sutriyanto selaku Ketua Pokja proyek pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro.
    Mereka pemberi suap di antaranya, Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT IPA (Istana Putra Agung), Muchamad Hikmat selaku Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma), Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sd Februari 2023, Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.
    Kemudian, Asta Danika selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama, dan Zulfikar Fahmi selaku Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS).
    KPK menduga para pelaku dalam perkara ini merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender.
    KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA, Kemenhub, yang menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
    “Yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 persen dari nilai proyek,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.