Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Stasiun Karet-BNI City dan JIS Ditarget Beroperasi Sebelum Nataru

    Stasiun Karet-BNI City dan JIS Ditarget Beroperasi Sebelum Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan pembukaan Stasiun JIS dan integrasi Stasiun Karet—BNI City dilakukan sebelum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Pemerintah berencana untuk mengintegrasikan Stasiun Karet dengan BNI City. Alhasil, nantinya naik turun penumpang tidak lagi dilakukan di Stasiun Karet, tetapi di Stasiun BNI City, tanpa menutup Stasiun Karet. 

    “[Sebelum Nataru] Kami usahakan [dibuka]. Saya juga lagi ngejar yang di Stadion JIS. Janjinya kan Desember [dibuka],” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025). 

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI pun telah melakukan sejumlah renovasi untuk menyambungkan Stasiun Karet dengan BNI City, termasuk pemasangan kanopi, agar penumpang dapat dengan nyaman berjalan. 

    Sejatinya, Dudy mengharapkan adanya dua pintu masuk ke BNI City dari arah Karet, yakni arah Manggarai maupun Tanah Abang. Namun, kondisi tanah untuk arah Manggarai, tidak memungkinkan dibuat sambungan. 

    “Jadi kalau teman-teman yang dari Tanah Abang yang masuk dari Karet, tetap dibuka, jadi bisa jalan, tetapi naik keretanya BNI. Jadi agak sedikit jalan lah,” tuturnya. 

    Dudy melihat integrasi ini pun selayaknya yang terjadi di Stasiun Tanah Abang yang baru dan lama. Sejumlah kereta berhenti di Stasiun Tanah Abang Baru, dan penumpang yang akan menggunakan Green Line atau arah Rangkasbitung harus berjalan ke stasiun lama. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI. 

    Saat ini, integrasi masih dalam tahap pengerjaan peningkatan fasilitas pejalan kaki, yang dikerjakan bersama Pemprov dan PT KAI. Pasalnya, jalur pejalan kaki tersebut milik Pemprov DKI Jakarta. 

    Nantinya, para penumpang KRL yang akan menuju JL. KH Mas Mansyur dapat keluar dari sisi Stasiun Karet, sementara bagi yang akan menuju Sudirman dapat melalui BNI City. 

    Allan menegaskan bahwa integrasi ini sebagai langkah untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Stasiun Karet. 

    “[Dibukanya] ini tergantung peningkatan. Jadi Pemprov DKI dan juga PT KAI sedang melakukan langkah percepatan untuk meningkatkan kenyamanan,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Bisnis mencoba menyusuri peron penghubung dua stasiun tersebut. Waktu tempuh dari pintu masuk Stasiun Karet ke BNI City memakan sekitar 5 menit dengan berjalan santai. Jarak itu mungkin tak terasa jauh, tetapi cukup untuk membuat napas sedikit tersengal bila harus mengejar jadwal kereta di bawah panas matahari pada siang hari. 

    Stasiun BNI City memang lebih modern. Peronnya lebar, gerbang tiketnya terdapat lima buah yakni empat untuk umum dan satu khusus kereta bandara. Setiap rangkaian KRL bisa berhenti penuh di sana, berbeda dengan Stasiun Karet yang sebagian peronnya masih pendek.

  • 119 Juta Orang Bakal Tumpah ke Jalan Saat Nataru, Waspadai 2 Hal Ini!

    119 Juta Orang Bakal Tumpah ke Jalan Saat Nataru, Waspadai 2 Hal Ini!

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dapat mencapai 119,5 juta orang. Mayoritas akan menggunakan moda transportasi darat, khususnya kendaraan pribadi seperti mobil dan motor.

    Secara rinci, Menteri Perhubungan (Menhu) Dudy Purwagandhi mengatakan dari jumlah tersebut sebanyak 51,12 juta orang atau 42,78% dari total pemudik, berencana melakukan perjalanan dengan mobil pribadi. Kemudian disusul oleh pengguna sepeda motor pribadi sebesar 18,41% dan bus 8,17%.

    “Mobil sewa, mobil travel, pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta, kereta api jarak jauh 3,29% atau 3,94 juta, kapal penyeberangan 3,14% atau 3,75 juta, kapal laut 2,20% atau sekitar 2,62 juta,” jelas Dudy dalam Press Briefing Operasi Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

    Dudy mengaku khawatir terhadap jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan darat selama periode libur Nataru kali ini. Sebab dalam periode tersebut, curah hujan diperkirakan cukup tinggi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

    “Penggunaan kendaraan pribadi masih cukup dominan sehingga kami sangat concern terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Karena untuk Nataru kali ini kalau melihat perkiraan cuaca di wilayah Jawa itu curah hujan kemungkinan cukup akan tinggi,” ucapnya.

    Selain curah hujan yang tinggi, Kemenhub juga memperkirakan adanya potensi kemacetan di beberapa titik selama Nataru, khususnya di Pulau Jawa. Misalkan saja di Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) hingga akses menuju Pelabuhan Merak, Banten.

    “Titik macet di jalan yang kami antisipasi adalah di Bocimi itu karena memang salah satu destinasi wisata yang kemungkinan akan meningkat adalah ke arah puncak maupun ke Sukabumi itu salah satunya,” katanya.

    “Kemudian Merak, kemudian di Ketapang, dan juga di jalur Jawa Tengah. Itu titik-titik yang kami coba petakan kemungkinan terjadi kepadatan,” sambungnya.

    Untuk itu, Dudy mengatakan selama periode Nataru ini pihaknya akan membuka posko pengamanan perjalanan mudik mulai dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Bersamaan dengan itu, ia mengimbau seluruh pengguna jalan tetap berhati-hati.

    “Jadi kita juga harus memerhatikan wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan kita akan mengingatkan kepada para pengguna sarana transportasi, seluruh sarana transportasi baik darat, laut dan udara, begitu juga kepada operator untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca,” kata Dudy.

    “Kita sudah berlangsung dari mulai bulan Oktober untuk melakukan ramp check dan masih terus berlangsung sampai dengan pelaksanaan angkutan Nataru 2025-2026. Kita tentunya berharap semoga kita dapat menyelenggarakan ini dengan zero accident dan zero fatality,” tegasnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Menhub Minta KAI Percepat Pengadaan 30 Rangkaian KRL dari INKA dan Impor

    Menhub Minta KAI Percepat Pengadaan 30 Rangkaian KRL dari INKA dan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI untuk segera merealisasikan pengadaan 30 rangkaian kereta baru KRL, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dengan KAI terkait pengadaan kereta. Nantinya, sebagian kereta akan dipesan dari PT Industri Kereta Api (INKA) dan sebagian lagi berasal dari luar alias impor. 

    Hal tersebut mempertimbangkan kapasitas produksi di INKA dengan target yang Presiden Prabowo berikan, yakni dalam kurun waktu 1 tahun. 

    “Harapan kami supaya cepat sehingga masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baru. Presiden kasih target 1 tahun. Bisa dikira-kira mungkin enggak [dari INKA semua]? Jadi mungkin di dalam dan dari luar,” ungkapnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/2025). 

    Meski demikian, dirinya tak menjelaskan lebih lanjut porsi pengadaan kereta dari INKA maupun yang diimpor dari luar negeri. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menambahkan, saat ini proses pengadaan masih dalam proses percepatan pengadaan. 

    Allan menyampaikan, bukan hanya kereta tua yang perlu diganti dengan kereta baru, tetapi juga memaksimalkan sejumlah rangkaian kereta yang saat ini kurang dari 12 gerbong. 

    “Kalau kita dapat ganti, mayoritas rangkaian kereta itu ada 12 gerbong kereta. Itu kan akan mengangkut lebih banyak penumpang, tapi dengan demikian kelistrikannya itu butuh ditingkatkan,” tambahnya. 

    Untuk itu, pihaknya bersama KAI juga tengah mengejar peningkatan kelistrikan di jalur KRL yang sudah ada. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan 30 rangkaian kereta baru untuk mengurai kepadatan penumpang KRL Jabodetabek, utamanya pada jam sibuk atau rush hour.

    Dirinya mengungkapkan bahwa tambahan gerbong menjadi solusi transportasi, utamanya bagi masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan demikian, kereta api, khususnya KRL Jabodetabek, akan diperluas dan ditambah rangkaiannya.  

    “Rp5 triliun saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat,” ujarnya. 

    Pada tahun ini, KAI Commuter telah mengoperasionalkan rangkaian kereta baru dari China, yakni CLI-125. Sebanyak 11 trainset yang telah dipesan sejak tahun lalu, telah datang secara bertahap ke Indonesia sejak Januari 2025. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi untuk 11 trainset China tersebut mencapai Rp2,88 triliun. Perinciannya, 8 trainset senilai Rp2,1 triliun, sedangkan 3 sisanya yang memang sudah dipesan lebih awal memiliki nilai investasi sebesar Rp783 miliar. 

    Saat ini pun, KAI sudah memesan trainset atau rangkaian kereta sebanyak 12 kepada INKA. Adapun, empat trainset telah KAI terima dan tengah dilakukan uji teknis.   

    Rencananya, 12 trainset yang dipesan dari INKA akan beroperasi pada pertengahan 2026 mendatang—di luar penambahan 30 rangkaian KRL.

  • Menhub Targetkan Stasiun Jatake Beroperasi Bulan Ini

    Menhub Targetkan Stasiun Jatake Beroperasi Bulan Ini

    Jakarta –

    Stasiun Jatake yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ditargetkan beroperasi pada Desember ini. Stasiun baru KRL Jabodetabek ini berada di antara Stasiun Cicayur dan Stasiun Parung Panjang.

    Saat ini pembangunan Stasiun Jatake telah selesai dan tengah menunggu hasil uji coba. Dudy menargetkan Stasiun Jatake bisa beroperasi pada bulan ini. Kendati begitu, ia belum membeberkan detail tanggal pastinya.

    “Kalau pembangunan stasiunnya sudah selesai. Sekarang sedang melakukan proses pengujian stasiun. Harapannya bisa bulan Desember ini bisa kita operasikan Stasiun Jatake. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Sebelumnya, Vice President Public Relation KAI Anne Purba sempat bicara rencana pengoperasian Stasiun Jatake. Ia menjelaskan proses pengoperasian stasiun harus mengantongi izin serta melalui uji coba terlebih dahulu.

    Anne belum dapat memastikan lantaran harus menunggu hasil uji coba bersama dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian, baru dapat dibuka operasionalnya oleh masyarakat umum.

    “Kalau mengoperasikan satu stasiun, pasti ada uji coba dulu, ada perizinan. Nanti kalau misalkan udah kelar semuanya, sampai rekayasa pengoperasinya, kita juga akan update terus ke DJKA ya,” kata Anne saat ditemui di Kampung Bandan, Jakarta Utara, Rabu (17/9/2025).

    Sebagai informasi, pembangunan Stasiun Jatake merupakan bagian dari pengembangan konsep TOD (Transit Oriented Development) sebagai fasilitas kota baru untuk mengurangi kepadatan transportasi di jalan raya melalui pemaksimalan penggunaan kendaraan umum.

    Stasiun Jatake dibangun di atas lahan seluas 2.435 m2. Di area tersebut, dibangun gedung stasiun kereta api dengan luas bangunan kurang lebih 3.000 m2 (3 lantai). Stasiun ini berada di KM 37+045 Rute Tanah Abang – Rangkasbitung dan akan memiliki panjang peron 250 meter dan lebar masing-masing peron 6 meter.

    Di dalam gedung stasiun, akan ada area untuk aktivitas penumpang, zona komersial, dan ruang kantor PT KAI. Sementara di bagian luar terdapat fasilitas gedung parkir untuk mobil, motor, dan sepeda. Stasiun ini diproyeksikan mampu melayani 20.000 penumpang setiap harinya.

    Dengan begitu, KRL lintas Tanah Abang-Rangkasbitung nantinya akan melayani naik turun penumpang di Tanah Abang, Palmerah, Kebayoran, Pondok Ranji, Jurang Mangu, Sudimara, Rawa Buntu, Serpong, Cisauk, Cicayur, Jatake, Parung Panjang, Cilejit, Daru, Tenjo, Tigaraksa, Cikoya, Maja, Citeras, dan Rangkasbitung.

    (rea/hns)

  • Kemenhub Proyeksi 119,50 Juta Orang Lalu Lalang saat Libur Nataru

    Kemenhub Proyeksi 119,50 Juta Orang Lalu Lalang saat Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksikan pergerakan masyarakat akan mencapai 42,01% dari total penduduk atau sekitar 119,50 juta orang selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), masyarakat yang lalu lalang pada Nataru meningkat 24,83 juta orang atau 26,22% dari Nataru tahun lalu, yang realisasinya mencapai 94,67 juta. 

    Melihat secara porsi dari total penduduk, tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada masa Angkutan Nataru tahun ini sebesar 2,71%, dari 39,30% pada tahun lalu menjadi 42,01%.

    “Dari angka tersebut, ada sekitar 21,28% atau 60,53 juta itu melakukan perjalanan untuk dua acara, Natal dan Tahun Baru,” ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (5/12/202). 

    Dudy menjelaskan, meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan pada masa Nataru disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu libur yang panjang di mana libur sekolah bersamaan dengan libur Nataru serta kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik. 

    Faktor berikutnya, tingginya minat masyarakat untuk berwisata, aspek budaya terutama bagi masyarakat yang ingin merakayakan Hari Natal di kampung halaman, serta aspek ekonomi.  

    Sementara volume lalu lintas diperkirakan ada 2,9 juta kendaraan keluar dari Jakarta. Sebanyak 1,3 juta kendaraan bergerak ke arah Cikampek, kemudian 880.000 kendaraan ke arah Barat, dan 670.000 kendaraan ke arah Selatan. 

    “Kemungkinan bahwa puncak [arus mudik] itu akan terjadi pada 20 Desember, kemudian puncak kedua pada 24 Desember. Arus balik pada tanggal 1 dan 4 [Januari 2026],” tambah Dudy. 

    Mobil Pribadi Masih jadi Primadona

    Terkait pemilihan moda transportasi, Dudy menyampaikan bahwa penggunaan mobil pribadi jadi yang terbanyak menurut hasil survei, angkanya mencapai 42,78% atau 51,12 juta orang. 

    Moda terbanyak berikutnya adalah sepeda motor sebesar 18,41% atau 22,00 juta orang, bus sebesar 8,17% atau 9,76 juta orang, mobil sewa sebesar 7,43% atau 8,87 juta orang, mobil travel sebesar 6,39% atau 7,64 juta orang. 

    Moda lain yakni pesawat sebesar 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh sebesar 3,29% atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan sebesar 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut sebesar 2,20%  atau 2,62 juta orang, dan commuter line sebesar 1,93% atau 2,30 juta orang. 

    Dudy mengungkapkan, mobil pribadi masih menjadi primadona para pemudik di wilayah Jawa, karena preferensi masyarakat.  

    Menurutnya, masyarakat masih lebih senang membawa kendaraan pribadi agar memudahkan mobilitas saat di kota tujuan.  

    “Jadi mereka mau bepergian ke tempat wisata bisa pakai kendaraan sendiri. Kendraan umum di tempat tujuan agak sulit dan terbatas, makanya mereka pakai kendaraan pribadi,” tuturnya. 

  • Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

    Komisi V DPR bebaskan kementerian terkait atur anggaran untuk bencana

    Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI menyatakan telah membebaskan kementerian terkait yang menjadi mitra komisi untuk mengatur anggaran internalnya secara lebih fleksibel untuk kepentingan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Sumatera.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan sejumlah mitra terkait itu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional (Basarnas). Dengan begitu, kementerian dan lembaga itu bisa mengutak-atik anggaran di internalnya tanpa perlu persetujuan DPR.

    “Komisi V sudah membebaskan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas untuk menggunakan dana di internal untuk melakukan perputaran antar direktorat jenderal atau antar deputi,” kata Lasarus saat diwawancarai usai sebuah acara forum diskusi di Bandung, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut dia, kementerian-kementerian itu boleh mengutak-atik anggaran tersebut asalkan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Menurut dia, hal itu dilakukan demi mempermudah birokrasi agar mitigasi bencana dilakukan secara cepat.

    Sejauh ini, dia mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional atau tidak merupakan kewenangan pemerintah. Dia menilai status bencana nasional perlu ditetapkan jika dampak bencana meluas, banyak korban, dan pemerintah kewalahan menangani.

    “Tapi mari kita lihat. Sampai hari ini masih ada beberapa titik yang belum bisa terbuka,” kata dia.

    Dia mengatakan bahwa Komisi V DPR RI akan meninjau lokasi bencana pada Rabu (10/12) untuk meninjau kondisi wilayah-wilayah yang aksesnya terputus. Menurut dia, hal itu akan menjadi bahan untuk penganggaran bagi wilayah-wilayah tertentu yang butuh diprioritaskan.

    “Kami akan ke sana, langsung ke lokasi mengunjungi Tapanuli Tengah. Ada juga nanti Anggota Komisi V yang ke Padang ya. Yang Aceh kami belum pergi karena kita berbagi tugas dengan pemerintah sebagian besar masih juga di sana,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif Pesawat ke Aceh Melonjak Tajam, Menhub Pastikan Itu Carter

    Tarif Pesawat ke Aceh Melonjak Tajam, Menhub Pastikan Itu Carter

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara soal tarif pesawat ke Aceh melonjak tajam di tengah meningkatnya kebutuhan transportasi imbas bencana alam.

    Dudy mengonfirmasi kenaikan terjadi bukan pada penerbangan reguler, melainkan pesawat charter.

    Tarif pesawat charter memang berbeda perhitungannya daripada tarif penerbangan reguler. Selain itu, tiket pesawat charter tidak diatur oleh pemerintah.

    “Carter itu menghitung pulang dan pergi sehingga kalau dibebankan kepada penyewanya, jatuhnya menjadi lebih mahal. Karena kalau dari Jakarta misalnya kosong kemudian dia kembali ya itu yang dia hitung. Jadi memang kalau charter relatif menjadi lebih mahal dari reguler,” ujar Dudy kepada awak media di SEIA Restaurant, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menambahkan pemerintah hanya bisa mengatur dua jenis layanan penerbangan, yakni penerbangan perintis dan penerbangan reguler. Tarif penerbangan perintis ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

    Sementara, tarif penerbangan reguler dibatasi oleh tarif batas ambang. Namun, Lukman menyebut tarif pesawat charter memang tidak bisa diawasi oleh pemerintah karena tidak ada regulasi yang mengatur.

    “Jadi pada saat tertentu memang ada yang menggunakan charter dan tiket ini yang tidak bisa kita awasi karena memang tidak ada aturan. Ini kan langsung di charter satu pesawat dengan sekali perjalanan berapa,” tambah Lukman.

    Sebelumnya, Lukman mendapatkan informasi ada oknum yang menjual tiket pesawat dengan harga Rp 5 juta di Rembele. Tiket pesawat itu berbendera Wings Air.

    Hanya saja, Lukman mengatakan pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung Wings Air soal hal ini, tapi dari pihak maskapai menyatakan tidak menjual tiket penerbangan reguler.

    “Saya mendapat informasinya dari Kepala Bandara Lhokseumawe, ada oknum yang menjual tiket di Rembele sekitar Rp 5 jutaan, PT Wings Air. Saya sudah telpon PT Wings Air, tapi mereka tidak menjual tiket reguler,” ungkap Lukman ketika dihubungi detikcom, Kamis (4/12/2025).

    Tarif tiket pesawat di Aceh yang melonjak sempat jadi sorotan. Dalam salah satu unggahan yang viral di media sosial X, disebutkan harga tiket pesawat di Bandara Rembele Takengon, Aceh mengalami peningkatan hingga 500%. Salah satunya adalah rute Bener Meriah-Aceh yang menjadi Rp 8 juta per orang.

    (rea/hns)

  • Bakal Ada Pembatasan Kendaraan, Catat Tanggalnya

    Bakal Ada Pembatasan Kendaraan, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    Pemerintah akan memberlakukan aturan pembatasan kendaraan di akhir tahun ini. Operasional kendaraan angkutan barang akan dibatasi selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Periode libur Natal dan tahun baru ini diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat utamanya pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Untuk mengatur itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.SKB Nomor: KP – DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

    Aan menyatakan pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    “Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok,” sebut Aan.

    Kendaraan yang tetap boleh melintas tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00-20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    “Pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat,” jelas Dirjen Aan.

    (rgr/dry)

  • Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan menetapkan konsesi 30 tahun di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara melalui skema pengusahaan yang terukur.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menekankan investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan sangat penting khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat berdirinya Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar dengan masa konsesi selama 30 tahun dan fee konsesi sebesar 7,5 persen dari pendapatan bruto.

    Masyhud menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Konsesi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar Syamsurizal dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Lembar Sejahtera, Sudarta di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Menurut Masyhud hal itu penting sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di area Pelabuhan Lembar sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran pendapatan konsesi.

    Penandatanganan konsesi ini, kata Masyhud merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.

    Ia berharap agar semua pihak dapat terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi aktif terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh BUP di antaranya pemenuhan izin operasi terminal, penerapan tarif jasa kepelabuhanan, dan pelaporan kegiatan operasional pelabuhan.

    Adapun pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera merupakan satu kesatuan sistem pelayanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Tanjung Wangi.

    “Yang salah satu terminalnya akan dikelola oleh BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi yang rencananya akan ditandatangani pada akhir tahun ini,” kata Masyhud.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Kemenhub salurkan bantuan logistik bagi korban bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara bertahap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan logistik antara lain sembako, obat-obatan, perlengkapan kebersihan pribadi, perlengkapan bayi, peralatan komunikasi modem berbasis satelit, tenaga dokter dan perawat,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Kamis.

    Ia menyatakan tanggap darurat dilakukan berkoordinasi intensif dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan (KOBU II) dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang (KOBU VI).

    Hal tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan termonitor dengan baik karena lokasi terdampak bencana merupakan wilayah kerja KOBU II dan KOBU VI.

    Ia menuturkan Kantor Otoritas Bandara melakukan koordinasi dengan Bandar Udara (Wilayah Kerja) terdampak, setelah itu pendistribusian bantuan dilakukan melalui pesawat udara dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

    “Keberadaan BBKFP sekaligus melakukan melakukan evakuasi pegawai dan personel Bandar Udara,” ucap Lukman.

    Lukman menyampaikan sumber bantuan yang didistribukasikan berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Hubud yaitu Kantor OBU Wilayah II Medan, Kantor OBU Wilayah VI Padang, BBKFP, Balai Kesehatan Penerbangan (BKP).

    Selanjutnya Balai Teknik Penerbangan (BTP), Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU), Poltekbang Medan, AirNav cabang terdampak, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Perhubungan.

    Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan bandar udara wilayah kerja terdampak terkait perkembangan kondisi pasca bencana, dan akan terus melakukan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

    “Sampai saat ini terdapat 39 pesawat udara dan helikopter yang siap beroperasi melayani pendistribusian bantuan dan evakuasi (penyelamatan),” ujarnya.

    Dia menyebutkan 39 pesawat udara dan helikopter itu meliputi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 2 pesawat King Air dan 1 Longitude dan 1 Helikopter Bell 429 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh serta 1 Helikopter EC 135 tujuan Sibolga.

    Lalu Susi Air mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, 1 Caravan dan 1 Pilatus Porter tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Smart Aviation mengoperasikan 3 Caravan tujuan Aceh, Padang, Kualanamu, serta 1 PAC 750 tujuan Sibolga dan 1 Helikopter S-76 tujuan Silangit;

    Berikutnya Wings Air mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Dabi Air Nusantara mengoperasikan 1 helikopter Bell 430 tujuan Aceh; Falcon Patriot, SGI dan Fly Bali mengoperasikan 2 helikopter (Bell 206 dan Bell 407) tujuan Lhokseumawe.

    Selanjutnya Aero Nusantara Cargo mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim – Lhokseumawe, Rembele, Banda Aceh; Genesa Dirgantara mengoperasikan 1 helikopter Airbus 365 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, 2 Helikopter Airbus 355 serta 1 Heli Airbus 365 tujuan Silangit

    Kemudian Trigana Air Service mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Elang Nusantara mengoperasikan 1 Caravan tujuan Silangit, serta 1 Helikopter Bell 505 tujuan Padang.

    Citilink mengoperasikan 1 ATR 72 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; Persada Perkasa Airnesia mengoperasikan 1 B737 cargo tujuan Halim-Rembele; Pelita Air Services mengoperasikan 1 Helikopter bell 412 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh.

    Travira Air mengoperasikan 1 ATR-72 tujuan Halim-Kaualanamu-Lhokseumawe; Volta Pasifik mengoperasikan 1 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Banda Aceh, serta 1 Heli EC-155 tujuan Silangit; Pegasus Air mengoperasikan 1 Heli R66 tujuan Kualanamu-Banda Aceh.

    PPIC Curug bekerja sama dengan CEO Jet Set mengoperasikan 1 Piper Seneca tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh; National Utility Helicopter (NUH) mengoperasikan 2 Heli Mi-8 RA-22834 tujuan Lanud Suwondo medan ke daerah Sumut dan Aceh; hingga Indonesia Air Transport (IAT) mengoperasikan 1 ATR 42 tujuan Kualanamu ke daerah Sumut dan Aceh, juga 1 EC 155 tujuan Padang ke daerah Sumbar.

    “Semoga bantuan yang kita distribusikan dapat bermanfaat dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana, Ditjen Hubud berkomitmen akan terus mendukung dan menyiapkan transportasi udara sehingga penyaluran bantuan dan pergerakan orang dan barang kembali normal,” kata Lukman.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.