Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diprediksi Turun, Hanya 15.000 Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru ke ibu kota saat
arus balik Lebaran 2025
mengalami penurunan.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta,
Budi Awaluddin
mengatakan jumlah pendatang baru diprediksi hanya sekitar 10.000-15.000 orang.
“Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta memprediksi bahwa pada arus mudik balik tahun ini diperkirakan akan turun. Prediksi kami jumlah pendatang pada arus mudik balik sekitar 10.000 hingga 15.000 orang pendatang baru,” kata Budi Awaluddin saat dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).
Menurut Budi Awaluddin, penurunan pendatang terjadi karena sejumlah faktor sehingga pendatang baru mengalami penurunan.
“Jumlah yang mudik mengalami penurunan menurut data kementerian perhubungan pada tahun ini sebesar 24%, di mana pada tahun ini diprediksi mencapai 146,48 juta orang, sedangkan tahun 2024 mencapai 193,6 juta pemudik,” ungkap Budi Awaluddin.
Selain itu, Jakarta bukan menjadi kota tujuan perantau untuk mengadu nasib, karena ada sejumlah kota besar yang menjadi pilihan perantau.
“Jakarta bukan satu-satunya kota besar di Indonesia dan itu jadi pilihan bagi para urban untuk menjadi tujuan baru. Terjadinya pemerataan pembangunan di kota-kota besar lainnya, persaingan di Jakarta yang semakin ketat,” ungkap Budi.
Berdasarkan data, pendatang setelah hari raya tahun 2024 sebesar 16.207 jiwa, turun sekitar 37,47% dari tahun 2023 yaitu sebesar 25.918 jiwa.
Sebelumnya, Disdukcapil DKI Jakarta meminta masyarakat pendatang yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2025 harus memiliki jaminan pekerjaan dan tempat tinggal.
Imbauan ini bertujuan untuk memastikan pendatang dapat hidup secara mandiri dan berkontribusi positif bagi Kota Jakarta.
Budi Awaluddin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak melarang pendatang datang ke ibu kota, namun mereka harus mematuhi aturan yang berlaku.
“Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur, tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku. Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan, serta memiliki keahlian tetap,” ujar Budi saat dikonfirmasi pada Rabu (2/4/2025).
Budi juga menyatakan bahwa pendatang dengan keterampilan dan keahlian tertentu bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Jakarta dalam pencapaiannya sebagai kota global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Tentunya, jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill yang baik, kontribusinya akan sangat bermanfaat dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan Indonesia Emas 2045,” ungkap Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemenhub
-
/data/photo/2024/04/05/660f7496337bd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diprediksi Turun, Hanya 15.000 Orang Megapolitan 4 April 2025
-
/data/photo/2024/10/03/66fe068ab3228.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran
WFA ASN dan Pejabat Publik Diperpanjang sampai 8 April untuk Urai Arus Balik Lebaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang masa
Work From Anywhere
(
WFA
) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik lainnya hingga Selasa (8/4/2025).
Penyesuaian ini dilakukan untuk mengurai arus balik lebaran 2025 sekaligus menjamin penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara optimal.
“Melalui perubahan surat edaran (SE) ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini melalui keterangannya, Jumat (4/4/2025).
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN ini diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri PANRB pada Jumat (4/4/2025).
Rini menyebutkan, keputusan untuk memperpanjang masa WFA ini diambil usai mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan
stakeholder
, terutama setelah melihat kepadatan arus balik yang ada.
“Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman,” kata Rini.
Rini meminta setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema
Flexible Working Arrangements
(FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.
Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.
Rini mengimbau agar pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.
Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Balon Udara Bahayakan Penerbangan, Kemenhub Minta Masyarakat Patuhi Aturan
Jakarta –
Menerbangkan balon udara pada momen Lebaran sudah menjadi bagian tradisi bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Misalnya di wilayah Wonosobo yang setiap tahunnya menggelar festival balon udara. Namun, balon udara bisa membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan AirNav Indonesia selaku pengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia, hingga 3 April 2025 tercatat 19 laporan pilot akibat gangguan balon udara dan berpotensi akan meningkat.
Oleh karena itu, Kemenhub mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan memahami aturan penggunaan atau pelepasan balon udara. Hal ini terkait keselamatan dan keamanan penerbangan.
“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi dan memahami ketentuan dalam menerbangkan balon udara. Tanpa memahami aturan menerbangkan balon udara dapat berpotensi mengancam keselamatan penerbangan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F Laisa dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).
Lukman menambahkan, penerbangan balon udara bebas dan tidak terkendali, bukan hanya berdampak pada keselamatan penerbangan. Namun juga merugikan masyarakat karena bisa jatuh di rumah warga, dan lebih fatalnya dapat menyebabkan pemadaman listrik apabila balon udara jatuh pada jaringan listrik.
Langkah antisipasi, Kemenhub terus melakukan sosialisasi melalui media sosial maupun turun ke lokasi, koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat dan kepolisian serta masyarakat guna langkah pencegahan dan penertiban dilapangan.
“Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan BMKG terkait prediksi arah angin guna memprediksi pergerakan balon udara liar serta informasi penerbangan dari Airnav Indonesia sebagai pedoman bagi para pilot dalam bertugas, ” kata Lukman.
Lukman menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 tahun 2018 tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat disebutkan wajib memenuhi ketentuan pelaporan penggunaan balon udara, warna dan ukuran balon udara, batasan area penggunaan udara, peralatan pelengkap untuk penggunaan balon udara, lokasi penggunaan balon udara, waktu penggunaan balon udara dan tidak boleh dipasang bahan-bahan yang mudah terbakar seperti petasan serta tidak dioperasikan di dekat pemukiman.
Adapun pelaksanaan penerbangan balon udara untuk festival budaya masyarakat yang telah diatur sesuai PM 40 tahun 2018 telah memberikan efek yang positif terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. Hal ini terlihat dari menurunnya laporan pilot tiap tahunnya yang masuk ke Airnav Indonesia. Tahun 2023 berjumlah 68 laporan, tahun 2024 berjumlah 56, dan hingga saat ini untuk tahun 2025 berjumlah 19 laporan.
Terkait membahayakan Keselamatan Penerbangan, diatur juga dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bagi siapa saja yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain maka akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
“Kami harap dengan koordinasi dan kolaborasi serta penguatan yang berkesinambungan oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah setempat dan tentunya dukungan seluruh masyarakat, serta AirNav Indonesia juga turut berperan aktif mendukung Pemerintah secara konsisten dalam upaya penanganan pencegahan penerbangan balon udara bebas yang tidak terkendali ini, termasuk antisipasi pada daerah-daerah lainnya dapat mengurangi angka penggunaan balon udara secara liar,” ucap Lukman.
(acd/acd)
-
/data/photo/2025/04/04/67efbaed9b221.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Urai Kepadatan Arus Balik, Menpan-RB Terapkan FWA dan Pastikan Pelayanan Publik Optimal
Penulis
KOMPAS.com
– Menjelang
arus balikHari Raya Idul Fitri
1446 Hijriah dan Hari Suci
Nyepi
Tahun Baru Saka 1947, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
Menpan-RB
) Rini Widyantini mengimbau agar instansi pemerintah tetap menjamin terselenggaranya
pelayanan publik
dan pelaksanaan pemerintahan secara optimal.
Untuk mengurai kepadatan arus balik, Kemenpan-RB berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan
stakeholder
terkait menetapkan penyesuaian
flexible working arrangement
(
FWA
) pada Selasa (8/4/2025).
Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam SE Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menpan-RB, Jumat (4/4/2025).
Rini mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman.
“Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini melalui siaran persnya, Jumat.
Langkah itu, sebutnya, diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema FWA sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.
Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.
Sebelumnya pada SE Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama empat vhari sebelum libur nasional dan cuti bersama
Hari Suci Nyepi
1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu pada hari Senin (24/3/2025) hingga Kamis (27/3/2025).
Melalui perubahan SE ini, dilakukan penyesuaian dengan menambahkan satu, hari yaitu pada Selasa (8/4/2025).
Pelayanan publik
yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.
Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.
Lebih lanjut, Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antarpimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik
Lebaran
dan Nyepi.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.
Pemerintah juga mengajak masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelayanan publik dengan menggunakan kanal LAPOR! dan berkontribusi dalam survei kepuasan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4891935/original/064757300_1721027190-Ilustrasi_anak_sekolah__siswa__murid__pelajar_SMA.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jadwal Masuk Sekolah setelah Libur Lebaran 2025 – Page 3
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa persiapan arus balik Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah dilakukan secara matang guna menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan.
AHY menjelaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi dalam memantau serta menyiapkan arus mudik dan arus balik Lebaran agar semuanya berjalan lancar dan aman bagi masyarakat.
“Ya, kita akan terus pantau dan tentunya semua kementerian, lembaga yang terkait dengan penyiapan arus mudik termasuk sekaligus arus balik ya, kita terus bersiaga,” kata AHY ditemui di sela menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa (1/4/2025).
Menurut AHY, Kementerian Perhubungan telah merancang berbagai strategi khusus untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi selama periode arus balik, dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pemudik.
“Kita pantau dengan baik, sistem bekerja dan Kementerian Perhubungan secara khusus sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mengurai kemacetan,” ucapnya.
Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6-7 April 2025, namun AHY berharap kebijakan yang diterapkan dapat mengatur arus lalu lintas dengan baik sebelum dan setelah tanggal puncak tersebut.
Dia menekankan bahwa keberhasilan pengaturan arus balik Lebaran sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar instansi, serta pemantauan yang terus-menerus agar setiap hambatan bisa diatasi dengan cepat.
“Jadi yang diprediksi tanggal 6-7 April itu puncak dari arus balik, mudah-mudahan sebelum maupun setelahnya bisa kita atur dengan baik, dengan kebijakan yang tepat,” tuturnya.
Dengan kebijakan yang tepat dan kesiapan yang maksimal, AHY berharap arus balik Lebaran dapat berlangsung dengan aman dan lancar, memberi kenyamanan bagi para pemudik yang kembali ke kota setelah merayakan Idul Fitri di kampung halaman.
“Sehingga bisa berjalan dengan aman dan lancar,” imbuh AHY.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3457864/original/007108800_1621248072-20210517-Arus-Balik-Mudik-Kereta-Api-FANANI-1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Deputi Pollugri Kemenko Polkam: Arus Balik di Stasiun Gambir Sudah Mulai Terlihat – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Mohammad K Koba mengungkapkan, arus balik Lebaran 2025 sudah mulai terlihat di Stasiun Gambir. Ia juga mengapresiasi PT KAI serta Dinas Perhubungan yang telah bekerja dengan baik.
“Di (Stasiun) Gambir, arus kembali sudah mulai terlihat. PT KAI dan Kementerian Perhubungan top, fasilitas umum siap, fasilitas perkeretaapian juga siap, keamanan terjaga, jadi alhamdulillah semua lancar,” kata Koba dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
Selain mengecek kesiapan perkeretaapian jelang arus balik, Koba juga mengecek fasilitas pendukung dan fasilitas umum.
“Fasilitas pendukung, fasilitas umum, toilet disabilitas, dan lain-lainnya semua bersih, semua rapih, dan semua berfungsi dengan baik,” katanya.
Kepada masyarakat yang akan kembali dari kampung halaman, Koba berpesan agar selalu memperhatikan jadwal keberangkatan sesuai tiket yang dipesan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyimpan barang-barang berharga dengan baik serta menggunakan tas yang ringkas dan aman.
“Kalau ada apa-apa, hubungi aparat keamanan. Untuk yang naik mobil pribadi mungkin pace yourself, istirahat jika perlu, jangan terlalu diforsir, jaga keselamatan,” kata Koba.



