Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenhub

  • Cegah Kecelakaan, Info One Way hingga Contra Flow Diminta Gencar Disosialisasikan

    Cegah Kecelakaan, Info One Way hingga Contra Flow Diminta Gencar Disosialisasikan

    Cegah Kecelakaan, Info One Way hingga Contra Flow Diminta Gencar Disosialisasikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta kementerian/lembaga melakukan sosialisasi ketika membuat skema manajemen peraturan lalu lintas, baik di jalan tol ataupun arteri.
    Ini merupakan satu dari sejumlah arahan Kemenko Polkam kepada Kemenhub dan pemangku kepentingan terkait masa libur Lebaran.
    “Jika ada
    contra flow
    atau
    one way
    agar disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak ada kepadatan dan
    zero accident
    (nol kecelakaan),” kata Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Lebaran Kemenko Polkam, Irjen Pol Desman Sujaya Tarigan dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).
    Selain itu, Kemenko Polkam juga meminta kementerian/lembaga, terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terus berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam menghadapi
    arus balik

    Lebaran 2025
    .
    “Agar kementerian dan lembaga terkait berkoordinasi dengan Polri dan TNI supaya benar-benar terus mengantisipasi arus balik yang diprediksi terjadi mulai dari hari ini hingga hari Selasa,” ujar Desman.
    Ketiga, Kemenko Polkam meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memberikan pembaruan terkini terkait potensi gempa bumi susulan di Cilacap, Jawa Tengah, dan dampak yang mungkin terjadi ke depan serta kesiapan tanggap bencana.
    Kemudian, Kemenko Polkam juga menyoroti adanya laporan balon udara liar yang mengganggu lalu lintas penerbangan.
    “Kami juga mendorong penertiban 19 laporan pilot tentang balon udara liar yang dapat mengganggu penerbangan oleh aparatur keamanan dan pemerintahan daerah,” tutur Desman.
    Desman menambahkan, berdasarkan pantauan tim Kemenko Polkam, warga mulai kembali berdatangan ke Jakarta pada H+5 Lebaran atau Sabtu (5/4/2025).
    “Untuk penumpang yang menggunakan transportasi kereta api, tadi disampaikan bahwa terjadi peningkatan sekitar 16.700 penumpang yang datang dari Jawa masuk ke Jakarta, dan diprediksi akan terus meningkat,” kata Desman.
    Sementara itu, di jalur laut, tim pemantau Kemenko Polkam mengunjungi PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni).
    Disampaikan bahwa penumpang menuju Jakarta yang menggunakan kapal juga telah mengalami peningkatan.
    “Tadi langsung bicara dengan petugas kapal yang bertugas di KM Kelud dengan rute Tanjung Priuk-Belawan. Dia menyampaikan bahwa terjadi peningkatan jumlah menumpang, dan sampai saat ini tidak ada kendala apa pun baik dari penumpang maupun ABK (anak buah kapal),” ujar Desman.
    Desman berharap, ke depan, pelayanan transportasi baik di darat, laut, dan udara bisa lebih baik lagi sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.
    “Tadi kita komunikasi dengan para penumpang kereta api dan mereka merasa puas dengan pelayanan petugas. Kami juga melihat ada
    command center
    , dan para petugas di lapangan
    standby
    untuk menerima pengaduan masyarakat,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PNS Bisa Kerja Dari Mana Saja 8 April 2025, Ini Alasannya!

    PNS Bisa Kerja Dari Mana Saja 8 April 2025, Ini Alasannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memperpanjang kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga Selasa 8 April 2025. Sehingga ASN baru datang ke kantor pada Rabu 9 April 2025.

    Namun perlu diingat, kebijakan itu bukan berarti ASN mendapatkan libur yang lebih panjang. Hanya tugas dan kewajibannya bisa dilakukan secara remote atau jarak jauh.

    “Ingatnya rekan ASN cuti bersama sampai 7 April 2025, 8 April 2025 bukan tambahan hari libur,” mengutip akun instagram resmi Kemenpanrb, Sabtu (5/4/2025).

    Dijelaskan bahwa hal ini dilakukan mengurai kepadatan arus balik, juga menjamin keselamatan selama arus balik.

    Keputusan ini juga didasari dari masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder sterkait menetapkan penyesuaian FWA pada tanggal 8 April 2025.

    Adapun aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3/2025 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN pada instansi pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    Dalam aturan sebelumnya FWA hanya dilaksanakan pada 24 Maret – 27 Maret ketika dimulainya arus mudik lebaran.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau agar instansi pemerintah tetap menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara optimal.

    “Pejabat pembina kepegawaian mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja dengan tetap memperhatikan target organisasi dan pelayanan publik,” kata Rini.

    Ia juga menugaskan pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur oleh masing-masing pimpinan instansi/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    (emy/mij)

  • InJourney Airports Layani 17 Penerbangan Baru di Lebaran 2025 – Page 3

    InJourney Airports Layani 17 Penerbangan Baru di Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Periode arus mudik dan arus balik Lebaran selalu menjadi periode tersibuk bagi sektor penerbangan di Indonesia. Permintaan penerbangan reguler selalu tinggi bahkan maskapai selalu menambah jadwal penerbangan.  

    Pada peak season ini, permintaan perjalanan udara di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasa.

    Salah satu strategi InJourney Airports dalam memenuhi permintaan yang meningkat ini adalah berkolaborasi dengan maskapai untuk memperkuat konektivitas penerbangan.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, konektivitas penerbangan diperkuat antara lain dengan pembukaan penerbangan-penerbangan baru oleh maskapai baik di rute domestik maupun internasional.

    “InJourney Airports berkolaborasi dengan maskapai, serta didukung Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, berupaya untuk selalu memastikan permintaan perjalanan udara masyarakat dapat terpenuhi.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/4/2025).

    “Sejalan dengan ini, bandara-bandara InJourney Airports bersama maskapai membuka penerbangan-penerbangan baru pada angkutan lebaran tahun ini.” kata dia. 

    Faik Fahmi menambahkan bahwa InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time penerbangan di bandara, di mana seluruh 37 bandara stand by beroperasi 24 jam setiap hari menyesuaikan operasional maskapai.

    Rincian Penerbangan Baru 

    Berikut adalah maskapai yang membuka penerbangan baru di bandara-bandara InJourney Airports di tengah periode angkutan lebaran 2025:

    Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

    Maskapai membuka penerbangan baru di rute internasional dan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

    Di rute internasional, maskapai Transnusa membuka penerbangan Denpasar – Perth (Australia) pada 20 Maret 2025 dengan frekuensi penerbangan 3 kali per minggu.

    Kemudian, Indonesia AirAsia membuka penerbangan Denpasar – Darwin (Australia) pada 22 Maret 2025 (3 kali per minggu).

    Lalu ada maskapai Saudia yang membuka penerbangan Denpasar – Singapura mulai 30 Maret 2025 (3 kali per minggu). Setelah itu, Thai Lion Air membuka Denpasar – Bangkok mulai 3 April 2025 (4 kali per minggu).

    Sementara itu di rute domestik, maskapai Garuda Indonesia membuka penerbangan Denpasar – Labuan Bajo pada 30 Maret 2025 (3 kali per minggu) dan Lion Air membuka Denpasar – Palangkaraya mulai 21 Maret 2025 (4 kali per minggu)

     

  • Kebijakan FWA ASN 8 April 2025, Kementerian PANRB Beri Penjelasan – Halaman all

    Kebijakan FWA ASN 8 April 2025, Kementerian PANRB Beri Penjelasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik lainnya, berlaku pada 8 April 2025.

    Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi arus balik Lebaran 2025 dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.

    Alasan Penyesuaian FWA

    Menteri PANRB, Rini Widyanti, menjelaskan keputusan untuk memperpanjang FWA diambil setelah mendengarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman,” kata Rini. 

    Penyesuaian ini diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 3 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Surat Edaran sebelumnya.

    Rini menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterukuran kinerja selama pelaksanaan FWA.

    Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi.

    Tentang Jenis Fleksibilitas Kerja FWA

    FWA memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam hal lokasi dan waktu kerja.

    Berikut adalah rincian jenis fleksibilitas yang diterapkan saat FWA, dikutip dari Instagram resmi KemenPANRB, @kemenpanrb:

    – Fleksibilitas Kerja secara Lokasi

    Fleksibilitas Kerja secara Lokasi:

    Kantor selain tempat yang menjadi lokasi kerja pegawai ASN tersebut, ditempatkan/ditugaskan di kantor utama, kantor versital, kantor unit pelaksana teknis, atau kantor lainnya pada instansi bersangkutan.

    Rumah atau tempat tinggal: merupakan domisili atau lokasi menetap ASN yang telah terdaftar dalam data kepegawaian.

    Lokasi lain yang ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi pemerintah (WFA)

    – Fleksibilitas Kerja secara Waktu

    Fleksibilitas Kerja Sif:

    Pelaksanaan kerja ASN secara bergantian melalui pembagian hari kerja dan jam kerja.

    Fleksibilitas Kerja Dinamis:

    Pelaksanaan kerja ASN yang diatur dengan menyesuaikan kebutuhan pencapaian target kinerja dan pemenuhan jumlah jam kerja dalam satu minggu.

    Meski sistem kerja boleh fleksibel, tapi kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang dan target kinerja tetap tercapai sesuai perencanaan organisasi

    Pelaksanaan FWA Jelang Lebaran

    Sebelumnya, FWA diterapkan selama empat hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi serta Hari Raya Idul Fitri. Yakni, pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai 27 Maret 2025.

    Kini, tambahan satu hari FWA pada 8 April 2025.

    Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional.

    Instansi diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata untuk menjaga kualitas ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ucap Menteri PANRB Rini di Jakarta, Jumat (4/04/2025).

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Program Mudik Gratis di Terminal Giwangan Yogyakarta, Pemudik Terbantu

    Program Mudik Gratis di Terminal Giwangan Yogyakarta, Pemudik Terbantu

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Memasuki arus balik Lebaran 2025, ratusan penumpang memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Sabtu (5/4/2025).

    Program mudik gratis ini menjadi solusi transportasi yang aman, nyaman, dan hemat biaya bagi para pemudik yang hendak kembali ke kota perantauan.

    Pantauan di lapangan sejak pagi hari, ratusan peserta program telah memadati area Terminal Giwangan dengan membawa barang dan perlengkapan pribadi. Mereka tampak antusias menanti keberangkatan bus yang akan membawa mereka menuju berbagai kota tujuan seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

    Kepala Terminal Giwangan Sigit Saryanto mengatakan, program mudik gratis arus balik ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang terjangkau. Di samping itu, mengurangi kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan selama masa Lebaran.

    “Kita menyiapkan 20 bus untuk hari ini dan cadangan dua bus jika sewaktu-waktu dibutuhkan, dengan jumlah penumpang ada sekitar 823 dengan tujuan Jabotabek kota Jakarta dan sekitarnya,” kata Sigit.

    Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, program ini juga membantu mengurangi beban ekonomi pemudik. Salah seorang peserta, Johari mengaku sangat terbantu dengan program ini.

    “Senang ya pak, alhamdulillah sangat terbantu sekali terutama untuk masyarakat seperti saya yang menengah ke bawah bisa terbantu, jadi biaya tiket bisa dialihkan untuk yang lain,” ujar Johari yang akan kembali ke Jakarta Timur dengan tujuan Terminal Pulogebang.

    Program mudik gratis arus balik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan mudik yang selamat, aman, dan berkesan.

    Diharapkan, ke depannya program ini dapat terus ditingkatkan cakupannya agar menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.

    Terminal Giwangan, Yogyakarta dipadati pemudik program mudik gratis dalam momen arus balik Lebaran 2025. 

  • Kakorlantas Polri: 41 Persen Pemudik Sudah Kembali Mengarah ke Jakarta – Halaman all

    Kakorlantas Polri: 41 Persen Pemudik Sudah Kembali Mengarah ke Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho memperkirakan jumlah arus balik Lebaran 2025 mencapai 2,2 juta kendaraan.

    Menurutnya, sekitar 41 persen pemudik telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya.

    “Proyeksi arus mudik sama arus balik itu beda ya proyeksi arus balik itu 2,2 juta, diperkirakan sudah hampir 40 atau 41 persen yang sudah mengarah ke Jakarta,” katanya dikutip Sabtu (5/4/2025).

    Agus menambahkan, sisa pemudik diprediksi akan kembali secara bertahap mulai 5 hingga 8 April 2025. 

    Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025, yang menetapkan hari kerja efektif dimulai pada 8 April.

    “Maka dari itu 60 persen tentunya akan dibagi di tanggal 5, 6, 7, 8. Artinya saat arus balik, terurai. Ada surat edaran Menteri Menpan nomor 3 2025 menyatakan bahwa hari kerja nanti adalah tanggal 8 April,” ujar dia.

    Korlantas Polri telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas, bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga.

    “Saya sebagai Kakorlantas dalam rangka mengantisipasi Arus Balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Arus balik ini situasinya beda, karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikologisnya beda,” ucap Irjen Agus.

    “Maka dari itu untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap,” lanjut dia.

    Dia mengatakan, kebijakan skenario rekayasa lalu lintas telah diberlakukan sejak 3 April, mulai dari contraflow hingga one way lokal. 

    Sementara itu, kebijakan one way akan diberlakukan secara nasional pada Minggu, 6 April 2025, dari Gerbang Tol Kalikangkung pada pukul 09.00 WIB. 

    Kapolri dijadwalkan hadir untuk melepas secara simbolis arus balik nasional dari Jawa Tengah.

    “Ini sudah kita persiapkan karena memang kehadiran Bapak Kapolri ke Jawa Tengah akan memberangkatkan flag off Arus Balik. jadi one way nasional Arus Balik nanti pada tanggal 6 kurang lebih jam 9 di Kalikangkung. Tanggal 6 kan hari Minggu,” pungkasnya.

  • KAI Buka Suara soal Harga Tiket Kereta Naik Setelah Lebaran

    KAI Buka Suara soal Harga Tiket Kereta Naik Setelah Lebaran

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta buka suara terkait harga tiket kereta api naik setelah Lebaran. KAI menegaskan bahwa penetapan Tarif Kereta Api sesuai regulasi yang ada.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, penjualan tiket saat mudik Lebaran 2025 KAI tetap berkomitmen menjaga keterjangkauan harga tiket sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Tidak ada lonjakan harga di luar batas yang telah ditetapkan oleh Kemenhub. Penyesuaian harga dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme pasar dalam koridor TBA-TBB,” kata Ixfan dalam keterangannya, Sabtu (5/4/2025).

    Sistem tarif berdasarkan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) yang telah ditetapkan untuk Kereta Api Komersil atau KA nonsubsidi.

    “Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada KAI dalam menentukan harga tiket, selama tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah,” terangnya.

    Ixfan menyampaikan, dasar Hukum dan Tujuan Pengaturan Tarif Penetapan TBA dan TBB merupakan bentuk regulasi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama pada periode-periode penting seperti musim mudik Lebaran.

    “Ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman,” ujarnya.

    Perbedaan Tiket Komersial dan Tiket Bersubsidi

    Tiket Komersial (kelas eksekutif dan bisnis) memiliki harga yang disesuaikan dengan permintaan, namun tetap dalam batas tarif yang diperbolehkan.

    Tiket Ekonomi Bersubsidi (PSO) tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga tarifnya lebih murah dan terjangkau untuk masyarakat luas.

    “Sistem tarif TBA-TBB memastikan keseimbangan antara kepentingan operasional perusahaan dan perlindungan konsumen. Dengan dukungan subsidi Public Service Obligation (PSO) dan pengawasan dari Kemenhub, KAI terus berkomitmen menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tutur Ixfan.

    Tips Dapat Tiket Kereta Harga Terjangkau:

    1. Pesan tiket lebih awal. Semakin cepat Anda memesan tiket, semakin besar peluang mendapatkan harga pada batas bawah.

    2. Pilih Kelas Ekonomi Subsidi (PSO). Kelas ini mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga lebih murah dibandingkan kelas komersial.

    3. Gunakan Aplikasi resmi KAI. Unduh dan pantau secara berkala aplikasi KAI Access atau kunjungi situs resmi KAI untuk informasi harga dan promo.

    4. Rencanakan perjalanan di luar puncak liburan. Tiket pada hari kerja atau di luar musim puncak umumnya lebih murah.

    5. Manfaatkan program promo. Ikuti berbagai promo dan diskon resmi dari KAI yang diumumkan pada waktu-waktu tertentu.

    (ada/ara)

  • Masa WFA PNS Diperpanjang Sehari, hingga 8 April 2025 – Page 3

    Masa WFA PNS Diperpanjang Sehari, hingga 8 April 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Mengantisipasi momen arus balik Lebaran 2025 dan masa libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) atau populer dengan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri PANRB, Jumat (4/4/2025).

    Menpan RB Rini mengatakan, penyesuaian kerja ASN ini ditetapkan setelah menerima masukan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan stakeholder terkait.

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini, Sabtu (4/4/2025).

    “Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,” ungkap dia.

    Pemerintah Daerah Menyesuaikan

    Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema WFA atau Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi.

    Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

     

  • Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penurunan uang beredar di masyarakat melalui langkah preventif demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dalam keterangan di Jakarta, Jumat menilai sejumlah indikasi pelambatan ekonomi mulai muncul, salah satunya penurunan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah.

    Dia mengatakan, sejak pergantian tahun, indikasi pelambatan ekonomi mulai bermunculan. Puncaknya, tercermin pada momen Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    “Dari tahun ke tahun, Lebaran menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengerek ekonomi. Namun, sepertinya hal itu tak terjadi sekarang,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asumsi perputaran uang selama Lebaran turun 12,28 persen. Jika asumsi tahun 2024 mencapai Rp157,3 triliun, tahun ini hanya Rp137,975 triliun.

    Bahkan, lanjut Akbar, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp114,37 triliun. Turun 16,5 persen dari tahun 2024 yang mencapai Rp136,97 triliun.

    “Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi Pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi isapan jempol belaka,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Akbar menyebutkan bahwa indikasi lainnya yakni penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang. Turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    Fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi libur Lebaran jeblok 30 persen. Begitu juga di Bali.

    “Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uang. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi Pemerintah,” terang Akbar.

    Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin bahwa konsumen optimistis.

    Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    Menurut Akbar, pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.

    “Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret,” kata Akbar.

    Sumber : Antara

  • Tambah 1 Hari, PNS Boleh FWA di 8 April

    Tambah 1 Hari, PNS Boleh FWA di 8 April

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 8 April 2025. Hal ini untuk mengurangi kepadatan arus balik Lebaran berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri PANRB pada Jumat (4/4).

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi. Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

    Sebelumnya pada SE Menteri PANRB No.2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, melalui perubahan SE ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan 1 hari yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

    Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

    Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya kolaborasi antar pimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik.

    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

    (acd/acd)