Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun

    Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memasok beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan beras di pasar, dengan target penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) sejak Juli hingga akhir tahun ini mencapai 1,3 juta ton.

    Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, saat menjumpai sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu.

    “Ini adalah bagian dari proses bagaimana Presiden membenahi sistem dari hulu sampai hilir. Intinya bagaimana beras ada tersedia bagi masyarakat, karena itu bagian terpenting dari ketahanan pangan,” kata Prita dalam keterangan PCO di Jakarta.

    Ia menyatakan Pemerintah selalu berupaya merapikan sistem distribusi beras, seperti penggunaan aplikasi SPHP bagi pedagang untuk mendapatkan jatah beras CBP.

    Pemerintah juga terus melakukan pengawasan di lapangan agar jangan sampai ada yang mengganggu distribusi beras yang dapat berdampak pada kelangkaan.

    “Ada yang nakal-nakal pasti akan dibereskan. Aplikasi SPHP ini juga bagian untuk memudahkan pengawasan,” katanya.

    Lebih lanjut, ia meyakinkan selama ini tidak ada kelangkaan beras. Apabila terjadi gejolak harga di pasar, itu lebih dikarenakan pengaruh perapian sistem, termasuk mekanisme suplai beras SPHP yang diusahakan sepenuhnya menggunakan aplikasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bukan hanya ketersediaan, harga beras pun relatif stabil.

    “Harga beras relatif stabil. Tapi tadi mereka (pedagang, red) menyampaikan salah satu yang membuat stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” katanya.

    Ia menjelaskan harga beras SPHP, baik di pasar maupun minimarket, dijual Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per paket 5 kilogram. Itu di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Banten, yakni Rp12.500 per kilogram.

    Mendagri juga mengapresiasi Bapanas dan Bulog yang bergerak cepat dalam menjaga pasokan.

    Ia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar ketersediaan beras di masyarakat harus benar-benar terjamin.

    Untuk itulah, Pemerintah menyiapkan pasokan sekitar empat juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya yang dikirim secara bertahap ke pasar untuk menjaga pasokan.

    Hal senada diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, yang mengatakan penurunan harga beras merupakan sinyal positif dari masifnya intervensi SPHP.

    “Intervensi beras SPHP di pasaran terbukti efektif menjaga stabilitas. Sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga jaringan distribusi, harga beras mulai turun di berbagai wilayah,” ujarnya.

    Ia menyampaikan penyaluran harian beras SPHP terus mengalami peningkatan.

    Hingga Selasa (19/8), realisasi penyaluran harian SPHP secara nasional lebih dari 6.000 ton. Sejak awal pendistribusian Juli 2025, beras SPHP telah tersalurkan 45 ribu ton di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, sebagai ujung tombak penyaluran beras SPHP, Perum Bulog berkomitmen mendukung program stabilisasi pangan nasional ini.

    “Kami berterima kasih atas support luar biasa dari berbagai pihak, terutama para pedagang, yang terus masif menyalurkan beras,” kata Arief.

    Sumber : Antara

  • Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.

    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.

    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.

    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.

    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.

    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga

    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.

    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.

    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.

    Pemantauan Komoditas Lainnya

    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.

    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.

    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.
     
    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.
     
    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP
     
    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
     
    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.
     
    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.
     
    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga
     
    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.
     
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.
     
    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.
     
    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.
     
    Pemantauan Komoditas Lainnya
     
    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.
     
    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.
     
    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Wamendagri tegaskan pemekaran desa harus sesuai aturan

    Wamendagri tegaskan pemekaran desa harus sesuai aturan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bawah usulan pemekaran desa sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, harus tetap mengikuti aturan perundang-undangan.

    “Apa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, kita berembuk bersama-sama, karena ini secara hierarki itu dari kabupaten kemudian harus naik ke provinsi, ada syarat-syarat yang harus diikuti,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Ribka saat menerima audiensi Bupati Pegunungan Arfak Dominggus Saiba di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu.

    Ribka menjelaskan Kemendagri berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang berasal dari daerah. Kemendagri akan memproses setiap usulan pemekaran desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

    Menurut Ribka, verifikasi penting dilakukan karena pemberian kode desa berhubungan dengan berbagai aspek, mulai dari administrasi kependudukan hingga penataan wilayah.

    Dia mengatakan Kemendagri akan berhati-hati dalam bekerja, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi.

    Kemendagri, kata dia, juga akan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan historis terkait 203 desa yang diusulkan untuk dimekarkan.

    Menurut dia, proses verifikasi ini penting karena menyangkut tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan publik kepada masyarakat.

    “Tim kami, Kementerian Dalam Negeri ini sudah punya tupoksinya. Jadi mudah-mudahan, kami harapkan nanti para direktur yang mewakili para Dirjen yang akan menyampaikan duduk persoalan ini. Apakah sudah pernah terdaftar atau belum, atau ada yang baru atau ada yang lama, kemudian nanti diverifikasi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) telah melakukan klarifikasi lapangan di sejumlah lokasi. Hasil pengecekan menunjukkan sebagian persyaratan telah terpenuhi, meski masih ada beberapa catatan administratif yang perlu dilengkapi.

    Dengan adanya audiensi ini, Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan sesuai regulasi yang berlaku.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 104 daerah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Dia mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

  • Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, 18 Agustus 2025 lalu. Ia mengklaim adanya gerakan sistematis dari lingkaran pemerintahan yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada gerakan sistematis dan sabotase struktural dari kabinet yang disusun Pak Prabowo sendiri untuk menjatuhkan presiden. Sebagai rakyat yang taat kepada pemimpinnya tentulah wajib bagi kita untuk melindungi Presiden sebagai pemimpin negara,” tegasnya.

    Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Gatot menyebut sejumlah kebijakan kontroversial dari para menteri sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepala negara.

    Gatot Nurmantyo dalam penjelasannya mengurai tindakan maupun ucapan para menteri ataupun pejabat yang secara didesain untuk menjatuhkan Citra Presiden RI.

    “Maka sudah sepantasnya rakyat bergerak dan jangan berdiam diri untuk mendukung presiden negaranya dari serangan pembuat skenario biadab,” ujarnya.

    Ia menyoroti kebijakan kontroversi yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo dari menteri maupun pejabat tinggi negara yang merongrong citra Presiden.

    Bulan Januari 2025 Sri Mulyani menaikkan PPN 20%.

    Januari 2025 heboh ditemukan adanya pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono insubordinasi terhadap Presiden yang memerintahkan untuk membongkar dengan alasan untuk barang bukti.

    Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat isue tentang pembatasan gas melon yang akhirnya menimbulkan koran jiwa karena antrian.

    Februari 2025 heboh bensin oplosan sehingga masyarakat berbondong-bondong beli dari om bensin asing.

    Maret 2025 Menpan RB menunda pengangkatan CPNS dan PPK.

    PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya menyimpan uang di bank, ditambah lagi rekening yang menyangkut rekening TKW/TKI. Pada saat itu 122 juta rekening diblokir.

    Di bulan April sengaja tidak ada gerakan takut diidentikkan dengan April mop.

    Bulan Juni 2025 Mendagri bikin heboh 4 pulau di propinsi Aceh akan diberikan ke propinsi Sumut.

    Bulan Juli 2025, Komdigi mengeluarkan pernyataan bahwa WA call hanya berlaku bagi yang menggunakan WA Premium.

    Akhir Juli 2025, Nusron mengatakan tanah menganggur 2 tahun disita negara.

    Dan lain-lain tindakan maupun ucapan yang diperbuat pejabat negara yang akan berbuntut buruknya citra Presiden Prabowo.

    Gatot menggarisbawahi sebagai sabotase struktural. “Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Kalau tidak terima, panggil saya,” tegas Gatot.

    Menurutnya, jika tidak diantisipasi, gerakan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mengarah pada pemakzulan.

  • Prabowo Panggil Zulhas-Bahlil di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang Ilegal

    Prabowo Panggil Zulhas-Bahlil di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah menteri di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk menggelar rapat terbatas. Prabowo membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    Rapat terbatas itu digelar di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8) malam. Rapat digelar tertutup. Momen rapat itu diuggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet.

    “Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam akun instagramnya, Rabu (20/8/2025).

    Teddy menyebut pertemuan tertutup itu berlangsung selama 4 jam. Prabowo membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup sekitar lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujarnya.

    Adapun menteri yang terlihat hadir yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    (eva/imk)

  • Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Serang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan harga sejumlah bahan pokok (bapok) di Kota Serang, Banten, relatif stabil dan terkendali setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau.

    “Kita pagi ini melaksanakan kunjungan mendadak untuk mengecek harga-harga di Pasar Rau, yang merupakan salah satu barometer harga di Kota Serang,” kata Mendagri Tito Karnavian di Serang, Banten, Rabu.

    Berdasarkan hasil pantauannya, harga komoditas yang sebelumnya kerap menjadi pemicu inflasi seperti bawang merah kini stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga berbagai jenis cabai yang rata-rata berada di angka Rp35.000 per kilogram.

    “Dulu bawang merah pernah sampai Rp60.000-Rp70.000, cabai juga dulu pernah Rp100.000, sekarang stabil,” ujarnya.

    Tito juga menyoroti stabilitas harga beras yang menurutnya sangat terbantu oleh intervensi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Beras SPHP yang dijual Rp12.000 per kilogram dinilai efektif menahan kenaikan harga di pasaran.

    “Ini yang membuat harganya stabil. Jadi, saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan Nasional dengan Bulog, kerjanya hebat,” puji Mendagri.

    Meskipun sebagian besar harga komoditas stabil, Tito menemukan keluhan dari pedagang mengenai kurangnya pasokan minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita.

    “Harga Minyakita stabil, tapi keluhannya adalah suplai kepada mereka jumlahnya kurang,” jelasnya.

    Terkait temuan tersebut, Mendagri menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang berwenang mengatur kuota Kewajiban Pasar Domestik (DMO) dan distribusi minyak goreng nasional.

    Sementara itu, harga daging ayam juga terpantau relatif stabil, sedangkan harga tomat mengalami penurunan dari Rp20.000 menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan saat ini telah memasuki tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

    SKD CPNS jalur sekolah kedinasan berlangsung pada 11-26 Agustus 2025. Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Setelah itu, penyelenggara akan mengumumkan jadwal seleksi lanjutan yang diselenggarakan pada 15 dan 16 September 2025.

    Namun bukan SKB, tahapan selanjutnya untuk tes CPNS jalur sekolah kedinasan yakni seleksi yang akan dilaksanakan melalui CAT BKN.

    Peserta yang lolos SKD akan diminta untuk mengikuti Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN pada 10-11 September 2025.

    Formasi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Diketahui, alokasi formasi untuk sekolah kedinasan ini berjumlah 3.252 yang difokuskan pada 7 Kementerian/Lembaga penyelenggara.

    Formasi masing-masing Sekolah Kedinasan yakni: Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG BMKG) sebanyak 350 formasi; Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS BPS) sebanyak 400 formasi; Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN BSSN) sebanyak 50 formasi; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN Kemendagri) sebanyak 1.061 formasi; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN BIN) sebanyak 100 formasi; Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN) sebanyak 500 formasi; dan SIPENCATAR Kemenhub sebanyak 791 formasi.

    Jadwal Lengkap CPNS jalur Sekolah Kedinasan 2025

    Berikut jadwal lengkap pelaksanaan seleksi CPNS 2025 yang dibuka hanya melalui jalur sekolah kedinasan.

    Jadwal Lengkap CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan
    Pengumuman Seleksi 28 Juni – 12 Juli 2025
    Pendaftaran Seleksi 29 Juni – 18 Juli 2025
    Seleksi Administrasi 29 Juni – 21 Juli 2025
    Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 22 – 24 Juli 2025
    Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN 25-27 Juli 2025
    Pembayaran Kode Billing PNBP 28 Juli – 1 Agustus 2025
    Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP 2-3 Agustus 2025
    Penyusunan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 4-6 Agustus 2025
    Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (Lokasi, Waktu, dan Sesi Ujian Peserta) 5-10 Agustus 2025
    Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 11-26 Agustus 2025
    Pengolahan Nilai SKD 23-29 Agustus 2025
    Pengumuman Hasil SKD 27-31 Agustus 2025
    Pemrosesan dan Penyampaian Kode Billing PNBP melalui akun SSCASN apabila Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 1-2 September 2025
    Pembayaran PNBP Seleksi Lanjutan CAT BKN 3-7 September 2025
    Validasi Data Peserta yang Membayar PNBP Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 8-9 September 2025
    Penjadwalan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 10-11 September 2025
    Pengumuman Jadwal Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN (Lokasi, Waktu dan Sesi Ujian Peserta) 12-14 September 2025
    Pelaksanaan Seleksi Lanjutan dengan CAT BKN 15-16 September 2025
    Pelaksanaan Seleksi Lanjutan Non CAT BKN 28 Agustus – 16 September 2025
    Pengumuman Kelulusan Akhir oleh Kementerian/Lembaga 7-18 September 2025
    Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Sekolah Kedinasan ke BKN melalui SSCASN 7 September – 6 Oktober 2025

  • Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP

    Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP

    Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).. Foto: Kemendagri

    Kemendagri minta Pemda dukung Perum Bulog pada Program SPHP
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:51 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung upaya Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, upaya stabilisasi harga beras di daerah diharapkan berjalan lebih efektif.

    Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    “Bulog tidak bisa sendiri Bapak-Ibu sekalian yang hadir, narasumber. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini, bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.

    Selain itu, Tomsi mengingatkan, saat ini pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan distribusi yang cepat dan optimal, lantaran kualitas beras kerap kali tidak bisa bertahan lama. Ia mengimbau Pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.

    Diharapkan daerah untuk mewaspadai kenaikan sejumlah harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, hingga minyak goreng. Khusus mengenai minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan persediaan MinyaKita.

    Menurutnya, jika ketersediaan minyak telah terpenuhi dengan baik, proses distribusinya akan dapat direalisasikan secara maksimal. Tomsi menyebut dirinya bersama para pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag guna membahas kebijakan tersebut secara teknis.

    “Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden kemarin bahwa kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, nah tinggal dimohon dari [Kementerian] Perdagangan untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

    Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

    Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kementerian telah menerbitkan surat edaran agar Pemerintah Daerah (Pemda) meninjau kembali kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Dia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    “Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.