Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Pemerintah Luncurkan Aplikasi Pengganti WhatsApp, Warga Wajib Pakai

    Pemerintah Luncurkan Aplikasi Pengganti WhatsApp, Warga Wajib Pakai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Rusia mewajibkan aplikasi pesan instan MAX, yang digadang-gadang sebagai pengganti WhatsApp, terpasang secara otomatis di seluruh ponsel dan tablet mulai 1 September 2025.

    MAX merupakan aplikasi buatan perusahaan teknologi milik negara VK, yang juga mengembangkan VK Messenger. Aplikasi ini akan terintegrasi dengan layanan pemerintah dan masuk daftar aplikasi wajib terpasang di semua perangkat yang dijual di Rusia.

    Langkah ini diambil Moskow sebagai bagian dari upaya memperketat kendali atas ruang internet, di tengah ketegangan dengan Barat terkait perang Ukraina.

    Media pemerintah membantah tuduhan bahwa MAX adalah aplikasi mata-mata. Menurut mereka, MAX bahkan memiliki izin akses data lebih sedikit dibanding WhatsApp dan Telegram. Meski begitu, pengkritik Kremlin menilai aplikasi ini bisa digunakan untuk melacak pengguna.

    Selain MAX, pemerintah Rusia juga mewajibkan toko aplikasi domestik RuStore untuk dipasang di seluruh perangkat, termasuk iPhone. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September, demikian dikutip dari Reuters, Jumat (22/8/2025).

    Sementara itu, aplikasi televisi LIME HD TV yang menayangkan saluran TV pemerintah secara gratis akan diwajibkan terpasang di semua smart TV mulai 1 Januari 2026.

    Foto: Kolase Aplikasi MAX. (Dok. Google)
    Kolase Aplikasi MAX. (Dok. Google)

    Kebijakan ini menyusul keputusan Rusia membatasi sebagian panggilan di WhatsApp dan Telegram. Kedua platform asing itu dituduh tidak membagikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam kasus penipuan dan terorisme.

    WhatsApp, dengan jangkauan 97,3 juta pengguna di Rusia pada Juli lalu, menuding Moskow berusaha menghalangi akses masyarakat terhadap komunikasi aman. Sementara Telegram, yang memiliki 90,8 juta pengguna, menyatakan aktif memerangi penyalahgunaan di platformnya.

    Aplikasi MAX sendiri mengklaim telah diunduh oleh 18 juta pengguna, meski sejumlah fiturnya masih dalam tahap uji coba. Kementerian Dalam Negeri Rusia juga menyebut MAX lebih aman dibanding aplikasi asing. Namun, pekan lalu, aparat telah menangkap tersangka pertama dalam kasus penipuan menggunakan aplikasi tersebut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus Balita Cacingan di Sukabumi yang Meninggal Jadi Alarm Nasional

    Kasus Balita Cacingan di Sukabumi yang Meninggal Jadi Alarm Nasional

    Jakarta –

    Kasus kematian balita di Sukabumi pasca ditemukan cacing sekitar 1 kilogram pada tubuhnya, menyita banyak perhatian publik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyebut pemerintah sebenarnya sudah melakukan deworming massal pemberian obat cacing gratis sejak 1975.

    Hal ini dibarengi dengan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

    Namun, laporan kasus kematian balita di Sukabumi menandakan program yang dilakukan belum menyentuh seluruh sasaran termasuk keluarga paling membutuhkan.

    “Kasus Sukabumi ini menegaskan perlunya program tersebut dijalankan lebih aktif, tepat sasaran, dan menyentuh keluarga yang paling membutuhkan,” bebernya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    “Pemerintah berkomitmen memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Setiap anak Indonesia berhak atas masa depan yang sehat, aman, dan terlindungi,” lanjutnya.

    Pihaknya juga menilai laporan ini menjadi tanda alarm nasional yang memerlukan tindakan dan responsif cepat, dengan koordinasi lintas sektor.

    “Pemerintah aware, tanggap, dan segera bertindak. Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa masalah gizi buruk dan penyakit yang bisa dicegah tidak boleh dibiarkan berlarut. Dengan memperkuat Posyandu, memperkuat data kesehatan, serta memperkuat pendampingan keluarga rentan, kami berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi,” kata Pratikno, menyampaikan belasungkawa.

    Pada Kamis malam (21/8), Pratikno disebut sudah berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait. Selain itu, pihaknya juga mengadakan rapat daring dengan pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko PMK terkait isu kesehatan anak demi penggalian informasi.

    Rapat koordinasi lanjutan pada hari Jumat, 22 Agustus 2025 dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka percepatan peningkatan kesehatan anak.

    (naf/kna)

  • Pratikno: Meninggalnya Balita karena Cacingan Akut adalah Alarm Nasional Nasional 22 Agustus 2025

    Pratikno: Meninggalnya Balita karena Cacingan Akut adalah Alarm Nasional Nasional 22 Agustus 2025

    Pratikno: Meninggalnya Balita karena Cacingan Akut adalah Alarm Nasional
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa kasus RY (4), balita yang meninggal karena infeksi cacing di Sukabumi, menjadi alarm nasional.
    “Pemerintah menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan alarm nasional yang menuntut langkah cepat, terukur, dan koordinasi lintas sektor agar tidak terulang kembali,” kata Pratikno dalam keterangan pers, dikutip Jumat (22/8/2025).
    Pratikno menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya RY. Ia memastikan peristiwa seperti yang dialami RY tak terulang kembali.
    Pratikno menuturkan, pemerintah akan lebih memberi perhatian dan segera bertindak apabila ditemukan kasus serupa ke depan.
    “Kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa masalah gizi buruk dan penyakit yang bisa dicegah tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegasnya.
    Pratikno menyampaikan, pemerintah akan memperkuat Posyandu, memperkuat data kesehatan, serta memperkuat pendampingan keluarga rentan.
    “Kami berkomitmen memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi,” ujarnya.
    Sebagai tindak lanjut, Pratikno berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan dinas terkait pada Kamis (21/8/2025) malam.
    Selain itu, ia juga langsung mengadakan rapat daring dengan pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko PMK terkait isu kesehatan anak.
    “Tujuannya adalah melakukan penggalian informasi, menyatukan pandangan,” ucapnya.
    Pratikno akan segera menggelar rapat koordinasi lanjutan pada Jumat (22/8/2025) dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam rangka percepatan peningkatan kesehatan anak.
    “Pemerintah berkomitmen memperkuat pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Setiap anak Indonesia berhak atas masa depan yang sehat, aman, dan terlindungi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inflasi ‘Hot’ Jepang Mereda, Akhirnya Beras Ga Buat Pusing 7 Keliling

    Inflasi ‘Hot’ Jepang Mereda, Akhirnya Beras Ga Buat Pusing 7 Keliling

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inflasi akibat harga beras sedikit mereda di Jepang. Meski harga beras di Jepang melonjak 90,7% di Juli, dibanding periode yang sama tahun lalu, data resmi menunjukkan lonjakan harga kini melambat dibanding bulan-bulan sebelumnya.

    Dari data terbaru Kementerian Dalam Negeri Jepang, Jumat (22/8/2025) tingkat inflasi inti Jepang turun menjadi 3,1% dari 3,3% (yoy). Ini merupakan angka terendah sejak November 2024.

    Mengutip Trading Economics, harga listrik turun untuk pertama kalinya sejak April 2024 (-0,7% vs 5,5%) sementara harga gas tidak berubah setelah kenaikan 2,7% sebelumnya. Pertumbuhan harga melambat untuk barang-barang rumah tangga (2,5% vs 2,7%) dan rekreasi (2,6% vs 2,8%).

    Inflasi tetap stabil untuk perumahan (1,0%), layanan kesehatan (1,5%), dan barang-barang lain-lain (1,2%), tetapi meningkat untuk sandang (2,8% vs 2,6%), transportasi (2,6% vs 2,4%), dan komunikasi (6,4% vs 5,9%). Di sektor pangan, harga melonjak 7,6%, tertinggi sejak Februari, meningkat dari 7,2% di bulan Juni, didorong oleh beras, yang melonjak 90,7% secara tahunan meskipun Tokyo berupaya menekan harga pangan pokok.

    Inflasi inti juga mencapai 3,1%, sesuai dengan tingkat inflasi umum dan mencapai titik terendah dalam 5 bulan setelah 3,3% di bulan Juni. Secara bulanan, IHK (Indeks Harga Konsumen) naik tipis 0,1%, sama seperti di bulan Juni.

    Mengutip AFP, data terbaru ini memberi kelegaan pada kabinet Perdana Menteri (PM) Shigeru Ishiba. Namun, tingkat inflasi tetap di atas target bank sentral, Bank of Japan (BoJ), sebesar 2%.

    Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa BoJ akan menaikkan suku bunga pada Oktober. BoJ selama ini enggan menaikkan suku bunga pinjaman, karena menganggap inflasi di atas target disebabkan oleh faktor-faktor sementara.

    Di sisi lain, AS terus menekan BoJ menaikkan suku bunganya. Bahkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat mengatakan bahwa bank tersebut “tertinggal” dalam hal inflasi.

    “Skenario dasar kami adalah kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan (BoJ) bulan Oktober,” kata ekonom Bloomberg Economics, Taro Kimura, sebelum data inflasi diumumkan, masih dimuat AFP.

    Harga Beras yang Mahal

    Sebelumnya harga beras melambung tinggi di Jepang karena sejumlah faktor, Pada bulan Juni, harga biji-bijian pokok tersebut 100,2% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, setelah pada bulan Mei, harganya naik mencapai 101,7%.

    Selain musim panas yang sangat panas di 2023, aksi beli panik (panic buying) setelah peringatan akan terjadinya gempa besar pada tahun 2024 juga menjadi penyebab. Ini membuat dugaan penimbunan oleh beberapa pedagang terjadi.

    Belum lagi lonjakan wisatawan yang datang ke Jepang. Mereka dilaporkan menginginkan beras.

    Hal ini kemudian membuat pemerintah Ishiba melepaskan beras stok darurat ke pasar untuk menurunkan harga. Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan perubahan dalam kebijakan yang telah berlangsung puluhan tahun untuk mendorong petani menanam tanaman selain beras.

    Perlu diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga ingin Jepang mengimpor lebih banyak beras Amerika. Ini untuk mengurangi surplus perdagangan Tokyo dengan AS.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

    Kemenko Polkam RI minta Sumut cepat bentuk Tim Tanggap Insiden Siber 

    Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,

    Medan (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI meminta Provinsi Sumatera Utara harus melakukan percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di daerah.

    “Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42 persen dari 552 pemerintah daerah memiliki TTIS,” ucap Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI Budi Eko P usai rapat koordinasi percepatan pembentukan dan penguatan TTIS di wilayah Sumut di Medan, Kamis.

    Sebab, lanjut dia, faktanya beberapa infrastruktur digital milik pemerintah telah mendapat serangan peretasan maupun pencurian data beberapa tahun terakhir.

    Seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan lainnya.

    “Makanya di sini kita melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Komdigi (Komunikasi dan Digital) agar masing-masing pemerintah daerah segera membentuk TTIS ini,” kata Eko.

    Pihaknya ke Sumatera Utara juga merupakan upaya mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam melakukan percepatan pembentukan TTIS.

    “Sesuai arahan bapak Presiden terbentuk dulu TTIS tahun ini, dan tahun depan baru kita lakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya,” papar Eko.

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyatakan, Sumatera Utara hingga kini melakukan percepatan pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota se-Sumut.

    Namun, tutur dia, satu di antaranya tantangan yang dihadapi provinsi ini adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi teknis yang mumpuni.

    “SDM kita sangat minim jumlahnya untuk ASN di bidang persandian dan keamanan informasi hanya 10 orang. Itu yang mengcover 33 kabupaten/kota di Sumut,” katanya.

    Berdasarkan data, hingga kini di wilayah Sumatera Utara telah terdapat dua TTIS yang sedang berjalan, yakni Kota Medan dan Kabupaten Nias.

    Ada tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Tanjung Balai, termasuk Provinsi Sumut yang sudah membentuk TTIS.

    Terdapat 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berproses membentuk TTIS, yakni Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, dan Sibolga.

    “Belum ada juga pejabat fungsional sandi. Hal ini tidak hanya terjadi di provinsi tetapi juga rata-rata di daerah di Sumut,” ujar Erwin.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program pencegahan korupsi sasar Dukcapil DKI sebab rentan gratifikasi

    Program pencegahan korupsi sasar Dukcapil DKI sebab rentan gratifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) karena menjadi salah satu instansi yang rentan terjadinya praktik korupsi dan gratifikasi.

    Inspektur DKI Jakarta, Dhany Sukma di Jakarta, Kamis, mengatakan dinas dukcapil memiliki peran strategis dalam penyusunan database kependudukan secara nasional, sehingga rentan terjadi praktik korupsi dan gratifikasi.

    “Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Praktik koruptif bisa berupa gratifikasi kepada pejabat,” katanya.

    Dhany menyampaikan, korupsi juga bisa dilakukan operator yang berhadapan langsung saat memberikan layanan publik data kependudukan dan catatan sipil, pungutan liar yang dibungkus sebagai kontribusi, hingga konflik kepentingan.

    Menurut dia, korupsi bisa dicegah salah satunya melalui penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya anti korupsi, khususnya seputar pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pelayanan publik.

    Oleh karena itu, Pemprov DKI menggencarkan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan, termasuk dukcapil. Kegiatan ini diikuti 300 petugas pelayanan di lingkungan dinas dukcapil.

    Menurut Dhany, sosialisasi dan kampanye yang diadakan hari ini merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun dan membangkitkan kembali budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto berharap kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi kepada jajarannya dapat memupuk komitmen menggelorakan semua layanan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dukcapil DKI Jakarta pun berkomitmen menggelorakan budaya antikorupsi saat menunaikan pelayanan kepada warga.

    Komitmen ini diwujudkan dengan penandatanganan bersama program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengingatkan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu melakukan gratifikasi dan suap.

    “Kami menekankan kepada aparatur di lingkungan dinas dukcapil se-DKI Jakarta melaksanakan pelayanan secara baik tanpa pungutan alias gratis,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 79 Penumpang Bus yang Diusir dari Iran Tewas di Afghanistan

    79 Penumpang Bus yang Diusir dari Iran Tewas di Afghanistan

    Jakarta –

    Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 21 Agustus 2025 sudah merangkum laporan utama di sejumlah negara selama 24 jam terakhir.

    Kita mulai dengan berita kecelakaan di Afghanistan.

    Puluhan penumpang bus tewas di Afghanistan

    Sebuah bus penuh sesak yang mengangkut warga Afghanistan yang diusir dari Iran mengalami kecelakaan dan menewaskan sedikitnya 79 orang, termasuk 17 anak-anak.

    Ahmdullah Muttaqi, kepala departemen informasi pemerintah provinsi Herat, mengatakan bus penumpang tersebut terlibat kecelakaan dengan sebuah truk dan sepeda motor di jalan raya Herat-Kabul, sebelah barat Afghanistan.

    Abdul Mateen Qaniee, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bus tersebut terbakar usai mengalami tabrakan.

    Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan api yang besar membakar bus, sementara sebuah truk pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

    Gempa tujuh kali di Bekasi

    Gempa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjadi sebanyak tujuh kali kemarin menjelang pukul 8 malam, dengan kekuatan 4,9SR yang kemudian dimutakhirkan menjadi 4,7SR.

    Dilansir dari Detik, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa ini merupakan gempa bumi dangkal.

    “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat,” ujarnya.

    Reaksi PM Australia dan Israel dikecam

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama-sama dikecam karena “perang kata-kata” yang dilontarkan masing-masing oleh salah satu kelompok komunitas Yahudi di Australia.

    Dalam sebuah surat, Dewan Eksekutif Yahudi Australia menulis mereka sangat kecewa atas perdebatan sengit antara kedua negara tersebut.

    Dalam surat tersebut, Presiden ECAJ, Daniel Aghion, menulis PM Albanese berperilaku “berlebihan dan tanpa alasan menghina” ketika mengatakan PM Netanyahu “menyangkal” konsekuensi perang di Gaza.

    “Tidak pantas bagi seorang perdana menteri Australia untuk menyimpang dari norma-norma diplomatik terkait pemimpin negara yang telah menjalin hubungan persahabatan dengan Australia selama beberapa dekade,” tulis Aghion.

    Hakim tolak permintaan buka segel kasus Eipstein

    Seorang hakim federal Amerika Serikat yang memimpin kasus perdagangan seks terhadap Jeffrey Epstein, telah menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk membuka segel transkrip dewan juri agung terkait pelecehan seksual yang telah berlangsung puluhan tahun.

    Putusan yang dikeluarkan kemarin oleh Hakim Richard Berman di Manhattan muncul setelah hakim dari kasus Ghislaine Maxwell, mantan pacar Epstein, juga menolak permintaan pemerintah.

    Putusan ini juga muncul setelah Departemen Kehakiman AS setuju untuk memberikan dokumen-dokumen dari investigasi perdagangan seks Epstein kepada Kongres.

    Dokumen-dokumen Kongres akan diserahkan kepada komite pada hari Jumat, tetapi belum jelas dokumen mana atau berapa banyak dokumen yang mungkin diserahkan.

    (nvc/nvc)

  • Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang pekan ini, atau hari-hari setelah perayaan HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana.
    Alih-alih bekerja di Istana, Prabowo memilih memanggil menteri-menterinya untuk pergi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Sebab, pada Senin (18/8/2025) sampai Kamis (21/8/2025) ini, Prabowo menggelar rapat di Hambalang, bukan di Istana.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun angkat bicara perihal Prabowo yang memilih bekerja dari Hambalang.
    Prasetyo mengatakan, sebenarnya Prabowo tidak masalah mau bekerja dari manapun.
    “Enggak ada, ini kan hanya masalah ini saja, tempat saja. Mau di manapun enggak ada masalah. Saya tahu persis bahwa beliau bisa bekerja dari mana saja,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, pada Senin pekan ini, para menteri diliburkan.
    Namun, di hari tersebut, beberapa menteri tetap dipanggil ke Hambalang dan Jakarta.
    Selanjutnya, pada Selasa (19/8/2025), Prabowo memanggil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Prabowo menagih perkembangan terbaru terkait penertiban tambang ilegal saat itu.
    Kemudian, pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Prabowo masih memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Hambalang.
    Mereka membahas mengenai sejumlah hal, dimulai dari pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
    Selanjutnya, dilanjutkan dengan rapat mengenai pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
    Rabu malam, Prabowo rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional.
    Hari ini, Kamis (21/8/2025), Prabowo tetap bekerja di Hambalang.
    Prasetyo dan Seskab Teddy Indra Wijaya pun bertolak ke Hambalang dari Istana siang ini.
    “Dari pagi sampai malam hari ya begitulah, beliau enggak pernah mau ada hari yang kosong gitu,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri komitmen kawal pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Kemendagri komitmen kawal pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal program pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari Kementerian Dalam Negeri ada Pak Direktur (Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang selalu ditugaskan Bapak Menteri juga untuk mengawal semua proses pembangunan yang ada di daerah,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Persiapan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (20/8).

    Ribka menjelaskan hasil rapat tersebut bakal dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait. Selanjutnya, hasil tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Ribka menekankan pentingnya meningkatkan aspek teknis kesiapan realisasi program tersebut.

    Ribka menambahkan salah satu hal yang perlu diperhatikan, yakni pencatatan terhadap berbagai tahapan yang telah dilakukan oleh tim, baik di Kemendagri maupun Kementerian PKP.

    “Bagaimana kita menggambarkan proses yang sudah kami lakukan di Wamena. Nah, tahapan yang sudah kita kerjakan, itu juga semua di-record. Itu akan menjadi gambaran proses setelah Pak Menteri mendapat arahan dari Pak Presiden, itu langsung kerja apa,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, Ribka menjelaskan ihwal persiapan yang terus digodok Kemendagri, baik dari sisi regulasi maupun administrasi. Selain itu, aspek lain seperti roadmap, tipe rumah, dan besaran biaya yang dibutuhkan juga terus dimatangkan.

    “Nanti teknisnya teman-teman (Kementerian PKP) di sini. Kita Kemendagri hanya mendampingi. Dan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi, kita koordinasi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menuju kabupaten merdeka fiskal

    Menuju kabupaten merdeka fiskal

    Apabila visi Kabupaten “Merdeka Fiskal” benar-benar diwujudkan dan kodifikasi regulasi pemilu dilakukan dengan matang, maka bukan mustahil pada 2029 Indonesia akan memiliki fondasi demokrasi yang lebih kokoh, pemerataan pembangunan yang lebih nyata,

    Jakarta (ANTARA) – Diskusi terbatas antara Komisi II DPR RI dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menjadi ruang pertemuan gagasan yang sarat makna tentang arah kebijakan fiskal daerah dan masa depan demokrasi elektoral Indonesia.

    Di forum ini, penulis mengangkat isu terkait urgensi membangun fondasi kemandirian fiskal kabupaten sebagai salah satu prasyarat utama menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih berdaya.

    Angka yang patut dicermati memang mengejutkan, dengan sekitar 90,3 persen daerah di Indonesia atau 493 dari 546 daerah masih bergantung pada transfer pusat, dengan kategori kapasitas fiskal lemah.

    Tercatat hanya 26 daerah, atau 4,76 persen, yang benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri, dengan pendapatan asli daerah lebih besar daripada dana transfer.

    Situasi ini memunculkan tantangan serius bagi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), dan pengelolaan aset yang menjadi tulang punggung pembangunan lokal.

    Gagasan Kabupaten “Merdeka Fiskal” bukan berarti memutus hubungan dengan pemerintah pusat, melainkan menggeser pola pikir dari ketergantungan menjadi kemandirian daerah.

    Dengan demikian, maka transfer pusat seharusnya hanya menjadi stimulan, bukan menjadi napas utama penggerak pembangunan daerah.

    Strategi yang bisa dilakukan mencakup diversifikasi sumber pendapatan asli daerah, reformasi total BUMD agar dikelola secara profesional, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta perbaikan tata kelola transfer pusat agar lebih efektif.

    Dalam kerangka ini, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri sedang merancang RUU Badan Usaha Milik Daerah, sebagai salah satu instrumen hukum kunci.

    RUU ini diharapkan melahirkan tata kelola korporasi yang modern, memisahkan penugasan layanan publik dari bisnis komersial, memastikan proses seleksi direksi yang profesional dan bebas dari intervensi politik, serta memperkuat mekanisme pengawasan.

    Di sisi lain penting juga untuk memperhatikan pemisahan yang tegas antara tugas sosial BUMD sebagai penyedia layanan publik atau public service obligation (PSO) dan aktivitas bisnis komersial. Untuk PSO, diperlukan kompensasi yang jelas agar tidak terjadi subsidi silang yang justru membebani kinerja BUMD.

    Selain soal kemandirian fiskal, isu lain yang menjadi concern banyak pihak adalah soal dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal dengan jarak 2,5 tahun.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.