Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional. (Dok Kementan)
Kementrian Lembaga: Kemendagri
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5333107/original/057025300_1756578035-IMG_8789.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gubernur Jakarta Pramono Anung: Suasana Belum Kondusif, Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri – Page 3")
Gubernur Jakarta Pramono Anung: Suasana Belum Kondusif, Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri – Page 3
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan moda transportasi di Jakarta telah kembali beroperasi dengan normal setelah sempat terdampak demo yang berlangsung ricuh pada Jumat 29 Agustus 2025. Ia juga menegaskan halte yang terbakar akan segera diperbaiki.
“Seluruh moda transportasi sekarang sudah dibuka dan armada yang menjadi kewenangan BUMD harus tetap beroperasi,” kata Pramono dalam keterangannya, Sabtu 30 Agustus 2025.
Menurut Pramono, selain membuka kembali layanan transportasi, Pemprov DKI juga akan mempercepat perbaikan halte dan fasilitas umum (fasum) yang rusak.
“Halte maupun fasilitas umum yang terbakar saya minta untuk segera diperbaiki,” kata Pramono.
Dia menjelaskan, perbaikan di beberapa titik halte yang rusak telah berjalan. Salah satunya halte Slipi 1 yang kini sudah mulai bisa digunakan kembali.
“Di beberapa tempat sudah dilakukan perbaikan termasuk yang di awal di Slipi 1 sekarang sudah mulai bisa dibuka dan dinormalkan kembali,” katanya.
Pramono juga mengaku telah meninjau sejumlah lokasi yang terdampak. Ia juga melakukan koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda untuk mempercepat pemulihan fasilitas.
“Pagi tadi saya sudah berkeliling melihat titik-titik kerusuhan, ada beberapa hal yang langsung kami tindaklanjuti,” ucapnya.
Selain moda transportasi dan halte, Pramono meminta petugas lapangan tetap bekerja seperti biasa. Hal ini termasuk petugas PPSU atau yang dikenal sebagai pasukan oranye, biru, dan hijau.
“Besok kita akan minta pasukan oranye yang biasanya hari Minggu dibuat shift, kali ini semua mereka harus bekerja seperti biasa,” kata Pramono.
Ia menekankan langkah ini diambil agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
“Kami ingin fasilitas umum kembali pulih secepat mungkin sehingga warga bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” jelas Pramono.
-
Pramono larang pejabat DKI ke luar negeri untuk sementara
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI mengingatkan kepala daerah di Jakarta agar tidak keluar negeri untuk sementara, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
“Meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Dan kalau yang begitu Jakarta setuju banget,” kata Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Pramono mengikuti rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian secara daring, Sabtu (30/8) sore.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, terutama dari kota yang mengalami aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal itu, Pramono menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melaksanakan arahan dan memberikan dukungan penuhnya.
Selain itu, Mendagri juga menginstruksikan agar mengurangi acara yang bersifat selebrasi, memamerkan kemewahan, serta acara bernyanyi. Terkait hal ini, Gubernur Pramono memberikan apresiasinya kepada Mendagri.
“Kalau di Jakarta kan praktis sebenarnya acaranya paling pol, kalau ada kegiatan cuma menari, bukan menyanyi,” ucapnya.
Pramono juga menekankan pentingnya para pejabat untuk tidak membuat pernyataan yang dapat membuat publik tidak nyaman.
Hal ini juga sesuai arahan Mendagri. Karena itu, Pramono juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan pernyataan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa upaya untuk menjaga Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga perlu keterlibatan publik sehingga keamanan Jakarta bisa terjaga bersama.
“Sekarang ini Jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama. Tapi untuk menjaga Jakarta tidak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik,” ucapnya.
Karena itu, dalam waktu dekat, Pramono akan menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang wajib dihadiri oleh seluruh pimpinan.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat (ormas), baik kepemudaan maupun keagamaan.
Pramono pun menegaskan, Pemprov DKI akan tetap mengizinkan penyelenggaraan acara keagamaan di Jakarta. Bahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) pada Minggu besok akan tetap dilaksanakan.
Dalam rapat koordinasi, Gubernur Pramono didampingi oleh seluruh jajarannya, termasuk Wakil Gubernur Rano Karno, Sekda DKI Jakarta, para asisten, wali kota, dan kepala dinas terkait.
Dengan demikian, diharapkan arahan Mendagri telah dipahami dengan baik oleh seluruh jajarannya.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Jakbar rampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bulog merampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di delapan kecamatan, Sabtu.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa sekitar 700 orang menghadiri kegiatan itu di masing-masing kecamatan.
“Pengunjung kegiatan GPM di setiap kecamatan sekitar 700 orang hari ini,” kata Uus di Jakarta, Sabtu.
Adapun beberapa item pangan yang dijual seperti beras SPHP ukuran 5 kilogram (kg) seharga Rp60 ribu, gula ManisKita 1 kg Rp17.500 dan minyak goreng Minyakkita 1 liter Rp15.500.
“Kami dukung kegiatan GPM serentak ini. Harapannya bisa membantu masyarakat,” kata Uus.
GPM, kata dia, dilakukan di halaman kantor Lurah Grogol, Jalan Dr. Nurdin Raya no 41-43, halaman Kantor Camat Kebon Jeruk, Jalan Raya Bebon Jeruk no 25, halaman Kantor Camat Kembangan, Jalan Intan 6 no 68 Meruya Utara.
Kemudian kantor Lurah Semanan, Jalan Semanan Raya no 45, Kantor Lurah Mangga Besar, Jalan Mangga Besar III no 1, Rusun Rawa Buaya, Jalan Daan Mogot, dan Sekretariat RW 12 Kelurahan Pekojan, Jalan Bandengan Utara III no 23.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas GPM untuk menjaga stabilitas harga. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Di antaranya Beliau menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan,” kata dia.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Oleh karenanya, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” imbuhnya.
Tito juga meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kehadiran GPM di level ini akan lebih efektif menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan pokok.
“Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan, Kabulog, yang telah menginisiasi gerakan ini, untuk me-launching melalui metode kecamatan.
Karena jumlah kecamatan kita adalah 7.285 se Indonesia. Kemudian yang sudah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini, pada hari ini, totalnya sebanyak 4.663 kecamatan,” sebutnya.
Ia menambahkan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperluas jangkauan program agar stok beras dari Bulog benar-benar sampai kepada rakyat. Apalagi, berdasarkan data inflasi yang dirapatkan setiap minggu, gerakan masif ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga.
“Acara ini adalah semata-mata kita bekerja untuk rakyat, agar rakyat kita khususnya, beras tetap dapat terjangkau, tersedia, dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Demo Memanas, Gubernur DKI Pramono Beberkan Arahan Khusus Mendagri
Jakarta, CNBC Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan arahan khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di tengah situasi ibu kota yang tengah memanas. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Indonesia.
Pramono mengatakan, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. “Bapak Mendagri menyampaikan arahan, pertama meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak ke luar negeri dulu. Kalau itu, Jakarta setuju banget,” ujar Pramono di Balai Kota, Sabtu (30/8/2025), mengutip detik.com.
Selain itu, Mendagri juga meminta agar kegiatan hiburan yang bersifat berlebihan, seperti acara bernyanyi-nyanyi, dikurangi untuk sementara. Menurut Pramono, Pemprov DKI mendukung langkah ini demi menjaga ketenangan publik.
“Kalau di Jakarta kan praktis, paling kalau ada kegiatan cuma menari, bukan menyanyi. Tapi apa pun itu, kami apresiasi arahan Mendagri,” imbuhnya.
Pramono menambahkan, jajaran Pemprov DKI mulai dari wakil gubernur, sekda, para asisten, wali kota, hingga kepala dinas sudah diinstruksikan untuk menindaklanjuti arahan Mendagri. Ia juga mengingatkan agar pejabat publik hanya memberikan pernyataan sesuai tugas pokok dan fungsi, dan tidak membuat komentar yang justru bisa memicu keresahan masyarakat.
“Dalam kondisi seperti ini memang kebersamaan untuk tidak membuat statement yang membuat publik makin tidak merasa nyaman sangat penting. Mendagri juga menegaskan itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Pramono menekankan konsep Jaga Jakarta tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik. Karena itu, ia berencana segera menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan mengajak pimpinan organisasi kemasyarakatan kepemudaan maupun keagamaan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas ibu kota.
“Untuk menjaga Jakarta tidak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik. Maka dalam waktu dekat, kami akan mengadakan rapat Forkopimda yang saya minta untuk tidak diwakilkan. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan para pimpinan ormas kepemudaan maupun keagamaan,” pungkasnya.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5332862/original/004165800_1756539221-WhatsApp_Image_2025-08-30_at_2.11.06_PM.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendagri Dorong Peran Aktif Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Harga")
Mendagri Dorong Peran Aktif Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Harga
Mendagri menegaskan, GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Oleh karena itu, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bulog menyalurkan minimal 7 ribu ton beras SPHP per hari melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pasar rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), gerakan pasar murah yang digelar Pemda, hingga retail. Bahkan, sejumlah pihak seperti TNI, Polri, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) turut berpartisipasi dengan memberikan subsidi harga agar beras lebih terjangkau oleh masyarakat.
“Kemudian juga melibatkan retail modern, masuk ke retail-retail, mini-mini market, kami sudah ngecek langsung juga, betul sudah masuk di sana. Nah, inilah gerakan-gerakan untuk menstabilkan harga, terutama beras, menggunakan beras stok yang disebut SPHP, kemasan 5 kilogram, dengan harga [per kilogram] Rp12.000, yang dijual Rp60.000,” terangnya.
-
Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik
Jakarta –
Pemerintah menggelar operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4.320 kecamatan di Indonesia. Dalam operasi pasar ini, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dijual di bawah harga eceran tertinggi.
Misalnya untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya Rp 60.000/5 kilogram (kg), di bawah harga jika sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 62.500/kg.
Kemudian harga Minyakita dijual Rp 15.500/liter, di bawah HET Rp 15.700/liter. Lalu ada telur ayam yang dijual RP 26.000/kg, di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp 30.000/kg.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. GPM juga digelar di Kementerian Pertanian hari ini.
Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.
“Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran di Kementan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Selain di ribuan titik kecamatan, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan bahwa gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi.
“Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Ia mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.
“Operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas harga pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” jelasnya.
(ada/eds)
-
Bawaslu, Guardian of Democracy yang Terbatasi Regulasi
Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai penjaga demokrasi. Namun selama ini lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak dalam pemilu.
Hal ini disampaikan Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, acara penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik dan produk hukum, yang digelar Badan Pengawas Pemilu, di Hotel Aston, Kabupaten Jember, Jumat (30/8/2025).
“Kalau kita baca di Undang-Undang Pemiluan kita, baik UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun UU Nomor 1 Tahun 2015 terkait pemilu dan pilkada, di sana dijelaskan bahwa Bawaslu adalah the guardian of democracy,” kata Khozin.
Khozin menyebut tugas itu tidak sederhana. “Bawaslu adalah penjaga marwah demokrasi kita. Oleh karena itu baik buruk iklim demokrasi kita, hulunya ada di Bawaslu sebetulnya,” katanya.
Namun, lanjut Khozin, dalam praktiknya kewenangan Bawaslu dalam menindak dibatasi regulasi. “Kita dihadapkan pada satu realitas bahwa Bahwaslu hanya menjadi lembaga pengawas saja. Cuma mengawasi atau ngomong awas-awas gitu aja. Tidak bisa kemudian punya yurisprudensi yang kokoh untuk melakukan penindakan,” katanya.
“Kalau saya mengistilahkan, Bawaslu itu menjelma menjadi kurir kasus saja dari konteks di lapangan ke Gakkumdu (Sentra Penegak Hukum Terpadu). Selebihnya enggak bisa ngapa-ngapain. Mau ketua Bahwaslu berakrobat bagaimanapun, kalau secara regulasi terkunci, ya enggak bisa,” kata Khozin.
Ini yang kemudian menurut Khozin memunculkan dilema politik. “Antara kemauan dan kemampuan tidak berjalan linier,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang ini.
Khozin juga menyebut Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengakses data kependudukan. “KPU punya akses terhadap NIK (Nomor Induk Kependidikan) full, tapi Bawaslu terbatas. Logika sederhana: lantas bagaimana Bawaslu mau melakukan penindakan kepada KPU?” katanya.
Selaim problem kewenangan, Khozin meihat Bawaslu mengalami keterbatasan sumber daya manusia. “Bawaslu secara person sampai ke tingkat desa dan sampai tingkat TPS sangat terbatas. Rasionya itu satu berbanding tujuh. Contoh: PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) hanya satu orang, sementara KPU bisa tujuh orang,” katanya.
Dengan jumlah yang terbatas, menurut Khozin, jajaran Bawaslu di tingkat bawah akhirnya lebih disibukkan kerja administratif daripada substantif pengawasan. “PKD banyak disibukkan urusan pelaporan, administrasi, nge-print sana, nge-print sini, bundel sana, bundel sini. Akhirnya meaningless secara fungsi,” katanya.
Hal ini yang kemudian membuat Khozin menyuarakan agar fungsi Bawaslu diperkuat agar bisa melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu. Dia mencontohkan lemahnya Bawaslu dalam menindak pelanggaran politik uang.
“Secara teori itu jelas sudah. Secara praksis, saya berani taruhan, se-Indonesia berapa sih kasus money politics yang bisa diproses lebih lanjut? Apakah itu masuk dalam pidana umum, apakah itu masuk di dalam pidana kepemiluan, apakah itu masuk dalam pidana khusus lainnya, itu kan enggak jelas,” kata Khozin.
Ketidakjelasan ini, menurut Khozin, harus diubah. “Yang insyaallah dalam waktu yang tidak lama ini, Komisi II dengan KPU dan Kemendagri secara intensif mempersiapkan perumusan paket undang-undang politik yang di dalamnya juga ada undang-undang kepemiluan kita,” katanya.
Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya menyadari ada waktu hingga 2029 bagi lembaganya untuk berbenah. “Kami tahu kami banyak kekurangan. Makanya kami ingin berbenah lebih baik lagi agar bisa lebih kuat,” katanya. [wir]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5331922/original/084212600_1756451961-WhatsApp_Image_2025-08-29_at_13.53.51__1_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat")
Mendagri Imbau Kepala Daerah Selalu Gunakan Kewenangan untuk Kepentingan Rakyat
Pada Kategori Pembangunan Ekonomi Daerah, penghargaan diraih oleh Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Sementara itu, Kategori Pelayanan Publik dimenangkan oleh Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Surabaya, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Jayapura, Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, serta Satreskrim Polresta Sidoarjo.
Untuk Kategori Pengembangan Pariwisata dan UMKM, penghargaan diberikan kepada Kota Bandar Lampung, Kota Malang, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Batang Hari. Adapun Kategori Kerja Sama Strategis diberikan kepada DPRD Kota Bekasi.
Acara turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah, serta para kepala daerah penerima penghargaan.
-
Mendagri Cerita Efisiensi Pemda di Depan Prabowo, Ada yang Ketahuan Mark-up Anggaran
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyak daerah yang menjalankan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Namun, dia mengakui bahwa sebelumnya banyak terjadi inefisiensi hingga penggelembungan anggaran (mark-up) yang terjadi di level pemerintahan daerah (pemda).
Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah.
Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah.
“Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut.
Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan (mark-up) anggaran.
“Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya.
Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi.
Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare.
Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.
Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.
“Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.