Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri Peru Ungkap Staf KBRI Ditembak di Kepala, Tak Ada Barang Dicuri

    Mendagri Peru Ungkap Staf KBRI Ditembak di Kepala, Tak Ada Barang Dicuri

    Lima –

    Otoritas Peru mengungkapkan bahwa staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Zetro Leonardo Purba, tewas usai ditembak di kepala oleh pembunuh bayaran. Otoritas Lima juga mengatakan bahwa tidak ada barang milik staf KBRI itu yang dicuri oleh pelaku usai penembakan.

    Informasi tersebut, seperti dilansir Associated Press, Rabu (3/9/2025), diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Peru, Carlos Malaver, saat berbicara kepada para anggota parlemen negara tersebut pada Selasa (2/9) waktu setempat.

    Zetro yang berusia 40 tahun itu bekerja sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima. Keterangan otoritas Peru menyebut Zetro ditembak tiga kali pada Senin (1/9) malam ketika dia tiba di gedung tempat tinggalnya di Lima usai bersepeda dengan istrinya.

    Dia dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi luka parah, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

    Disebutkan Malaver dalam pernyataannya bahwa penembakan staf KBRI itu merupakan “pembunuhan yang memenuhi syarat dalam bentuk pembunuhan kontrak”.

    “Mereka menunggunya dan peluru-peluru itu mengenai kepalanya; mereka ingin membunuhnya,” kata Malaver membahas para tersangka penembakan tersebut.

    Malaver menambahkan bahwa tidak ada barang yang dicuri dari staf KBRI tersebut, yang baru tiba di Peru sekitar lima bulan lalu.

    Kepolisian setempat telah merilis dua rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seseorang yang mengenakan helm, yang diduga pelaku, melepas tembakan sebanyak dua kali ke arah Zetro, yang langsung tumbang ke tanah.

    Tonton juga video “Staf KBRI Tewas Tertembak di Peru Diduga Jadi Korban Perampokan” di sini:

    Rekaman kamera pengawas itu kemudian menunjukkan si terduga pelaku menembak staf KBRI itu untuk ketiga kalinya dan langsung melarikan diri dari lokasi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh satu orang lainnya.

    Sejauh ini belum ada penangkapan tersangka terkait penembakan mematikan tersebut. Motif penembakan juga belum diketahui secara jelas. Penyelidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung.

    Kementerian Luar Negeri Peru telah menegaskan bahwa pembunuhan staf KBRI itu “akan diselidiki secara menyeluruh dan semua bantuan serta perlindungan yang diperlukan akan diberikan” kepada Duta Besar dan para staf KBRI.

    Penembakan staf KBRI ini terjadi saat angka kejahatan melonjak di Peru, dengan pemerintahan Presiden Dina Boluarte kesulitan mengatasi peningkatan kasus pembunuhan dan pemerasan di negaranya.

    Data resmi menunjukkan sedikitnya 6.041 orang dibunuh antara Januari hingga pertengahan Agustus — angka tertinggi selama periode yang sama sejak tahun 2017.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Mendagri Peru Ungkap Staf KBRI Ditembak di Kepala, Tak Ada Barang Dicuri

    Polisi Peru Terus Buru Pelaku Pembunuhan Staf KBRI

    Jakarta –

    Aparat kepolisian Peru terus memburu pembunuh seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang ditembak mati di luar kediamannya di ibu kota Peru, Lima.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/9/2025), Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal pada Senin (1/9) malam waktu setempat. Dia ditembak oleh seorang pria yang melarikan diri dengan sepeda motor bersama seorang rekannya, demikian menurut foto yang disebarluaskan oleh media Peru.

    Zetro yang berusia 40 tahun itu bekerja sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima. Menurut otoritas setempat, Zetro ditembak tiga kali pada Senin (1/9) malam waktu setempat ketika dia tiba di kediamannya di Lima usai bersepeda bersama istrinya.

    Staf KBRI itu dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi luka parah, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

    Kementerian Luar Negeri Peru dalam sebuah pernyataan, menawarkan untuk meningkatkan keamanan bagi para staf dan KBRI di Lima, yang seperti wilayah lain di Peru, telah mengalami lonjakan kejahatan kekerasan, khususnya pemerasan.

    Kementerian menambahkan bahwa kepolisian Peru “sedang melakukan investigasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi latar belakang di balik serangan tersebut dan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.”

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Peru, Carlos Malaver, menyebut staf KBRI itu tewas ditembak oleh pembunuh bayaran. Malaver, seperti dilansir Associated Press, Rabu, (3/9/2025), mengatakan dalam rapat dengan para anggota parlemen Peru bahwa serangan itu merupakan “pembunuhan yang memenuhi syarat dalam bentuk pembunuhan kontrak”

    Kepolisian setempat telah merilis dua rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seseorang yang mengenakan helm, yang diduga pelaku, melepas tembakan sebanyak dua kali ke arah Zetro, yang langsung tumbang ke tanah.

    Tonton juga video “Peru Janji Usut Tuntas Kasus Penembakan Staf KBRI” di sini:

    Rekaman kamera pengawas itu kemudian menunjukkan si terduga pelaku menembak staf KBRI itu untuk ketiga kalinya dan langsung melarikan diri dari lokasi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh satu orang lainnya.

    Malaver menambahkan bahwa tidak ada barang yang dicuri dari staf KBRI tersebut, yang baru tiba di Peru sekitar lima bulan lalu. Zetro memiliki seorang istri dan tiga anak.

    “Mereka menunggunya dan peluru-peluru itu mengenai kepalanya; mereka ingin membunuhnya,” kata Malaver membahas tersangka penembakan tersebut.

    Menlu RI Sugiono, dalam pernyataannya, menyerukan “investigasi menyeluruh, transparan, dan cepat, serta perlindungan semaksimal mungkin bagi para personel diplomatik dan warga negara Indonesia di Peru”.

    Tonton juga video “Detik-detik Penembakan Staf KBRI di Peru” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Mendagri Peru Ungkap Staf KBRI Ditembak di Kepala, Tak Ada Barang Dicuri

    Mendagri Peru Sebut Staf KBRI Tewas Ditembak Pembunuh Bayaran

    Lima –

    Otoritas Peru sedang menyelidiki penembakan yang menewaskan seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Zetro Leonardo Purba. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Peru, Carlos Malaver, menyebut staf KBRI itu tewas ditembak oleh pembunuh bayaran.

    Zetro yang berusia 40 tahun itu bekerja sebagai Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima. Menurut otoritas setempat, Zetro ditembak tiga kali pada Senin (1/9) malam ketika dia tiba di gedung tempat tinggalnya di Lima usai bersepeda dengan istrinya.

    Staf KBRI itu dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi luka parah, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

    Otoritas Peru belum menyebutkan dugaan motif di balik penembakan maut itu.

    Namun, Malaver, seperti dilansir Associated Press, Rabu, (3/9/2025), mengatakan dalam rapat dengan para anggota parlemen Peru bahwa serangan itu merupakan “pembunuhan yang memenuhi syarat dalam bentuk pembunuhan kontrak”.

    Kepolisian setempat telah merilis dua rekaman kamera pengawas yang menunjukkan seseorang yang mengenakan helm, yang diduga pelaku, melepas tembakan sebanyak dua kali ke arah Zetro, yang langsung tumbang ke tanah.

    Rekaman kamera pengawas itu kemudian menunjukkan si terduga pelaku menembak staf KBRI itu untuk ketiga kalinya dan langsung melarikan diri dari lokasi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh satu orang lainnya.

    Tonton juga video “Kemlu Tingkatkan Perlindungan Diplomat di LN Buntut Zetro Purba Tewas” di sini:

    Malaver menambahkan bahwa tidak ada barang yang dicuri dari staf KBRI tersebut, yang baru tiba di Peru sekitar lima bulan lalu. Zetro memiliki seorang istri dan tiga anak.

    “Mereka menunggunya dan peluru-peluru itu mengenai kepalanya; mereka ingin membunuhnya,” kata Malaver membahas tersangka penembakan tersebut.

    Menlu RI Sugiono, dalam pernyataannya, menyerukan “investigasi menyeluruh, transparan, dan cepat, serta perlindungan semaksimal mungkin bagi para personel diplomatik dan warga negara Indonesia di Peru”.

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Peru telah menegaskan bahwa pembunuhan staf KBRI itu “akan diselidiki secara menyeluruh dan semua bantuan serta perlindungan yang diperlukan akan diberikan” kepada Duta Besar dan staf KBRI.

    Menlu Peru Elmer Schialer mengatakan kepada wartawan bahwa masalah utama Peru adalah “ketidakamanan” dan mengakui bahwa pembunuhan staf KBRI itu merupakan “satu lagi peringatan” terkait masalah semacam itu.

    Tonton juga video “Staf KBRI Tewas Tertembak di Peru Diduga Jadi Korban Perampokan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pekan terakhir Agustus 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tingkat inflasi beras pada bulan kedelapan tahun ini sebesar 0,73% dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Menilik presentasi BPS, harga beras di zona 1 tercatat naik 1,05% secara bulanan per Agustus 2025. Perinciannya, harga beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kg berada pada level Rp13.998 per kg, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.853 per kg.

    Sementara itu, harga beras premium tercatat sebesar Rp15.432 per kg, naik dari Rp15.310 per kg. HET beras premium saat ini sebesar Rp14.900 per kg.

    Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan 214 kabupaten/kota tersebut menjadi fokus sasaran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dia mengungkapkan bahwa stabilisasi harga beras akan dilakukan utamanya melalui program gerakan pangan murah yang telah dimulai secara serentak pada pekan lalu.

    “Kita akan lakukan gerakan bersama di 214 daerah ini serta di daerah yang terjadi penurunan. Artinya gerakannya bagus, dari 51 ke 58 daerah kabupaten/kota juga menurun harganya,” ujar Tito dalam kesempatan yang sama.

    Di samping itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun ini.

    “Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303.187 ton atau setara 20,21%,” kata Nita.

  • Warga Diminta Tak ‘Panic Buying’, Pramono Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Oktober – Page 3

    Warga Diminta Tak ‘Panic Buying’, Pramono Pastikan Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Oktober – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, aksi demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 tidak menganggu kebijakan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, pemerintah tetap fokus menjaga stabilitas pangan di tengah dinamika sosial yang terjadi.

    Dia memastikan, distribusi dan produksi pangan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

    “Nanti kita lihat, InsyaAllah kalau soal pangan lancar,” kata Zulkifli Hasan usai rapat pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Pria yang akrab di sapa Zulhas ini menyampaikan menyebutkan pemerintah terus berupaya menjaga surplus pangan yang sudah tercapai pada tahun ini, sekitar tiga juta ton, agar cukup memenuhi kebutuhan hingga tahun depan.

    “Surplus yang sekarang sudah tercapai pada tahun ini. Memang surplusnya tidak banyak, kira-kira 3 juta ton tahun ini. Jadi sampai tahun depan cukup,” ujarnya.

  • Wali Kota Wahyu Hidayat Ingatkan Jaga Kondusifitas Kota Malang

    Wali Kota Wahyu Hidayat Ingatkan Jaga Kondusifitas Kota Malang

    Malang(beritajatim.com) – Di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga Kota Malang sebagai rumah milik bersama.

    Dia pun berkeliling Kota Malang ditemani Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan jajaran TNI/Polri untuk melakukan cipta kondisi di Kota Malang pada Selasa, (2/9/2025) sore kemarin.

    Wahyu menyebut, di tengah perkembangan situasi saat ini, setiap warga perlu menyadari bahwa keamanan, ketenteraman, dan persaudaraan adalah kunci agar Kota Malang tetap menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali bersama.

    “Hari ini kita diuji untuk tetap bersatu. Segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini harus dapat kita sikapi. Masyarakat Kota Malang selama ini sudah terbiasa hidup berdampingan dalam keberagaman. Kekompakan dan rasa bersatu itulah jadi modal penting untuk menjaga ketenangan dan menghadapi situasi saat ini dengan kepala dingin. Mari kita tetap jaga agar Kota Malang ini tetap menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua,” ujar Wahyu, Selasa, (2/9/2025) kemarin.

    Wahyu memastikan Pemerintah Kota Malang bersama jajaran Forkopimda selalu berkoordinasi untuk memastikan situasi Kota Malang tetap kondusif.

    Sebelumnya, seluruh kepala daerah termasuk Wahyu Hidayat mendapat arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Perkembangan Kondisi Terkini dengan jajaran Pemerintah usat secara virtual di Ngalam Command Center, Selasa (2/9/2025) kemarin.

    Dari rapat virtual itu sejumlah arahan Mendagri antara lain meminta kepala daerah melaksanakan rapat bersama Forkopimda, melakukan duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat, serta melaksanakan doa kedamaian yang melibatkan lintas masyarakat dan pemerintah.

    “Langkah-langkah yang kami ambil sudah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dan hingga saat ini kami juga akan terus memantau perkembangan situasi kondisi di Kota Malang. Hari Minggu lalu (31/8/2025) Pemerintah Kota Malang bersama jajaran Forkopimda telah menggelar Deklarasi Damai pada Minggu serta rapat koordinasi pimpinan TNI, Polri, dan Sipil untuk menjaga kondusivitas Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga memimpin Apel Siaga Patroli Cipta Kondisi dengan menggandeng sejumlah unsur, baik jajaran Forkopimda, unsur Pam Swakarsa elemen masyarakat termasuk komunitas ojek online di Halaman Balai Kota Malang. Usai apel, Wahyu melanjutkan kegiatan dengan patroli mengendarai motor memantau situasi Pam Swakarsa di wilayah bersama jajaran Forkopimda.

    Wahyu mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan bijak dalam mengonsumsi informasi terkait perkembangan situasi terkini.

    “Tetap tenang, tetap waspada, jangan mudah terprovokasi. Upaya pengamanan sudah kami siapkan dan kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang terpenting sekarang adalah tetap tenang, saling menjaga, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujar Wahyu. (luc/ted)

  • Menko Zulhas Klaim Pasokan Pangan Aman meski Ada Aksi Unjuk Rasa

    Menko Zulhas Klaim Pasokan Pangan Aman meski Ada Aksi Unjuk Rasa

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengklaim bahwa pasokan pangan aman meski ada aksi demonstrasi yang terjadi dalam dalam beberapa waktu belakangan ini.

    “Nanti kita lihat (dampaknya). InsyaAllah kalau soal pangan lancar, ya,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa, 2 September.

    Zulhas sapaan akrab dia juga mengungkapkan pemerintah telah meminta agar Perum Bulog mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Saya juga menyampaikan tadi agar Bulog dan daerah, mempercepat yang sudah diputuskan penyaluran SPHP 1,3 juta. Bukan dalam bentuk bazar, tapi masuk ke pasar-pasar,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dirinya meminta penyaluran dilakukan langsung ke pasar-pasar tradisional agar penyerapannya lebih cepat.

    “Kalau bazar kan lama nyerapnya ya, tapi kalau pasar-pasar tradisional tiap kecamatan ada, tiap kabupaten ada,” jelasnya.

    Saat ini, sambung Zulhas, sudah ada 10.000 unit Koperasi Desa Merah Putih yang telah berjalan. Meskipun diakuinya belum lengkap.

    “Percepatan Kopdes Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah kita target 10.000, memang sudah bisa kita capai 10.000, tapi gerainya belum lengkap. Karena ada satu lagi yang kita akan selesaikan agar nanti bisa memakai plafon kredit dari Himbara itu,” ucapnya.

  • Mendagri Jelaskan Alasan Menjarah dan Aksi Anarkistis Tak Termasuk Kebebasan Berpendapat Nasional 2 September 2025

    Mendagri Jelaskan Alasan Menjarah dan Aksi Anarkistis Tak Termasuk Kebebasan Berpendapat Nasional 2 September 2025

    Mendagri Jelaskan Alasan Menjarah dan Aksi Anarkistis Tak Termasuk Kebebasan Berpendapat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan secara perinci alasan mengapa menjarah dan perilaku anarkistis dalam aksi demonstrasi tidak termasuk dalam kebebasan berpendapat yang diatur dalam undang-undang.
    Hal ini dijelaskan Tito sebagai respons terhadap situasi terkait aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi-aksi anarkistis di sejumlah daerah belakangan ini.
    Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (2/9/2025), Tito menyinggung dasar hukum internasional dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1967.
    “Tapi kami sudah menyampaikan kovenan internasional yang diadopsi oleh UN ini, itu juga mengatur mengenai pembatasan-pembatasan (terkait kebebasan berpendapat),” kata Tito.
    Dia memberikan penekanan pada artikel 19 poin ketiga, yang menyatakan bahwa hak berpendapat memiliki batasan, yakni menghormati hak asasi orang lain.
    Kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang menyuarakan pendapat harus memikirkan kepentingan umum.
    “Menjaga keamanan ketertiban umum,
    public order
    , menjaga keamanan nasional, kesehatan publik, dan mengindahkan etika moral,” kata dia.
    Tito mengatakan, aturan terkait kebebasan berpendapat ini digunakan oleh seluruh negara yang menjadi anggota PBB dan yang telah meratifikasi kovenan ini.
    Di Indonesia, Tito menjelaskan, negara mengadopsi kovenan dengan membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disahkan pada 26 Oktober 1998.
    “Boleh menyampaikan pendapat di muka umum, bebas, tapi ada batasannya,” katanya.
    Tito mengutip Pasal 5 UU tersebut yang menegaskan bahwa warga negara diperbolehkan menyampaikan pendapat di muka umum.
    Namun, dalam Pasal 6 diatur kewajiban dan tanggung jawab setiap orang yang menyuarakan pendapat, seperti menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan yang berlaku, menjaga dan menghormati ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
    “Jadi enggak boleh melanggar hukum pidana, misalnya enggak boleh merusak (diatur dalam pasal) 170 KUHP, melakukan penjarahan misalnya di tempat-tempat komersial atau ruang pribadi,” kata mantan Kapolri tersebut.
    Dia kemudian mengutip beberapa pasal terkait pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Pasal 362, 363, dan 365 yang terkait pencurian, pencurian ringan, maupun pencurian dengan kekerasan.
    Oleh sebab itu, Tito mengingatkan bahwa penjarahan dan aksi anarkis tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat dijadikan dalil kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum.
    “Jadi ini adalah norma-norma internasional yang disepakati dunia, di negara demokrasi, dan juga sudah diratifikasi Indonesia dalam undang-undang pada tahun 1998. Ini menjadi koridor kita dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” kata dia.
    Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tindakan anarkistis, termasuk penjarahan rumah pejabat dan fasilitas publik, merupakan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.
    “Penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, namun jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa; mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik, maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana, Minggu (31/8/2025).
    Prabowo menekankan, aspirasi masyarakat tetap akan ditampung pemerintah, tetapi penyampaian pendapat tidak boleh ditempuh dengan kekerasan dan perusakan.
     
    “Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” kata Prabowo.
    “Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi murni secara damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” ujar dia.
    Sebelumnya, penjarahan terjadi di sejumlah rumah pejabat publik pada Sabtu (30/8/2025) lalu, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta anggota DPR Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi di Atas 3,5 Persen Segera Lakukan Pengendalian – Page 3

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi di Atas 3,5 Persen Segera Lakukan Pengendalian – Page 3

    Di lain sisi, daerah yang inflasinya tinggi disebut Mendagri perlu segera menggelar rapat untuk mencari penyebabnya. “Apakah suplainya yang kurang, barang apa dan kemudian apakah distribusinya yang macet, cuma dua itu saja,” ujarnya.

    Pemerintah pusat juga akan melakukan intervensi melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog untuk mengendalikan inflasi di daerah. Pemerintah bakal melihat komoditas apa saja yang membuat inflasi di sejumlah daerah masih tinggi.

    Secara umum, Mendagri menyebutkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai karena memberikan andil besar terhadap inflasi, seperti bawang merah dan beras. Saat ini, pemerintah terus melakukan intervensi melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar harganya tetap terkendali.

  • Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bulog Proyeksi Serap Beras Capai 1 Juta Ton saat Panen Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memproyeksikan serapan beras dapat mencapai 1 juta ton pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pada November 2025 atau 2 bulan ke depan.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan hingga saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog telah mencapai 3,9 juta ton.

    Jumlah tersebut akan disalurkan pemerintah melalui program penyaluran dan operasi pasar, salah satunya gerakan pangan murah di berbagai daerah.

    “Harapannya yang ini keluar [disalurkan], nanti panen 2 bulan lagi kita sudah bisa menyerap lagi. Serapan ke depan ini estimasinya sekitar 1 juta ton,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Dia menjelaskan, pemerintah tengah berupaya melakukan stabilisasi harga beras, khususnya di 214 kabupaten/kota yang masih memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) saat ini.

    Rizal menjelaskan, dalam gerakan pangan murah yang digelar secara serentak beberapa hari lalu, pihaknya mengalokasikan sekitar 7 ton beras untuk satu kecamatan di tiap kabupaten/kota.

    Menurutnya, stok beras yang dimiliki Bulog saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program tersebut.

    “Tadi baru dirapatkan dengan Pak Mentan dan Pak Sekjen Mendagri untuk menindaklanjuti [penyaluran beras] di 214 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga, itu cukup banyak. Jadi stok cukup, bahkan lebih,” ujar pensiunan TNI berpangkat mayor jenderal ini.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok beras nasional masih sangat aman hingga akhir tahun 2025.

    Pemerintah, kata Amran, tengah mempercepat optimalisasi lahan dan program cetak sawah untuk memastikan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

    “Kalau cetak sawah selesai secara bertahap selama 3 tahun berturut-turut, ini akan membuat swasembada ke depan sustain, berkelanjutan,” ujar Amran usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (25/8/2025).