Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok.

    Gerakan Pangan Murah melalui penyaluran beras SPHP merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Pupuk Indonesia Innovation Award (PIIA) 2025 dan dilakukan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pupuk Indonesia Sudaryono didampingi oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi kepada tiga perwakilan masyarakat, Kamis (4/9).

    Kegiatan ini menjadi upaya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memberikan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya beras. Adapun kegiatan penyaluran akan dilaksanakan di lapangan parkir Kantor Pusat Pupuk Indonesia dimulai dari tanggal 8-19 September 2025.

    “Hari ini melalui langkah sederhana Pupuk Indonesia dalam mendukung Gerakan Pangan Murah Pemerintah, kita melaksanakan seremoni simbolis, kita akan membagikan voucher untuk masyarakat bisa membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Pupuk Indonesia, kata dia, memberikan voucher yang bisa dimanfaatkan masyarakat serta tenaga outsourcing dalam menebus paket beras SPHP. Setiap kepala keluarga yang memiliki voucher nantinya cukup membayar Rp 30.000 per untuk paket kemasan 5 kg.

    Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di samping itu dapat memperkuat ketahanan pangan.

    “Pupuk Indonesia berharap setiap bulir beras yang kita bagikan bukan sekadar bahan pangan, melainkan sebagai simbol kepedulian Perusahaan kepada masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa inovasi dan kebermanfaatan sosial berjalan seiring, menghadirkan harapan, menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan Perusahaan dengan masyarakat,” tutup Rahmad.

    Sekadar informasi, Pupuk Indonesia menjadi salah satu BUMN yang dilibatkan pada program Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    Diketahui Pemerintah menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

    (akn/ega)

  • Kemendagri-Kemenkum susun harmonisasi produk hukum daerah

    Kemendagri-Kemenkum susun harmonisasi produk hukum daerah

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi dalam harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

    “Penting sekali kita untuk mengupdate agar regulasi-regulasi yang dibuat sebagai implementasi dari norma, standar, prosedur, kriteria oleh kementerian-kementerian itu, itu betul-betul running dengan baik,” kata Direktur Jenderal Otda Kemendagri Akmal Malik dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Penandatanganan kerja sama dilakukan Akmal Malik dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra di Ruang Rapat Ditjen Otda, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Akmal berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kejelasan bagi daerah dalam menyusun regulasi. Dengan demikian, daerah tidak ragu mendukung realisasi program pemerintah pusat sekaligus mampu melakukan inovasi.

    Kerja sama ini juga diharapkan menjadi langkah konkret pelaksanaan reformasi hukum di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

    Akmal menyebut, pihaknya akan terus menyempurnakan berbagai tantangan melalui langkah-langkah terukur. Nantinya, peningkatan kualitas produk hukum daerah juga bakal dioptimalkan melalui digitalisasi.

    Ia mendorong agar pihak-pihak di lingkungan kementerian/lembaga membantu memastikan seluruh program pemerintah pusat direalisasikan dengan baik di daerah melalui dukungan regulasi yang tepat.

    Kolaborasi juga akan terus diperkuat agar substansi produk hukum di daerah semakin berkualitas.

    “Jadi, kita tidak cuma bangun apa namanya jembatannya, tapi kualitas apa yang lewat jembatan itu juga kita harus bangun gitu. Nah itu terhadap sebuah tools yang efektif,” tambahnya.

    Ia menekankan substansi produk hukum daerah sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan penerapannya di lapangan.

    “Nah ini juga menjadi hal yang mungkin agar kita coba pastikan kualitas produk hukum daerah kita yang patut asas tidak bergantung hukum nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Kurang Bayar Pajak Properti

    Wakil PM Inggris Angela Rayner Mundur Usai Kurang Bayar Pajak Properti

    London –

    Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner mengundurkan diri setelah mengakui kurang bayar pajak properti. Mundurnya Rayner menjadi pukulan telak bagi pemerintahan PM Inggris, Keir Starmer.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (6/9/2025), Rayner memutuskan mengundurkan diri “mengingat temuan” investigasi independen yang menyimpulkan bahwa ia tidak “mengindahkan peringatan” dari nasihat hukum yang diterimanya dan telah melanggar aturan menteri.

    Rayner mengakui telah kurang bayar pajak properti atas pembelian sebuah flat, dan menyalahkan kesalahan tersebut pada saran yang “tidak akurat”.

    Setelah sebuah laporan independen pada hari Jumat (6/9) menyatakan ia telah melanggar aturan menteri, Rayner menyerahkan pengunduran dirinya kepada PM Keir Starmer. Rayner menyebut temuan tersebut dan “dampaknya terhadap keluarganya” menjadi alasan dirinya untuk meninggalkan jabatan Wakil PM Inggris.

    Rayner pernah dianggap sebagai calon penerus Starmer karena popularitasnya di kalangan akar rumput partai. Wanita tersebut tumbuh besar di Stockport, di pinggiran Manchester di Inggris barat laut.

    Sejak usia dini, ia bertanggung jawab merawat ibunya, yang bipolar dan menderita depresi, sementara ayahnya sering tidak ada di rumah.

    Starmer Reshuffle Kabinet

    PM Inggris Keir Starmer melakukan perombakan (reshuffle) kabinet setelah Rayner mundur dari jabatan Wakil PM Inggris. Starmer mengangkat seorang wakil PM baru, menteri luar negeri (menlu), dan menteri dalam negeri (mendagri) pada hari Jumat dalam perombakan besar-besaran.

    Jabatan mendagri kemudian dijabat Shabana Mahmood yang sedianya menjabat menteri kehakiman.

    Starmer tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi Rayner setelah penasihat independen Inggris memutuskan bahwa wakilnya itu telah melanggar kode menteri dengan tidak membayar pajak yang benar.

    Rayner, 45, adalah menteri kedelapan, dan paling senior, yang meninggalkan tim Starmer, dan yang paling merusak setelah pemimpin Inggris itu menawarkan dukungannya ketika ia pertama kali dituduh menghindari pajak sebesar 40.000 pound ($54.000).

    Rayner meminta maaf kepada Starmer dalam surat pengunduran dirinya. “Saya sangat menyesali keputusan saya untuk tidak mencari nasihat pajak spesialis tambahan,” katanya.

    (jbr/dhn)

  • Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya Surabaya 6 September 2025

    Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya Surabaya 6 September 2025

    Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Malang, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memiliki salah satu cara untuk menjaga kondusifitas agar aksi ricuh tidak terulang kembali.
    Sebanyak 4.326 anggota Linmas yang tersebar di seluruh RT diminta semakin peka untuk menjaga kondisi lingkungannya masing-masing.
    Pemkot Malang mengambil langkah ini untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah.
    Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dioptimalkan sebagai ujung tombak dalam menjaga kondusivitas lingkungan sekaligus mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
    Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menjelaskan bahwa Linmas bukan sekadar unit pelengkap, melainkan komponen vital dalam sistem keamanan swadaya masyarakat.
    Menurutnya, Linmas memiliki posisi ideal untuk menjadi inisiator dan penggerak utama Siskamling di tingkat Rukun Tetangga (RT).
    “Kami akan mengaktifkan dan memaksimalkan kembali Siskamling. Dengan skema ‘satu RT satu Linmas’, kami menugaskan setiap anggota Linmas untuk memelopori penguatan keamanan di lingkungannya masing-masing,” ujar Heru, Jumat (5/9/2025).
    Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Satpol PP akan mengeluarkan instruksi resmi melalui surat edaran yang ditujukan ke seluruh kelurahan di Kota Malang.
    “Instruksi ini kami tujukan langsung ke tingkat kelurahan karena Lurah adalah penanggung jawab utama Linmas di wilayahnya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri untuk memperkuat peran pengamanan swakarsa, termasuk Siskamling,” jelas Heru.
    Dengan total sekitar 4.326 anggota yang tersebar di seluruh RT, Linmas akan difungsikan sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
    Heru memaparkan mekanisme kerja yang terstruktur di setiap kelurahan, yakni seperti regu satu atau deteksi dini yang bertugas sebagai mata dan telinga di lingkungan.
    Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi setiap potensi ancaman atau gejolak sosial sekecil apa pun.
    Kemudian, regu dua atau pelaporan awal, yakni jika regu satu menemukan potensi masalah, informasi tersebut akan segera diteruskan ke regu dua.
    Selanjutnya, eskalasi laporan atau regu dua kemudian melaporkan temuan tersebut secara hierarkis kepada Ketua RT/ RW, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan seperti Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri).
    “Dengan alur ini, semua unsur keamanan mulai dari masyarakat, Linmas, hingga TNI/Polri akan bergerak secara sinergis. Inilah wujud nyata dari semangat ‘Jogo Malang’, yang dimulai dari menjaga kampung kita sendiri,” ujarnya.
    Heru menggarisbawahi bahwa fungsi deteksi dini oleh Linmas bersifat informatif dan preventif, bukan represif.
    Tugas Linmas adalah memantau situasi dan melaporkan potensi yang dapat mengganggu ketertiban, terutama dari pihak eksternal.
    Sebagai contoh, jika anggota Linmas mendengar informasi ada warganya yang akan ikut unjuk rasa, tugasnya hanya melaporkan sebagai data awal.
    “Ini adalah bagian dari antisipasi untuk mencegah penyusupan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berpotensi memicu kericuhan,” ungkapnya.
    Langkah antisipatif ini dinilai penting, berkaca pada insiden unjuk rasa yang berujung perusakan di depan Polresta Malang Kota beberapa waktu lalu.
    Saat itu, sebagian besar pelaku yang diamankan justru berasal dari luar Kota Malang, seperti Pasuruan dan Kabupaten Malang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Ketua Komisi II DPR : Pemerintah tinjau ulang soal pemangkasan TKD

    Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan Pemerintah Pusat perlu meninjau ulang terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2026.

    “Kami pun sudah minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meninjau ulang rencana pemangkasan dana TKD tersebut,” kata Rifqinizamy saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat.

    Ia menyebut kebijakan pemangkasan TKD 2026 belum final, karena masih dalam proses pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) nota keuangan Rancangan APBN 2026, oleh DPR dan Pemerintah Pusat.

    Menurutnya Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan lagi pemangkasan TKD, mengingat terdapat dinamika sejumlah daerah dengan kapasitas fiskal rendah, masih sangat bergantung dengan dana transfer pusat.

    “Kalau TKD dipangkas, tentu nafas ekonomi di daerah semakin sulit,” ujarnya.

    Selain peninjauan ulang, lanjut dia, Komisi II DPR turut menyarankan Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan dana transfer ke daerah melalui program-program strategis nasional.

    Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini anggarannya dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) RI, sebaiknya uang itu ditransfer dan dikelola masing-masing pemerintah kabupaten/kota, namun SOP pelaksanaannya tetap diatur dan diawasi langsung pusat.

    “Termasuk program sekolah garuda maupun sekolah rakyat. Uangnya ditransfer saja ke pemerintah daerah, sehingga daerah tak hanya sebagai tempat pelaksanaan, tapi jadi pelaku supaya sirkulasi ekonomi di daerah lebih hidup,” katanya pula.

    Sementara, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengakui pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota setempat mayoritas masih bergantung dengan dana transfer pusat untuk menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

    Ia tak menampik rencana pemangkasan TKD 2026 akan berdampak pada kegiatan pembangunan infrastruktur daerah, apalagi kondisi geografis di Kepri yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, membutuhkan kapasitas fiskal yang besar. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tak akan cukup.

    “Tapi, mudah-mudahan dengan adanya program Pak Presiden Prabowo, seperti MBG hingga Koperasi Merah Putih, dana pusat masih tetap mengalir ke daerah,” ucap Nyanyang.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dan Mentan Tinjau Pasar Palimo Palembang, Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

    Mendagri dan Mentan Tinjau Pasar Palimo Palembang, Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri menekankan, jika Perum Bulog akan terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujarnya.

    Selain beras, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan lain, khususnya cabai. Karena Kota Palembang bukan daerah penghasil utama cabai, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) menggalakkan gerakan tanam cabai agar tidak bergantung pada pasokan dari luar. Menurutnya, setiap orang sebenarnya mampu memproduksi cabai, baik di pekarangan maupun melalui metode alternatif seperti hidroponik.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan [intervensi],” ucapnya.

  • Presiden Peru Surati Prabowo, Janji Investigasi Pembunuhan Zetro Purba

    Presiden Peru Surati Prabowo, Janji Investigasi Pembunuhan Zetro Purba

    Jakarta –

    Presiden Peru Dina Boluarte mengirim surat ke Presiden RI Prabowo Subianto terkait tewasnya Zetro Leonardo Purba, pegawai KBRI Lima di Peru. Dina Boluarte menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut.

    Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Peru Elmer Schialer, Jumat (5/9/2025). Schialer mengatakan Bolarte menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dari Pemerintah dan rakyat Peru atas insiden tragis tersebut.

    “Nyonya Presiden juga meyakinkan Presiden Indonesia bahwa semua sumber daya yang diperlukan sedang dikerahkan untuk memastikan investigasi ini menyeluruh, cepat, dan efisien, serta untuk mengidentifikasi pelaku intelektual dan material dari tindakan kekerasan ini,” kata Schialer.

    Lebih lanjut, Schialer mengatakan jenazah Zetro Leonardo Purba, akan dipulangkan ke Indonesia bersama istri dan tiga anak di bawah umur mendiang Petro.

    Selain itu, Schialer juga telah menghubungi Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono terkait insiden itu.

    Sebelumnya otoritas Peru tengah menyelidiki Kematian Zetro Purba. Temuan terbaru otoritas Peru, Zetro Purba diduga ditembak oleh pembunuh bayaran dan tak ada barang korban yang hilang digondol pelaku.

    Staf KBRI itu dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi luka parah, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Otoritas Peru belum menyebutkan dugaan motif di balik penembakan maut itu.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Peru, Carlos Malaver, menyebut staf KBRI itu tewas ditembak oleh pembunuh bayaran. Seperti dilansir Associated Press, Rabu, (3/9), mengatakan dalam rapat dengan para anggota parlemen Peru bahwa serangan itu merupakan “pembunuhan yang memenuhi syarat dalam bentuk pembunuhan kontrak”.

    Tonton juga video “Peru Janji Usut Tuntas Kasus Penembakan Staf KBRI” di sini:

    (yld/gbr)

  • Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdistribusi dengan baik. Selain itu, beras SPHP juga dipastikan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

    Hal itu ia sampaikan saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara spontan. Ia ingin memantau kondisi lapangan secara langsung tanpa persiapan khusus, sehingga bisa memperoleh gambaran nyata dari situasi yang ada.

    “Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan (intervensi),” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

    “Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.

    “Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.

    Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08 persen atau deflasi.

    Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.

    Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:

    Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg

    Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg

    Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg

    Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.

    “Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.

    Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.

    Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukcapil Ungkap Daftar Nama Unik Terinspirasi COVID-19, Abdul Covid hingga Alvaksino

    Dukcapil Ungkap Daftar Nama Unik Terinspirasi COVID-19, Abdul Covid hingga Alvaksino

    Jakarta –

    Ada banyak referensi yang bisa menginspirasi nama seseorang, termasuk peristiwa. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga memunculkan nama-nama unik sebagai penanda momen kelahiran.

    Hal itu diungkap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam acara Satu Data Untuk Semua: Summit Data Kependudukan Semester I 2025. yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

    Terkait masa pandemi COVID-19, Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengungkap deretan nama-nama unik sebagai berikut.

    Kazazi ModernaSinovac Putra Covid AlfariziAlvaksinoAstra ZenecaMuhamad Raja Vairus Covid Nineteen Tebar PesonaCoronawanMuhammad Abdul CovidNi Ketut Citra Covida Karantina

    Selain pandemi COVID-19, krisis moneter tahun 1998 juga menjadi momentum yang menginspirasi sejumlah nama unik. Beberapa di antaranya yang tercatat oleh Dukcapil adalah:

    Laki-lakiSukrismonAldi KrismonYogi ReformasiArgo MoneterPerempuanAde Rika KrismonRosidiawati Adilade KrismonBunga ReformasiRisma Aula Dillova Moneter

    Nama-nama unik juga banyak terinspirasi momentum perayaan hari besar, bahkan ada yang berhubungan dengan klub sepakbola. Sederet nama unik lainnya yang dipaparkan adalah sebagai berikut:

    Hari LiburHari Raya Idul FitriHari Raya Idul AdhaAssalamu’ Alaikum Poetry CantukkuElok Dipandang MataPersib Satu Sembilan Tiga Tiga

    Tidak kalah unik, deretan nama berikut memiliki jumlah karakter di atas rata-rata kelaziman:

    Shinggudinggazhanggaree Jaudingginaderaenivatearathus Mauradhuttamazhazhilazu’art (78 karakter)Engkang Sinuhun Kanjeng Pangeran Gagak Handoko Hadiningrat Putro Sabdo Langit (68 karakter)Crescentia Fransisca Theresia Johanna Widyarsari Puspa Caesarianti (60 karakter)

    “Semua nama terbit sebelum berlakunya Regulasi terkait jumlah karakter maksimal penulisan nama dalam Permendagri 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Dalam Dokumen Kependudukan,” kata Teguh memberikan catatan.

    Di sisi lain, Dukcapil juga mencatat nama-nama yang umum digunakan di setiap generasi. Slamet dan Sutrisno paling banyak dipakai laki-laki generasi Baby Boomer, sedangkan Aminah dan Nurhayati paling banyak dipakai perempuan dari generasi yang sama.

    Selengkapnya, berikut nama-nama paling populer di tiap generasi:

    Generasi Baby Boomer

    Deretan nama paling populer di kalangan Baby Boomer

    Laki-laki:Slamet (40.818)Sutrisno (29.167)Supardi (27.088)Perempuan:Aminah (37.698)Nurhayati (37.438)Sumiati (35.968)

    Generasi X

    Deretan nama terpopuler di kalangan generasi X.

    Laki-laki:Sutrisno (66.194)Mulyadi (52.539)Slamet (51.497)Perempuan:Nurhayati (105.799)Sulastri (85.966)Sumiati (78.650)

    Generasi Milenial

    Daftar nama paling populer di kalangan Gen Milenial

    Laki-laki:Herman (44.263)Sutrisno (42.296)Wahyudi (40.341)Perempuan:Nurhayati (89.628)Sri Wahyuni (80.450)Ernawati (62.522)

    Generasi Z

    Daftar nama paling populer di kalangan Gen Z

    Laki-laki:Ardiansyah (17.950)Aldi (17.577)Wahyudi (16.131)Perempuan:Sri Wahyuni (26.275)Siti Aisyah (24.629)Fitriani (22.022)

    Generasi Alpha

    Daftar nama paling populer di kalangan Gen Alpha

    Laki-laki:

    Muhammad Al Fatih (25.777)Muhammad Rafa Azka Putra (11.110)Muhammad Yusuf (8.930)Perempuan:Aisyah Ayudia Inara (13.736)Siti Aisyah (12.957)Alika Naila Putri (11.994).

    Halaman 2 dari 7

    (up/up)