Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Aksi Demo ‘Blokir Semuanya’ Muncul di Prancis, Puluhan Orang Ditangkap

    Aksi Demo ‘Blokir Semuanya’ Muncul di Prancis, Puluhan Orang Ditangkap

    Paris

    Para demonstran dari gerakan baru “Blokir Semuanya” atau “Block Everything” menggelar aksi pemblokiran di jalan raya Prancis yang mengganggu lalu lintas pada Rabu (10/9) pagi waktu setempat. Puluhan demonstran ditangkap setelah pasukan keamanan Prancis dikerahkan.

    Informasi mengenai gerakan baru bernama “Bloquons tout”, atau secara harfiah berarti “Mari kita blokir semuanya”, seperti dilansir Reuters, Rabu (10/9/2025), muncul di media sosial selama musim panas.

    Gerakan ini menarik perbandingan dengan protes “Rompi Kuning” yang marak tahun 2018 lalu, yang awalnya muncul karena kenaikan harga bahan bakar namun berubah menjadi gerakan lebih luas yang menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rencananya melakukan reformasi ekonomi.

    Menurut para analis dan pejabat setempat, para anggota gerakan ini dimulai di antara kelompok sayap kanan sebelum diambil alih oleh kelompok sayap kiri dan sayap kiri jauh. Para anggota gerakan “Blokir semuanya” mengatakan bahwa mereka menganggap sistem politik tidak lagi sesuai dengan tujuannya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bruno Retailleau mengatakan kepada wartawan pada Rabu (10/9) bahwa sekitar 50 orang yang mengenakan penutup kepala telah mencoba memulai aksi pemblokiran di area Bordeaux.

    Sedangkan di area Toulouse, sebut Retailleau, insiden kebakaran kabel yang berhasil dipadamkan dengan cepat tetap memicu gangguan lalu lintas antara Toulouse dan Auch di Prancis bagian barat daya.

    Retailleau mengatakan bahwa beberapa aksi serupa terjadi di Paris semalam, namun tidak tidak memberikan rinciannya.

    Kepolisian Paris, dalam pernyataannya, mengumumkan bahwa sebanyak 75 orang telah ditangkap dalam aksi protes sejauh ini. Tidak disebutkan lebih lanjut mengenai di mana penangkapan itu dilakukan dan apa alasan penangkapan tersebut.

    Dalam pernyataan terpisah, operator jalan raya Vinci melaporkan adanya aksi protes dan gangguan lalu lintas di ruas jalan raya di seluruh Prancis, termasuk Marseille, Montpellier, Nantes, dan Lyon.

    Retailleau, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa sebanyak 80.000 personel pasukan keamanan Prancis telah dikerahkan ke seluruh wilayah, termasuk 6.000 personel di area ibu kota Paris.

    Laporan media lokal Prancis menyebutkan bahwa sekitar 100.000 orang akan berpartisipasi dalam aksi protes tersebut.

    “Kita berisiko mengalami mobilisasi yang akan mengarah pada aksi-aksi di seluruh negeri,” kata Retailleau dalam pernyataannya.

    Aksi protes terbaru ini berpotensi menambah kekacauan politik Prancis, sekitar dua hari setelah parlemen menggulingkan Perdana Menteri (PM) Francois Bayrou dalam mosi kepercayaan. Pada Selasa (9/9), Macron telah menunjuk Sebastien Lecornu sebagai PM baru Prancis — yang kelima dalam waktu kutang dari dua tahun.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ditegur AS Usai Serang Hamas di Qatar, Israel Bilang Gini

    Ditegur AS Usai Serang Hamas di Qatar, Israel Bilang Gini

    Jakarta

    Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan negaranya tidak selalu bertindak demi kepentingan sekutunya, Amerika Serikat. Hal ini disampaikan setelah serangan Israel yang menargetkan para pemimpin kelompok Hamas di Qatar menuai teguran langka dari Presiden AS Donald Trump.

    Gedung Putih pada hari Selasa (9/9) waktu setempat mengatakan Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut.

    “Kami tidak selalu bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Kami berkoordinasi, mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, kami menghargai itu, tetapi terkadang kami membuat keputusan dan memberi tahu Amerika Serikat,” kata Danon kepada sebuah stasiun radio Israel, dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025).

    “Itu bukan serangan terhadap Qatar; itu adalah serangan terhadap Hamas. Kami tidak menentang Qatar, atau terhadap negara Arab mana pun, kami saat ini menentang organisasi teroris,” katanya.

    Danon mengatakan Israel “masih menunggu hasil” operasi tersebut.

    “Masih terlalu dini untuk mengomentari hasilnya, tetapi keputusan ini tepat,” tambahnya.

    Hamas mengatakan sedikitnya enam orang tewas akibat serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat itu. Salah satu korban tewas merupakan anak dari negosiator utama Hamas. Hamas, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), mengatakan bahwa para pemimpin senior mereka yang ada di Doha berhasil selamat dari serangan Israel tersebut.

    Pemerintah Qatar mengutuk keras serangan Israel terhadap wilayahnya, yang disebutnya menargetkan rumah sejumlah anggota biro politik Hamas yang tinggal di negara tersebut, yang juga menjadi markas kepemimpinan Hamas.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tiga pengawal dan seorang ajudan untuk negosiator utama mereka Khalil al-Hayya tewas dalam serangan tersebut. Anak laki-laki Al-Hayya juga tewas dalam serangan Israel itu.

    Kementerian Dalam Negeri Qatar, dalam pernyataan terpisah, menyebut satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dalam serangan Israel, dan beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka.

    Lihat juga Video Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kementerian PKP menjaring aspirasi percepatan program Tiga Juta Rumah

    Kementerian PKP menjaring aspirasi percepatan program Tiga Juta Rumah

    Kami hadir di sini untuk berkoordinasi, karena kami perlu data tuntas, kami ingin memastikan semua termasuk kendala dan jalan tengahnya.

    Kota Jambi (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjaring aspirasi bersama pemerintah daerah sektor pengembang dan perbankan sebagai upaya percepatan program Tiga Juta Rumah.

    “Kami hadir di sini untuk berkoordinasi, karena kami perlu data tuntas, kami ingin memastikan semua termasuk kendala dan jalan tengahnya,” kata Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Novriza Tumenggung, di Jambi, Rabu.

    Ia menegaskan, kehadiran Kementerian PKP bertujuan mengumpulkan informasi, terutama kendala lapangan bagi pengembangan program Satu Juta Rumah khusus di wilayah perkotaan.

    Perwakilan Pemerintah Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) bersama Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) yang tergabung dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV hadir membahas permasalahan yang berkembang.

    Menurut Novriza, dari sini diketahui perkembangan program Satu Juta Rumah (perkotaan) ternyata masih banyak kendala yang terjadi di lapangan.

    Dalam pembahasan tersebut, pemerintah kota umumnya terkendala ketersediaan lahan. Selain itu, harga jual tanah setiap waktu selalu mengalami kenaikan. Permasalahan tersebut hampir merata terjadi di wilayah perkotaan.

    Novriza berharap, kendala tersebut tidak menyurutkan pengembang dan pemerintah daerah ikut serta membantu mewujudkan program kementerian, dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Kementerian PKP tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan program tersebut, dibantu lintas kementerian (Kemendagri, Kemensos, KKP dan Kementrans) dirinya optimis keinginan mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud.

    “Jika dikerjakan oleh satu instansi dipastikan program tersebut tidak akan selesai, maka ada SKB tiga menteri, karena aturan banyak diatur di Mendagri, kita optimis,” ujarnya pula.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Kritik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Tak Adil, Kita Cari Kerja Aja Susah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 September 2025

    Warga Kritik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Tak Adil, Kita Cari Kerja Aja Susah Megapolitan 10 September 2025

    Warga Kritik Tunjangan Rumah DPRD DKI Rp 70 Juta: Tak Adil, Kita Cari Kerja Aja Susah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
      Sejumlah warga Jakarta mengkritik besarnya tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp 70 juta.
    Salah satu warga Jakarta, Yudo (26), menilai tingginya tunjangan DPRD Jakarta di tengah sulitnya warga mencari lapangan pekerjaan merupakan ketidakadilan.
    “Enggak adil buat warga, karena kita aja mencari lapangan kerja aja enggak gampang, susah,” kata Yudo saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Rabu (10/9/2025).
    Menurut dia, gaji UMR Jakarta tidak bisa mencukupi satu keluarga. Namun, gaji dan tunjangan DPRD DKI sangat besar.
    “Gaji UMR aja cuma cukup biaya hidup sendiri di Jakarta, makanya merasa enggak adilnya di situ,” ungkap Yudo.
    Yudo menyebutkan, jika gaji warga Jakarta rata-rata sudah mencapai puluhan juta rupiah, mungkin kebanyakan masyarakat tak keberatan jika gaji atau tunjangan anggota DPRD DKI mencapai ratusan juta rupiah.
    Sementara warga lain bernama Fitria (31), menilai tingginya tunjangan DPRD DKI Jakarta merupakan hal yang tidak adil, karena masih banyak warga yang belum sejahtera dan sulit mencari makan.
    “Dia (anggota DPRD) enak dapat tunjangan rumah Rp 70 juta, sementara kita aja buat makan susah,” ucap Fitria.
    Fitria juga menilai, di tengah gaji dan tunjangan yang tinggi, kinerja para anggota DPRD Jakarta untuk masyarakat belum signifikan.
    “Enggak adil sama sekali, mereka kerja kan untuk mensejahterakan rakyat, tapi rakyat di bawah nih banyak yang belum sejahtera, sementara mereka gajinya melambung tinggi banget, padahal kerjanya apa? Belum ada yang signifikan,” tegas Fitria.
    Untuk diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta mendapat tunjangan rumah sebesar Rp 70,4 juta per bulan.
    Sementara pimpinan DPRD menerima Rp 78,8 juta per bulan.
    Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai gubernur.
    Dana untuk tunjangan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
    “Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” bunyi Kepgub 415/2022 dikutip Kamis, (4/9/2025).
    DPRD Jakarta menegaskan, rencana revisi tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 70 juta masih dalam tahap pembahasan.
    Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco meminta masyarakat bersabar karena keputusan terkait revisi tunjangan rumah tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. 
    “Masih dalam proses, sabar. Nanti, kalau cepat-cepat, ke buru-buru salah lagi. Nanti, Dewan kena kesalahan lagi. Jadi, teman-teman wartawan jangan provokasi juga ya. Tidak mungkin cepat-cepat, nanti salah lagi,” ujar Baco di Gedung DPRD Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Menurut Baco, seluruh fraksi DPRD telah sepakat untuk mengevaluasi besaran tunjangan rumah. Namun, ia menegaskan keputusan final tetap harus melalui koordinasi dengan Gubernur Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 
    “Prinsipnya, dewan sudah bersepakat akan atau siap mengevaluasi mengenai tunjangan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur dan pihak Kemendagri karena kan tidak bisa sendiri,” jelasnya.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamas Bilang 6 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Qatar

    Hamas Bilang 6 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Qatar

    Doha

    Kelompok Hamas mengatakan sedikitnya enam orang tewas akibat serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat. Salah satu korban tewas merupakan anak dari negosiator utama Hamas.

    Hamas, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (10/9/2025), menambahkan bahwa para pemimpin senior mereka yang ada di Doha berhasil selamat dari serangan Israel tersebut.

    Otoritas Qatar mengutuk keras serangan Israel terhadap wilayahnya, yang disebutnya menargetkan rumah sejumlah anggota biro politik Hamas yang tinggal di negara tersebut, yang juga menjadi markas kepemimpinan kelompok tersebut.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tiga pengawal dan seorang ajudan untuk negosiator utama mereka Khalil al-Hayya tewas dalam serangan tersebut. Anak laki-laki Al-Hayya juga tewas dalam serangan Israel itu.

    Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan “kegagalan musuh untuk membunuh saudara-saudara kita dari delegasi negosiasi”.

    Kementerian Dalam Negeri Qatar, dalam pernyataan terpisah, menyebut satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dalam serangan Israel, dan beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka.

    Serangan Israel itu menuai kritikan langka dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekatnya, dengan Presiden Donald Trump mengatakan dirinya “tidak senang dengan seluruh situasi ini”, meskipun Tel Aviv telah mengabari Washington terlebih dahulu sebelum membombardir Doha.

    Gedung Putih mengatakan bahwa Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut, dan telah memberikan peringatan dini untuk Qatar soal serangan yang akan datang.

    Namun Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang besar, mengakui belum menerima peringatan apa pun dari AS hingga serangan Israel berlangsung di wilayahnya.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengatakan kepada Trump saat keduanya berbicara via telepon bahwa Doha akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi keamanan dan menjaga kedaulatannya.

    Tonton juga video “Hamas: Para Pemimpin Senior Selamat dari Serangan Israel ke Doha” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • ADLGA 2025: Ajang Bergengsi untuk Apresiasi Sekda Digital Terbaik Nasional – Page 3

    ADLGA 2025: Ajang Bergengsi untuk Apresiasi Sekda Digital Terbaik Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Transformasi digital di pemerintahan daerah kini menjadi sorotan utama di era modern. Digitalisasi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan nyata untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, hingga daya saing daerah.

    Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) kembali menghadirkan Digital Leadership Government Awards 2025 (ADLGA 2025), ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dengan kinerja digital terbaik di tingkat nasional.

    Pada 27 Agustus 2025, ASKOMPSI menggelar Sosialisasi ADLGA 2025 secara daring. Acara ini dibuka langsung oleh Muhammad Faisal, Ketua ASKOMPSI sekaligus Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan dilanjutkan dengan webinar bertema “Sekretaris Daerah Kunci keberhasilan Pemerintahan Digital di Daerah.”

    Webinar ini dilaksanakan dalam tiga regional besar. Regional I: mencakup seluruh wilayah Sumatera, Regional II: meliputi Jawa & Bali, serta Regional III: meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

    Tahapan selanjutnya adalah Pendaftaran melalui website ADLGAward.id setelah mendapatkan Kode Registrasi yang diberikan oleh ASKOMPSI kepada Sekretaris Daerah.

    “ADLGA ini jadi motivasi bagi Sekda agar berani jadi provokator digital di daerahnya. Dalam tiga tahun terakhir, setiap tahunnya ada sembilan Sekda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang kami nilai berhasil mendorong perubahan nyata di daerahnya masing-masing” kata Faisal, Selasa (9/9/2025).

    Terpisah, Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso yang pernah bertugas sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018 mengatakan ADLGA ini adalah ajang pemberian Award yang diberikan kepada Sekretaris Daerah berkinerja Digital Terbaik Tingkat Nasional yang diselenggarakan mulai tahun 2022, 2023, 2024 dan saat ini 2025.

    Proses pendaftaran, pra-asesmen hingga penilaian dilakukan sejak 1 Septrmber – 31 Oktober 2025. Selanjutnya para finalis akan melakukan pemaparan di hadapan Menteri Dalam Negeri pada 3 – 7 November 2025. Penyerahan Penghargaan ADLGA akan diberikan kepada para pemenang pada 19 November 2025 di Surabaya dan akan diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Bagi peraih penghargaan tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terdapat hadiah istimewa berupa undangan untuk melihat langsung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Korea Selatan. Menariknya, seluruh biaya perjalanan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Korea Selatan.

    Lebih lanjut Eddy yang biasa dipanggil PakDE menyatakan bahwa khusus kepada dua orang Dewan Pengurus akan diberangkatkan lebih awal ke Korea Selatan pada bulan Desember 2025 dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Korea Selatan

  • PKS Setuju Siskamling RT/RW Diaktifkan, Minta Kemendagri Dampingi Pemda

    PKS Setuju Siskamling RT/RW Diaktifkan, Minta Kemendagri Dampingi Pemda

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya memerintahkan pengaktifan sistem keamanan lingkungan atau siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mendukung arahan pemerintah tersebut.

    “Siskamling bagus,” kata Mardani kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

    Kendati demikian, Mardani menyampaikan sejumlah catatan mengenai pengaktifan siskamling. Kata Mardani, siskamling ini harus menjadi gerakan di masyarakat.

    “Tapi mesti jadi gerakan, muncul dari bawah. Instruksi biasanya jika ada hierarki,” ujar Ketua DPP PKS ini.

    Menurut Mardani, pemerintah bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW. Mardani mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa melakukan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda).

    “Bagus kerja sama dengan pemerintah untuk memberdayakan RT/RW. Kemendagri melakukan pendampingan ke Pemda,” katanya.

    Arahan Pemerintah

    Seperti diketahui, Tito Karnavian menerbitkan SE yang isinya memerintahkan pengaktifan sistem keamanan lingkungan atau siskamling dan pos ronda tingkat RT/RW. Tito juga meminta jajaran pejabat eselon I Kemendagri memantau pelaksanaan siskamling di berbagai daerah.

    Dilansir Antara, Selasa (9/9), perintah Mendagri itu tertuang dalam SE Nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    SE Mendagri memuat tiga hal pokok. Pertama, meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

    Kedua, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda. Ketiga, mekanisme pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIMLinmas).

    Halaman 2 dari 2

    (whn/jbr)

  • Eks Menteri Jokowi yang Tersisa di Kabinet Prabowo – Page 3

    Eks Menteri Jokowi yang Tersisa di Kabinet Prabowo – Page 3

    3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

    Menko Perekonomian kini dijabat oleh Airlangga Artarto. Mantan Ketua Umum Golkar ini telah dipercaya Presiden Jokowi untuk duduk di kabinetnya sejak 2016 menduduki posisi Menteri Perindustrian, kemudian pada 2019 menjadi Menko Perekonomian. Kini di Kabinet Merah Putih, dia menduduki posisi yang sama.

    4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

    Mendagri di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini dijabat oleh Muhammad Tito Karnavian. Sebelumnya, pria yang pernah menjabat sebagai Kapolri ini dipercaya oleh Presiden Jokowi di posisi yang sama sejak 2019 atau satu periode, dan kini dipercaya lagi di posisi yang sama.

    5. Menteri Kesehatan (Menkes)

    Prabowo mempercayai nama Budi Gunadi Sadikin untuk duduk sebagai Menkes kembali, di mana sebelumnya, pria yang Wakil Menteri BUMN I ini, dipercaya Presiden Jokowi untuk di posisi yang sama sejak 2020.

     

  • Rusia Menyerang, 24 Warga Ukraina Sedang Cairkan Dana Pensiun Tewas

    Rusia Menyerang, 24 Warga Ukraina Sedang Cairkan Dana Pensiun Tewas

    Kyiv

    Rusia meluncurkan serangan udara ke Ukraina. Serangan itu menewaskan 24 orang yang sedang menunggu pembayaran pensiun di Ukraina timur, tempat pasukan Rusia sedang mengerahkan pasukan untuk serangan besar-besaran.

    Dilansir AFP, Selasa (9/9/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah video yang menunjukkan beberapa mayat berserakan di tanah, dekat sebuah minivan dan taman bermain yang terbakar.

    “Serangan udara Rusia yang brutal dengan bom udara di permukiman pedesaan Yarova di wilayah Donetsk. Langsung mengenai orang-orang. Warga sipil biasa. Tepat saat dana pensiun sedang dicairkan,” tulis Zelensky secara daring.

    Moskow telah mengklaim kawasan industri tersebut sebagai bagian dari Rusia meskipun tidak memiliki kendali penuh atasnya.

    Kiev mengatakan Kremlin telah mengerahkan 100.000 tentara di bagian penting garis depan untuk serangan baru.

    Kementerian Dalam Negeri Ukraina menyebut 24 orang tewas. Sementara militer Ukraina mengatakan Moskow telah menjatuhkan bom luncur — senjata bersayap yang membantu mereka terbang hingga puluhan kilometer.

    Bom luncur adalah bagian dari persenjataan yang dikembangkan Rusia untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Ukraina dan memperluas garis depan.

    Zelensky mendesak sekutu Ukraina untuk merespons serangan tersebut.

    “Tanggapan dibutuhkan dari Amerika Serikat. Tanggapan dibutuhkan dari Eropa. Tanggapan dibutuhkan dari G20,” ujarnya.

    (fas/jbr)

  • Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Video Izin Nakes Kini Ada Jalur Digital, Menkes: Transparan-Bisa Diaudit

    Pemerintah Indonesia menandatangani keputusan bersama tentang penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan di kabupaten/kota lewat Mal Pelayanan Publik Digital Nasional atau MPPDN. Keputusan ini ditandatangani oleh lima kementerian yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari ini, Selasa (9/9).

    Ada tiga izin utama yang terintegrasi yaitu Surat Tanda Registrasi (STR), Saturan Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP). “MPPDN ini membuka jalan bagi penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Dengan begitu, tidak ada lagi perizinan yang berbeda,” ucap Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) RI Nezar Patria.

    “Adanya otomatisasi ini prosesnya semua cepat. Transparan, bisa diaudit, trace-able dan nggak perlu ada uang-uang tidak resmi,” jelas Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!