Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman.

    Apresiasi itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, usai bertemu Sekda Provinsi Jabar dan jajaran. Sugeng menegaskan, arahan Mendagri wajib segera ditindaklanjuti seluruh kabupaten/kota, mengingat masih ada lima daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan instruksi tersebut.

    “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan beliau yang telah disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada 2 September lalu,” kata Sugeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

    Sugeng menambahkan, Mendagri juga memberi perhatian pada pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

    Arahan Mendagri pada Rakor 2 September 2025 tersebut mencakup 11 langkah strategis yang wajib dijalankan kepala daerah pasca-aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan rapat Forkopimda, berdialog dengan tokoh masyarakat, menyelenggarakan doa bersama, menggencarkan program pro-rakyat, serta menunda kegiatan seremonial yang berlebihan.

    Selain itu, Mendagri juga menekankan agar kepala daerah dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan, menunda perjalanan ke luar negeri, memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah rawan, mempercepat perbaikan fasilitas umum, menggunakan bahasa santun dalam pernyataan publik, dan mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi menyampaikan kepada Kepala BPSDM Kemendagri, bahwa seluruh bupati/wali kota di Provinsi Jabar akan menuntaskan arahan Mendagri dalam waktu satu hari. Ia juga berjanji segera meresmikan pengaktifan Siskamling dan membagikan melalui jejaring media sosial untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat.

    Komitmen itu dituangkan dalam tiga surat edaran (SE) yang dikirimkan ke kabupaten/kota dan perangkat daerah, terkait peningkatan keamanan, penguatan Satlinmas, serta pengendalian inflasi.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan Gubernur beserta jajarannya bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.

    “Di bawah koordinasi Gubernur, kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, dan program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas di seluruh wilayah Jabar.

    “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP, turut dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis pasca-aksi unjuk rasa. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

    (akn/ega)

  • Kata Pramono Anung soal Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Capai Rp70 Juta Bakal Direvisi – Page 3

    Kata Pramono Anung soal Tunjangan Rumah DPRD Jakarta Capai Rp70 Juta Bakal Direvisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons sorotan publik terkait tunjangan rumah anggota DPRD yang mencapai Rp 70 juta per bulan. Pramono menegaskan, keputusan terkait revisi tunjangan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD.

    “Tentunya dalam hal seperti ini, membuka ruang berdiskusi kita lakukan. Tetapi ini (revisi tunjangan) kan kewenangan sepenuhnya di DPRD. Saya sedang menunggu untuk itu,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco menyebut, revisi tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta masih dalam pembahasan. Menurut Baco, proses revisi bakal dilakukan dengan hati-hati agar hasilnya sesuai ketentuan dan memenuhi harapan publik.

    “Lagi dibahas supaya bisa dapat hasil yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat,” kata Baco di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 September 2025.

    Baco memastikan DPRD Jakarta sepenuhnya siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan rumah tersebut. Meski begitu, Baco bilang keputusan itu tidak bisa diambil secara sepihak.

    Politisi Golkar itu menjelaskan, kewenangan penetapan tunjangan anggota dewan merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    “Prinsipnya, Dewan sudah bersepakat siap mengevaluasi tunjangan dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur serta Kemendagri. Semua tunjangan yang Dewan dapat itu bukan Dewan yang menetapkan, tetapi pemerintah, gubernur dan Kementerian Keuangan,” ucap Baco.

    Lebih lanjut, terkait besaran angka, Baco menyatakan belum ada keputusan apakah nilai tunjangan akan turun atau dipertahankan.

    “Angkanya belum, masih dalam proses. Sabar, kalau cepat-cepat, keburu-buru salah lagi, nanti Dewan kena kesalahan lagi,” ucap dia.

     

    Puluhan warga eks Kampung Bayam menggelar aksi duduk di pintu masuk Jakarta International Stadium (JIS). Mereka menggelar aksi tersebut lantaran tidak diundang dalam acara seremonial penyerahan unit kamar untuk warga Kampung Bayam.

  • Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Se-Sulsel: Deteksi Dini dan Dialog Jadi Kunci Cegah Kerusuhan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan aparat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala daerah di Aula Asta Cita, Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (11/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung peristiwa anarkis yang sempat terjadi hingga memakan korban jiwa. Ia menilai ada pelajaran penting yang harus diambil agar kejadian itu tidak terulang.

    “Belajar dari pengalaman kemarin, pendekatan kepada tokoh masyarakat dan semua elemen harus lebih diperkuat. Deteksi intelijen juga harus tajam untuk membaca potensi gangguan kamtibnas,” ujar Tito.

    Menurutnya, pencegahan jauh lebih baik ketimbang menunggu situasi memanas. Meski begitu, ia menekankan bahwa jika kerusuhan terlanjur pecah, pemerintah wajib bergerak cepat melakukan tiga langkah utama.

    “Yang pertama rehabilitasi korban, baik yang wafat maupun luka. Kedua rekonstruksi sarana yang rusak. Ketiga adalah memperkuat dialog agar ketegangan sosial tidak berulang,” paparnya.

    Tito mengingatkan, selain mengatasi masalah pasca-kerusuhan, pemerintah daerah juga harus fokus pada program-program yang berpihak pada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

    “Dialog-dialog haru terus dilakukan, program yang pro kepada rakyat, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, menjaga inflasi agar barang-barang rakyat tetap terjaga baik, terjaga oleh masyarakat,” pungkasnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Kemendagri “Turun Gunung” ke Jatim, Emil: Siskamling Diaktifkan dan Gandeng Gen-Z

    Kemendagri “Turun Gunung” ke Jatim, Emil: Siskamling Diaktifkan dan Gandeng Gen-Z

    Surabaya (beritajatim.com) – Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi ‘turun gunung’ ke Jatim. Pemerintah pusat menaruh perhatian khusus kepada Jatim pasca terjadinya aksi demo yang berujung anarkis pembakaran gedung pemerintahan dan kantor polisi pada 29-30 Agustus 2025.

    Mewakili Gubernur, Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menghadiri Rapat Pelaksanaan Monitoring Jatim bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan pejabat Forkopimda Jatim lainnya.

    Dalam rapat ini, Kemendagri meminta sejumlah daerah di Jatim untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) untuk menjaga keamanan.

    “Dalam rangka menjaga kamtibmas, kami ditugaskan Pak Mendagri turun ke berbagai daerah yang ada unjuk rasa. Kami membahas berbagai hal mulai advokasi Forkopimda, duduk dengan tokoh masyarakat, sampai pengaktifan kembali siskamling,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (11/9/2025).

    “Kita fokus mengaktifkan siskamling pada tatanan RT/RW untuk dihidupkan lagi dan disempurnakan. Tadi Forkopimda Jatim sudah memberi masukan, ini catatan kami untuk cermati dan tindaklanjuti menjadi kebijakan yang tepat,” tambahnya.

    Teguh mengatakan, sejumlah siskamling aktif di beberapa titik Jawa Timur. Namun, perlu ditingkatkan dan disempurnakan formulanya agar bisa berjalan maksimal.

    Teguh menyebut sejumlah daerah yang sempat terjadi unjuk rasa dan berujung kericuhan mendapat atensi khusus dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Siskamling.

    “Siskamling di beberapa daerah masih aktif, tapi kita harap semua (daerah) segera. Kita dapat masukan komperhensif dari berbagai daerah, nanti ada kebijakan yang akan disampaikan ke daerah-daerah. Siskamling dilakukan di daerah-daerah yang ada unjuk rasa, dan lebih fokus lagi ke daerah yang ada anarkisnya,” tuturnya.

    “Kita sudah duduk bersama mengkaji akar masalah dan kejadiannya sampai aksinya di mana saja kemudian kerusakan apa semua dan proses hukum. Kita fokus mengaktifkan siskamling yang harus disesuaikan dengan kondisi,” lanjutnya.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menyebut Siskamling bukan sesuatu yang baru di masyarakat. Di Jatim, ada 145.000 Pos Siskamling yang siap diaktifkan kembali

    “Siskamling ini kan bukan sesuatu yang baru. Tapi perwakilan Kodam V/Brawijaya menyampaikan perlu ada peremajaan. Perlu melibatkan Gen-Z diajak ke siskamling ya. Jangankan Gen-Z, milenialnya ini seperti usia kami-kami ini juga memang masih perlu digugah lagi untuk lebih rajin seperti generasi-generasi pendahulu sebelum kita. Jadi, milenial, Gen Z memang perlu digugah untuk aktif di siskamling,” tegasnya.

    “Pengaktifan siskamling ini bukan semata-mata karena kejadian baru-baru ini, tapi banyak sekali hal yang memang siskamling perlu diaktifkan. Tapi 145.000 pos siskamling di Jatim itu artinya belum semua RT punya pos, tapi kalau di tingkat RW hampir semua sudah punya pos siskamling,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri

    BSKDN kawal aktivasi siskamling dan pelaksanaan 11 arahan Mendagri

    Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan jajarannya telah bergerak untuk mengawal pelaksanaan 11 arahan utama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah bersama unsur masyarakat.

    “Izin ada sebelas arahan yaitu mulai dari laksanakan rapat Forkopimda, mendatangi dan bersama-sama berdialog dengan para tokoh, melaksanakan doa kedamaian, gencarkan program pro-rakyat dalam bentuk pasar murah dan bansos, tunda kegiatan seremonial, dan seterusnya sampai dengan mengaktifkan Siskamling,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yusharto juga menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis yang telah diarahkan Mendagri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    Hal ini ia sampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan masyarakat dan perwakilan pemuka agama di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

    Menurut dia, arahan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi upaya konkret dalam meredam potensi konflik sosial, sekaligus menjaga kondusifitas daerah.

    Dia menambahkan, Mendagri juga mengingatkan agar kepala daerah selalu berada di wilayahnya saat kondisi rawan, menunda keberangkatan ke luar negeri, serta menggunakan bahasa yang santun dan menenangkan saat memberikan pernyataan publik.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti peran vital siskamling (sistem keamanan lingkungan) dalam menjaga keamanan di tingkat paling bawah.

    Menurutnya, Siskamling merupakan bagian dari strategi preventif yang perlu dihidupkan kembali, terutama melalui penguatan peran Satlinmas, Satpol PP, RT/RW, hingga tokoh masyarakat.

    “Rapat kami terakhir dengan Pak Menteri, kami mencoba mengidentifikasi di antaranya bagaimana sehari-harinya poskamling, sistem keamanan lingkungan itu dioperasikan, bagaimana standar operasional prosedur, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. Ini memang belum ada, tetapi secara kelembagaan unsur yang bisa menjadi pelaksana kegiatan yang bersifat preventif ini akan kita coba gunakan untuk merendam kondisi di waktu-waktu yang akan datang,” ujarnya.

    Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Jambi yang telah melaksanakan sebagian besar dari arahan Mendagri, mulai dari rapat Forkopimda, doa lintas agama, hingga pengaktifan Siskamling di sejumlah kabupaten/kota.

    Dalam kesempatan itu, Yusharto juga meminta agar kabupaten/kota yang belum menindaklanjuti segera melaporkan pelaksanaannya kepada Kemendagri.

    “Terima kasih Jambi sudah lewat instruksi sudah menyampaikan dan kami diminta untuk sampai ke Siskamlingnya. Kami akan ikut mungkin patroli atau bersama-sama dengan warga besok malam, izin untuk bisa merasakan hadir dalam pelaksanaan Siskamling nanti,” kata Yusharto.

    Di lain sisi, Yusharto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan.

    Dia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai potensi hoaks, ujaran kebencian, dan tindakan provokatif yang dapat memperkeruh suasana.

    Dengan pelaksanaan 11 arahan Mendagri secara konsisten, serta penguatan Siskamling dan Linmas di desa/kelurahan, Yusharto optimistis Jambi dapat menjaga stabilitas dan menjadi contoh dalam membangun keamanan berbasis partisipasi masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putra Mahkota Arab Saudi Tegaskan Gaza Milik Palestina!

    Putra Mahkota Arab Saudi Tegaskan Gaza Milik Palestina!

    Jakarta –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, menegaskan bahwa Gaza adalah tanah milik Palestina dan hak-hak rakyatnya “tidak dapat dirampas oleh agresi apa pun.” Hal ini disampaikannya dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Saudi pada hari Rabu (10/9) waktu setempat.

    Berbicara pada pembukaan tahun kedua sidang kesembilan Dewan Syura, Pangeran Mohammed mengatakan bahwa upaya Kerajaan telah membantu mengamankan dukungan internasional untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.

    Putra Mahkota mengatakan bahwa Arab Saudi menolak dan mengutuk “serangan-serangan” Israel di wilayah tersebut, yang terbaru adalah serangan di Doha, Qatar pada hari Selasa (9/9) lalu.

    “Agresi brutal terhadap negara saudara kita Qatar membutuhkan tindakan Arab, Islam, dan internasional,” katanya, dilansir Al Arabiya, Kamis (11/9/2025).

    “Arab Saudi akan mendukung Qatar dalam semua langkah yang diambilnya, tanpa batas,” kata Pangeran Mohammed.

    Sebelumnya, kelompok Hamas mengatakan sedikitnya enam orang tewas akibat serangan udara Israel di ibu kota Doha, Qatar, pada Selasa (9/9) waktu setempat itu. Salah satu korban tewas merupakan anak dari negosiator utama Hamas. Hamas mengatakan bahwa para pemimpin senior mereka yang ada di Doha berhasil selamat dari serangan Israel tersebut.

    Dalam pernyataannya, Hamas menyebut tiga pengawal dan seorang ajudan untuk negosiator utama mereka Khalil al-Hayya tewas dalam serangan tersebut. Anak laki-laki Al-Hayya juga tewas dalam serangan Israel itu.

    Pemerintah Qatar mengutuk keras serangan Israel terhadap wilayahnya, yang disebutnya menargetkan rumah sejumlah anggota biro politik Hamas yang tinggal di negara tersebut, yang juga menjadi markas kepemimpinan Hamas.

    Kementerian Dalam Negeri Qatar, dalam pernyataan terpisah, menyebut satu anggota pasukan keamanan internalnya tewas dalam serangan Israel, dan beberapa personel keamanan lainnya mengalami luka-luka.

    Tonton juga video “Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Pimpinan DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur guna maksimalkan layanan

    Pimpinan DPRD Jabar: Pemekaran Cirebon Timur guna maksimalkan layanan

    Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut pemekaran Kabupaten Cirebon Timur yang disahkan menjadi calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) di Jabar pada Rabu ini, adalah untuk memaksimalkan pelayanan di Provinsi Jawa Barat.

    Pasalnya, kata Ono, Kabupaten Cirebon, memiliki wilayah yang luas (1.077 km2) yang terbagi atas 40 kecamatan, dan 424 desa, dengan jumlah penduduk sangat besar (2,45 juta jiwa).

    “Sehingga, dengan kondisi seperti itu, tentunya pelayanan publik harus dimaksimalkan. Sehingga Cirebon Timur jadi calon daerah pemekaran ini merupakan tonggak baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut,” kata Ono di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Rabu.

    Lebih lanjut, Ono mengatakan instrumen APBD baik untuk tingkat provinsi, ataupun Kabupaten Cirebon sebagai wilayah induk harus turut diarahkan ke kawasan tersebut guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Cirebon Timur.

    Pasalnya, kata Ono, ada nilai poin minimal layanan publik yang menjadi ketentuan Kemendagri untuk dimekarkan bagi satu daerah yakni mencapai 450 poin, dan saat ini Cirebon itu 355 poin.

    “Sehingga untuk bisa menuju ke sana, makanya instrumen APBD, prioritas program gubernur, bupati, harus mengarah ke sana. Jadi dari mulai jalan, dari mulai pendidikan, dari mulai kesehatan, pelayanan publik yang merupakan instrumen calon daerah persiapan otonomi baru,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kabupaten Cirebon Timur resmi menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) atau calon daerah pemekaran baru di Jawa Barat, setelah ditetapkan oleh DPRD Jawa Barat dan Pemprov Jabar dalam rapat paripurna Rabu ini.

    Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono dalam rapat paripurna, menyebutkan bahwa persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan hasil perjuangan panjang rakyat Cirebon Timur yang sejak lama ingin menjadi kabupaten baru.

    “Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan hal itu kami mohon persetujuan apakah usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi I dapat disetujui,” ucap Ono dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.

    Pertanyaan itu disambut kata setuju anggota DPRD Jabar dalam rapat paripurna dan disambut teriakan serta tepuk tangan Forum Cirebon Timur Mandiri di lokasi.

    Selanjutnya, DPRD Jabar akan mengajukan hasil persetujuan terhadap usulan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur ke Kementerian Dalam Negeri. Namun proses pembentukan Kabupaten Cirebon Timur masih harus menunggu dibukanya moratorium oleh Presiden RI.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Safrizal: Korpri Kemendagri harus jadi teladan ASN se-Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali, yang baru saja dilantik sebagai ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kemendagri, berpesan agar aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri menjadi teladan bagi ASN se-Indonesia.

    Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyatakan Korpri memiliki tiga tugas ekstra, yakni pertama, membina kode etik dan pengembangan profesi, dan kedua, bantuan hukum, serta ketiga, peningkatan kesejahteraan.

    Ia mengatakan kepengurusan baru akan bekerja lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan aparatur maupun masyarakat.

    “Korpri Kemendagri harus menjadi teladan, tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi seluruh ASN di Indonesia. Kami akan menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, memperkuat kapasitas ASN, dan menghadirkan layanan publik yang makin cepat, murah, serta berorientasi digital,” ujarnya.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus Korpri Kementerian Dalam Negeri RI Masa Bakti 2024–2029 berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pelantikan dipimpin oleh Ketua Departemen Pemuda dan Olahraga Asrorun Ni’am Sholeh atas nama Dewan Pengurus Korpri Nasional.

    Pelantikan Safrizal dan jajaran pengurus dilakukan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor: Kep-32/KU/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor Kep-7/KU/II/2024 tentang Susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029.

    Dalam sambutannya, Asrorun menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru Korpri Kemendagri mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.

    Menurutnya, penguatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan ASN harus berjalan beriringan dengan adaptasi teknologi digital sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa.

    “Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, modern, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan digitalisasi, layanan publik bisa lebih transparan, cepat, dan berkualitas,” ungkap Asrorun.

    Safrizal bukan orang baru di Kemendagri. Sejak 2001, Safrizal menjabat Kasi Aceh dan DKI Jakarta-Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Depdagri. Pada 2016 menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus.

    Setelah menamatkan S3 di bidang Ilmu Pemerintahan di almamaternya (IPDN), putra Aceh ini diangkat sebagai Direktur Manajemen Bencana dan Kebakaran pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

    Dia juga menjadi salah satu wakil Kemendagri dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan lain-lain.

    Selain dikenal sebagai birokrat yang andal dan mumpuni, Safrizal juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan terakhir di Aceh.

    Berikut susunan Dewan Pengurus Korpri Kemendagri Masa Bakti 2024–2029:
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Penasihat)
    Ribka Haluk (Wakil Penasihat);
    Bima Arya Sugiarto (Wakil Penasihat II);
    Tomsi Tohir (Pengarah).
    Ketua: Safrizal Zakaria Ali
    Wakil Ketua I: Restuardy Daud
    Wakil Ketua II: Anwar Harun Damanik
    Wakil Ketua III: Bahtiar

    Sebelumnya, jabatan Ketua Korpri Kemendagri dijabat Suhajar Diantoro

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rumah Politik: Mendagri evaluasi tunjangan DPRD jawab keresahan publik

    Rumah Politik: Mendagri evaluasi tunjangan DPRD jawab keresahan publik

    “Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengarahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah masing-masing, sebagai sebuah jawaban terhadap keresahan dan aspirasi publik.

    Fernando menilai kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk menjawab keresahan publik, khususnya terkait besarnya tunjangan penyelenggara negara yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini.

    “Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR,” kata Fernando dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Fernando juga mengatakan hal itu sebagai langkah yang tepat untuk mendorong kepala daerah dan DPRD lebih peka terhadap aspirasi publik, terutama di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja penyelenggara negara.

    Ia menilai, Tito Karnavian menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap keresahan publik terhadap pejabat negara, dan mampu memetakan isu tersebut hingga ke tingkat pemerintah daerah dan DPRD. Arahan ini dianggap sebagai bagian dari solusi menyeluruh atas keluhan masyarakat.

    “Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial,” ujarnya.

    Meski arahan tersebut berpotensi dianggap memasuki ranah legislatif, Fernando menegaskan, tunjangan DPRD memang dibebankan pada anggaran daerah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

    “Meskipun legislatif punya kewenangan dalam fungsi anggaran, tetap saja pembahasannya dilakukan bersama pihak eksekutif. Seharusnya, tanpa ada arahan Mendagri pun, DPRD bisa secara proaktif mengevaluasi tunjangannya,” katanya.

    Lebih lanjut, Fernando berharap agar saran dari Mendagri Tito dipahami secara serius oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran di parlemen daerah.

    “Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredam kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri,” jelasnya.

    Fernando juga menyebut Partai Gerindra dan partai-partai koalisi pemerintah harus menjadi inisiator evaluasi ini, menyusul langkah DPR pusat yang juga melakukan evaluasi terhadap tunjangan anggotanya.

    “Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan,” katanya.

    Jika para pimpinan partai politik memiliki pandangan yang sejalan dengan Mendagri, lanjut Fernando, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti arahan tersebut. Ini sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang saat ini sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.

    “Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh,” tutur Fernando.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Drone-drone Rusia Masuk ke Wilayah Polandia, NATO Turun Tangan

    Drone-drone Rusia Masuk ke Wilayah Polandia, NATO Turun Tangan

    Warsawa –

    Pertahanan udara aliansi NATO turun tangan membantu Polandia dalam menembak jatuh drone-drone Rusia yang memasuki wilayah udaranya, setelah Moskow melancarkan serangan terhadap Ukraina.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte terus melakukan komunikasi dengan Warsawa selama drone-drone Moskow terdeteksi di negara tersebut.

    “Banyak drone memasuki wilayah udara Polandia pada dini hari dan berhadapan dengan pertahanan udara Polandia dan NATO,” kata juru bicara NATO, Allison Hart, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (10/9/2025).

    “Sekretaris Jenderal NATO sedang berkomunikasi dengan pemimpin Polandia dan NATO berkonsultasi erat dengan Polandia,” imbuhnya.

    Hart mengatakan dalam pernyataannya, insiden tersebut menjadi momen “pertama kalinya pesawat-pesawat NATO menghadapi potensi ancaman di wilayah udara sekutu”.

    Hart mengatakan bahwa sejumlah jet tempur dari Angkatan Udara Belanda juga dikerahkan untuk merespons dan menghadapi potensi ancaman tersebut. Sistem pertahanan udara Patriot milik Jerman yang ditempatkan di wilayah Polandia juga disiagakan, dan sebuah pesawat peringatan dini milik Italia diluncurkan.

    “NATO… berkomitmen untuk mempertahankan setiap kilometer wilayah NATO, termasuk wilayah udara kami,” tegas Hart dalam pernyataannya.

    PM Polandia Tuduh Rusia Lakukan ‘Provokasi Skala Besar’

    Otoritas Polandia melaporkan pertahanan udaranya dan NATO telah menembak jatuh sejumlah drone asing yang masuk ke wilayah udaranya pada Rabu (10/9). Ini menjadi momen pertama bagi anggota NATO melepaskan tembakan selama perang Rusia dan Ukraina berkecamuk.

    Warsawa menyebut ada 19 objek yang terdeteksi memasuki wilayah udaranya pada Rabu (10/9) waktu setempat, selama serangan udara besar-besaran dilancarkan Rusia terhadap Ukraina. Objek-objek yang dianggap menimbulkan ancaman telah ditembak jatuh oleh Polandia, dibantu NATO.

    Tusk menyebut negaranya menghadapi “provokasi skala besar” setelah sejumlah drone Rusia ditembak jatuh di dalam wilayah udara Polandia. Tusk mengatakan dirinya telah mengaktifkan pasal 4 perjanjian NATO, yang memungkinkan anggota aliansi untuk menuntut konsultasi denan sekutu mereka.

    “Kami sedang menghadapi provokasi skala besar,” sebut Tusk dalam pernyataannya.

    “Kami siap menangkal provokasi semacam itu. Situasinya serius, dan tidak seorang pun meragukan bahwa kami harus bersiap menghadapi berbagai skenario,” tegasnya.

    Drone Rusia Picu Kerusakan pada Rumah dan Mobil di Polandia

    Kementerian Dalam Negeri Polandia melaporkan bahwa sebuah rumah dan sebuah mobil di wilayahnya mengalami kerusakan akibat pelanggaran wilayah udara oleh Rusia. Disebutkan juga bahwa tujuh drone dan puing-puing dari proyektil yang tidak diketahui sejauh ini telah ditemukan di wilayah Polandia.

    “Kami telah menemukan tujuh drone dan puing-puing proyektil… yang tidak diketahui asalnya,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Polandia, Karolina Galecka, kepada wartawan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)