Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Semua Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling
Editor
MAKASSAR, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi meminta semua kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.
Penegasan ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, Siskamling dan Pos Ronda adalah sistem yang efektif untuk menjaga keamanan di tingkat lokal.
Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara.
“Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).
Untuk memastikan instruksi ini berjalan, Mendagri mendorong para kepala daerah agar tidak hanya sekadar mengimbau.
Ia berharap para gubernur, bupati, dan wali kota dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan Pos Ronda di lingkungan masyarakat.
Langkah ini, kata Tito, penting untuk memberikan motivasi langsung kepada warga agar kembali aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah sebuah insiden terjadi.
“Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi,” tegasnya.
Instruksi untuk mengaktifkan kembali Siskamling ini merupakan bagian dari arahan Mendagri yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan.
Menurutnya, stabilitas keamanan adalah fondasi utama agar program pembangunan dapat berjalan lancar dan tidak terhambat.
“Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemendagri
-
/data/photo/2025/09/11/68c2d04d09f2a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Semua Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling
Regional
12 September 2025")
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Semua Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling Regional 12 September 2025
-
Hamas Tuduh AS Terlibat dalam Serangan Israel ke Pejabatnya di Qatar
Gaza City –
Kelompok Hamas menuduh Amerika Serikat (AS) terlibat dalam serangan mematikan Israel terhadap para pejabat dan negosiatornya di Qatar. Hamas menyebut serangan Tel Aviv itu sebagai “pembunuhan terhadap seluruh proses negosiasi”.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menuding Israel, dengan serangannya di Qatar, berupaya menggagalkan perundingan gencatan senjata Gaza yang kembali dilanjutkan beberapa pekan terakhir.
Serangan udara Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap wilayah Qatar pada Selasa (9/9) waktu setempat, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah yang telah lama terlindungi dan menghentikan perundingan gencatan senjata Gaza yang sudah tersendat.
“Kejahatan ini adalah … pembunuhan terhadap seluruh proses negosiasi dan penargetan yang disengaja terhadap peran saudara-saudara kita yang melakukan mediasi di Qatar dan Mesir,” kata seorang pejabat Hamas, Fawzi Barhoum, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (12/9/2025).
Barhoum menuding AS, sekutu dekat Israel, sebagai “kaki tangan penuh” dalam serangan Tel Aviv yang menargetkan para pejabat senior Hamas di Qatar tersebut.
Gedung Putih sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah Qatar, sekutu AS di Timur Tengah.
Trump mengatakan dirinya tidak diberitahu lebih awal oleh Tel Aviv, dan ketika mendengar rencana serangan dalam waktu dekat, dia meminta utusannya untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, untuk segera memperingatkan Qatar — namun serangan tersebut sudah terlanjut dimulai oleh Israel.
Militer Israel mengklaim serangannya menargetkan para pemimpin senior Hamas di Doha, ibu kota Qatar. Namun Hamas mengatakan bahwa para pejabat tingginya berhasil selamat dari serangan Tel Aviv.
Diungkapkan Hamas bahwa lima anggotanya tewas, yang terdiri atas Hamam yang merupakan putra negosiator utama Hamas Khalil al-Hayya, kemudian Jihad Labad yang merupakan direktur kantor al-Hayya, dan tiga pengawal Hamas, yakni Ahmad Mamlouk, Abdallah Abdelwahd, dan Mumen Hassoun.
Otoritas Qatar menambahkan bahwa salah kopral militer Badr Saad Mohammed al-Humaidi al-Dosari juga tewas dalam serangan Israel.
Barhoum, dalam pernyataannya, menyebut istri dan menantu al-Hayya, serta cucu-cucu mereka, mengalami luka-luka dalam serangan yang menargetkan kompleks tempat tinggal sang negosiator utama Hamas tersebut.
Dalam wawancara dengan CNN pada Rabu (10/9), Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan dirinya tidak dapat memastikan nasib al-Hayya usai serangan Israel tersebut. Sosok al-Hayya tidak terlihat saat pemakaman para korban tewas, termasuk putranya, digelar di Doha.
Pemakaman itu digelar dengan pengamanan ketat di sekeliling masjid yang menjadi tempat digelarnya salat jenazah. Para pemimpin Qatar, termasuk Al Thani, tampak bergabung dengan para pelayat.
Tayangan langsung dari televisi lokal Qatar menunjukkan satu peti mati diselimuti bendera nasional Qatar dan lima peti mati lainnya diselimuti bendera Palestina.
Kementerian Dalam Negeri Qatar, secara terpisah, mengatakan bahwa jenazah para korban tewas akan dimakamkan di Pemakaman Mesaimeer setelah seremoni pemakaman digelar di Masjid Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab.
Halaman 2 dari 2
(nvc/idn)
-
Mendagri Instruksikan Poskamling Kembali Diaktifkan
MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) guna memperkuat keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Poskamling atau siskamling ini sudah ada sejak era 1980-an, kini tinggal diaktifkan kembali yang sudah tidak aktif,” katanya dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 11 September.
Tito mengatakan poskamling sudah ada sebelum era itu yang diistilahkan ronda malam.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar mengaktifkan kembali poskamling.
Pasalnya, kata Mendagri, poskamling dapat menjadi sarana diskusi dan berinteraksi satu sama lain, selain untuk menjaga keamanan warga.
Selain itu, mewaspadai potensi ancaman, seperti kejahatan jalanan, narkoba, maupun bahaya radikalisme.
Selain menyinggung pengaktifan poskamling, Tito juga menjelaskan adanya 342 lebih usulan pemekaran daerah dari seluruh Indonesia.
“Di tempat saya menunggu 342 lebih usulan, masalahnya anggarannya, setiap pemekaran itu kan butuh anggaran,” katanya dilansir ANTARA.
Menurut dia, untuk membangun satu provinsi, kabupaten atau kota, membutuhkan anggaran untuk pembangunan kantornya, merekrut tenaga ASN dan operasionalisasi.
“Jadi doain aja ke depan keuangan kita makin membaik,” ujarnya.
-
Kemendag Kaji Aturan Distribusi Minyakita, Singgung Insentif Produsen
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengevaluasi aturan pendistribusian minyak goreng rakyat alias Minyakita agar lebih efisien dan harga lebih stabil.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa kajian terus dilakukan pihaknya baik di sisi produsen maupun konsumen.
“Semuanya memang harus kita evaluasi. Karena bagaimana pun aturan kita harus dievaluasi supaya lebih efektif,” kata Iqbal saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Ketika ditanya perihal perluasan kanal distribusi Minyakita melalui BUMN pangan, Iqbal menyatakan bahwa ketentuan itu telah termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 18/2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan insentif tambahan bagi produsen yang menyalurkan Minyakita via BUMN pangan berupa hak ekspor.
Hal ini salah satunya tertera dalam Pasal 11 ayat (1) Permendag No. 18/2024 yang menyatakan bahwa insentif itu juga berbentuk faktor pengali kemasan dan/atau pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Kalau mereka menggunakan packaging ini, insentifnya sekian. Kalau mereka distribusi ke wilayah timur, insentifnya sekian. Kalau menggunakan BUMN pangan, insentifnya sekian. Itu nanti dikalikan dalam konteks hak ekspor,” ujar Iqbal.
Kendati demikian, dia belum dapat memastikan kapan revisi aturan distibusi tersebut dapat rampung. Iqbal hanya menyampaikan harapan agar pembahasan itu segera selesai.
Sebelumnya pada pekan ketiga Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sebanyak 413 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita, dengan harga tertinggi mencapai Rp50.000 per liter.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan 413 kabupaten/kota dari 493 amatan kabupaten/kota mengalami kenaikan harga per 23 Agustus 2025. Angka ini merujuk pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag).
“Dengan amatan kabupaten/kota, terdapat 413 kabupaten/kota yang harga Minyakitanya masih di atas harga HET,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
-
Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.
Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.
Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.
Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.
Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.
Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(FZN)
-
Pemkot Tangsel Intensifkan Siskamling
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.
Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.
Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.
Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperkuat keamanan dengan mengintensifkan sistem keamanan keliling (siskamling). Hal itu sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan membantu pihak berwajib dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie saat menyambangi beberapa pos ronda bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di antaranya Kapolres Tangsel, Dandim 05/06 TGR, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tangsel.
Dalam pantauannya, Benyamin berinteraksi dengan warga yang sedang melaksanakan giat siskamling. “Kami hadir malam ini untuk memastikan bahwa arahan dari Mendagri mengenai penguatan siskamling dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat wilayah. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga,” kata Benyamin.Ia menambahkan, keberadaan siskamling bukan hanya untuk mengantisipasi tindak kriminalitas. Tetapi juga mempererat tali silaturahmi antarwarga.
“Melalui ronda malam, kita bisa saling mengenal, saling menjaga, dan membangun kebersamaan. Ini penting agar Tangsel tetap kondusif dan aman,” katanya.
Lebih lanjut, ia berpesan agar warga Tangsel terus menjaga kekompakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap isu-isu yang dapat memicu gangguan keamanan.
“Mari kita jadikan siskamling ini sebagai benteng pertama dalam menjaga keamanan. Dengan semangat gotong royong, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
(FZN)
-
Dirjen Dukcapil Rumuskan Penguatan SOP Poskamling Nasional
Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyampaikan rencana penguatan Poskamling dan Pos Limnas untuk diterapkan secara nasional, di Surabaya, pada Kamis 11 September 2025.
Penguatan ini, menurut Teguh, akan dilakukan melalui “penebalan” dan “penguatan” SOP (Standar Operasional Prosedur) di setiap Poskamling dan Pos Linmas yang ada di berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-kejadian kerusuhan aksi massa, yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 lalu.
“Jadi ini kan untuk menindaklanjuti, bagaimana kita menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pasca aksi unjuk rasa. Khususnya lagi adalah terkait aktivasi, terkait siskamling,” kata Teguh di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Ia menyampaikan, bentuk penguatan serta penebalan Poskamling dan Pos Linmas saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam, di antaranya adalah membahas siapa nanti yang akan bertugas, bagaimana manajemennya, dan apa saja sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan.
“Itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, kemudian masalah tata kelolanya, manajemennya, sarpasnya, kemudian juga terkait masalah pelaporan dan tindak lanjutnya,” jelasnya.
Dari kunjungan hari ini, Teguh turut menyampaikan apresiasi terhadap model siskamling yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saling berkesinambungan dengan program Kampung Pancasila. Ia menyebut, hasil kunjungan di Kota Surabaya akan turut dikaji dalam membuat prosedur SOP secara nasional.
“Tadi Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” ucap Teguh.
Sementara itu, mendukung rencana dari Dirjen Dukcapil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa jumlah Pos Kamling yang sudah terbentuk di Surabaya sampai hari ini ada 9000 lebih. Serta dalam penjagaannya turut melibatkan semua kalangan usia, mulai dari Gen Z, Milenial, dan orang dewasa.
“Jadi kegiatan dilakukan oleh mereka (semua kalangan usia), kita menurunkan anggaran, kita melakukan evaluasi. Jadi program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi melibatkan semua elemen, apakah itu Gen Z, apakah itu Gen Milenial, apakah itu yang lebih senior lagi, kita jadikan satu,” tutup Wali Kota Eri. [rma/aje]
-
Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah
Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menggelar inspeksi dan pemantauan situasi kondusif wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.
“Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan situasi kondusif kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali siskamling dan pos ronda di RT/RW untuk menjaga trantibumlinmas” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 39 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam siskamling dalam rangka menjaga trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah.
“Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan situasi kondusif wilayah,” kata Luthfi.
Dalam Rakor turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat situasi kondusif daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna.
“Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan situasi kondusif daerah. Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sampel titik awal pemantauan ini,” kata Safrizal.
Sebagai informasi, situasi kondusif dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.
“Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahnya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada di atas rata-rata nasional. Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Kemendagri sebut “Jaga Warga” di DIY berperan jaga situasi kondusif
Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut keberadaan “Jaga Warga” di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai kearifan lokal yang berperan penting menjaga keamanan dan situasi kondusif daerah, saat gelombang unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Ternyata di Yogya ini, salah satu kearifan lokal yang sudah terbangun adalah Jaga Warga yang kemarin ini sangat berperan dalam turut menjaga pada masa-masa unjuk rasa kemarin,” kata Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.
Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Restuardy menyebut kunjungannya ke DIY untuk memastikan pemerintah daerah menjaga situasi kondusif pasca-unjuk rasa.
Salah satu yang didorong adalah mengaktifkan kembali partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling).
“Secara kultural, ini salah satu budaya yang sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama. Bagaimana kita menjaga lingkungan, membangun kebersamaan secara gotong-royong, dimana masyarakat langsung turun untuk menjaga lingkungannya,” tutur dia.
Ia memastikan secara umum situasi kamtibmas nasional sudah berangsur normal sejak awal September 2025.
Stabilitas di daerah disebut menjadi fondasi penting bagi kelancaran kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.
“Ngarsa Dalem (Sultan HB X) juga memberikan arahan bagaimana beliau turut serta mendinginkan atau membangun kebersamaan. Ini menjadi bagian yang harus kita dukung bersama,” kata Restuardy.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi keterlibatan warganya terutama saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Menurutnya, langkah partisipatif warga DIY menjadi contoh nyata bagaimana budaya gotong-royong masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan berjalan selaras dengan program pemerintah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY Noviar Rahmad menjelaskan bahwa partisipasi Jaga Warga telah terlihat nyata di berbagai wilayah di provinsi ini.
“Kami mengapresiasi seluruh warga yang berperan aktif menjaga lingkungan dengan disiplin dan tanggung jawab,” ujar dia.
Noviar menyebut di DIY Siskamling telah lama diterapkan di tingkat RT/RW melalui sistem ronda yang melibatkan Jaga Warga dan satlinmas.
Selain menjaga keamanan, sistem ini juga memperkuat kebersamaan antarwarga dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial.
“DIY menjadi barometer partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. SE Mendagri sudah kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota untuk memperkuat satlinmas dan mengaktifkan kembali siskamling,” ujar Noviar yang juga Kepala Pelaksana BPBD DIY ini.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Ini kata Dirut PAM Jaya, tujuan perubahan badan hukum perseroan
Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan cara untuk mempermudah gerak perusahaan air minum milik Pemprov DKI itu.
“Kami membutuhkan perubahan badan hukum agar bisa lebih elastis bergerak,” kata Arief di Jakarta, Kamis, saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Menurut dia, perubahan badan hukum dari Perumda ke Perseroda untuk perusahaan air minum daerah sudah banyak contohnya, seperti di Bandung, Semarang, Depok dan lainnya.
Ia mengatakan bahwa perubahan badan hukum ini akan memberikan dampak yang baik untuk perusahaan, terutama dalam hal pembiayaan, karena perusahaan tidak lagi bergantung pada pemerintah daerah.
Untuk itu, kata Arief dengan berubahnya badan hukum, maka perusahaan bisa lebih fleksibel karena tidak tergantung pada birokrasi.
“Kalau yang perumda itu terikat pada regulasi pemerintah dan lebih ke birokratis. Untuk perusahaan itu lebih fleksibel. Perseroda itu bisa kreatif dalam masalah finansial, karena dapat bekerja sama, sumber pendanaan juga lebih luas,” ujarnya.
Arief menambahkan bahwa adanya isu yang menyatakan ketika PAM Jaya berubah badan hukum, kemudian akan menaikkan tarif seenaknya itu tidak benar.
Karena kata Arief, kenaikan tarif air minum sudah diatur dan terikat dalam peraturan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak bisa menaikkan begitu saja.
“Tarif tetap diikat oleh pemerintah tidak bisa sembarangan,” kata Arief menambahkan.
Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak usulan perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) oleh Pemprov DKI.
“Kami sudah menolak dengan berbagai macam argumentasi yang rasional dan ilmiah bukan sekadar menolak tanpa ada kajiannya,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Husen di Jakarta, Rabu (10/9).
Menurut dia, perubahan badan hukum yang kemudian bertujuan untuk penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PAM Jaya perlu dicermati, karena perusahaan tersebut bergerak pada kebutuhan mendasar warga yaitu air bersih.
Husen mengatakan bahwa ada sejumlah negara yang gagal setelah bekerja sama dengan swasta untuk pelayanan kebutuhan dasar warganya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.