Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menjajaki kerja sama strategis dengan Chandler Institute of Governance (CIG) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

    “Kemendagri, dalam hal ini BSKDN, memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah, khususnya koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” kata Yusharto kepada ANTARA dalam diskusi yang berlangsung di Command Centre BSKDN, Jakarta, Selasa.

    CIG adalah lembaga internasional yang berbasis di Singapura dengan rekam jejak panjang dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai negara.

    Menurut dia, BSKDN akan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui pengembangan instrumen pengukuran berbasis data yang dapat menjadi acuan perbaikan kinerja, peningkatan layanan publik, serta perumusan kebijakan tepat sasaran.

    Adapun empat indeks strategis yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

    Yusharto menambahkan pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, berbasis data, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pada kesempatan itu, CIG memaparkan Local Government Index, instrumen yang dirancang untuk mengukur, menilai, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah pada kapasitas sumber daya, visi dan perencanaan, keterampilan aparatur, jejaring kerja sama, hingga tingkat kepercayaan publik.

    Yusharto berharap Local Government Index dapat melengkapi instrumen evaluasi Kemendagri yang sudah berjalan, seperti Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta bersinergi dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga hasil pengukuran kinerja lebih holistik dan relevan.

    “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menambahkan kerja sama dengan CIG berpotensi memberikan manfaat strategis, mulai dari penguatan kapasitas aparatur daerah, peningkatan transparansi, hingga penciptaan kebijakan berbasis bukti.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir di Kantor Kementerian Dalam Negeri, hari ini. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu mulai dari penguatan sektor pendidikan hingga optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

    Terkait penguatan sektor pendidikan, Tito menjelaskan Indonesia dapat meniru langkah China dan Singapura. Kedua negara tersebut telah memperkuat pendidikan generasi mudanya sejak SMP hingga perguruan tinggi. Para siswa didorong untuk terus berprestasi dan dipacu agar mampu meraih pendidikan terbaik di luar negeri.

    “Disekolahkan anak dari fresh graduate SMA sampai S2. Kembali ribuan orang. Setelah itu terjadi express career development,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

    Lebih lanjut, keduanya membahas kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tito menegaskan persoalan sampah merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan ekstra. Ia mengaku bakal terus mendukung penanganan sampah secara komprehensif melalui inovasi teknologi berkelanjutan.

    Sementara itu, Pandu mengatakan persoalan sampah berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda). Di sejumlah daerah, diketahui pernah terjadi bencana akibat sampah, salah satunya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali beberapa waktu lalu. Agar tidak terjadi kasus serupa, penanganan melalui teknologi tepat guna dinilai perlu diterapkan.

    Pandu mengungkapkan pengelolaan sampah melalui inovasi teknologi telah diterapkan di China. Adapun sampah dikelola menggunakan mesin insinerator yang mampu menekan emisi, bahkan menjadikannya sebagai sumber energi.

    “Kemarin dibahas di Financial Times, Pak. Baru kemarin saya baca. Itu sampah yang dibakar sama kapasitasnya, sama yang dihasilkan setiap hari, udah gedean kapasitasnya sedikit,” jelas Pandu.

    Pandu berharap dukungan dari Kemendagri untuk mendorong langkah serupa dapat dijalankan di daerah. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan program yang terus digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Tito pada pertemuan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

    (prf/ega)

  • DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    DPRD Pamekasan Rekomendasi SPPG Non Sertifikat Tidak Beroperasi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Progam Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, menjadi sorotan publik seiring dengan adanya peristiwa siswa keracunan pasca mengonsumsi menu MBG di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Peristiwa tersebut memancing animo banyak pihak, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, bahkan mereka melalui Komisi IV juga memanggil Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan, beserta pihak terkait persoalan di Tlanakan, Pamekasan.

    Selain Korwil BGN Pamekasan, juga terdapat Kepala Dapur Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Larangan Tokol, Tlanakan, termasuk perwakilan Yayasan Bergema Center, serta beberapa pihak terkait lainnya di Ruang Komisi IV DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Senin (15/9/2025).

    Bahkan dalam rapat antara Komisi IV bersama pihak MBG, terkuak fakta jika terdapat sebanyak 33 dapur MBG di Pamekasan, dinyatakan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi alias SLHS. Padahal syarat tersebut sangat krusial guna menjamin keamanan menu MBG bagi para penerima.

    “Sekitar 33 SPPF program MBG di Pamekasan, belum mengantongi SLHS dan masih dalam proses pengurusan. Menang selama ini masih belum masuk juknis, tapi nanti kita wajibkan sambil lalu melapor ke pusat. Jadi semuanya on proses,” kata Korwil BGN Pamekasan, Hariyanto.

    Meski begitu, pihaknya juga berupaya maksimal untuk untuk memenuhi kebutuhan sesuai prosedur yang ditetapkan. “Selama ini kelayakan gizi di Pamekasan, kita masih mengandalkan ahli gizi dengan koordinasi bersama Dinas kesehatan (Dinkes) setempat,” ungkapnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin menilai ketiadaan SLHS justru sangat berpotensi besar sekaligus dapat menjadi pemicu kasus keracunan. “Kondisi ini tentu sangat riskan dan sangat berpotensi besar menjadi pemicu keracunan, karena pengelolaan makanan tidak terkontrol,” sesalnya.

    “Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada BGN RI agar SPPG yang belum lengkap persyaratannya sesuai SE (Surat Edaran) Kemendagri RI, untuk sementara tidak diberi rekomendasi beroperasi. Ini demi menjaga kualitas layanan dan keamanan makanan,” tegas Halili.

    Terlebih politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menyatakan jika persoalan perizinan tidak ribet dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang ditentukan. “Dinkes Pamekasan, juga sudah memberikan penjelasan proses penerbitan SLHS, di mana sertifikat itu dipastikan akan dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Kemendagri temukan keunikan inovasi siskamling di Grobogan

    Kemendagri temukan keunikan inovasi siskamling di Grobogan

    Jakarta (ANTARA) – Tim Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan keunikan inovasi dalam pelaksanaan siskamling di Kabupaten Grobogan, saat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayah tersebut pada 10–13 September 2025.

    Kegiatan dipimpin oleh Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran. Ia mengungkapkan ada satu keunikan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Pahesan, Kecamatan Godong yang dapat ditiru di daerah-daerah lain.

    “Satlinmas juga ditugaskan menertibkan seluruh warga desa untuk mematikan TV dan tidak memainkan HP pada pukul 18.00 sd 20.00 dengan mengganti untuk belajar atau mengaji bagi yang beragama Islam,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Amran juga mengapresiasi pelaksanaan siskamling di Kabupaten Grobogan yang rutin dilakukan sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun.

    “Hal ini juga sebagai bentuk kesadaran warga untuk saling menjaga dalam rangka menjamin keamanan dan perlindungan masyarakat di lingkungan masing-masing” ujarnya.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait Trantibumlinmas serta Rakor Kondusivitas Wilayah di Jawa Tengah yang sebelumnya dipimpin Dirjen Bina Adwil bersama Gubernur Jawa Tengah dan seluruh kepala daerah.

    Dalam kegiatan tersebut tim melakukan monitoring ke enam titik siskamling di Kecamatan Godong bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah.

    Adapun fokus kunjungan tersebut pada penguatan peran siskamling dan satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di Grobogan.

    Dalam kunjungan tersebut Amran juga hadir dalam rapat asistensi pascademonstrasi 30 Agustus 2025, yang dihadiri Forkopimda, OPD, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat.

    Forum ini membahas langkah penanganan pascainsiden, seperti pemantauan situasi, kegiatan cooling down di sekolah-sekolah, penyaluran pangan murah, serta imbauan ASN untuk hidup sederhana, bijak bermedsos, dan mengaktifkan kembali siskamling.

    Tim Kemendagri juga meninjau fasilitas publik yang sempat rusak, yaitu kantor DPRD Grobogan dan Mapolsek Purwodadi. Saat ini perbaikan telah dilakukan dan layanan publik kembali berjalan normal.

    Agenda berlanjut dengan pertemuan Direktur Waskoban bersama Bupati Grobogan, Sekda, dan jajaran OPD untuk membahas keaktifan Satlinmas dalam menggerakkan siskamling di tiap kecamatan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dorong Pemulihan Pasca Unjuk Rasa, Kemendagri Aktifkan Siskamling di Kota Malang

    Dorong Pemulihan Pasca Unjuk Rasa, Kemendagri Aktifkan Siskamling di Kota Malang

    Salah satu perhatian khusus dalam asistensi ini adalah pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) hingga tingkat RT/RW. Menurut Anwar, Siskamling tidak hanya berfungsi menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan semangat gotong royong warga.

    “Siskamling adalah bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas daerah. Program ini harus dijalankan secara konsisten, bukan hanya karena ada dinamika sosial, tetapi sebagai tradisi positif masyarakat,” jelasnya.

    Menindaklanjuti arahan Mendagri, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh. Beberapa di antaranya seperti deklarasi damai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama elemen masyarakat, doa lintas agama, gerakan pasar murah di lima kecamatan, serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat aksi massa.

  • Mendagri: Penyaluran beras SPHP sukses kendalikan harga beras

    Mendagri: Penyaluran beras SPHP sukses kendalikan harga beras

    “Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif.

    “Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito menjelaskan operasi pasar besar-besaran yang digelar Bulog bersama kementerian terkait berhasil menekan harga beras secara signifikan di berbagai daerah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan terakhir Agustus 2025, kenaikan harga beras masih tercatat di 214 kabupaten/kota. Namun, pada pekan pertama September 2025, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

    Pada periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar.

    Terkait hal itu, akademisi Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai, strategi pemerintah patut diapresiasi. Kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP terbukti mampu menekan harga beras di lapangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan semakin meluas

    “Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses meredam gejolak harga dalam jangka pendek,” kata Ricky.

    Meski begitu, Ricky menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi lanjutan agar tidak bergantung pada pola intervensi jangka pendek.

    Menurutnya, stabilisasi harga pangan harus ditopang oleh peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi antar wilayah, penguatan cadangan beras pemerintah,
    dukungan bagi petani lewat pupuk, benih unggul, dan teknologi, serta perluasan ke Komoditas Pangan Lain

    Ricky menambahkan, keberhasilan menstabilkan harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu.

    Fluktuasi harga pada komoditas tersebut dapat berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

    Selain itu, tata niaga dan distribusi pangan juga harus diperbaiki. Menurut Ricky, harga pangan tinggi bukan hanya karena faktor produksi, tetapi juga akibat biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang.

    “Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Ini 25 Pati Polri dengan Pangkat Komjen

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaikkan dua pangkat perwira tinggi atau Pati Polri menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) Polri.

    Dua Komjen itu yakni Komjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri dan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala BNN.

    Peningkatan pangkat itu sekaligus menambah daftar jenderal bintang tiga di lingkungan kepolisian. Tercatat, setidaknya ada 25 pati polri berpangkat Komjen hingga saat ini.

    Ini daftar Pati Polri berpangkat Komjen dalam penugasan internal maupun eksternal: 

    Internal Polri 

    1. Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo.

    2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Komjen Wahyu Widada.

    3. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam), Komjen Karyoto.

    4. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), Komjen Syahar Diantono.

    5. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), Komjen Akhmad Wiyagus.

    6. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat), Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    7. Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Imam Widodo.

    8. Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops), Kapolri, Komjen Mohammad Fadil Imran.

    9. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat.

    Penugasan Eksternal 

    1. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Mohammad Iqbal.

    2. Inspektur Jenderal Kementerian UMKM, Komjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

    3. Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak

    4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Tomsi Tohir Balaw

    5. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto

    6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho

    7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Nico Afinta

    8. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Makhruzi Rahman

    9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum), Komjen Reynhard Saut Poltak Silitonga

    10. Inspektur Jenderal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Komjen I Ketut Suardana

    11. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Komjen Putu Jayan Danu Putra

    12. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komjen Albertus Rachmad Wibowo

    13. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), Komjen Yan Sultra Indrajaya.

    14. Inspektur Utama Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Komjen Winarto.

    15. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, Komjen Tornagogo Sihombing.

    16. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Komjen Djoko Poerwanto.

    Isu Pergantian Kapolri

    Adapun, belakangan isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mencuat ke publik pasca aksi demonstrasi yang berujung ricuh di beberapa titik di Indonesia.

    Isu itu beredar lantaran informasi terkait surat presiden (surpres) mengenai pergantian Kapolri telah beredar di publik. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh pejabat di lingkungan Istana Presiden.

    Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai isu tersebut.

    “Berkenaan dengan Surpres, pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi, belum ada Surpres yang dikirimkan ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan teks, Sabtu (13/9/2025).

    Dia juga mengemukakan bahwa informasi tersebut telah selaras dengan pernyataan pimpinan DPR yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada surpres yang masuk terkait pergantian Kapolri.

    Pimpinan DPR itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad misalnya. Dia menyatakan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat apapun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” katanya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

  • Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Buntut keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City, Kemendagri akhirnya memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat.

    Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu 20 September 2023.

    “Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),” kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.

    “Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,” kata Benni.

    Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.

    “Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,” kata dia.

  • Yogyakarta Kondusif, Kemendagri Puji Peran Budaya dan Gotong Royong Warga – Page 3

    Yogyakarta Kondusif, Kemendagri Puji Peran Budaya dan Gotong Royong Warga – Page 3

    Restuardy berharap seluruh jajaran Pemda dapat turun langsung mengecek kondisi masyarakat. Peran perangkat daerah hingga di tingkat RT/RW juga dibutuhkan.

    Sebab, kata dia, situasi keamanan yang stabil akan memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar.

    Dia mengapresiasi semua pihak di Provinsi DIY yang mampu menjaga situasi tetap terkendali, termasuk dari sisi ekonomi. Berdasarkan pengamatannya di sejumlah titik di Yogyakarta, tingkat hunian perhotelan relatif tinggi, sektor wisata terus berjalan, serta harga komoditas pangan relatif stabil.

    Dia juga menyambut baik peran aktif Forkopimda se-DIY yang mampu bekerja sama secara sinergis.

    “Pelibatan masyarakat secara partisipatif untuk menjaga lingkungannya secara mandiri kami harap bisa digalakkan karena sejatinya ini juga sudah ada. Dan budaya kita di Yogyakarta dari jaga warga dan sebagainya, ini juga menjadi modal sosial untuk bisa bersama-sama membangun kondusivitas di wilayah secara partisipatif dari masyarakat,” tandasnya.

    Untuk diketahui, selama di Yogyakarta, Restuardy beserta jajaran bertemu langsung dengan berbagai pihak guna memastikan kondisi Kamtibmas tetap terjaga. Pertemuan itu melibatkan Gubernur DIY, Kapolda DIY, Kasrem 072/Pamungkas, serta bupati/wali kota se-DIY. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat soliditas Pemda dalam menjaga ketenteraman di lingkungan masyarakat.

  • Wako ajak masyarakat aktifkan Siskamling agar lingkungan kondusif

    Wako ajak masyarakat aktifkan Siskamling agar lingkungan kondusif

    Jakarta (ANTARA) –

    Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengajak masyarakat di wilayah setempat untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) tingkat RT/RW dengan tujuan agar lingkungan semakin kondusif.

    “Siskamling di lingkungan masyarakat memang sudah ada sejak lama. Kita aktifkan lagi sebagai salah satu ujung tombak keamanan dan kenyamanan lingkungan,” kata dia di Jakarta, Sabtu.

    Ajakan ini sejalan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    Surat edaran tersebut terbit pada 3 September 2025 yang memuat tiga hal pokok. Pertama, meningkatkan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

    Kedua, peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda. Ketiga, mekanisme pelaporan berbasis digital melalui Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIM Linmas).

    Pihaknya juga telah memantau Siskamling di RW 010 Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, bersama Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Erick Frendriz, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Donny Gredinand dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Syahril Juaksa Subuki pada Jumat (12/9) malam.

    “Menciptakan lingkungan yang kondusif tidak serta merta tugas dari Forkopimko semata, melainkan terdapat pula peran aktif dari masyarakat,” kata dia.

    Ia menilai peran aktif masyarakat itu sebagai wujud tanggung jawab terhadap keamanan lingkungan di sekitarnya.

    Ia mengakui saat ini menjaga keamanan lingkungan sudah canggih, ada kamera pengawas (CCTV) dan banyak juga lingkungan yang sudah menugaskan sekuriti, Linmas, satpam dan sebagainya untuk menjaga keamanan.

    “Tapi sekarang kami coba menggugah masyarakat kembali semangat ber-Siskamling seperti dahulu,” tegasnya.

    Ketua RW 010 Kelurahan Sunter Jaya, Alexander Frans berharap kunjungan Wali Kota Jakut, Kapolres, Dandim dan Kejari bisa memberikan saran terhadap pelaksanaan Siskamling yang melibatkan warga.

    “Siskamling ini suatu hal yang sangat baik. Menjaga keamanan yang baik tentunya harus diperkuat dengan Siskamling yang melibatkan warga,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.