Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Dito Aryotedjo unggah momen bareng Erick Thohir saat isu reshuffle

    Dito Aryotedjo unggah momen bareng Erick Thohir saat isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotedjo mengunggah foto kebersamaannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu siang.

    Dari akun pribadi Instagram strory @ditoarytedjo, di Jakarta, Dito yang lengser sejak reshuffle jilid kedua, Senin (8/9), mengunggah dua frame foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Erick.

    Pada foto pertama, Dito dan Erick sama-sama mengenakan kemeja gelap berdiri berdampingan di balik tirai putih tipis, menatap ke arah luar jendela kaca besar yang menghadap taman hijau.

    Keduanya berdiri nyaris rapat, seolah tengah berbincang atau berbagi pandangan dalam suasana akrab.

    Sedangkan pada foto kedua, tampak Dito sedang menyambut kedatangan Erick Thohir yang keluar kendaraannya seraya bertukar obrolan. Belum diketahui kapan dan di mana kedua momen itu berlangsung.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid ke-3 di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya pelantikan tersebut ketika ditemui di Istana Kepresidenan.

    “Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” ujarnya kepada wartawan tanpa menyebut nama kandidat.

    Pelantikan para pejabat baru dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Di kalangan wartawan Istana beredar kabar bahwa Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago akan dilantik sebagai Menko Polkam, menggantikan posisi yang sementara diisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain Menko Polkam, Presiden Prabowo juga dikabarkan akan melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), serta Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Namun, nama-nama tersebut masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Istana.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Surabaya (beritajatim.com)– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2,9 triliun pada 2026 menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

    “Iya, jadi kan sesuai dengan RPJMD yang sudah dibahas oleh teman-teman Pansus bahwa nanti di 2026 itu ada tercantum hutang. Nilainya 2,9 triliun dan sudah masuk di KUA-PPAS murni yang saat ini sedang kami pelajari,” ujar Aning saat ditemui di DPRD Surabaya, Rabu (17/9/2025).

    Aning menjelaskan, alokasi dana pinjaman tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti saluran irigasi, pengendalian banjir, dan pembebasan lahan. Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final karena harus melalui proses konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat.

    “Karena nilainya cukup besar, maka harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas. Jadi saat ini DPRD bersama Pemkot masih dalam tahap konsultasi sebelum pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

    Menurut Aning, tren realisasi APBD beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan target. Hal ini membuat DPRD lebih berhati-hati dalam membahas rencana penambahan utang.

    “Kalau dilihat dari tren, 2024 targetnya Rp11,3 triliun, tapi realisasinya hanya Rp10 triliun. Tahun 2025 target Rp12,3 triliun, optimisme Pemkot Rp11,6 triliun, tapi bisa jadi hanya tercapai Rp10,5 triliun,” ujarnya.

    Aning khawatir, jika pinjaman Rp2,9 triliun direalisasikan, program prioritas kerakyatan seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran akan terganggu karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

    “Sekarang saja beberapa program kerakyatan sudah terkendala anggaran. Apalagi nanti kalau ada beban utang sebesar ini, bisa jadi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dijalankan,” tegasnya.

    Aning juga mengungkap tingginya angka pengangguran yang menjadi keluhan utama warga dalam reses DPRD. Menurutnya, Pemkot belum memiliki skema jelas untuk menyelesaikan masalah ini.

    “Reses kemarin keluhan soal pengangguran luar biasa banyak. Saya melihat track record Pemkot, terutama di Disnaker, belum menunjukkan pentahapan yang jelas dalam mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya.

    Selain itu, Aning juga mengingatkan tentang kewajiban anggaran dasar atau mandatory spending yang harus dipenuhi Pemkot setiap tahun, seperti gaji pegawai, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Nilainya mencapai Rp10,5 triliun.

    “Kalau melihat cash flow, ini cukup mengkhawatirkan. Mandatory spending seperti gaji, KSH, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh sampai terganggu karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Aning meminta Pemkot untuk realistis dalam merencanakan APBD 2026. Dari data KUA-PPAS, target APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp11,5 triliun, setelah dua tahun berturut-turut target sebelumnya tidak tercapai.

    “Dari sini harus hati-hati. Kalau sampai program prioritas terganggu, pelayanan publik bisa terancam, dan masyarakat yang paling dirugikan,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Mendagri Pastikan Presiden Lantik Menko Polkam Definitif Hari Ini – Page 3

    Mendagri Pastikan Presiden Lantik Menko Polkam Definitif Hari Ini – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (17/8/2025) hari ini. Prabowo akan melantik Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) definitif di Istana Negara Jakarta, Rabu siang.

    Posisi dua menteri tersebut kosong lebih dari sepekan usai Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Senin, 8 September 2025. Berdasarkan informasi dihimpun Liputan6.com dan kabar yang beredar, posisi Menko Polkam akan diisi oleh Letjen (Purn) Djamari Chaniago.

    Sementara itu, posisi Menpora yang sebelumnya diisi oleh Dito Ariotedjo dikabarkan akan dijabat Erick Thohir. Adapun Erick saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI.

     

  • Presiden Prabowo dijadwalkan lantik menko polkam di Istana Rabu siang

    Presiden Prabowo dijadwalkan lantik menko polkam di Istana Rabu siang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, membenarkan informasi mengenai pelantikan tersebut.

    “Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” kata Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan tanpa menyebutkan nama Menko Polkam pilihan Presiden RI.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru sekitar pukul 14.00 WIB.

    Informasi lainnya yang beredar, tetapi belum terkonfirmasi secara resmi, Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu itu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai menko polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998. Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.

    Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

    Daftar 4 Purnawirawan Jenderal yang Digadang Jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago hingga AM Putranto

    GELORA.CO – Empat nama purnawirawan jenderal masuk dalam daftar kandidat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan.

    Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Menko Polkam, Menpora, serta sejumlah wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini (17/9/2025).

    Keempat nama tersebut, masing-masing Kepala Staf Umum TNI tahun 2000-2004 Letnan Jenderal Djamari Chaniago, mantan KSAD Dudung Abdurachman, , Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto.

    Diketahui, posisi Menko Polkam kini dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat sementara atau ad interim.

    Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menentukan pengisi Menko Polkam definitif setelah ditinggalkan Budi Gunawan.

    Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatannya pada Senin (8/9/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) sendiri bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

    Menko Polkam juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang politik dan keamanan (misalnya: Kemendagri, TNI, Polri, BIN, dan lainnya).

    Kementerian yang dipimpinnya juga bertugas merumuskan kebijakan strategis nasional terkait isu-isu seperti pertahanan, keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan demokrasi.

    Berikut sosok dan rekam jejak 4 purnawirawan jenderal yang dijagokan jadi Menko Polkam

    Gatot Nurmantyo

    Gatot Nurmantyo merupakan seorang purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Ia adalah Panglima TNI periode 2015-2017 di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

    Pria kelahiran Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960 itu merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982.

    Gatot Nurmantyo memiliki rekam jejak karier yang mentereng.

    Sebelum ditunjuk sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Djamari Chaniago

    Lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949, Djamari Chaniago meniti karier di TNI AD sejak lulus dari Akademi Militer (AKABRI) pada tahun 1971.

    Hampir seluruh penugasannya berada di lingkungan baret hijau alias Kostrad TNI AD.

    Djamari yang pensiun dengan pangkat Letjen TNI ini telah malang melintang di TNI Angkatan Darat dengan menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga menjabat sebagai Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kostrad.

     

    Djamari Chaniago juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dan Kepala Staf Umum TNI sebelum pensiun pada tahun 2004.

    Djamari sempat menjadi anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999), ketika di MPR, ABRI masih memiliki perwakilan.

    Setelah pensiun dari militer, Djamari tetap aktif dalam dunia sipil.

    Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk memimpin komunitas motor besar (moge) di Sumatera Barat.

    Djamari Chaniago juga menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya, seperti Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, serta medali dari PBB dan Malaysia. 

    AM Putranto

    Anto Mukti Putranto lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Dia merupakan putra dari pasangan H. Mukti Hartoyo dan Hj. Sukaningsih.

    M Putranto merupakan tamatan taruna berprestasi di Akabri Magelang dan bahkan menjadi empat besar lulusan terbaik tahun 1987.

    Sepanjang karier militernya, AM Putranto telah menempuh berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar kecabangan Infanteri, pendidikan lanjutan perwira, hingga Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI).

    Letjen TNI (Purn) AM Putranto secara resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin (21/10/2024).

    Dudung Abdurachman

    Mantan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Purn Dudung Abduracham saat ini merupakan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pria kelahiran 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat itu adalah putra dari pasangan Nasuha dan Nasyati yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi. 

    Dilansir dari Kompas.com, pendidikannya dimulai dari SDN Patrakomala Bandung dari 1972 hingga 1979.

    Setelah lulus, ia melanjutkan ke SMP Kartika XIX-1 Bandung dan menyelesaikannya pada tahun 1982.

    Pendidikan menengahnya ia jalani di SMAN 9 Bandung hingga lulus pada tahun 1985. 

    Dari sini, Dudung menapaki jalan menuju Akademi Militer (Akmil) yang menjadi gerbang awal karier militernya.

    Ia merupakan lulusan Akmil angkatan 1988, dan sejak itu, ia mengisi berbagai posisi strategis di lingkungan TNI.

    Salah satu tonggak penting dalam karier militernya adalah ketika ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2021, posisi yang Dudung emban hingga menjelang masa pensiunnya pada tahun 2023. 

  • HUT ke-15 BNPP, Mendagri: Terus Jaga Komitmen Kelola Perbatasan Negara

    HUT ke-15 BNPP, Mendagri: Terus Jaga Komitmen Kelola Perbatasan Negara

    Jakarta

    Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-15. Mendagri Tito Karnavian berharap momen HUT ini menjadi pengingat agar BNPP terus memperkuat penjagaan kawasan perbatasan serta mendorong percepatan pembangunan.

    “Peringatan 15 tahun BNPP RI ini menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen dalam mengelola perbatasan negara. Sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

    Kegiatan bakti sosial ini menyalurkan 2.000 paket sembako. Penyerahan paket sembako dipusatkan di Gedung RPTRA Pulo Gundul kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tito memimpin langsung pembagian paket sembako itu didampingi Sekretaris BNPP RI Komjen Makhruzi Rahman.

    Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pejabat BNPP RI, dan Pemerintah Provinsi Jakarta yang juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bakti sosial tersebut.

    Kegiatan penyaluran paket sembako tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pihak Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Koramil 08/Johar Baru, serta Polsek Metro Johar Baru.

    Sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP RI memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut.

    Selain menjaga kedaulatan, BNPP RI juga berperan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

    Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah baru perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan.

    (eva/lir)

  • Kemendagri susun manual mutu untuk wujudkan good governance

    Kemendagri susun manual mutu untuk wujudkan good governance

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah menyusun manual mutu dan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN).

    Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan bahwa penyusunan SOP tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan harus diimplementasikan nyata dalam tata kelola BMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik,” kata Sri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikan Sri dalam Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penguatan Kelembagaan pada di Jakarta, Selasa.

    Rapat dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari para pejabat administrator, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

    Pembahasan materi meliputi pemahaman SNI ISO 9001:2015 serta SNI ISO 37001 dalam mendukung budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.

    Rapat menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional Triningsih Herlinawati, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah, dan Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Arief Rachman. Turut hadir peneliti muda BRIN Suci Emilia Fitri sebagai moderator.

    Para narasumber hadir untuk membahas berbagai aspek teknis mengenai penyusunan SOP berbasis standar mutu dan penguatan kelembagaan.

    Selain itu, para narasumber menekankan pentingnya SOP sebagai instrumen untuk memastikan proses pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan BMN sesuai regulasi.

    Rapat juga menyoroti upaya pencegahan fraud BMN melalui penerapan prosedur yang jelas, digitalisasi, pengawasan berlapis, penguatan integritas aparatur, serta pembahasan diarahkan pada penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas.

    Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil Rizza Kamajaya, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait good governance.

    “Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud sehingga Ditjen Bina Adwil dapat menerapkan prinsip good governance secara murni dan konsekuen,” tutur Rizza.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penipu Asal Israel Simon Leviev ‘Tinder Swindler’ Ditangkap di Georgia

    Penipu Asal Israel Simon Leviev ‘Tinder Swindler’ Ditangkap di Georgia

    Georgia

    Penipu asal Israel Simon Leviev (34) ditangkap di Georgia, Amerika Serikat (AS). Dia ditangkap terkait kasus penipuan cinta dan kejahatan finansial atas permintaan Interpol.

    “(Dia) ditangkap di Bandara Batumi atas permintaan Interpol,” kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri AS Tato Kuchava kepada AFP, seperti dilansir AFP, Selasa (16/9/2025).

    Pria dengan nama asli Shimon Yehuda Hayut itu terkenal setelah film dokumenter Netflix ‘The Tinder Swindler’. Film itu mengungkap pola penipuan cinta dan kejahatan finansial yang dilakukan pelaku.

    Rentang tahun 2017 hingga 2019, Leviev diduga menggunakan aplikasi kencan Tinder untuk berpura-pura menjadi pewaris orang kaya. Dia menipu para perempuan agar memberinya sejumlah besar uang, yang tidak pernah ia kembalikan.

    Leviev menjerat korban dengan skema ‘catfishing’, menciptakan persona palsu untuk memikat korban. Pelaku menipu korban dengan gaya hidup mewah yang palsu, pura-pura memiliki pengawal hingga jet pribadi yang membuat korban terpikat.

    Film dokumenter Netflix, yang dirilis pada tahun 2022, menceritakan kisah beberapa korban Leviev.

    Dalam film Netflix disebutkan Hayut atau Leviev “pada akhirnya menipu korban di Norwegia, Finlandia, dan Swedia dengan kerugian sekitar $10 juta.”

    (lir/eva)

  • Warga yang tertipu modus aktivasi IKD bisa lakukan langkah-langkah ini

    Warga yang tertipu modus aktivasi IKD bisa lakukan langkah-langkah ini

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta menyarankan warga yang tertipu modus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menyimpan bukti percakapan, tautan (link) yang diberikan penipu dan melakukan tangkapan layar.

    “Simpan bukti chat-nya, kemudian link-nya dan screenshot. Kemudian laporkan ke situs resmi di https://patrolisiber.id,” ujar Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto.

    Hal itu disampaikan dalam Podcast Jawara bertema “Waspada Penipuan Aktivasi IKD “Mengungkap modus, bahaya, dan tips menghindari penipuan untuk melindungi data pribadi” di Jakarta, Selasa.

    Lalu, apabila ingin melaporkan secara langsung maka dapat mendatangi Polda Metro Jaya. “Bagian siber,” katanya.

    Sesuai dengan surat edaran Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bila warga memerlukan, Dukcapil DKI akan mendampingi dalam pelaporan tersebut.

    “Kemudian, juga jangan pernah kita mengklik link ataupun klik link sembarangan,” kata Denny.

    Dia juga mengingatkan warga agar jangan mudah percaya apabila ada telepon atau panggilan video yang mengaku sebagai petugas Dukcapil untuk meminta aktivasi IKD ataupun pelayanan dukcapil lainnya.

    “Karena petugas Dukcapil tidak pernah menelepon warga Jakarta untuk aktivasi IKD,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lebih 2 juta warga DKI sudah aktivasi IKD

    Lebih 2 juta warga DKI sudah aktivasi IKD

    Jakarta (ANTARA) – Lebih dua juta warga sudah mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) DKI Jakarta yang merupakan informasi elektronik untuk merepresentasikan dokumen kependudukan.

    “Sudah lebih dari 2 juta atau sekitar 27,12 persen warga DKI Jakarta yang sudah mengaktivasi IKD,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto.

    Hal itu disampaikan dalam Podcast Jawara bertema “Waspada Penipuan Aktivasi IKD “Mengungkap modus, bahaya, dan tips menghindari penipuan untuk melindungi data pribadi” di Jakarta, Selasa.

    Denny mengatakan jumlah ini setara dari target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Dukcapil 2025, yakni 30 persen dari total jumlah penduduk yang wajib rekam KTP elektronik, yaitu sebanyak lebih dari 8 juta warga Jakarta.

    Bahkan DKI Jakarta termasuk provinsi dengan aktivasi IKD tertinggi di tingkat nasional sampai September 2025.

    Hal ini karena upaya yang dilakukan Dukcapil DKI antara lain rutin melakukan pelayanan jemput bola termasuk ke kantor, sekolah, mal, bahkan melalui mobil layanan keliling.

    Adapun aktivasi IKD mensyaratkan adanya telepon pintar dan KTP elektronik atau minimal sudah pernah rekam KTP elektronik. Warga harus terlebih dulu mengunduh aplikasi IKD di Play Store atau Appstore.

    Kemudian, isi data pribadi sesuai dengan KTP elektronik di hadapan petugas Dukcapil di salah satu loket pelayanan dukcapil baik di dinas dukcapil, suku dinas, sektor kecamatan ataupun satuan pelayanan dukcapil kelurahan.

    Selanjutnya, melakukan pemindaian kode Quick Response (QR Code) untuk melakukan verifikasi data dan scan kode batang. Setelah langkah tersebut dinyatakan berhasil, IKD sudah siap digunakan.

    “Jadi ada empat tahapan itu, tapi kuncinya adalah dilakukan di hadapan petugas dukcapil,” kata Denny.

    IKD memuat dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti biodata penduduk, kartu keluarga (KK), surat keterangan kependudukan, akte pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

    IKD bermanfaat untuk mempermudah pembuktian identitas secara digital berbagai situasi dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi di instansi pemerintahan maupun lembaga tanpa perlu membawa dokumen fisiknya.

    “Ini juga akan mendorong efisiensi, transparansi, dan integrasi data antar-instansi dalam rangka pelayanan yang lebih cepat dan akurat,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.