Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Jakaera (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah.

    Mendagri membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori. Pertama, kapasitas kuat ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat. Kedua, kapasitas sedang apabila PAD sebanding dengan transfer pusat. Ketiga, kapasitas lemah bila PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Menurutnya, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang.

    “Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Tito juga menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

    “Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tuturnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan.

    “Nah yang mengawasi pendapatan [dan] belanjanya adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga November. APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yaitu dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah.

    Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Dengan begitu, daerah dapat memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan.

    Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga, jangan sampai pendapatan, saya ulangi kalau bisa pendapatan lebih banyak daripada belanja,” kata Mendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Prabumulih meminta maaf terkait polemik copot kepsek

    Wali Kota Prabumulih meminta maaf terkait polemik copot kepsek

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Prabumulih, Arlan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat terkait polemik pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, Sumatera Selatan.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Arlan usai dimintai keterangan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis.

    “Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terkhususnya masyarakat Prabumulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” kata dia.

    Arlan pun menyampaikan permohonan maaf kepada Roni yang turut hadir dalam kesempatan tersebut. Dia menyadari kebijakan yang dibuatnya keliru dan berjanji akan belajar dari kesalahan tersebut.

    “Ini membuat satu hikmah bagi saya dan mempelajari bagi saya … Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya,” kata dia.

    Polemik yang ramai diperbincangkan di media sosial ini bermula ketika Roni dicopot dari jabatan kepala sekolah usai diduga menegur anak Arlan yang membawa kendaraan ke lingkungan sekolah.

    Dalam konferensi pers tersebut, Arlan mengatakan anaknya tidak membawa kendaraan ke sekolah, melainkan diantar oleh sopir.

    Dia bercerita, kejadian itu terjadi pada saat hari libur nasional tanggal 5 September 2025. Ketika itu, putri Arlan sedang latihan drumben di suatu lokasi yang berjarak tidak jauh dari sekolah. Namun, hujan deras turun sehingga murid diminta balik ke sekolah.

    “Anak saya diantar supir Pak, bukan dibawa sendiri. Mau masuk [lingkungan sekolah], tidak boleh, langsung dia keluar. Begitu dia keluar, sudah, selesai. Hujan-hujan, anak-anak itu basah galo (semua),” tutur Arlan.

    Ia juga mengatakan bahwa tidak ada pencopotan terhadap Roni. Menurut dia, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih hanya ditegur melalui kepala dinas pendidikan setempat.

    “Belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini, cuma secara lisan penyampaian saya, ‘Tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah, melalui kepala dinas pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang lagi, kagek (nanti) aku copot,’ cuman sebatas itu,” ujarnya.

    Di samping itu, Arlan membantah dirinya mencopot satpam SMP Negeri 1 Prabumulih, sebagaimana yang ramai dibicarakan warga net. Dia mengaku hanya menegur satpam tersebut.

    “Aku suruh dia (satpam) di Pol PP sementara, tapi dikembalikan lagi, sudah saya kembalikan,” ucapnya.

    Sementara itu, Roni yang turut hadir dalam kesempatan tersebut membenarkan bahwa dirinya mendapat teguran dari Wali Kota. Dia pun diberi tahu akan diganti dengan kepala sekolah yang baru atau pelaksana tugas (Plt.).

    “Saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah dan juga mungkin melalui dinas pendidikan, dan akhirnya pada hari yang ditentukan, saya juga menerima bahwa isu yang beredar, berita yang beredar, saya harus mungkin mendapat teguran dengan harus diganti dengan mungkin kepala sekolah yang baru atau Plt.,” kata dia.

    Lebih lanjut Roni menyebut dirinya telah dikembalikan ke jabatan kepala sekolah terhitung sejak Rabu (17/9). Dia bersyukur permasalahan telah selesai.

    “Ini satu hal yang luar biasa bagi saya, terima kasih, dan saya juga dengan segala kerendahan hati, mohon maaf untuk hal yang sempat terangkat di media dan media sosial. Saya berdoa untuk ke depannya saya bisa lebih baik lagi bisa memperbaiki diri,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui harga beras masih mahal di sejumlah wilayah. Hingga pekan ketiga September 2025, tercatat ada 105 kabupaten/kota yang harga berasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Meski begitu, Tito menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus menurun, berkat adanya intervensi pemerintah lewat operasi pasar dan penyaluran beras murah oleh Perum Bulog.

    Dia menjelaskan, pada minggu kedua September 2025 sempat ada 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Namun setelah langkah intervensi dijalankan, jumlah itu berhasil ditekan hampir setengahnya, di mana kini jumlah daerah yang harganya masih tinggi ada 105 kabupaten/kota.

    “Harga beras ada naik di 105 kabupaten/kota. Saya melihat tadinya 214 kabupaten/kota yang ada kenaikan dikit lah. Tapi kemudian kita melakukan operasi pasar beras bulog di seluruh kecamatan,” jelas Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Tito, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kini semakin masif. Dalam satu hari, pemerintah mampu menyalurkan hingga 7.400 ton beras SPHP. Bahkan dalam operasi pasar kemarin, volume distribusinya mencapai 43.000 ton.

    “Nanti kita operasi (pangan), Sabtu ini. Kita akan operasi besar seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota. Ya, nanti mudah-mudahan dengan (operasi pasar) ini turun lagi,” tambahnya.

    Harga Beras Masih di Atas HET

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium secara rata-rata nasional hari ini berada di level Rp13.962 per kg atau 3,42% lebih tinggi dari HET Rp13.500 per kg.

    Rinciannya, beras medium di zona 3 tercatat Rp16.343 per kg atau 5,44% di atas HET Rp15.500. Di zona 2, harganya Rp14.072 per kg, naik tipis 0,51% dari HET Rp14.000. Sementara di zona 1, harga beras medium relatif terkendali, berada di Rp13.465 per kg atau masih di bawah HET.

    Untuk kategori beras premium, rata-rata nasional bahkan lebih tinggi lagi, yakni Rp16.094 per kg. Angka ini 8,01% di atas HET Rp14.900 per kg. Rinciannya, beras premium di zona 1 tercatat Rp15.335 per kg (naik 2,92% dari HET), zona 2 sebesar Rp16.430 per kg (naik 6,69%), dan zona 3 mencapai Rp18.833 per kg atau 19,2% di atas HET.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim harga rata-rata beras di daerah mengalami penurunan sejak akhir Agustus lalu, atau setelah pemerintah menggencarkan gerakan pangan murah.

    Tito menyampaikan bahwa pada akhir Agustus, sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, jumlah itu berkurang menjadi 109 daerah pada pekan kedua September ini.

    “Tadinya di 214 kabupaten, kira-kira 3 minggu lalu ada kenaikan sedikit lah, tetapi kemudian kita melakukan operasi pasar dengan beras Bulog di seluruh kecamatan,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, gerakan pangan murah yang antara lain dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu efektif mengendalikan harga beras.

    Tito lantas menjelaskan bahwa program tersebut akan berlanjut, terutama dalam bentuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog.

    Ketika ditanya perihal target penyaluran beras SPHP, dia mengeklaim bahwa pemerintah saat ini sanggup menyalurkan hingga 7.400 ton per hari. Gerakan pangan murah disebutnya akan berlanjut untuk mengerek distribusi beras murah tersebut.

    “Nanti minggu depan, Sabtu ini, kita akan operasi [pasar] besar di seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota, ya,” ujar mantan Kapolri ini.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sebanyak 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua September 2025.

    “Yang perlu kita cermati bersama adalah beras, di mana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dibandingkan minggu lalu naik sedikit menjadi 109 kabupaten/kota di mana minggu lalu ada 100 kabupaten/kota,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di YouTube Kemendagri, Selasa (16/9/2025).

    Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras baik medium maupun premium di semua zona mengalami kenaikan pada pekan kedua September ini.

    Harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.924 per kg, di atas HET Rp13.500. Zona 2 dan zona 3 mencatatkan rerata harga beras medium masing-masing Rp14.744 dan Rp18.939, di atas HET Rp14.000 dan Rp15.500.

    Sementara itu, rerata harga beras premium zona 1 berada di atas HET Rp14.900, yakni mencapai Rp15.634 per kg. Demikian pula dengan zona 2 dan zona 3 dengan rerata harga beras premium Rp16.497 dan Rp20.749.

  • Menteri Tito Sudah Lama Izinkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasannya

    Menteri Tito Sudah Lama Izinkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak berlebihan menggelar rapat di hotel maupun restoran. Menurutnya, kegiatan tersebut diperbolehkan selama masih dalam batas kewajaran dan tetap berorientasi pada efisiensi.

    “Dari dulu juga boleh. Kan sebelumnya ada efisiensi. Iya setelah itu kan saya sudah menyampaikan boleh. Iya asal jangan berlebihan. Sudah lama saya perbolehkan, hampir 3-4 bulan, saya sudah sampaikan surat edaran, dan saya sudah sampaikan pengumuman. Untuk menghidupkan kembali hotel dan restoran, kasihan mereka,” kata Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Tito menegaskan, meski kegiatan rapat di hotel diperbolehkan, Pemda tetap diminta bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai jumlah kegiatan rapat menjadi terlalu banyak dan menghabiskan anggaran daerah.

    “Jangan berlebihan lah, diskresi lah. Kalau seandainya rapatnya cukup 10 kali ya jangan dibikin 20 kali gitu kan. Tapi ya tetap saya sudah perbolehkan untuk rapat di hotel maupun restoran. Untuk menghidupkan sektor hospitality ya. Karena mereka juga ada tenaga kerja. Ada rantai supply juga loh jangan salah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, sektor perhotelan dan restoran memiliki efek ganda yang luas. Tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung, tetapi juga melibatkan rantai pasok mulai dari katering, penyedia makanan, hingga petani.

    “Hotel itu kan punya.. mereka menyiapkan makanan, minuman. Katering atau apapun juga ya. Nah kalau seandainya jumlah pengunjungnya kurang, mau nggak mau nanti mempengaruhi supplier. Supplier-nya punya dari petani segala macam untuk menyerap,” terang Tito.

    Dengan demikian, kata Tito, kebijakan membuka ruang bagi Pemda untuk kembali menggelar rapat di hotel bukan semata-mata soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah membantu memulihkan sektor hospitality.

    “Nah jadi saya perbolehkan untuk di hotel, di restoran, kegiatan-kegiatan. Untuk menghidupkan juga,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wali Kota Arlan Minta Maaf Copot Kepsek SMP 1 Prabumulih karena Anaknya Kehujanan Nasional 18 September 2025

    Wali Kota Arlan Minta Maaf Copot Kepsek SMP 1 Prabumulih karena Anaknya Kehujanan Nasional 18 September 2025

    Wali Kota Arlan Minta Maaf Copot Kepsek SMP 1 Prabumulih karena Anaknya Kehujanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Prabumulih Arlan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Prabumulih, karena telah mencopot Kepala Sekolah SMP 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah.
    Hal ini disampaikan Arlan dalam konferensi pers yang digelar di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
    “Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhusus masyarakat Prabumulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” kata Arlan, Kamis.
    Dia mengatakan, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi dirinya tentang kontrol diri yang baik.
    “Tanpa adanya kejadian ini, ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini saya ambil satu hikmahnya,” tutur dia.
    Selain itu, Arlan juga meminta maaf kepada Roni yang sempat diancam dicopot dari jabatannya.
    “Dan saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Yang mana atas kesalahan saya, saya sudah menyadari,” tutur dia.
    Kepsek SMP 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati Arlan yang telah membatalkan pencopotannya.
    “Karena hari ini juga, dari kemarin juga, Bapak Wali Kota Prabumulih dengan segala kerendahan hatinya, telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya,” tutur dia.
    Roni mengatakan, dia kembali aktif menjadi Kepsek SMP 1 Prabumulih pada 17 September 2025 setelah sebelumnya sempat dinonaktifkan.
    Dalam kesempatan itu, Arlan juga menjelaskan kronologi peristiwa yang membuat dia tidak bisa mengontrol diri, yakni ketika mobil jemputan anaknya tidak dibiarkan masuk ke lapangan sekolah, padahal saat itu hari sedang hujan.
    Peristiwa itu terjadi pada 5 September 2025, saat sekolah sedang tutup dan anak Arlan sedang berlatih drum band di lokasi yang berjarak 150 meter dari sekolahnya.
    Namun, karena hujan, anak Arlan ditelepon seorang guru dan diminta untuk kembali ke sekolah.
    Setibanya di sekolah, mobil jemputan anak Arlan tidak diizinkan masuk, sehingga anak Arlan harus turun dari mobil dan kehujanan menuju gedung sekolah.
    Atas peristiwa itu, Kemendagri telah memberikan sanksi teguran tertulis kepada Arlan karena melakukan mutasi kepala sekolah tanpa prosedur yang sesuai dengan undang-undang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Abdulloh Umar Bawa DPRD Bojonegoro Raih Legislatif Jatim Award 2025

    Abdulloh Umar Bawa DPRD Bojonegoro Raih Legislatif Jatim Award 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dedikasi dan sejumlah program inovatif yang digagas Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, dalam mendorong pelayanan publik dan perlindungan sosial berbuah penghargaan bergengsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berhasil menyabet Legislatif Jatim Award 2025 untuk kategori Kinerja Terbaik Legislator Tingkat Kabupaten/Kota.

    Penghargaan tersebut diterima Umar, panggilan akrabnya, dalam acara penganugerahan yang digelar oleh JTV di Studio JTV Surabaya, Selasa (16/9/2025) malam. Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, anggota DPR RI, serta para pimpinan DPRD se-Jatim itu menjadi saksi apresiasi atas kerja nyata yang telah dilakukan.

    Penghargaan ini bukanlah sekadar simbol. Dewan juri yang melakukan seleksi ketat selama dua bulan menilai konsistensi dan hasil nyata dari komitmen Umar sejak dilantik sebagai Ketua DPRD. Visinya tentang pelayanan publik yang inklusif dan pembangunan berkeadilan diwujudkan dalam sejumlah terobosan kebijakan.

    Di bawah kepimpinannya, DPRD Bojonegoro menunjukkan kinerja gemilang dengan menyelesaikan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada 2025. Sebanyak 13 di antaranya telah ditetapkan menjadi Perda. Beberapa diantaranya adalah Raperda inovatif seperti Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Pangan Mandiri, dan yang paling mendapat sorotan adalah Raperda Dana Abadi Daerah—satu-satunya di Indonesia yang sedang menunggu persetujuan akhir dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Keistimewaan malam itu tidak berhenti pada Umar. Lembaga DPRD Bojonegoro secara keseluruhan juga meraih penghargaan terpisah untuk kategori Kinerja Terbaik Lembaga dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pembangunan Daerah. Prestasi ganda ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi solid antara pimpinan, anggota, dan sekretariat dewan telah menciptakan ekosistem legislasi yang efektif.

    Abdulloh Umar, yang juga legislator dari Dapil III (Kecamatan Kanor, Kepohbaru, dan Baureno), menyatakan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja kolektif. “Capaian ini justru akan kami jadikan cambuk untuk bekerja lebih keras lagi menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat,” ujar Umar usai menerima penghargaan.

    Dengan torehan prestasi ini, DPRD Bojonegoro under leadership Abdulloh Umar meneguhkan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan memperkuat perlindungan sosial menuju Bojonegoro yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera. [lus/ian]

  • Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Mendagri beri pembekalan kepemimpinan kepada calon kepala kantor OJK

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik.

    Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.

    “Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam konteks itu, Mendagri mengatakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

    Ia merinci umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

    Menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh karena kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi.

    Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif.

    Ia menerangkan saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu.

    Hal ini, kata Mendagri, telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi.

    “Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” ujarnya.

    Tito menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

    Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Pemerintah daerah terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

    “Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tuturnya.

    Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    Wamendagri perbaiki faskes Papua sesuai arahan Wapres Gibran

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menerima masukan soal fasilitas kesehatan di wilayah Papua dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang mengunjungui wilayah Papua pada 16–18 September 2025.

    Ribka mengatakan Wapres telah memberikan sejumlah arahan untuk peningkatan di berbagai sektor usai menyambangi sejumlah lokasi di wilayah Papua.

    “Banyak fasilitas kesehatan, rumah sakitnya itu fisiknya harus diperbaiki, tata kelolanya, manajemen, dan seterusnya. Tadi kami bertemu dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) di sini, banyak juga hal-hal yang harus kita selesaikan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis..

    Hal itu disampaikannya usai mendampingi Wapres pada rapat terbatas bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua, serta Forkopimda Provinsi Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura.

    Ia juga mengatakan Kemendagri akan segera menggelar rapat teknis lintas kementerian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wapres tersebut.

    “Banyak hal yang harus diperbaiki. Ini sudah dicatat, kami akan kembali ke Jakarta, kami akan lakukan rapat teknis dalam waktu yang singkat,” ujarnya

    Sebelumnya, Wapres telah lebih dulu mengunjungi Provinsi Papua Selatan. Di daerah tersebut, Ribka menyebut banyak fasilitas sekolah yang perlu dibenahi.

    Hal serupa juga terlihat pada sarana kesehatan yang dinilai harus diperbaiki, baik dari sisi fisik maupun tata kelola dan manajemen.

    Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Papua, Wapres Gibran meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu, turut dibahas pula persoalan Transfer ke Daerah (TKD).

    Ribka menambahkan, arahan yang disampaikan Wapres Gibran akan segera ditindaklanjuti, terutama terkait bidang pendidikan dan kesehatan.

    Sedangkan mengenai TKD, pembahasannya akan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ia menegaskan, koordinasi di tingkat pemerintah pusat akan dilakukan secara berkesinambungan dan intensif.

    “Kami akan terus melakukan koordinasi di pusat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.