Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta Regional 19 September 2025

    Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta Regional 19 September 2025

    Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta
    Tim Redaksi
    BUTON, KOMPAS.com
    – Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton pada Kamis (18/9/2025).
    Laporan ini diajukan setelah bupati sulit ditemui dan disebut tidak masuk kantor juga tidak ada di rumah dinas dalam berapa pekan terakhir.
    Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, menjelaskan bahwa laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemimpinnya.
    “Kami melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan maupun di kantornya,” ungkap Muzli.
    Mahasiswa dan warga meminta aparat kepolisian segera mencari keberadaan Bupati Buton agar dapat kembali hadir di tengah masyarakat.
    “Berdasarkan aturan dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, kami memohon kepada Polres Buton untuk mencari Bapak Bupati Buton kami untuk dihadirkan kembali di tengah-tengah kita,” tambahnya.
    Muzli juga menyampaikan bahwa ketika mereka mencoba mengonfirmasi ke pemerintah daerah, jawaban yang diterima bervariasi.
    “Konfirmasi kami dari pemerintah daerah hanya mengatakan Bupati Buton tidak berada di tempat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Bupati Buton berada di wilayah Jawa, dan tidak tahu apa alasannya berada di sana,” jelasnya.
    Selain melaporkan orang hilang, warga dan mahasiswa juga memasang pamflet orang hilang di tempat umum.
    Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, membantah anggapan bahwa Bupati Buton hilang.

    “Pak Bupati, Pak Alvin Akawijaya Putra, saat ini sedang berdinas di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian disebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar,” tegas Syarifudin.
    Ia menjelaskan bahwa keberadaan Bupati di luar daerah adalah bagian dari kepentingan dinas pemerintah daerah.
    “Urusannya kepentingan dinas, ya urusan dinas itu pasti disertai dengan administrasi. Setahu saya beliau ke Jakarta untuk urusan kepentingan pemerintah daerah juga,” tambahnya.
    Syarifudin berharap masyarakat tetap tenang dan mendoakan agar Bupati Buton segera kembali.
    “Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Mudah-mudahan dalam waktu satu atau dua hari sudah kembali ke Buton,” harapnya.
    Sementara itu, berdasarkan akun media sosial Facebooknya, Alvin Akawijaya Putra terus memposting kegiatan dinasnya selama berada di Jakarta.
    Dalam beberapa hari terakhir, ia melakukan koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta menghadiri kegiatan Forum Jaringan Pemerintah Daerah (PNLG) PEMSEA 2025 di Jakarta.
    Pada Jumat (19/9/2025), ia juga menghadiri rapat bersama para pemilik usaha aspal Buton untuk menanggapi keresahan masyarakat terkait pengangkutan aspal yang kerap berjatuhan di jalan dan merugikan banyak pihak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lagi Musim Demo, Prancis Larang Pengibaran Bendera Palestina

    Lagi Musim Demo, Prancis Larang Pengibaran Bendera Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Dalam Negeri Prancis telah memerintahkan para prefek untuk menentang pengibaran bendera Palestina di balai kota dan gedung-gedung publik lainnya pada pekan depan. Hal ini terjadi saat Paris akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    Dalam unggahan telegram yang dilihat AFP, Jumat (19/9/2025), hal ini terkait dengan prinsip netralitas dalam pelayanan publik. Maka itu, pengibaran bendera Palestina harus terkait dengan putusan pengadilan.

    “Setiap keputusan wali kota untuk mengibarkan bendera Palestina harus dirujuk ke pengadilan,” kata Kementerian Dalam Negeri.

    Perang Israel di Gaza adalah isu panas di Prancis, dan beberapa wali kota Prancis telah mengumumkan niat mereka untuk mengibarkan bendera Palestina di balai kota mereka pekan depan.

    Pada Senin, Prancis dijadwalkan akan secara resmi mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Peringatan dari kementerian dalam negeri datang setelah pemimpin Sosialis Olivier Faure menyerukan agar bendera Palestina dikibarkan di balai kota pada hari Senin, saat umat Yahudi juga merayakan hari raya Rosh Hashanah, Tahun Baru Yahudi.

    Namun, telegram tersebut mengatakan bahwa pengibaran semacam itu akan sama dengan “memihak dalam konflik internasional.”

    “Oleh karena itu, adalah tepat, untuk meminta para wali kota yang mengibarkan bendera semacam itu di gedung-gedung publik mereka untuk berhenti melakukannya dan, jika terjadi penolakan atau ketidakpatuhan untuk merujuk keputusan wali kota tersebut ke pengadilan tata usaha negara.”

    Israel berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengakhiri kampanyenya di Gaza, di mana perang telah menciptakan krisis kemanusiaan dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut, serta untuk membawa pulang sandera Israel yang ditahan di sana.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Macron menjalankan kebijakan “penenangan” terhadap militan Hamas. Macron mengatakan pada hari Kamis bahwa mengakui negara Palestina akan mengisolasi Hamas.

    Beberapa pemimpin lain telah mengumumkan niat mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina selama KTT PBB.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akademisi: Inisiatif Kemendagri cegah polemik Prabumulih meluas

    Akademisi: Inisiatif Kemendagri cegah polemik Prabumulih meluas

    “Saya mengapresiasi Kemendagri yang sigap, sehingga Wali Kota akhirnya meminta maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah mengapresiasi inisiatif dan ketegasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani polemik Wali Kota Prabumulih Arlan yang viral usai mencopot Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah.

    “Saya mengapresiasi Kemendagri yang sigap, sehingga Wali Kota akhirnya meminta maaf dan mengembalikan jabatan kepala sekolah,” kata Jejen dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Jejen menilai inisiatif pusat untuk segera memeriksa Wali Kota Prabumulih sangat penting agar kasus tidak berkembang menjadi keresahan publik.

    Menurut Jejen, kasus ini menjadi pengingat penting bagi kepala daerah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Keputusan yang salah, apalagi tanpa dasar hukum, bisa memicu ketidakpuasan masyarakat dan berujung pada protes besar.

    “Fenomena ini menunjukkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan. Memecat kepala sekolah tanpa alasan regulatif mencerminkan lemahnya kepemimpinan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengambilalihan kasus oleh Kemendagri harus menjadi pelajaran bagi pejabat daerah lain.

    “Memimpin berarti melayani dan tunduk pada aturan, bukan menggunakan wewenang secara semena-mena,” kata Jejen.

    Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra menegaskan pengambilalihan penanganan kasus tersebut merupakan bagian dari mitigasi pemerintah pusat untuk memastikan kepatuhan aturan oleh kepala daerah.

    “Ini dalam rangka mitigasi, agar kejadian serupa tidak terulang. Kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundangan,” kata Mahendra di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

    Mahendra menjelaskan, Wali Kota Prabumulih diduga melanggar prosedur dengan mencopot jabatan kepala sekolah tanpa mekanisme yang jelas. Kemendagri, kata dia, bakal memberikan sanksi langsung sebagai bentuk penegakan aturan.

    “Kami ingatkan, sebagai kepala daerah, selaku pejabat pemerintahan wajib mentaati ketentuan peraturan pendanaan yang berlaku,” ucapnya.

    Mahendra mengatakan, pelanggaran yang dilakukan Arlan adalah mencopot Kepsek SMP 1 Prabumulih tanpa prosedur yang jelas.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Demo Besar-besaran di Prancis, AS Ingatkan Warganya Waspada

    Paris –

    Otoritas Amerika Serikat (AS) merilis peringatan keamanan terbaru bagi warga negaranya yang ada di Prancis, saat unjuk rasa besar-besaran berlangsung di negara tersebut. Demo yang digelar meluas ini memprotes pemotongan anggaran oleh pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.

    Washington dalam imbauannya, seperti dilansir Newsweek, Jumat (19/9/2025), memperingatkan “kemungkinan bentrokan kekerasan” dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak Kamis (18/9) waktu setempat.

    “Aksi mogok kerja dan aksi protes sedang berlangsung di seluruh Prancis. Transportasi umum terdampak secara signifikan, terutama di area metropolitan Paris, dan beberapa sekolah ditutup,” demikian peringatan keamanan yang dirilis Kedutaan Besar AS di Prancis, juga dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

    “Para pengemudi mungkin terdampak oleh pemblokiran jalan, dan mungkin ada gangguan pada moda transportasi lainnya — termasuk penerbangan, kereta api, dan layanan taksi,” imbuh peringatan tersebut.

    “Kemungkinan bentrokan kekerasan antara demonstran dengan aparat keamanan serta penegak hukum Prancis masih tinggi. Hindari area-area unjuk rasa,” imbau Kedutaan Besar AS dalam pernyataannya.

    Setiap warga AS di Prancis juga diimbau untuk waspada dan berhati-hati di area unjuk rasa, serta terus memantau informasi terbaru dari otoritas dan media lokal.

    Peringatan keamanan ini dirilis saat aksi mogok kerja dan unjuk rasa digelar dengan diperkirakan melibatkan ratusan ribu orang. Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan kekhawatiran untuk rencana pemotongan anggaran oleh pemerintah Prancis di bawah Macron.

    Sekitar 80.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dan menegakkan ketertiban. Namun aksi protes yang berlangsung pada Kamis (18/9) diwarnai tembakan gas air mata oleh Kepolisian Prancis, salah satunya dalam aksi pemblokiran sebuah depot bus pada fajar.

    Bentrokan antara polisi antihuru-hara dan demonstran, seperti dilaporkan media lokal Prancis, terjadi di beberapa area, termasuk ibu kota Paris, kemudian di kota Nantes dan Lyon.

    Unjuk rasa yang digelar secara nasional, baik di kota besar maupun kota kecil di Prancis ini, menyuarakan kemarahan atas meningkatnya kemiskinan, ketimpangan yang semakin tajam, dan perjuangan para pekerja bergaji rendah serta kelompok lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

    Serikat pekerja yang melakukan mogok kerja mendesak pembatalan usulan pemotongan anggaran. pembekuan jaminan sosial, dan penghematan anggaran lainnya, yang dinilai hanya akan semakin membebani kantong pekerja bergaji rendah dan kelas menengah.

    Kalangan sayap kiri dan pendukungnya menuntut orang-orang kaya dan pengusaha untuk membayar lebih banyak pajak, daripada melakukan pemotongan anggaran demi mengendalikan utang Prancis.

    Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan sekitar 94 penangkapan telah dilakukan secara nasional.

    Lihat juga Video: Rumah Wali Kota di Prancis Dibakar Pedemo

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen – Page 3

    Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) telah mendapat persetujuan pemerintah.

    “PPPK atas perintah Bapak Presiden sudah disetujui Mendagri dan Menpan RB, dua atau tiga orang per koperasi,” ujar Zulhas dikutip dari Antara, Kamis (18/9/2025).

    Jumlah PPPK yang ditempatkan di tiap koperasi maksimal tiga orang dan minimal dua orang. Penempatan akan diprioritaskan bagi putra-putri daerah setempat. Ia menegaskan, gaji PPPK tersebut tidak dibebankan ke desa atau koperasi, melainkan ditanggung oleh negara melalui APBD maupun APBN.

    “Kalau gaji PPPK itu dari APBD atau APBN. Jadi kalau ditanya gajinya (di koperasi) tidak ada,” jelas Zulhas.

    Menurutnya, PPPK masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari keuntungan koperasi. “Kalau usahanya untung 100 persen, 20 persen untuk pembangunan desa, 30 persen untuk pengurus, dan 50 persen untuk pengembangan usaha,” tambahnya.

    Jika kebutuhan tenaga PPPK di suatu daerah lebih dari tiga orang, Zulhas menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengajukan kembali ke Kementerian PANRB.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN terkait penempatan PPPK maupun PPPK paruh waktu. “Jadi 16 ribu Kopdes MP kita prioritaskan, kita tempatkan segera PPPK-nya, dan alurnya dipercepat,” kata Bima Arya.

  • Walkot Prabumulih Akui Salah Mutasi Kepsek SMPN 1 Usai Dipanggil Kemendagri

    Walkot Prabumulih Akui Salah Mutasi Kepsek SMPN 1 Usai Dipanggil Kemendagri

    GELORA.CO  – Ekspresi Wali Kota Prabumulih Arlan tampak berbeda saat duduk satu meja dengan Kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah di Kemendagri. 

    Di hadapan media, Arlan mengakui kesalahannya memutasi Roni hanya karena emosi, sementara Roni yang sempat sedih kini akhirnya mendapat pembelaan.

    Arlan dan Roni sama-sama diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan isu yang berkembang di media sosial.

    Yakni kabarnya Arlan memecat Roni karena sang kepsek menegur anaknya Arlan bawa mobil ke sekolah.

    Akibat teguran kepada anaknya Walkot Prabumulih, Roni pun sempat sedih karena dimutasi.

    Tak cuma Roni, satpam SMPN 1 Prabumulih bernama Ageng Wintoro juga kabarnya ikut dipecat.

    Kabar pemecatan kepsek dan satpam SMPN 1 Prabumulih itu sontak viral di media sosial hingga memancing amarah publik.

    Hingga akhirnya pihak Kemendagri mendengar isu tersebut dan langsung memanggil kedua belah pihak.

    Penjelasan Walkot dan kepsek

     

    Setelah dipanggil Kemendagri, Arlan dan Roni mengurai klarifikasi kepada media.

    Dalam konferensi pers yang digelar Kemendagri pada Jumat (19/9/2025), Arlan menjelaskan kronologi awalnya ia memutasi Roni.

    Arlan mengakui kesalahannya yang sewenang-wenang memindahtugaskan Roni dari jabatan kepala sekolah di SMPN 1 Prabumulih.

    Arlan bercerita bahwa emosinya terpancing setelah mendengar cerita sang putri.

    Awalnya anak Arlan bernama Aura bercerita bahwa ia sedang latihan marching band di dekat sekolah.

    “Pada kejadian itu, itu di bukan jam sekolah, tanggal merah tanggal 5. Anak-anak ini latihan drumband jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan,” ungkap Arlan dalam konferensi pers.

    Selesai latihan, Aura dan teman-temannya ingin kembali ke sekolah.

    Aura pun naik mobilnya diantar sang sopir bersama teman-temannya karena kondisi hujan deras.

     Namun saat tiba di depan sekolah, mobil Aura dilarang masuk ke area lapangan sekolah.

    Karena mobilnya tidak diizinkan masuk, Aura dan teman-temannya pun terpaksa masuk ke sekolah sambil hujan-hujanan.

    “Pada hari itu hari hujan deras. Mereka (murid) balik ke sekolah. Anak saya ditelepon oleh guru ‘Aura kalau mau turun masuklah pakai mobil’. Jadi anak saya diantar sopir bukan dia bawa sendiri. Mau masuk (ke sekolah), tidak boleh (dilarang satpam), langsung dia (Aura) keluar mobil,” pungkas Arlan.

    Hal itulah yang memicu kemarahan Arlan karena anaknya basah kuyup.

    “Begitu dia (Aura) keluar, sudah hujan-hujan. Seluruh anak itu basah semua (kehujanan karena mobil tidak boleh masuk ke sekolah), selesai,” ujar Arlan.

    Diungkap Arlan, ia ingin meluruskan isu yang menyebut anaknya bawa mobil ke sekolah.

    Selama ini kata Arlan, putrinya selalu diantar sopir ke sekolah, bukan bawa mobil sendiri.

    “Selama ini anak saya tidak pernah mau masukkan mobil, atau apapun di sekolah, selalu diantar sekolah,” pungkasnya.

    Setelah kejadian itu, Arlan pun marah dan langsung meminta agar Roni ditegur serta dimutasi.

    Arlan juga meminta supaya satpam sekolah tersebut dipindahtugaskan ke Pol PP.

    “Sekuriti sudah dikembalikan ke sekolah. Dan memang bukan dikeluarkan, cuma dikasih teguran, aku suruh dia di pol pp sementara. Tapi sudah saya kembalikan,” ujar Arlan.

    Setelah Arlan bercerita, Roni pun menyambungnya.

    Sembari tersenyum, Roni membenarkan kronologi yang diceritakan Arlan.

    Karenanya, Roni mengaku menerima semua sanksi yang sempat ia terima yakni dimutasi dari sekolah.

    “Intinya mutasi bukan pencopotan. Memang benar saya mendapatkan binaan dari bapak Wali Kota Prabumulih. Saya hargai ini sebagai pembinaan dari kepala daerah kepada saya. Pembinaanya berhubungan dengan putri beliau,” kata Roni Ardiansyah.

    Tak membantah atau menyalahkan orang lain, Roni menerima teguran yang sempat dilayangkan Arlan kepadanya.

    “Setelah saya dibina, saya menelusuri kejadian sebenarnya dengan mengumpulkan wakil kepala sekolah dan satpam saya. Hari itu kejadiannya memang kondisi hujan. Untuk mengikuti kegiatan marching band dan tidak diizinkan parkir di dalam (sekolah). Saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah (soal tidak boleh mobil parkir di dalam). Saya menerima isu yang beredar, saya harus mendapat teguran dengan harus diganti dengan kepala sekolah yang baru atau plt,” ungkap Roni.

    Sanksi untuk Walkot Prabumulih

    Setelah polemik mutasi kepsek dan satpam itu viral, Kemendagri pun tak tinggal diam.

    Diungkap Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, ia telah memberikan rekomendasi kepada Mendagri terkait sanksi untuk Arlan.

    Sanksinya yakni berupa teguran tertulis.

    “Ini peristiwa pertama, kita lihat sudah diambil langkah-langkah. Kami akan memberikan laporan lengkap ke pak Menteri, akan memberikan rekomendasi sanksi, akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Sanksi itu kan bertahap,” pungkas Sang Made.

    Selama momen konferensi pers berlangsung, terlihat Arlan menampakkan wajah tegang.

    Bahkan saat menjawab pertanyaan awak media, Arlan sempat gelagapan seraya dibantu pegawainya.

    Diduga ketegangan itu dirasakan Arlan karena sanksi yang ia terima bukan cuma dari Kemendagri saja.

    Arlan mengaku bakal diberi sanksi oleh pihak Partai Gerindra sebagai partai yang menaunginya.

    “Saya sudah ditelepon berapa kali ibu Ketum Partai Gerindra Sumatera Selatan, sudah menegur saya, dan mengarahkan saya dan membimbing saya jangan sampai terulang lagi. Saya diberikan sanksi-sanksi juga. Kelanjutan saya dipanggil setelah pulang dari sini,” kata Arlan dengan wajah lesu.

    Berbeda dengan Arlan yang terlihat grogi, Roni justru murah senyum di depan awak media.

    Roni bahkan sempat tertawa saat diberikan pertanyaan oleh awak media yang masih menyinggung polemik pemecatannya.

    Minta maaf secara langsung

    Sebelum dipanggil Kemendagri, Arlan terlebih dahulu telah meminta maaf secara langsung kepada Roni Ardiansyah.

    Tak cuma Roni, Arlan juga sudah meminta maaf kepada Ageng, satpam yang sempat dimutasi.

    Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat sang Wali Kota Prabumulih langsung memeluk kepsek Roni dan satpam Ageng.

    “Minta maaf dan memang kekeliruan, namanya manusia, dan dengan Cak belum pindahkan ke situ masih di SMP itu dan belum ada SK segala macam. Jadi cak minta maaf kalau ada salah,” pungkas Arlan.

    Bukan hanya meminta maaf, Arlan juga memberikan hadiah untuk kepsek dan satpam tersebut.

    Arlan menghadiahi Roni dan Ageng dengan sepeda listrik masing-masing satu.

    Setelah minta maaf, Arlan lantas menitipkan pesan kepada Roni selaku kepala sekolah.

    “Jangan ada berubah-ubah dengan anak murid, merasa canggung atau merasa apa-apa. Ini juga buat pelajaran buat cak. Ini ya Ron ya,” pungkas Arlan.

    “Iya pak,” ujar Roni.

    “Siap maafkan cak pak Ageng?” tanya Arlan.

    “Siap,” ucap Roni.

    Didatangi langsung oleh Arlan dan diberi hadiah, Roni mengucapkan terima kasih.

    “Saya dikunjungi oleh bapak Wali Kota Prabumulih, serta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan, memaafkan. Insya Allah ini akan jadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi,” ungkap Roni.

  • 6 Wali Kota Prabumulih Disemprit Kemendagri Buntut Copot Kepsek Nasional

    6 Wali Kota Prabumulih Disemprit Kemendagri Buntut Copot Kepsek Nasional

    Wali Kota Prabumulih Disemprit Kemendagri Buntut Copot Kepsek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wali Kota Prabumulih Arlan dijatuhi hukuman teguran tertulis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) imbas tindakannya mencopot Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Adiansyah.
    Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Sang Made Mahendra menyatakan, sanksi tersebut tergolong cukup berat bagi pejabat publik sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera.
    “Kalau pelanggaran seperti ini, teguran tertulis. Itu sudah bagi seorang pejabat publik. Berat itu. Itu jadi catatan karier. Ya, saya tentu sebagai seorang pejabat pemerintahan tidak mau sanksi apa pun menodai perjalanan karier,” kata Mahendra di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Pada Kamis kemarin, Kemendagri memanggil Arlan dan Roni setelah kasus pencopotan Roni menjadi perbincangan warga.
    Menurut Kemendagri, Arlan telah melakukan pelanggaran karena mencopot Roni secara sepihak tanpa mengikuti aturan yang benar.
    Diketahui, Arlan mencopot Roni karena geram anaknya yang bersekolah di SMPN 1 Prabumulih.
    “Mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah,” kata Mahendra.
    Mahendra mengatakan, hal ini akan menjadi contoh bagi kepala daerah agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    “Ya, tentu. Kami ingatkan tadi sudah sampaikan sebagai seorang kepala daerah, selaku pejabat pemerintahan wajib mentaati ketentuan peraturan pendanaan yang berlaku,” tutur dia.
    Arlan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Prabumulih, karena arogansinya yang asal copot Kepala Sekolah SMP 1 Prabumulih.
    “Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhusus masyarakat Prabumulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” imbuh dia.
    Dia mengatakan, peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi dirinya tentang kontrol diri yang baik.
    Selain itu, Arlan juga meminta maaf kepada Roni yang sempat diancam dicopot dari jabatannya.
    “Dan saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1. Yang mana atas kesalahan saya, saya sudah menyadari,” tutur dia.
    Arlan menjelaskan, tindakannya mencopot Roni bermula saat anaknya sedang latihan drum band di lokasi yang berjarak sekitar 150 meter dari sekolah.
    Saat itu, sekolah sedang libur dan tutup karena tanggal merah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada 5 September 2025.
    Saat latihan drum band berlangsung, hujan tiba-tiba turun dan seorang guru disebut menelepon anak Arlan untuk berteduh kembali ke sekolah.
    Setibanya di sekolah, mobil anak Arlan tidak diizinkan masuk ke wilayah lapangan sekolah, sehingga menurut pengakuan Arlan, anaknya harus keluar mobil dan terkena hujan untuk tiba di sekolah.
    “Mau masuk, tidak boleh, langsung dia keluar (dari mobil). Begitu dia keluar, sudah selesai. Hujan-hujan, seluruh anak-anak itu basah semua, Pak. Selesai,” kata dia.
    Atas peristiwa itu, Arlan geram dan kemudian meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih untuk mengingatkan Roni.
    “Tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah, melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur, Pak Roni, jangan sampai terulang lagi, karier aku copot, cuman sebatas itu, Pak,” ucap Arlan.
    Setelah kasus ini viral, Roni pun kembali diangkat menjadi SMPN 1 Prabumulih.
    Roni lantas mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati Arlan yang telah membatalkan pencopotannya.
    “Karena hari ini juga, dari kemarin juga, Bapak Wali Kota Prabumulih dengan segala kerendahan hatinya, telah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Lokasi SPPG di Daerah – Page 3

    Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Lokasi SPPG di Daerah – Page 3

    Selain itu, program ini juga dinilai menguntungkan kepala daerah karena akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Program ini juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga menekan angka kemiskinan. MBG juga mendukung penyerapan hasil produksi pangan masyarakat sekitar. “Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” jelasnya.

    Ia berharap, dengan adanya penandatanganan SKB tersebut, realisasi target Presiden dalam program MBG dapat diakselerasi. “Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden,” pungkas Mendagri.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil. “Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” jelasnya.

    Ia pun mengapresiasi dukungan Mendagri dan Menteri PU yang dinilai menjadi kunci percepatan program MBG. Menurutnya, MBG merupakan investasi terbesar pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

  • Sengkarut MBG: Serapan Anggaran Rendah hingga Isu Minyak Babi

    Sengkarut MBG: Serapan Anggaran Rendah hingga Isu Minyak Babi

    Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik karena temuan berbagai permasalahan seperti rendahnya serapan anggaran, isu minyak babi pada food tray, hingga keracunan massal.

    Terkait dengan serapan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku badan yang mendapat mandat untuk melaksanakan program MBG melaporkan bahwa sampai dengan 8 September 2025, realisasi anggaran mencapai Rp13,2 triliun. Realisasi tersebut baru mencapai 18,6% dari total pagu anggaran tahun ini yakni Rp71 triliun. 

    Minimnya serapan anggaran MBG ini pun sebelumnya turut disoroti oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan monitoring rutin untuk penyerapan anggaran MBG. Hal ini menjadi bagian dari strategi tata kelola fiskal guna menggerakkan roda perekonomian, baik melalui entitas swasta maupun pemerintahan.

    “Di government side, saya akan pastikan belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi. Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah. Saya tanya sama teman-teman keuangan, bagaimana monitoringnya? Dia bilang bagus-bagus saja, tapi ternyata enggak, jelek,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Menurut Purbaya, selama ini belum ada tindak lanjut yang signifikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dia berencana mempertegas transparansi atas penyerapan anggaran program MBG dengan mendorong Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan paparan publik secara berkala.

    “Saya bilang, ya sudah, nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelaskan ke publik, saya di sebelahnya,” ujar eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

    Penjelasan BGN

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan alasan serapan anggaran MBG masih seret hingga September 2025. Dia mengatakan bahwa penyerapan anggaran identik dengan jumlah penerima manfaat MBG.

    Dia mengakui adanya tantangan penyerapan anggaran pada awal implementasi program MBG, utamanya terkait dengan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Mesin penyerapan anggaran di Badan Gizi itu adalah jumlah SPPG. Satu SPPG berdiri dalam satu hari, maka Rp1 miliar akan terserap. Kenapa kita lambat di awal? Karena kan banyak orang yang tidak yakin program ini akan jalan,” kata Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Kepala BGN Dadan Hindayana (tengah) didampingi Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU Dody Hanggodo saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025). -BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

    Dia lantas menjelaskan bahwa pada Januari 2025 lalu, jumlah SPPG yang berdiri hanya sebanyak 190 unit. Alhasil, anggaran yang terserap hanya sebesar Rp190 miliar sepanjang bulan pertama MBG berjalan.

    Seiring berjalannya waktu, Dadan mengungkapkan bahwa 8.344 SPPG telah dibangun sejauh ini atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp8,3 triliun.

    Dia pun menargetkan dapur MBG yang beroperasi dapat menembus 10.000 unit pada pengujung September ini, sehingga penyerapan anggaran setidaknya Rp10 triliun per bulan dapat berjalan mulai bulan berikutnya.

    “Kita targetkan pada bulan Oktober sudah akan ada sekitar 20.000 SPPG, sehingga pada November itu sudah Rp20 triliun sendiri [total penyerapan anggaran MBG]. Seperti itu mekanismenya. Sehingga penyerapan itu di ujung akan sangat besar, bukan diada-adakan, tetapi karena SPPG-nya bertambah,” tutur Dadan.

    Sementara itu, terkait dengan pernyataan Menkeu Purbaya soal rencana konferensi pers rutin setiap bulan, Dadan tidak menjawab secara gamblang apakah akan menerima usulan tersebut. Namun, dia memastikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memantau anggaran MBG setiap saat.

    “Saya perlu informasikan bahwa saya dengan Menkeu itu [berkomunikasi] setiap saat, jadi mereka akan memantau setiap saat,” ujarnya.

    Menurutnya, pada era Menkeu Sri Mulyani Indrawati, BGN telah beberapa kali berkesempatan memaparkan ke publik perihal serapan anggaran MBG.

    Dadan menyebut bakal melakukan hal yang sama dengan Purbaya, seiring komunikasi yang juga dijalin dengan tiga Wakil Menteri Keuangan yakni Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    Isu Minyak Babi di Food Tray

    Di sisi lain, program MBG juga kini diterpa isu adanya kandungan minyak babi pada food tray impor asal China. Polemik ini turut mengundang perhatian Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo pun turun tangan untuk meminta klarifikasi langsung dari Kepala BGN terkait dengan persoalan tersebut. 

    Dadan mengaku mendapatkan telepon dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan masalah ompreng alias food tray MBG. Dia mengatakan bahwa Kepala Negara menanyakan perihal percepatan penyaluran MBG dan masalah food tray yang disinyalir mengandung minyak babi.

    “Nah, itu tadi yang ditanya Pak Presiden, kenapa saya mengangkat telepon. Begini, food tray itu isunya menggunakan minyak, itu bukan pada food tray-nya. Karena komponen food tray itu logam, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray,” ucap Dadan.

    Pekerja menyiapkan menu makanan sebelum didistribusikan ke sekolah, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Kebayunan, Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) mengoperasikan 190 SPPG atau dapur untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). -JIBI/Bisnis/Arief Hermawan

    Dia lantas menjelaskan bahwa minyak baru digunakan pada saat proses stamping alias pencetakan ompreng. Setelahnya, minyak dibersihkan dan direndam hingga steril. Menurutnya, yang menjadi isu adalah jenis minyak apa yang digunakan dalam proses ini. Dadan menyampaikan bahwa produksi food tray dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati.

    “Kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar food tray yang diimpor sudah distempel halal,” terangnya.

    Terkait masalah kebutuhan impor, dia memaparkan bahwa kebutuhan rata-rata per bulan saat ini mencapai 15 juta ompreng, tetapi kapasitas produksi nasional baru berkisar 11,6 juta.

    Oleh karenanya, BGN bakal tetap mempertahankan kebijakan impor food tray untuk menambal kekurangan tersebut, seraya memastikan seluruhnya tersertifikasi halal.

    “Kalau kita tutup impornya, takutnya program ini [MBG] akan terganggu. Namun demikian, kita sudah kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar seluruh importir meminta sertifikat halal,” tutur Dadan.

    Sementara itu, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU) DKI Jakarta mengeklaim telah menemukan kandungan minyak babi dalam food tray impor asal China yang digunakan dalam program MBG.

    Atas temuan itu, RMI-NU DKI Jakarta mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan importasi food tray untuk program MBG.

    Wakil Sekretaris RMI-NU DKI Jakarta Wafa Riansah mengatakan hasil pengujian laboratorium di dua lokasi di China menunjukkan adanya kandungan lemak babi dalam pelumas food tray.

    “Kami [RMI-NU DKI Jakarta] tes di China di dua tempat, itu semuanya menyatakan positif ada kandungan minyak babi atau lemak babi. Jadi makanya hari ini kita laporkan di Kementerian Perdagangan, hasil lab ada,” kata Wafa di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Namun, Wafa menyatakan bahwa RMI—NU DKI Jakarta mendukung penuh MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, lanjut dia, pihaknya menolak akan adanya alat makan, yakni food tray yang mengandung unsur minyak babi.

    “Kami sangat mendukung program Presiden Prabowo, MBG, makan bergizi gratis, tetapi kami menolak food tray impor yang pelumasnya menggunakan minyak babi. Jadi kami sangat menolak,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta agar Kemendag menghentikan impor food tray untuk MBG. Wafa juga menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab penuh atas temuan kandungan minyak babi pada food tray tersebut.

    “Hari ini kami meminta juga ke Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor apabila ini terjadi atau menggunakan minyak babi, jadi kami dari RMI-NU DKI menyatakan bahwa hari ini kami siap bertanggung jawab atas pernyataan yang kami sampaikan di dunia dan akhirat,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua RMI-NU DKI Jakarta Rakhmad Zailani Kiki mengatakan kandungan minyak babi pada food tray itu tidak memenuhi standar makanan (food grade) dan kehalalan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah.

    Adapun, kata dia, ke depan pemerintah akan mendorong Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk seperti food tray. Di sisi lain, Rakhmad juga mendukung agar produsen dalam negeri mampu menyediakan food tray yang halal, aman, dan sesuai standar nasional.

    “Kita paham betul bahwa ini adalah sebuah program prioritas yang memang pengadaannya mendesak untuk tidak semua kemudian bisa selesai dalam waktu yang cepat juga, disiapkan oleh para pengusaha sehingga impor dibuka kita paham itu, bahwa itu kebutuhan impor,” pungkasnya.