Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura

    Mendagri apresiasi Kepri mampu tangkap pasar ekspor Singapura

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menangkap pasar ekspor Singapura untuk mengisi kebutuhan pangan di negara tersebut.

    Menurutnya, kondisi saat ini menjadi momentum yang tepat karena Johor Malaysia, yang biasanya menjadi pemasok utama, kini lebih memilih memenuhi kebutuhan domestik.

    “Kepri bisa menangkap peluang ekspor pangan ke Singapura. Ada permintaan besar, baik untuk ayam maupun produk hidroponik. Silakan berkoordinasi dengan Pak Gubernur Ansar jika ingin bergabung melakukan ekspor ke pasar Singapura,” kata saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Minggu.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan, pemerintah daerah bersama Kementerian Perdagangan telah meluncurkan fasilitas Hub Ekspor di Sumatera Promotion Center, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam.

    Kehadiran hub ini diharapkan menjadi pintu gerbang produk Kepri menuju pasar internasional, terutama Singapura.

    “Johor yang biasanya ekspor ke Singapura kini memprioritaskan untuk memasok kebutuhan sendiri. Food Security Agency Singapura sudah beberapa kali bertemu dengan kami,” katanya.

    Ia menyampaikan bahwa Kepri telah melakukan ekspor sekitar 6.000 ton tanaman hidroponik.

    “Itu baru memasok 2-3 mal saja, masih sangat besar peluangnya,” ujar Ansar.

    Selain sayuran hidroponik, Ansar juga menyebut Kepri telah mengekspor ayam hidup asal Kabupaten Bintan, sejumlah 1,5 juta ekor untuk memasok kebutuhan beberapa mal.

    Gubernur mengatakan bahwa pihaknya terus membuka komunikasi dengan Food Security Agency Singapura, untuk memperluas jenis komoditas yang bisa diekspor.

    “Kami akan bahas lebih luas ruang kerja sama ini, karena Singapura terus mencari pasokan dari luar. Kerja sama antarnegara ini bisa mengoptimalkan potensi Kepri dan Sumatera untuk menjadi penyuplai pangan yang berkelanjutan,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tito mengajak kepala daerah se-Wilayah Sumatera untuk ikut mengambil peluang tersebut, sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah.

    Dengan kondisi geografis yang strategis dan ketersediaan komoditas pangan, Kepri diyakini mampu menjadi mitra penting bagi Singapura dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi pendapatan daerah capai 67,37 persen, Mendagri: Kepri top

    Realisasi pendapatan daerah capai 67,37 persen, Mendagri: Kepri top

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 67,37 persen hingga September 2025, menjadi salah satu contoh baik di daerah.

    “Ini Kepri sudah top. Realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 67,37 persen, dengan belanja daerah yang berada di angka 60 persen. Artinya uang bergerak dan saya yakin pertukaran ekonomi baik,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam, Ahad.

    Menteri Tito mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Ansar serta kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri yang dapat mengelola dan merealisasikan pendapatan dengan baik.

    “Leadership Bapak (Gubernur Ansar) untuk BPKAD juga bagus. Bahkan masih ada cadangan 7 persen di antara belanja dan pendapatan,” kata Tito.

    Sementara itu, ia juga mengungkapkan bahwa komposisi pendapatan Provinsi Kepri tercatat 44,92 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara 55,05 persen dari Transfer Ke Daerah (TKD).

    Meski demikian, Tito tetap mengingatkan bahwa masih ada tantangan ke depan terkait alokasi TKD.

    Ia menjelaskan, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan tambahan anggaran TKD sebesar Rp693 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2026, naik dari target awal Rp650 triliun.

    Tito pun memberikan sejumlah langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah agar tetap menjaga kinerja pendapatan di tengah berkurangnya TKD.

    “Pertama yakni efisiensi dan memperketat pengawasan belanja. Juga untuk menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat, dengan mendorong peran swasta dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” katanya.

    Ia juga menyoroti peran program pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang harus dimaksimalkan di daerah, untuk mendongkrak pendapatan.

    “Mengingat tahun anggaran 2025 hanya tinggal 3 bulan, pemerintah daerah diharap menggesa realisasi pendapatan daerah,” kata dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik

    Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik

    kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama untuk keperluan berobat, karena situasi di dalam negeri sudah membaik.

    “Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Tito menegaskan bahwa pemberian izin akan dipertimbangkan bagi kepala daerah yang mau perjalanan dinas ke luar negeri untuk keperluan berobat atau perjalanan kedinasan, dengan memastikan daerahnya dalam situasi aman.

    “Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” katanya.

    Senada dengan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan Mendagri sempat meminta kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya pada saat kondisi rawan adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi 25-29 Agustus 2025.

    Dia menyebut, demonstrasi terjadi di hampir semua daerah di 35 provinsi di Tanah Air, tetapi tidak semua terjadi kericuhan, beberapa berlangsung aman terkendali.

    “Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.

    Benny menambahkan, Mendagri melaksanakan kunjungan kerja khusus ke Batam untuk menghadiri kegiatan pertemuan konsolidasi di acara KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9), kemudian dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera, Minggu (21/9).

    “Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” kata Benny.

    Dalam rakor tersebut, kata dia, Mendagri memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah se-Sumatera, pertama terkait situasi keamanan dan ketertiban daerah, kemudian terkait pengelolaan fiskal daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Rakor dihadiri oleh kepala daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.

    Beberapa gubernur yang tidak hadir atau diwakilkan diantaranya, Sumsel, Lampung dan Aceh.

    Untuk wilayah Kepri dihadiri seluruh wali kota, maupun bupati secara daring.

    Selain Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.

    Acara juga telah dihadiri Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta wakilnya Li Claudia Chandra.

    Rakor pemerintahan ini sebelumnya juga digelar di wilayah Jakarta, dan se-Jawab pascademonstrasi yang pecah di berbagai daerah pada akhir Agustus.

    Rakor tersebut menjadi penting dalam merespon dinamika di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan.

    Gubernur Riau Ansar Ahmad dalam sambutan pembukanya mengapresiasi dipilihkan Kota Batam sebagai penyelenggara rakor pemerintahan se-Sumatera.

    “Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempertegas dan menyatakan sikap tegak lurus melaksanakan dan menyukseskan Astacita presiden,” kata Ansar.

    Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan potensi ekspor Kepri dan wilayah se-Sumatera yang mengisi pasar Singapura.

    Hingga berita ini diturunkan Mendagri sedang memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sumatera.

    Tito mengatakan rakor ini untuk membahas terkait situasi kamtibmas saat ini, sekaligus antisipasi problematika di tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan dari 15 hingga 21 September 2025 yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan adanya ruang untuk demonstrasi di DPR.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Akhmad Munir tetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat 2025-2030

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir yang baru terpilih dari hasil Kongres PWI 2025, menetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir mengatakan kepengurusan tersebut sebagai “Kabinet Persatuan” yang diharapkan dapat membuat PWI semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” kata Cak Munir dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II minta Mendagri hentikan efisiensi transfer pusat ke daerah

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

    Pihaknya khawatir jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.

    “Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal

    Mendagri: Program Makan Bergizi Gratis hidupkan rantai pasok lokal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian optimis pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menciptakan lapangan kerja, menghidupkan rantai pasok lokal, mendorong perputaran uang yang signifikan dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    Tito mengatakan saat ini tersedia 806 titik lahan yang siap digunakan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pusat operasional penyaluran makanan.

    “Ada 806 titik lahan yang tanahnya layak untuk pembangunan SPPG. Lahannya sudah siap dan pemerintah daerah juga sangat antusias,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dari total lahan tersebut, BGN akan membangun 542 SPPG, sedangkan 264 sisanya akan dibangun oleh Kementerian PU.

    Hal senada juga disampaikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andy Ahmad Zaelany, yang mengatakan lahan-lahan yang disediakan ini berpotensi menjadi titik awal untuk membentuk sentra ekonomi baru bagi para petani.

    “Potensi ini dapat terwujud jika akses bagi masyarakat, khususnya petani, dibuka seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam program,” kata Andy.

    Menurut Andy, keberhasilan ini sangat bergantung pada penataan kelembagaan oleh pemerintah daerah. Ia mencontohkan model di Korea Selatan, di mana dinas pertanian memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produksi komoditas pangan, mengatur proses pembelian dari petani, dan mendistribusikan hasil panen ke sekolah-sekolah.

    Untuk memastikan MBG memberikan dampak ekonomi yang nyata, ada dua hal yang harus dipastikan bagi petani. Pertama, kepastian ketersediaan lahan garapan dan jenis komoditas yang harus ditanam. Kedua, sistem pembelian dan alur distribusi harus melibatkan usaha yang dikelola oleh masyarakat.

    Dengan cara ini, Andy optimistis uang yang berputar dalam program MBG akan dinikmati langsung oleh warga di daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito: Program MBG Hidupkan Rantai Pasok Lokal – Page 3

    Mendagri Tito: Program MBG Hidupkan Rantai Pasok Lokal – Page 3

    Andy menilai, keberhasilan ini sangat bergantung pada penataan kelembagaan Pemerintah Daerah. Andy mencontohkan, model di Korea Selatan, di mana dinas pertanian memiliki peran penting dalam memastikan kualitas produksi komoditas pangan, mengatur proses pembelian dari petani, dan mendistribusikan hasil panen ke sekolah-sekolah.

    “Untuk memastikan MBG memberikan dampak ekonomi yang nyata, ada dua hal yang harus dipastikan bagi petani,” kata Andy.

    Adapun hal yang pertama yakni kepastian ketersediaan lahan garapan dan jenis komoditas yang harus ditanam. Kedua, sistem pembelian dan alur distribusi harus melibatkan usaha yang dikelola oleh masyarakat.

    Andy optimistis, uang yang berputar dalam program MBG akan dinikmati langsung oleh warga di daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

  • Aksi Walkot Prabumulih Copot Kepsek Berakhir Ditegur Kemendagri

    Aksi Walkot Prabumulih Copot Kepsek Berakhir Ditegur Kemendagri

    Jakarta

    Seorang kepala sekolah di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, disebut dicopot karena menegur anak dari Wali Kota Prabumulih, Arlan. Kasus ini ramai dibicarakan hingga akhirnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi tertulis kepada Arlan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A. Darmadi, menjelaskan ada tiga alasan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, dimutasi. Salah satunya terkait menegur sopir mobil pengantar anak wali kota.

    “Pertama, kasus chat mesum guru SMP yang viral; kedua, kasus lahan parkir berbayar yang bekerja sama dengan masyarakat-menurut pimpinan untuk anak sekolah jangan dipungut parkir; lalu kasus anak wali kota saat hujan deras tidak boleh memarkirkan kendaraan pengantar ke lingkungan sekolah sehingga anak beliau kehujanan,” kata Darmadi melansir detikSumbagsel, Rabu (17/9).

    Kepsek SMP Negeri 1 Prabumulih saat pamit ke siswanya Foto: (Foto: Istimewa)

    Kronologi Anak Walkot Kehujanan

    Arlan sempat menceritakan kronologi soal teguran kepada sopir hingga anaknya kehujanan. Ia mengaku menghubungi Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur Kepala Sekolah SMPN 1.

    Cerita bermula saat anaknya berlatih marching band pada 5 September 2025, saat hari libur. Saat itu hujan deras, dan mobil pengantar ingin masuk ke sekolah.

    “Pada kejadian itu, itu di jam bukan jam sekolah, di tanggal merah, tanggal 5 (September). Anak-anak latihan drum band, jaraknya 150 meter dari sekolahan ke tempat latihan. Hujan deras, mereka balik ke sekolah. Anak saya ditelepon guru, kalau (hujan) mau turun masuk ke mobil,” kata Arlan seusai pemeriksaan di Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Arlan menegaskan anaknya tidak mengendarai mobil sendiri, melainkan diantar sopir pribadi.

    “Jadi anak saya diantar sopir, bukan dibawa sendiri. Mau masuk, tidak boleh, langsung keluar. Begitu keluar, selesai. Hujan-hujan, semua anak basah. Dan selama ini anak saya tidak pernah memaksakan masuk mobil ke sekolah,” jelasnya.

    Setelah kejadian itu, Arlan mengaku meminta Kadis Pendidikan menegur Roni Ardiansyah dan seorang satpam, namun tidak meminta pencopotan.

    “Tidak, belum ada pencopotan dengan Pak Roni ini. Cuma secara lisan penyampaian saya, tolong kasih tahu ke Pak Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan, tolong ditegur Pak Roni, jangan sampai terulang. Kaget saya dicopot, padahal sebatas itu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Roni menyebut dirinya memang sempat dimutasi setelah teguran dari Arlan. Jabatan Kepala SMPN 1 kemudian diisi pelaksana tugas (Plt).

    “Kronologi selanjutnya, saya hanya mengikuti aturan dari pemerintah, mungkin melalui Dinas Pendidikan. Akhirnya pada hari yang ditentukan, saya menerima bahwa isu yang beredar, saya mendapat teguran dan harus diganti oleh kepala sekolah baru atau Plt,” kata Roni.

    Kepsek di Prabumulih Batal Dicopot, Wali Kota Sampaikan Permintaan Maaf Foto: Instagram @cak.arlan_official

    Arlan Minta Maaf Tak Bisa Kontrol Diri

    Wali Kota Prabumulih, Arlan, meminta maaf kepada Roni Ardiansyah. Ia mengaku tindakannya mencopot Roni tidak sesuai ketentuan.

    “Pertama-tama saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Prabumulih. Saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini,” kata Arlan seusai pemeriksaan di Itjen Kemendagri, Kamis (18/9/2025).

    Arlan menyesal dan berjanji menjadikannya pelajaran. Ia menyebut peristiwa ini memberikan ia hikmah.

    “Ini membuat satu hikmah bagi saya. Tanpa adanya kejadian ini, saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil hikmahnya,” ucapnya.

    Ia juga meminta maaf langsung kepada Roni. Ia mengakui kesalahannya. “Saya memohon maaf kepada Bapak Roni, Kepala SMPN 1, atas kesalahan saya,” tambahnya.

    Roni pun merespons positif permintaan maaf itu. Ia pun mengatakan kini telah kembali menjadi Kepala SMPN 1 Prabumulih.
    “Dari kemarin Bapak Wali Kota sudah bersilaturahmi ke rumah saya, kembali merangkul saya. Alhamdulillah saya sampaikan bahwa masalah ini insyaallah selesai,” kata Roni.

    “Dengan rasa haru, pada tanggal 17 September saya dikembalikan ke jabatan semula,” ujarnya.

    Kemendagri Beri Teguran Tertulis

    Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah memeriksa Arlan terkait pencopotan kepala sekolah. Hasil pemeriksaan menyebut tindakan Arlan tidak sesuai aturan.

    “Hasil pemeriksaan, mutasi atau pemindahan jabatan Saudara Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabumulih, tidak sesuai ketentuan Pasal 28 Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah,” kata Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.

    Ia menjelaskan pemberhentian kepala sekolah seharusnya dilakukan melalui aplikasi SIM KSP-SPK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan). Karena prosedur tidak dipenuhi, Itjen Kemendagri menyarankan Mendagri Tito Karnavian memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arlan.

    “Ini peristiwa pertama. Kami sebagai APIP memberikan laporan lengkap pada Menteri, sekaligus rekomendasi sanksi. Kami sarankan diberikan teguran tertulis,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sanksi diberikan bertahap. Arlan akan mendapat sanksi lebih berat jika mengulangi perbuatan.

    “Mulai dari teguran tertulis. Kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua. Sanksi administratif itu bertingkat,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/dhn)

  • 2
                    
                        Sosok Wahyudin Moridu yang Kontroversial, Ayahnya Diberhentikan Mendagri dari Jabatan Bupati Boalemo
                        Regional

    2 Sosok Wahyudin Moridu yang Kontroversial, Ayahnya Diberhentikan Mendagri dari Jabatan Bupati Boalemo Regional

    Sosok Wahyudin Moridu yang Kontroversial, Ayahnya Diberhentikan Mendagri dari Jabatan Bupati Boalemo
    Tim Redaksi
    GORONTALO, KOMPAS.com
    – Nama Wahyudin Moridu semakin mencuat setelah video yang menampilkan aksi kontroversialnya beredar luas di media sosial.
    Dalam video viral tersebut, Wahyudin terlihat mengemudikan mobil menuju Bandara Djalaluddin Tantu Gorontalo, sambil mengungkapkan niatnya untuk “merampok” uang negara.
    “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin,” ujar Wahyudin dalam video tersebut, disertai tawa seorang perempuan yang duduk di sampingnya.
    Wahyudin Moridu merupakan anggota termuda DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029 yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
    Ia lahir pada 11 November 1995 dan kini berusia 30 tahun.
    Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo untuk periode 2019-2024, mewakili daerah pemilihan Kecamatan Tilamuta, Botumoito, dan Mananggu.
    Sebagai anak sulung dari pasangan Darwis Moridu, mantan Bupati Boalemo, dan Rensi Makuta, seorang anggota DPRD Boalemo dari PDI Perjuangan, karier politik Wahyudin tidak lepas dari pengaruh ayahnya.
    Darwis Moridu sendiri adalah sosok yang kontroversial; ia diberhentikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akibat terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
    Darwis Moridu menerima Surat Keputusan Mendagri nomor 131.75-3846 pada 9 November 2020, yang diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim kepada Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf.
    Saat itu, Darwis telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gorontalo.
    Selain itu, Wahyudin juga dilaporkan pernah ditangkap aparat kepolisian di Jakarta terkait kasus narkoba dan menjalani rehabilitasi.
    Kabupaten Boalemo, tempat asal Wahyudin, merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang dibentuk pada 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2000.
    Berdasarkan data statistik tahun 2024, Boalemo memiliki populasi 147.038 jiwa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,34.
    Angka ini masih di bawah daerah pemekaran lainnya, seperti Kabupaten Pohuwato (70,19) dan Kabupaten Bone Bolango (72,82).
    IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, berdasarkan pada tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
    Nilai IPM yang tinggi menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang lebih baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IPO PAM Jaya tak akan pengaruhi tarif air bersih

    IPO PAM Jaya tak akan pengaruhi tarif air bersih

    Jakarta (ANTARA) – Penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) Perumda PAM Jaya tidak akan menyebabkan tarif air bersih di Jakarta nak.

    Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudinkata Arief di Jakarta, Sabtu, mengatakan, penetapan tarif tetap berada di bawah kendali pemerintah, bukan pemegang saham.

    Mekanisme kenaikan tarif untuk seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia diatur oleh undang-undang melalui Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.

    “Kenaikan tarif PAM itu diatur di undang-undang, di Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita tidak bisa walaupun itu IPO, mau sembarangan menaikkan (tarif) air, tidak bisa,” katanya.

    Semuanya tetap harus disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kemudian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Menurut dia, IPO justru akan menuntut PAM Jaya menjaga kinerja bisnis yang sehat dan efisien agar dapat menarik minat investor.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya Prasetyo Edi Marsudi juga telah mengatakan bahwa penawaran saham perdana perusahaan air minum dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Jakarta.

    Dia menegaskan bahwa dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), PAM Jaya justru harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat.

    Menurut Prasetyo, BUMD DKI Jakarta ini harus mendapat kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.