Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Kepala Bappenas: KPN 2045 bertujuan ubah urbanisasi jadi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan keberadaan dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 menjadi strategi mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan.

    Hal tersebut disampaikan saat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan KPN 2045. Dokumen tersebut, menurut Rachmat, memaparkan strategi mewujudkan perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan tangguh, dengan tata kelola transparan, akuntabel, cerdas, serta terpadu.

    “Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 adalah peta jalan kolektif untuk mengubah urbanisasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan dan menjadikan kota sebagai centre of gravity pembangunan nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Saat ini, lanjutnya, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan meningkat menjadi 72,9 persen pada 2045. Namun, kontribusi urbanisasi terhadap ekonomi masih rendah.

    Setiap 1 persen pertumbuhan penduduk perkotaan disebut hanya menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 1,6 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Asia Timur dan Pasifik sebesar 2,8 persen. “Untuk itu, daya ungkit perkotaan perlu diperkuat,” kata Rachmat Pambudy.

    Menurut Kepala Bappenas, KPN 2045 dirancang sebagai living document yang dinamis, kolaboratif, dan terbuka untuk pembaruan.

    “Dokumen ini memperkuat komitmen pemerintah menjadikan kota bukan hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing global, sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang,” kata Rachmat.

    “Daya ungkit perkotaan kita harus diperkuat, agar kota tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang layak, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan ini hanya bisa kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat,” ujar dia.

    Hal senada juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sampaikan.

    Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY itu mengatakan tentang urgensi menjadikan kota masa depan yang produktif dan manusiawi.

    Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyoroti pembangunan kota sebagai fondasi Indonesia yang tangguh di masa depan.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan perlunya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KPN dapat dirasakan masyarakat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Mendagri sebut Indonesia punya modal besar majukan pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Indonesia memiliki modal alami, yang besar berupa iklim tropis, sinar Matahari sepanjang tahun, ribuan sungai, serta ratusan gunung yang menjadi keunggulan penting dalam memajukan sektor pertanian.

    Ia menilai kelebihan itu membedakan Indonesia dengan negara empat musim yang hanya dapat bercocok tanam enam bulan, sedangkan Indonesia mampu berproduksi pertanian serta perkebunan sepanjang dua belas bulan tanpa hambatan.

    “Kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah negara tropis. Negara yang dikarunia oleh Allah SWT, sepanjang tahun kita memiliki sinar Matahari. Modal penting untuk tumbuhnya tanaman, peternakan, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan iklim tropis menjadikan anugerah karena dapat melakukan pengembangan pertanian berbeda dengan New Zealand, Australia, di Inggris yang memiliki musim dingin hingga enam bulan.

    “Saya yakin di ruangan ini banyak yang sudah sekolah luar negeri. Dan, saya termasuk yang beruntung pernah sekolah di New Zealand, Australia, di Inggris juga. Di mana di musim dingin dan di musim gugur 6 bulan, itu tidak ada pertanian, perkebunan bisa hidup di sana,” beber Mendagri.

    Tito juga menyebut kekayaan sungai Indonesia yang mencapai 70 ribu serta 40 ribu daerah aliran sungai menjadi aset tak ternilai, membandingkannya dengan jazirah Arab yang sama sekali tidak memiliki aliran sungai.

    “Silahkan datang ke Arab Saudi, silahkan datang ke Yaman, jazirah Arab. Satu aliran sungai pun tidak ada mereka. Jazirah Arab itu terbagi, ada negara Saudi, ada Yaman, kemudian ada Oman, ada Qatar, kemudian ada Bahrain. Negara-negara yang tidak memiliki sungai,” beber Tito.

    “Makanya mereka kalau libur datang ke sini, melihat sungai itu, masya Allah, Astagfirullah. Karena di sana tidak ada (sungai), yang ada padang pasir, batu,” tambah Tito.

    Ia juga menyoroti 5.000 lebih danau dan waduk di Indonesia, baik alami maupun buatan, yang menjadi cadangan air besar untuk menopang pertanian sekaligus menjaga ekosistem ketahanan pangan nasional.

    Selain itu, Indonesia juga memiliki 581 gunung aktif dan nonaktif yang menyimpan mineral penting bagi pertanian, sekaligus menjadi potensi geologis yang tidak dimiliki banyak negara lain di dunia.

    “Mari kita lihat negara kita, bandingkan dengan negara lain, komparatif. Mari kita lihat Singapura. Tidak punya gunung, yang ada bukit timah di sana yang tingginya cuma 200 meter. Saya sekolah di sana. Negara Maldives (Maladewa) yang terkenal dengan turisnya, itu dataran tertingginya 2 meter yang tertinggi,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah menyadari nikmat besar tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya alam melalui strategi hilirisasi dan industrialisasi pertanian, sehingga memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian rakyat.

    Tito menegaskan modal alami itu harus diiringi peningkatan kapasitas petani, penguasaan teknologi, serta pembangunan sarana prasarana agar Indonesia mampu menjadi pemain dominan di sektor pangan global.

    “Apalagi, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Negara kepulauan kita memiliki laut, compare lagi. Nah jadi, itu kenikmatan-kenikmatan privilege diberikan oleh Tuhan kepada negara kita yang kadang-kadang kita nggak mau menyadari,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Strategi Bapak Presiden nomor satu program unggulan beliau itu adalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nomor satu. Karena beliau menyadari, memang kita butuh pangan, negara yang merdekalah bisa memberikan pangan, dan kita memiliki kemampuan untuk itu,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurut Tito, keberhasilan program pangan tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kepemimpinan daerah dalam mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah masing-masing.

    Ia berharap kepala daerah menjadikan sektor pangan prioritas, mengingat anggaran besar yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp371 triliun, sehingga harus dimanfaatkan maksimal melalui sinkronisasi program lintas level pemerintahan.

    Tito mengingatkan daerah memiliki peran kunci dalam industrialisasi pertanian, mulai dari hilirisasi, pengemasan, hingga penguatan rantai pasok lokal, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi rakyat.

    Menurut dia, penguatan pangan di daerah akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadikan Indonesia pemain dominan dalam percaturan pangan global.

    Dukungan penuh Presiden harus diimbangi dengan tanggung jawab kepala daerah yang memiliki peran langsung dalam menggerakkan potensi wilayah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, katanya, menegaskan.

    “Nah sekarang masalahnya apakah para pemimpin-pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama untuk itu,” kata Tito, menegaskan.

    Oleh karena itu, ia mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai momentum tepat bagi kepala daerah memperkuat komitmen bersama, sehingga program pangan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi.

    “Semoga dengan acara ini, selain kita bisa lebih fokus dan lebih memberikan prioritas kepada sektor pertanian, perkebunan, tapi tidak normal-normal begitu aja. Dengan anggaran yang ada, kita menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan peternakan dan lain-lain,” kata Tito.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Mendagri dorong revisi UU daerah jadikan pertanian program wajib

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah agar sektor pertanian tidak lagi bersifat opsional melainkan menjadi program wajib yang dijalankan pemerintah daerah.

    Penempatan pangan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penting dilakukan, katanya, menegaskan.

    “Sebenarnya menarik kalau bisa nanti direvisi undang-undang daerah, yang pertanian ini masuk dari opsional kepada yang wajib,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat yang diikuti sejumlah gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia itu, ia mengatakan dalam sistem pemerintahan daerah saat ini pertanian masih termasuk kategori pilihan dari 32 program konkuren yang dikerjakan bersama pusat dan daerah, berbeda dengan sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

    Menurut Tito, revisi diperlukan agar pertanian sejajar dengan program wajib bagi kepala daerah, sehingga setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh memastikan keberlanjutan sektor ini untuk ketahanan pangan nasional.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kiri), memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Mendagri memberi pengecualian untuk Jakarta yang secara geografis tidak memiliki lahan pertanian memadai, namun daerah perkotaan tetap bisa mendukung melalui industrialisasi, pengemasan, serta pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

    “Kecuali Jakarta. Jakarta di suruh pertanian nggak bisa memang, nggak ada tanahnya, itu memang kota jasa di sini, Jakarta,” ujar dia.

    Ia mengatakan Indonesia yang berbasis pertanian tradisional harus bertransformasi menuju pertanian modern berbasis industri, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong daya saing global.

    Tito mengaku optimistis jika pertanian menjadi sektor wajib dalam pemerintahan daerah, Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir dominan di pasar internasional.

    Hal itu, menurut dia, dapat menjadi kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian harus diikuti gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga terbangun sinergi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat lompatan ekonomi berbasis pertanian.

    “Saya harapkan seluruh gubernur, bupati, wali kota memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Presiden,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    DPRD Pastikan Surabaya Penuhi Syarat Ajukan Pinjaman Rp3,15 T untuk Infrastruktur

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memastikan Kota Surabaya memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Kepastian itu diperoleh setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pekan lalu.

    “Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).

    Rencana pinjaman ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan total nilai Rp3,15 triliun. Rinciannya, melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.

    Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik akan memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ia mencontohkan proyek Saluran Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025 diyakini dapat menumbuhkan pusat usaha baru serta membuka lapangan kerja.

    “Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.

    DPRD Surabaya, lanjut Mas Toni, akan mengawal ketat pelaksanaan pinjaman ini agar berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan. Seluruh fraksi disebut akan ikut terlibat dalam pengawasan.

    “Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan,” tegasnya.

    Mas Toni juga menyinggung pentingnya Surabaya mempersiapkan diri menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Menurutnya, Surabaya harus berkolaborasi dengan daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.

    “Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” ucapnya.

    Selain fokus pada infrastruktur, ia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2026 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian khusus, seiring upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.

    “Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu tumbuhnya ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Mendagri Izinkan Kepala Daerah Kunker ke Luar Negeri, Ini Syaratnya

    Mendagri Izinkan Kepala Daerah Kunker ke Luar Negeri, Ini Syaratnya

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri. Tito mensyaratkan kunker boleh dilakukan jika situasi di daerah sudah aman.

    “Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, seperti dilansir Antara, Minggu (21/9/2025).

    Tito mengatakan bahwa pemberian izin akan dipertimbangkan bagi kepala daerah yang ingin melakukan perjalanan dinas. Dia juga memberikan izin jika untuk keperluan berobat.

    “Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” katanya.

    Senada dengan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan Mendagri sempat meminta kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya pada saat kondisi rawan adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi 25-29 Agustus 2025.

    Dia menyebut, demonstrasi sempat terjadi di berbagai darah, tetapi tidak semua terjadi kericuhan, beberapa berlangsung aman terkendali.

    “Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.

    Benny menambahkan, Mendagri melaksanakan kunjungan kerja khusus ke Batam untuk menghadiri kegiatan pertemuan konsolidasi di acara KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9), kemudian dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera, Minggu (21/9).

    “Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” kata Benny.

    Dalam rakor tersebut, kata dia, Mendagri memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah se-Sumatera, pertama terkait situasi keamanan dan ketertiban daerah, kemudian terkait pengelolaan fiskal daerah.

    (lir/ygs)

  • Izinkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Kemendagri: Tetapi Daerahnya Harus Kondusif Nasional 21 September 2025

    Izinkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Kemendagri: Tetapi Daerahnya Harus Kondusif Nasional 21 September 2025

    Izinkan Kepala Daerah ke Luar Negeri, Kemendagri: Tetapi Daerahnya Harus Kondusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengungkapkan syarat bagi para kepala daerah yang ingin bepergian ke luar negeri.
    Benni mengatakan, jika ada kepala daerah yang ingin pergi ke luar negeri, harus memastikan daerahnya dalam kondisi aman dan kondusif terlebih dahulu.
    “Yang paling digarisbawahi (oleh Mendagri), daerahnya harus aman dan dalam keadaan kondusif,” ujar Benni kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Benni menjelaskan, kepala daerah dan para pejabat daerah memang sempat dilarang bepergian ke luar negeri saat demo rusuh terjadi beberapa waktu lalu.
    Sebab, kata dia, tidak mungkin seorang kepala daerah meninggalkan wilayahnya yang sedang tidak kondusif.
    “Jika ada kepala daerah, ada bupati daerah, ada ASN di daerah yang ingin melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri, akan dipertimbangkan untuk diberikan izinnya, sepanjang kondisi daerahnya aman. Tidak ada riak-riak. Tidak ada demo-demo, yang penting daerahnya aman,” jelasnya.
    Lalu, Benni berbicara mengenai tujuan dari perjalanan ke luar negeri yang dilakukan kepala daerah.
    Dia memaparkan, kepala daerah yang boleh pergi ke luar negeri adalah mereka yang ingin berobat.
    Selain itu, kata Benni, juga kepala daerah yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan.
    “Nah itu yang utama. Kalau tujuan utamanya untuk yang dua hal itu, akan dipertimbangkan untuk diberikan izin,” imbuh Benni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Jaga Kamtibmas dan Susun Strategi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemda Jaga Kamtibmas dan Susun Strategi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi se-Sumatra. Ia menegaskan, belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga daya beli bertambah.

    Hal ini perlu diperhatikan karena daya beli masyarakat merupakan faktor krusial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja pemerintah juga berperan menghidupkan sektor swasta sehingga perekonomian tumbuh.

    “Kalau ingin pertumbuhan ekonomi naik tinggi dua mesin harus digunakan, mesin belanja pemerintah, mesin yang kedua mesin swasta harus hidup, swastanya itu ditandai dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah), PAD rendah [tandanya] swastanya enggak hidup,” tandasnya.

    Sebagai informasi, forum tersebut turut dihadiri dua narasumber yakni Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tommy Andana. Selain itu, kegiatan ini dihadiri gubernur se-Sumatra, bupati dan wali kota se-Provinsi Kepri, serta pejabat terkait lainnya.

  • Tok, Bupati Jeje Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD Bandung Barat Regional 21 September 2025

    Tok, Bupati Jeje Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD Bandung Barat Regional 21 September 2025

    Tok, Bupati Jeje Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD Bandung Barat
    Tim Redaksi
    BANDUNG BARAT, KOMPAS.com –
    Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail resmi membatalkan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggaran 2025.
    Keputusan membatalkan kenaikan tunjangan itu diambil setelah Jeje melakukan kajian mendalam dalam beberapa minggu terakhir, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar alokasi anggaran daerah lebih berorientasi pada kepentingan publik.
    “Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan arahan Kemendagri untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan tunjangan bagi anggota dewan serta agar anggaran lebih bermuara kepada kepentingan publik, maka saya menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan tersebut akan dibatalkan,” ujar Jeje melalui keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Minggu (21/9/2025).
    Jeje menegaskan, secara prinsip anggaran daerah Bandung Barat harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
    Oleh karenanya, pembatalan kenaikan tunjangan DPRD merupakan upaya Jeje dengan arah kebijakan prioritas daerah.
    “Secara prinsip, saya sepakat bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus berfokus pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” kata Jeje.
    Jeje juga menjelaskan, Keputusan Bupati (Kepbup) mengenai tunjangan DPRD rutin dibahas dan ditetapkan setiap tahun.
    Namun, khusus untuk 2025, ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban fiskal yang tidak relevan dengan kondisi keuangan daerah.
    “Untuk tahun 2025 sudah dilakukan kajian mendalam agar ini dievaluasi segera, proses kajiannya sudah berjalan beberapa minggu ini, setelah melalui pembahasan dan kajian, saya memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut,” tegasnya.
    Menurut Jeje, sampai saat ini kenaikan tunjangan DPRD belum pernah dijalankan. Dengan demikian, keputusan pembatalan tidak menimbulkan hambatan administratif.
    “Sampai hari ini, kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan,” ucapnya.
    Sebelumnya, kenaikan tunjangan DPRD Bandung Barat sempat menuai sorotan tajam karena dinilai janggal di tengah keterbatasan anggaran daerah.
    Kenaikan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025. Dalam beleid tersebut, tunjangan perumahan anggota DPRD naik dari Rp43,5 juta menjadi Rp45,8 juta per bulan, sedangkan tunjangan transportasi melonjak dari Rp17,4 juta menjadi Rp23 juta per bulan.
    Jika dihitung, anggota DPRD berpotensi menerima Rp83,5 juta per bulan, naik Rp7,8 juta dari sebelumnya Rp75,6 juta. Angka itu belum termasuk tambahan untuk pimpinan DPRD yang jumlahnya lebih besar.
    Meski telah diteken, Sekretariat DPRD sebelumnya menyatakan publik tidak perlu langsung menganggap kenaikan itu otomatis berlaku.
    “Tunjangan DPRD Bandung Barat baik tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi insentif dan sebagainya itu belum tentu diberlakukan (tahun) sekarang,” kata Sekwan DPRD Bandung Barat, Ricky Riadi, Rabu (17/9/2025).
    Dengan keputusan pembatalan dari bupati, polemik tunjangan DPRD Bandung Barat resmi berakhir, dan anggaran daerah akan dialihkan untuk program prioritas yang dinilai lebih menyentuh kepentingan masyarakat luas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ajak KAHMI jadi Motor Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk terus berkontribusi membangun bangsa, khususnya dalam menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Menurutnya, KAHMI memiliki potensi besar karena menghimpun para kader dan alumni HMI yang telah tersebar di berbagai lini, termasuk pemerintahan, parlemen, maupun lembaga strategis.

    Ia menegaskan, visi KAHMI sejak awal bukan hanya untuk kepentingan Islam, melainkan lebih luas yakni berkontribusi bagi kemajuan bangsa yang plural.

    “Itu artinya KAHMI mengakui pluralisme meskipun bernapaskan mesyiarkan nilai-nilai Islam,” ujar Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Pertemuan Regional KAHMI se-Sumatera di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu 20 September 2025.

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito juga menyampaikan optimismenya terhadap proyeksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

    Hal itu mengacu pada kajian lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi besar.

    Namun, Tito menekankan peluang itu hanya bisa tercapai apabila Indonesia mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) secara tepat.

    “Persoalan kita adalah bagaimana how to manage SDM kita supaya mereka terdidik, terlatih, sehat, sehingga menjadi tenaga kerja yang produktif makanya kita memerangi stunting, memerangi TBC (tuberkulosis), [membuat] program MBG (Makan Bergizi Gratis),” ucap dia.

     

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berkomentar ketika tiba di Bandara Yogyakarta International Airport untuk menuju lokasi retret Akmil Magelang.