Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Farhan Fokus Urus Bandung, Batalkan Perjalanan Dinas Luar Negeri

    Farhan Fokus Urus Bandung, Batalkan Perjalanan Dinas Luar Negeri

    Jakarta: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membatalkan seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara, meskipun sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri sekalipun.
     
    Farhan menyebut masih banyak masalah di dalam negeri yang perlu diurus, oleh karenanya kepala daerah harus tetap standby. Sementara undangan resmi dari luar negeri akan memberangkatkan delegasi saja.
     
    “Yang akan berangkan cukup kepala dinas,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.

     

     
    Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menuntaskan berbagai persoalan di tingkat lokal. Farhan menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah pada peningkatan pelayanan publik, sektor kesehatan, hingga pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian.
     
    Adapun agenda di luar negeri yang dibatalkan Farhan di antaranya ke Itali dan Australia. “Saya batalkan semuanya,” tegas Farhan.
     
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan kelonggaran bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut Tito, kebijakan ini diberlakukan karena kondisi dalam negeri dinilai sudah stabil dan kondusif.

    Jakarta: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membatalkan seluruh rencana perjalanan dinas ke luar negeri untuk sementara, meskipun sudah mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri sekalipun.
     
    Farhan menyebut masih banyak masalah di dalam negeri yang perlu diurus, oleh karenanya kepala daerah harus tetap standby. Sementara undangan resmi dari luar negeri akan memberangkatkan delegasi saja.
     
    “Yang akan berangkan cukup kepala dinas,” ujar Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin, 22 September 2025.
     
     

     
    Keputusan ini diambil sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menuntaskan berbagai persoalan di tingkat lokal. Farhan menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah pada peningkatan pelayanan publik, sektor kesehatan, hingga pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian.
     
    Adapun agenda di luar negeri yang dibatalkan Farhan di antaranya ke Itali dan Australia. “Saya batalkan semuanya,” tegas Farhan.
     
    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan kelonggaran bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk kembali melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut Tito, kebijakan ini diberlakukan karena kondisi dalam negeri dinilai sudah stabil dan kondusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Bupati Sumenep Dorong Warga Aktifkan Lagi Siskamling dan Pos Ronda

    Bupati Sumenep Dorong Warga Aktifkan Lagi Siskamling dan Pos Ronda

    Sumenep (beritajatim.com) – Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo, mendorong masyarakat agar kembali menghidupkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan pos ronda tingkat RT/RW. Dorongan ini menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

    “Kami ingin masyarakat bisa kembali berperan aktif melalui Siskamling seperti beberapa tahun lalu. Dengan Siskamling, akan tercipta aspek keamanan yang baik, aspek sosial yang baik, serta kondusifitas di setiap desa akan sangat terjaga,” ujar Bupati, Selasa (23/9/2025).

    SE Mendagri tersebut menekankan pentingnya kewaspadaan dini di tingkat RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda. Ach. Fauzi menyebut bahwa pengaktifan kembali sistem ini juga memerlukan perbaikan dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

    “Karena ini sifatnya mengaktifkan kembali, maka ada beberapa sarana dan prasarana yang harus diperbaiki dan dipersiapkan,” jelasnya.

    Pemkab Sumenep menargetkan, teknis pengaktifan Siskamling dapat segera dibahas bersama pihak terkait agar bisa mulai berjalan sebelum 31 Oktober 2025. “Tanggal 31 Oktober malam diharapkan sudah dilaksanakan kegiatan Siskamling itu. Tahapan mulai sosialisasi dan seterusnya, harus tuntas sebelum tanggal 31,” terangnya.

    Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, menyatakan dukungannya. Menurutnya, sinergi antara masyarakat, TNI, dan Polri sangat penting untuk mengaktifkan kembali ronda malam. “Itu adalah upaya agar di wilayah desa aman. Kalau malam hari ada yang jaga, jadi yang mau berniat jahat ini kan bisa berpikir ulang,” katanya.

    Sementara itu, Dandim 0827 Sumenep, Letkol Arm Bendi Wibisono, menilai Siskamling terbukti efektif menjaga keamanan wilayah. Dengan adanya ronda warga, setiap kejadian di tingkat desa bisa termonitor sejak dini.

    “Jadi apabila ada potensi kejadian negatif, bisa segera diantisipasi lebih awal. Ini memang perlu kerja sama masyarakat, aparat desa, dan Babinsa. Siskamling nanti pelaksananya masyarakat. Kami sifatnya membantu pengamanan,” ungkapnya. [tem/beq]

  • Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama

    Mendagri instruksikan daerah bangun ekonomi lewat dua mesin utama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonomi daerah dengan menggunakan dua mesin utama, yakni mesin ekonomi sektor pemerintah dan sektor swasta.

    Menurut Tito, Kemendagri terus memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.

    “Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito juga menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera merealisasikan belanja daerah, seraya mengingatkan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.

    “Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ujarnya.

    Instruksi Mendagri kepada jajaran pemerintah daerah tersebut disampaikan setelah Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja daerah tahun 2025 justru melambat dibanding 2024, terutama pada pos belanja pegawai (-1,5 persen), belanja barang dan jasa (-10,6 persen), serta belanja modal (-32,6 persen).

    Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Akibatnya, dana pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar Rp192,57.

    “Kami berharap pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” ujar Suahasil.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
    Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
    hybrid
    dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy) pada Agustus 2025.
    Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
    Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
    “Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
    Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
    Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
    “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
    Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
    Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
    “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
    Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
    Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
    Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
    “Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
    Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
    Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
    Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
    Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

    Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN Nasional 23 September 2025

    Wamendagri Bima Arya Dorong Lahirnya Pemimpin Berkarakter dan Visioner di Lingkungan ASN
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong lahirnya pemimpin berkarakter dan visioner di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
    Dorongan tersebut, ia sampaikan saat memberikan
    keynote speech
    pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Aula Gunung Gede, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (22/9/2025).
    Bima menegaskan bahwa kualitas seorang pemimpin ditentukan oleh karakter, kompetensi, dan visi. Untuk itu, ia mengajak para calon pemimpin agar berani menetapkan tujuan besar dan tidak setengah-setengah.
    “Punya cita-cita, punya visi, enggak boleh nanggung. Targetnya ya
    shoot for the moon
    . A
    nd if we miss, you’ll be falling among the stars
    ,” ujar Bima dalam siaran persnya, Senin (22/9/2025).
    Bima mengingatkan, dalam perjalanan birokrasi, setiap pemimpin akan dihadapkan pada pilihan, menjadi aktor transformatif yang membawa perubahan atau sekadar transaksional yang mendasarkan kebijakan pada kepentingan sepihak.
    “Hidup itu adalah pilihan. Pada dasarnya ketika kita menjadi bagian dari birokrasi, tanpa sadar sebetulnya kita di simpang jalan. Di simpang jalan untuk memilih banyak sekali pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak-Ibu,” tutur Bima.
    Lebih jauh, Bima menjelaskan empat matriks model kepemimpinan, yaitu Fighting, Looser, Skilled, dan Unskilled.
    Ia menekankan bahwa ada pemimpin yang memiliki kemampuan (Skilled), tetapi tidak memiliki jiwa petarung (Fighting), dan sebaliknya ada pemimpin yang berjiwa petarung meski keterampilannya belum mumpuni.
    “Karena kalau sudah punya
    passion
    bertarung, maka kompetensi akan mengiring [dan akan] terus di-
    upgrade
    [kemampuannya] itu. Dia akan taklukan apa pun juga,” tekan Bima.
    Selain itu, kata dia, pengambilan keputusan pada momentum juga menjadi faktor penting bagi seorang pemimpin. Untuk menggambarkannya, Bima mengaitkan teori momentum dalam fisika dengan kepemimpinan.
    Ia menjelaskan bahwa momentum tidak tercipta tanpa adanya massa yang merefleksikan kualitas diri, serta kecepatan yang menggambarkan gerak dan keterampilan.
    Dengan demikian, kualitas kepemimpinan dan kegesitan dalam mengeksekusi kebijakan harus berjalan selaras untuk menjemput momentum.
    “Bagi politisi, bagi pemimpin, momentum adalah sahabat terbaru. Momentum enggak hanya ditunggu, tapi momentum diciptakan,” tegasnya.
    Bima juga mengimbau peserta PKA dan PKP untuk berhati-hati dalam menjalankan birokrasi. Menurut pengalamannya, banyak jebakan yang dapat menghambat realisasi kebijakan, seperti jebakan seremonial dan jebakan politik.
    “(Jebakan tersebut membuat) habis waktu kita. Tanpa kita sadar. Ini yang saya ingatkan sekarang kepada (ASN) yang baru dilantik,” ungkapnya.
    Menutup paparannya, Bima berpesan agar setiap ASN menjalankan tugas sebaik-baiknya, karena setiap pengabdian akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan.
    “Ya tunggu aja. Insyaallah segera indah pada waktunya. Kalau tidak di dunia, bisa di akhirat nanti,” tandas Bima.
    Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono, Kepala PPSDM Regional Bandung Indra Maulana Syamsul Arief, dan para peserta PKA dan PKP dari berbagai daerah yang mengikuti secara
    hybrid
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kepala daerah kompak mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen menyukseskan program strategis itu.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang menjadi unggulan, dengan mengapresiasi program pemerintah tersebut.

    Sherly menekankan dukungan Maluku Utara diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi secara by name by address yang akurat, agar program hilirisasi perkebunan berjalan tepat sasaran dan efektif.

    Menurutnya, hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara.

    “Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.

    Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya menyukseskan program hilirisasi dan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memastikan implementasi berjalan nyata.

    Menurut Hendrik, kesiapan kini berada di tangan pemerintah daerah, dengan Kabupaten Maluku Tengah tahun ini menjadi salah satu penerima bantuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan pala.

    Ia menegaskan data penerima bantuan sudah lengkap dan siap diimplementasikan, serta memastikan akan mengawasi implementasi program agar hilirisasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.

    Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program hilirisasi perkebunan, khususnya gambir, yang diyakini dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan hilirisasi bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan dukungan anggaran dan pendampingan pemerintah pusat.

    Ia menyebutkan Sulawesi Tenggara fokus pada hilirisasi tebu, mete, dan kakao, dengan berencana membangun dua pabrik tebu di Konawe Selatan senilai Rp10 triliun guna memperluas lapangan kerja.

    Andi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian sangat penting agar hambatan regulasi, terutama terkait status lahan, dapat segera diselesaikan, sehingga program hilirisasi benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

    “Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ kata Amran.

    Kementerian Pertanian pada 2025 memperoleh ABT Rp9,9 triliun untuk pengembangan hilirisasi perkebunan, menyediakan benih gratis 800 ribu hektare yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.

    Amran menyebut langkah ini terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

    Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan dukungan nyata dari gubernur dan bupati.

    “Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan Nasional 22 September 2025

    Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan Nasional 22 September 2025

    Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu (Posyandu) tak lagi hanya mengurus soal kesehatan, tetapi juga masuk dalam bagian enam standar pelayanan minimal (SPM), salah satunya adalah ketentraman dan ketertiban umum.
    Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu, di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan bahwa Posyandu telah bertransformasi dengan melaksanakan enam standar pelayanan minimal (SPM). Sebelumnya, Posyandu lebih banyak dikenal dalam konteks pelayanan kesehatan.
    “Jadi pelayanan publik yang dibuat secara terpadu dalam satu pos. Kira-kira gitu. Nah, apa saja? Tidak hanya di bidang kesehatan, tapi enam standar pelayanan minimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” kata Tito.
    Enam SPM tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.
    Dalam konteks ini, pendayagunaan Posyandu diarahkan pada enam bidang SPM sesuai kewenangan desa/kelurahan, dengan penekanan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
    “Posyandu sebagai mitra pemerintah. Posyandu itu adalah mitra pemerintah. Tapi diakui keberadaannya dalam undang-undang,” tegas Mendagri.
    Sebagai mitra pemerintah, Posyandu dapat menyempurnakan tugas-tugas yang dilaksanakan pemerintah.
    Hal ini termasuk kontribusi terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), pemanfaatan literasi digital, penguatan sektor pangan, serta bidang lainnya yang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat.
    Mendagri mencontohkan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan Posyandu ialah memperkuat sektor pangan melalui gerakan menanam.
    Jika dilakukan secara kolektif oleh kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu, serta pemerintah desa, gerakan ini diyakini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan.
    “Kalau itu dilakukan oleh semua desa melalui gerakan PKK, Posyandu, bergerak menanamnya seperti cabai masing-masing untuk konsumsi desanya sendiri, konsumsi rumah tangga yang sendiri, enggak ada inflasi setiap minggu itu enggak ada. Karena sudah cukup untuk masing-masing,” tutur Tito.
    Dia juga menjelaskan bahwa keberadaan Posyandu memiliki dasar hukum yang kuat.
    Hal ini antara lain diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
    Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Posyandu merupakan salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa (LKD).
    Selain itu, Posyandu juga menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: MBG bidik pemenuhan gizi dan hidupkan ekonomi daerah 3T

    Mendagri: MBG bidik pemenuhan gizi dan hidupkan ekonomi daerah 3T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membidik pemenuhan gizi untuk menekan stunting dan menghidupkan ekonomi daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” kata Tito dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, sebanyak 141 satuan tugas (satgas) dibentuk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T. Saat ini sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lalu 542 sisanya ditangani Badan Gizi Nasional (BGN).

    Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional.

    Program ini mendukung target PU608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Fokus percepatan pembangunan SPPG diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” kata Dody.

    Menanggapi hal itu, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof. Hardinsyah menilai kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru, karena komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap akan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian dapur MBG.

    “Kalau di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri, petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal bisa diperkuat,” ujarnya.

    Hardinsyah menekankan pentingnya koordinasi lintas level. Menurutnya, pengelolaan SPPG tidak hanya berhenti pada pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar program ini benar-benar berdampak bagi masyarakat sekitar.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.