Kementrian Lembaga: Kemendagri

Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
Penulis
KOMPAS.com
– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26–28 September 2025.
Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agenda dibuka dengan pemaparan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025).
Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa anggaran Kemendagri dan BNPP 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
Program Prioritas Presiden antara lain meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, serta pengembangan lumbung pangan.
Program lainnya mencakup Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, hingga fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
“Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif.
Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri Tito melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Selain rapat teknis, kegiatan juga diselingi agenda kebersamaan, seperti makan malam bersama dan olahraga jalan pagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/09/2025 09:07
Wamendagri Bima Arya minta pemda tingkatkan realisasi APBD 2025

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk segera meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui kemaksimalan dari belanja daerah adalah faktor utama,” kata Bima dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Bima juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.

“Nah, sekali lagi ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah,” ujarnya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Bima menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah.

Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan.

Di lain sisi, Bima memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi belanja. Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, hingga keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

“Kita mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau [kepala] dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” kata Bima.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berdialog dengan para perwakilan Pemda yang hadir. Dialog tersebut untuk menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD, sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/09/2025 21:44
Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan Surabaya 26 September 2025

Tengahi Konflik Subandi-Mimik Sidoarjo, Parpol Pengusung Dinilai Perlu Turun Tangan
Tim Redaksi
SIDOARJO, KOMPAS.com
– Pakar politik lokal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Abdul Chalik berharap, partai politik pengusung segera turun tangan mengatasi ketegangan antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.
Adapun Mimik mengirim surat laporan untuk Bupati Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait mutasi dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai cacat prosedur.
Masalah tersebut menjadi puncak ketegangan antara kedua pemimpin Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Satu bulan setelah pelantikan, tepatnya Maret 2025, hubungan keduanya juga sempat dikabarkan tak harmonis.
Hal itu dipicu Subandi yang menyebut tugas dewan menghambur-hamburkan uang rakyat, dan Mimik merasa dikesampingkan dalam pengambilan putusan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Sidoarjo.
Agar tidak segera berlarut-larut, Chalik mengatakan bahwa pihak yang dapat meredam ketegangan antara Subandi dan Mimik adalah para partai pengusung.
“Tentu yang bisa mendamaikan ya partai pengusung, yang bisa mengajak mereka berbicara,” kata Chalik pada Jumat (26/9/2025).
Selain itu, dorongan untuk berbaikan dari para pendukung dan tokoh masyarakat juga bisa menjadi jembatan bagi Subandi dan Mimik.
Pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, Subandi-Mimik didukung tiga partai raksasa, yakni Gerindra, Golkar, dan Demokrat.
Selain itu, partai pendukung lainnya, yaitu Hanura, Buruh, BKN, Perindo, Garuda, dan Ummat.
Chalik menyayangkan adanya perseteruan antara pasangan kepala daerah ini.
Sebab, jika terjadi berkepanjangan, akan mengganggu pelayanan masyarakat Sidoarjo.
“Tentu itu akan terganggu manakala tidak ada jalan keluar untuk bisa mengompromikan, melakukan semacam mengkomunikasikan perbedaan keduanya,” ucapnya.
Chalik juga mengatakan bahwa tugas wakil bupati secara resmi diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, yakni wasdalbin (pengawasan, pengendalian, dan pembinaan).
Apabila sudah menyentuh gangguan pada pengawasan dan pertanggungjawaban kepemimpinan, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Maka ketika hubungan itu tidak harmonis, maka tentu saja, akan mengganggu terhadap kepemimpinan keduanya, dan tentu itu masyarakat sangat dirugikan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/09/2025 20:35
Kemendagri Dalami Sengketa 3 Pulau Maluku Utara yang Diklaim Raja Ampat – Page 3

Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

“Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.

26/09/2025 05:02
Persaudaraan Kepala Desa di Sumenep Siap Aktifkan Kembali Siskamling

Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep, Abd. Hayat mengaku siap mendukung pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

“Kami tentu saja sangat mendukung dan menyambut baik pengaktifan Siskamling. Kami yakin ini membawa manfaat dan menjalin kebersamaan di masyarakat,” katanya, Kamis(25/09/2025).

Menurutnya, dengan diaktifkannya kembali Siskamling, akan membuat rasa aman dan nyaman di masyarakat. “Soal keamanan ini sebenarnya masyarakat juga punya tanggung jawab. Tidak bisa hanya bergantung pada polisi atau tentara,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, instruksi secara umum untuk menghidupkan kembali Siskamling langsung diteruskan ke kepala-kepala desa yang tergabung dalam PKDI. “Untuk instruksi secara khusus, kami masih menunggu rapat teknis pelaksanaan siskamling,” terangnya.

Namun menurutnya, untuk tahap awal, pihaknya akan menghidupkan kembali Siskamling hingga ke dusun-dusun, dengan pelaporan induk Siskamling desa.

“Jadi gimana hasil Siskamlingnya, pantauan keamanan lingkungannya, akan disampaikan ke pos induk di tingkat desa. Kemudian laporan itu akan diteruskan ke Polsek setempat,” ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran nomor 300.1.4/e.1/BAK tanggal 3 September 2025 tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.

SE tersebut memuat beberapa poin. Salah satunya adalah peningkatan kewaspadaan dini RT/RW dengan diaktifkannya Siskamling dan pos ronda. [tem/aje]

25/09/2025 21:12
Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur Surabaya 25 September 2025

Konflik Bupati-Wabup Sidoarjo, Emil Dardak: Kepala Daerah Harus Akur
Editor
SURABAYA, KOMPAS.com
– Adanya konflik antara Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakilnya, Mimik Idayana, Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim), Emil Elestianto Dardak, mengimbau agar pasangan kepala daerah tersebut bisa akur demi masyarakat Sidoarjo.
Dikatakannya, konflik dua kepala daerah yang menyeruak ke publik tersebut, menurutnya adalah masalah serius.
Sebab, Emil Dardak, pasangan kepala daerah harusnya akur dan saling bersinergi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Kami pantau terus. Semua kepala daerah harus akur dan sinergis,” tegas Emil, Kamis (25/9/2025).
“Kami berharap bisa, tentunya komunikasi yang berjalan saat ini bisa ada titik temu,” katanya.
Lebih lanjut, Emil menegaskan, bahwa dalam memimpin suatu daerah, dinamika politik maupun birokratik sangat memungkinkan untuk terjadi.
Namun, hal tersebut harus disikapi dengan sangat bijak.
Untuk itu, ia berharap Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bisa berlaku bijak, kembali akur dan sinergis demi masyarakat.
Wagub Emil menyatakan, Pemprov Jatim terus memantau dinamika yang terjadi di Sidoarjo.
Ia berharap Subandi dan Mimik akur kembali demi masyarakat Sidoarjo.
“Kami pantau, kami lihat komunikasinya seperti apa,” tambah Emil.
Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana cukup lama tercium publik.
Terbaru, konflik keduanya memanas, setelah Bupati Sidoarjo Subandi melakukan mutasi 61 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Namun, kebijakan mutasi tersebut dinilai Wabup Sidoarjo Mimik Idayana janggal dan cacat prosedur.
Hal tersebut, memicu Wabup Mimik melaporkan kebijakan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
Surat laporan resmi dilayangkan ke Kemendagri pada Rabu (24/9/2025) malam.
Dalam surat bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025 itu, Wabup Mimik meminta Kemendagri turun tangan mengevaluasi kebijakan mutasi yang dianggap menyimpang dari kesepakatan awal.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
Konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wabup Mimik Idayana Jadi Perhatian Serius Pemprov Jatim
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 20:53
KPU Surabaya Catat 2,25 Juta Pemilih pada Triwulan II 2025

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya merilis hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan II Tahun 2025. Total jumlah pemilih tercatat mencapai 2.256.140 jiwa, yang terdiri atas 1.095.597 laki-laki dan 1.160.543 perempuan yang tersebar di 31 kecamatan dan 153 kelurahan di Surabaya.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Surabaya, Naafilah Astri Swarist, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan Tim Pencocokan Penelitian Terbatas (Coktas) untuk memastikan data pemilih yang ada benar-benar valid. Menurutnya, langkah ini penting mengingat dinamika kependudukan di Surabaya yang cukup tinggi.

“Jadi kami melakukan coktas seperti dulu Pantarlih, turun langsung menemui pemilih yang memang datanya perlu kami ketahui kevalidannya, benar atau tidak. Misalnya ada data usia di atas 100 tahun, data kematian yang belum memiliki akta kematian, hingga rumah yang sudah tidak ada lagi,” ujar Naafilah di KPU Surabaya, Kamis (25/9/2025).

Dari total DPB, terdapat 69.257 pemilih baru, 42.361 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta 36.289 data pemilih yang mengalami perbaikan. Naafilah menambahkan, sumber data yang mereka gunakan berasal dari KPU RI yang didapat dari Kemendagri, BPJS, dan BPS, yang kemudian diverifikasi secara sampling di lapangan.

“Data ini berasal dari pusat semua, dan kami hanya melakukan sampling untuk mengecek validitasnya. Ini berbeda dengan Coklit pada pemilu karena saat ini kami tidak memiliki badan adhoc, jadi hanya melibatkan internal KPU Surabaya,” jelasnya.

Naafilah mengungkapkan, banyaknya pemilih TMS sejalan dengan tingginya arus masuk penduduk ke Surabaya. Beberapa data yang ditemukan di lapangan menunjukkan status yang berubah, seperti rumah yang beralih fungsi menjadi ruko, bangunan yang sudah dirobohkan, atau warga yang telah meninggal namun datanya belum dilaporkan keluarga.

“Misalnya, ada data yang aktif di DPT, tetapi ketika kami cek ternyata sudah ditempati orang lain atau bahkan sudah tidak ada rumahnya. Ada juga kasus warga yang meninggal lama tapi keluarganya tidak mengurus laporan kematian, sehingga datanya masih aktif,” terangnya.

Naafilah mengungkapkan, tujuan utama Coktas adalah memastikan data pemilih selalu diperbarui agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemilu mendatang. Validasi ini, lanjut dia, menjadi langkah bersih-bersih data untuk menjaga kredibilitas daftar pemilih.

“Coktas ini untuk memastikan validitas data sambil bersih-bersih. Bedanya, saat ini jumlah petugas terbatas, tidak seperti Pantarlih yang dulu bisa mencapai belasan ribu orang. Sekarang kami hanya memiliki kurang dari 50 orang di internal KPU,” ungkap Naafilah.

KPU Surabaya juga mengingatkan masyarakat untuk aktif memeriksa status data pemilih melalui laman resmi cekdptonline kpu. Hal ini, kata dia, penting agar setiap warga memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih dan segera melapor jika terdapat kesalahan data.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Jika menemukan data yang tidak sesuai, segera laporkan agar bisa kami perbaiki sebelum pemilu berikutnya,” pungkas Naafilah.[asg/but]

25/09/2025 18:33
6 Mendagri Sebut Penanganan Awal Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda Nasional

Mendagri Sebut Penanganan Awal Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, penanganan awal terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).
Tito beralasan, pemda punya beragam fasilitas untuk penanganan awal kasus keracunan MBG.
“Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti Pemda, (yang) punya rumah sakit, punya ambulans, kemudian punya tenaga kesehatan, (sistem)
emergency
,” ucap Tito dalam siaran pers, Kamis (25/9/2025).
Tito menuturkan, Kementerian Dalam Negeri sedang memfasilitasi kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah.
Pemda diminta untuk membantu agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan dengan baik.
“Ada 62 daerah-daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda, kami fasilitasi. Kemudian untuk daerah-daerah lain, yang di luar daerah-daerah terpencil, sebetulnya juga sudah dibuat Satgas-Satgas yang tugasnya membantu BGN,” ucap Tito.
Mendagri menjelaskan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan BGN di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat.
Satgas tersebut diharapkan dapat menjembatani Pemda dengan BGN guna mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah masing-masing.
“Prinsip utamanya, daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambil keputusannya tetap dari BGN,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 16:57
Tumbuhkan Perekonomian Daerah, Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Baik Pengelolaan BUMD dari Jepang Nasional 25 September 2025

Tumbuhkan Perekonomian Daerah, Mendagri Harap Pemda Belajar Praktik Baik Pengelolaan BUMD dari Jepang
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) mempelajari praktik baik pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) dari Jepang.
Langkah itu dinilai krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
Hal itu dia sampaikan saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia dengan tema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Pada kesempatan itu, Tito mengapresiasi kehadiran para perwakilan Jepang, mulai dari kepala daerah hingga pimpinan lembaga, yang turut berbagi pengalaman dalam mengelola usaha daerah.
Ia mengatakan, hubungan Indonesia dengan Jepang sudah terjalin cukup lama dan berjalan harmonis.
Berbagai kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan pun telah terbangun antara kedua negara.
“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan di dunia, termasuk negara yang dihormati karena kemajuannya,” kata Tito dalam siaran persnya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Tito, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, wilayah luas, dan jumlah penduduk besar sehingga membutuhkan tata kelola pembangunan serta keuangan daerah yang efektif. Salah satu instrumen pentingnya adalah optimalisasi BUMD.
Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD, mayoritas bergerak di sektor air minum, perbankan, hingga pertambangan.
Namun, kata Tito, tidak semua mampu memberikan kontribusi optimal. Masih ada BUMD yang merugi akibat lemahnya manajemen, bahkan dipengaruhi unsur politik.
“Ini yang kami awasi, yang menjadi pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah milik pemda,” jelas Tito.
Dia berharap, seminar internasional itu menjadi momentum untuk belajar dari Jepang dalam membangun BUMD yang sehat dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Tito mencontohkan keberhasilan Kota Kitakyushu dalam mengelola usaha air minum serta Kota Shiranuka yang mampu memanfaatkan potensi daerah menjadi sumber pendapatan.
Tito berharap, forum itu menjadi ajang pertukaran pengalaman antardaerah di Indonesia dan Jepang.
“Melalui seminar ini, kami berharap nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh di sini yang hadir,” harapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki.
Hadir pula Kepala Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Kantor Indonesia Takeda Sachiko, Wali Kota Shiranuka, Hokkaido, Tanano Takao; Wali Kota Batam Amsakar Achmad; perwakilan pemda dari Indonesia; serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/09/2025 15:43
Kemendagri-OJK perluas jangkauan layanan keuangan ke daerah

“Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,”

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses dan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih minim.

“Kami literasi dengan akses keuangan pada masyarakat. Jadi kita menyentuh di titik yang tepat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sinergi tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/7105/SJ tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). SE ini diterbitkan untuk mempercepat akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan TPAKD di antaranya meliputi perluasan akses keuangan, penggalian potensi ekonomi daerah, optimalisasi sumber dana, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

TPAKD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi maupun kabupaten/kota, dengan pengarah terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Kepala OJK, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI). Tugas TPAKD antara lain melakukan monitoring dan evaluasi, merumuskan rekomendasi kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah (Pemda), serta menyusun program percepatan akses keuangan.

Mendagri menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai akses dan sistem keuangan yang baik dan legal. Ia juga mendorong adanya pemetaan tingkat inklusi keuangan di tiap daerah agar intervensi lebih terukur. Menurutnya, perlu ada data daerah mana yang tingkat inklusinya rendah maupun tinggi, seperti halnya data inflasi.

Dia menambahkan, ketika data tersedia di level kabupaten/kota, kepala daerah bisa lebih cepat bergerak. Pendidikan keuangan juga penting agar sistem perbankan yang dianggap rumit bisa lebih sederhana dibanding praktik rentenir atau pinjaman online ilegal. Pihaknya juga mendorong kolaborasi dengan sektor perbankan dan asosiasi Pemda untuk memperluas literasi keuangan.

“Kita bisa memanfaatkan mesin yang lain untuk targetnya, targetnya literasi mungkin bisa kerja sama dengan dunia perbankan lain. Kita membuat jaringan [dengan] pemerintah daerah, kan ada asosiasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan.

TPAKD penting untuk memastikan manfaat jasa keuangan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. OJK juga berkomitmen mendukung business matching antara pelaku industri utama di daerah dengan sektor jasa keuangan.

“Kita melakukan program meningkatkan inklusi keuangan melalui TPAKD,” ujarnya.

Selain itu, Mahendra menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mencegah praktik investasi ilegal. Literasi keuangan menjadi kunci yang membuat masyarakat lebih waspada terhadap risiko maupun manfaat dari layanan keuangan.

Oleh sebab itu, OJK sendiri telah melakukan penguatan, termasuk melalui Anti-Scam Center yang dapat menelusuri transaksi mencurigakan. Semua perangkat ini harapannya bisa diakses Pemda hingga masyarakat.

”Sehingga mereka yang kita berikan pemahaman-pemahaman literasinya,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

25/09/2025 14:45