Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kebakaran Data Center Hancur Dilahap Api, Layanan Publik Lumpuh Total

    Kebakaran Data Center Hancur Dilahap Api, Layanan Publik Lumpuh Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebakaran dahsyat menghantam fasilitas data center raksasa milik pemerintah Korea Selatan yang dinamai ‘National Information Resources Service’ (NIRS), pada Jumat (26/9) pekan lalu. Insiden tersebut menyebabkan ratusan layanan pemerintah lumpuh total.

    Dua hari setelahnya, otoritas polisi dan pejabat-pejabat dari National Forensic Service memasuki fasilitas yang kebakaran.

    Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan mengatakan pada Minggu (28/9) bawah infrastruktur kritis sudah diperbaiki. Namun, butuh waktu hingga 2 minggu untuk sepenuhnya memulihkan sistem pasca kebakaran.

    NIRS yang kebakaran, memegang peran kunci dalam menyediakan layanan pemerintah. Misalnya untuk melakukan verifikasi identitas, hingga mengeluarkan rekam jejak publik.

    Data center yang rusak akibat kebakaran memblokir akses ke situs-situs pemerintah, serta layanan-layanan publik seperti Korea Post, Government24, dan aplikasi mobile ID.

    Menurut otoritas pemadam kebakaran, insiden itu dipicu terbakarnya baterai lithium-ion dalam ruangan server di NIRS.

    Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta maaf atas insiden tersebut yang menyebabkan terhambatnya pelanan publik. Dalam rapat kabinet pada Minggu (28/9), di Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat, Presiden Lee mendapat laporan terkait insiden kebakaran dan upaya-upaya pemulihan.

    Secara total, ada 647 sistem informasi pemerintah yang disimpan di fasilitas data center NIRS di Daejeon. Sebanyak 96 di antaranya terkonfirmasi rusak akibat kebakaran, dikutip dari Korea Herald, Senin (29/9/2025).

    Hingga Minggu (28/9), kantor pusat bencana menyatakan perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk memulihkan sistem telah selesai. Namun, butuh waktu untuk mengerjakan pemulihan jaringan lebih lanjut.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri, pemulihan seluruh 96 sistem yang rusak akan memakan waktu sekitar dua minggu, meskipun waktu pastinya masih belum jelas. Sementara itu, pemerintah akan fokus memulihkan sistem yang tidak terdampak untuk meminimalkan gangguan bagi masyarakat.

    Hingga Minggu (28/9) pagi, lebih dari 50% perangkat jaringan yang terdampak sudah diaktifkan kembali. Selain itu, 763 dari 767 perangkat keamanan kritis sudah kembali beroperasi.

    Lebih lanjut, unit pendingin dan anti lembab yang penting untuk menjaga stabilitas operasional server juga telah kembali bergungsi. Sebanyak 384 unit baterai lithium-ion yang hancur dilahap api sudah disingkirkan dari fasilitas sejak Sabtu (27/9) malam.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut Nasional 28 September 2025

    Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut Nasional 28 September 2025

    Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan kelakar saat menyampaikan pidato dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Di hadapan para peserta dan tamu undangan, termasuk sejumlah menteri kabinet, Muhaimin sempat menyinggung soal dinamika Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Adapun dalam acara ini, PKS turut mengundang Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
    “Para menteri kabinet merah putih yang hadir, Pak Menteri Hukum beserta seluruh para pejabat, Pak Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan. Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” ujar Muhaimin sambil berkelakar yang disambut tawa hadirin.
    Pembukaan Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025), diwarnai kericuhan antara kubu kader yang berseberangan.
    Aksi adu mulut hingga saling lempar kursi meletus ketika Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyampaikan sambutan.
    Sejumlah kader meneriakkan tuntutan “perubahan”.
    Kericuhan ini memicu bentrokan fisik yang mengakibatkan beberapa kader terluka, sehingga mengundang keprihatinan dari internal partai, termasuk permintaan agar kader menahan diri.
    Meski demikian, Muktamar tetap berlanjut dan Mardiono akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030, meskipun proses ini diklaim sepihak oleh kubu Romahurmuziy.
    Pihak Mardiono mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai ulah penyusup yang sengaja membuat gaduh, serta berencana menempuh jalur hukum terhadap para pelaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    “Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ucap Zulhas.

    Zulhas menambahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

    “Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.

    Selain itu, puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diminta ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

    “Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” jelas Zulhas.

    Zulhas menegaskan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman.

    “Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9) pagi.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” pungkasnya. (fajar)

  • Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Beberapa Langkah Pemerintah Evaluasi Total Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintah menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan menekankan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

    “Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Minggu (28/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh. 

    Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. 

    Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

    Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan. 

    Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

    “SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

    Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

    Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

    “Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai. Dia menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan 

    Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. “Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

    Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

  • Simak! Syarat dan Cara Cek Bansos Rp600.000 yang Cair September 2025

    Simak! Syarat dan Cara Cek Bansos Rp600.000 yang Cair September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) segera mencairkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bansos sembako mulai bulan ini.

    Mengutip laman Kementerian Sosial, Bansos sembako tersebut akan diberikan melalui memiliki fitur uang elektronik atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. 

    “Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tulis Kemensos, dikutip Minggu (28/9/2025).

    Adapun, program Bansos BPNT tersebut semulanya merupakan Subsidi Rastra yang ditransformasikan menjadi BPNT pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra.

    Meski demikian, Bansos BPNT hanya akan diberikan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

    Selain itu, penerima program sembako harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. 

    Berikut syarat, besaran dan cara cek Bansos Sembako atau BNPT:

    1. Syarat dan Kriteria Dapat Bansos Rp600.000

    Bansos Program Sembako tidak diperbolehkan untuk:

    – Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

    – Berstatus sebagai anggota TNI/POLRI

    – Berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pensiun

    – Berstatus sebagai pendamping sosial

    – Berstatus sebagai guru tersertifikasi

    – Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

    – Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris

    – Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota.

    Segmentasi penerima Program BPNT

    Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, BPNT hanya diperuntukkan bagi masyarakat fakir miskin dengan kriteria sebagai berikut:

    – Penyandang disabilitas tunggal

    – Lanjut usia tunggal

    – KPM (Keluarga Penerima Manfaat) memiliki anggota lanjut usia atau penyandang disabilitas

    – KPM tanpa lanjut usia atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 tahun ke atas sampai dengan usia di bawah 60 tahun

    – KPM tanpa lanjut usia atau penyandang disabilitas dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun

    2. Besaran Bansos

    Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan, meskipun demikian jumlah ini tetap dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Di mana, pencairan akan dilakukan untuk 3 bulan langsung, sehingga besaran bansos yang Didapatkan sebesar Rp600.000 per KPM.

    Bantuan ini disalurkan melalui Bank Penyalur atau Pos Penyalur yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

    Selain menerima Program Sembako, KPM juga memiliki peluang untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) lainnya dari Kemensos.

    3. Cara Cek Bansos secara Online

    Bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan sosial BPNT, pastikan diri Anda telah terdaftar dalam DTKS tersebut. Berikut langkah-langkahnya!

    – Kunjungi Laman cekbansos.kemensos.go.id 

    – Proses Input Data untuk Cek Bansos BPNT: Pada halaman pencarian, Anda akan menemukan beberapa kolom yang perlu diisi. Pastikan data yang Anda masukkan akurat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Anda.

    – Cari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan tempat Anda tinggal

    – Masukkan Nama Penerima Manfaat sesuai KTP pada kolom yang tersedia

    – Ketik Kode Captcha: Anda akan melihat kotak berisi kombinasi huruf dan angka (disebut captcha). Ketikkan kode tersebut dengan benar di kolom yang disediakan. Jika kode sulit dibaca, Anda bisa mengklik tombol refresh untuk mendapatkan kode baru.

    – Klik Tombol “Cari Data”: Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”

    – Setelah Anda mengklik “Cari Data”, sistem akan memproses permintaan Anda dan menampilkan hasil

  • Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan melakukan koordinasi teknis soal program makan bergizi gratis (MBG) bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul dengan kasus keracunan berkaitan dengan MBG yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir.

    Diharapkan, melalui koordinasi teknis ini nantinya program MBG bisa berjalan lebih baik dan aman untuk masyarakat.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kemudian pendidikan, serta sekda,” ujar Mendagri, dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).

    “Nanti juga akan dihadiri oleh bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan juga ada dari Badan Gizi Nasional, dari wakil Ibu Nanik S Deyang Insya Allah akan hadir,” sambungnya.

    Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk memberikan arahan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia terkait rencana pengerahan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. UKS nantinya akan dikerahkan bersama Puskesmas untuk melakukan pengawasan secara berkala.

    “Di samping itu ada sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) itu kan juga melibatkan dinkes (dinas kesehatan), besok pagi jam 8 kita akan melaksanakan meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” terang dia.

    Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

    Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

    “Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.

     

  • Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat nasional bersama seluruh kepala daerah dan jajaran terkait pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-insiden yang menjadi sorotan publik.

    “Besok kami dari Kemendagri akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” kata Tito saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    Tito menambahkan, rapat daring tersebut juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala BGN, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), mengingat program MBG juga terkait dengan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kewajiban Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, tadi juga dibahas soal UKS dan SLHS yang melibatkan dinas kesehatan. Ini penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan di sekolah,” jelas Tito.

    Dia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ini krusial untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.

    “Besok jam 8 pagi di Kemendagri Zoom Meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya di Indonesia,” tandas Tito.

  • Ramai Disorot, Sederet Petinggi BGN yang Tak Punya Background soal Gizi

    Ramai Disorot, Sederet Petinggi BGN yang Tak Punya Background soal Gizi

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) kini berada di bawah sorotan tajam publik. Lembaga yang menjadi motor pelaksana program makan bergizi gratis (MBG) dinilai gagal menjamin keamanan pangan setelah muncul ribuan kasus keracunan.

    Berdasarkan catatan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), terjadi 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 16 provinsi sejak 17 Januari-18 September 2025.

    Tak hanya soal kasus, perhatian publik juga tertuju pada komposisi pimpinan BGN. Warganet menilai banyak pejabat di lembaga ini tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi. Dari sepuluh petinggi, sebagian besar berasal dari kalangan militer dan kepolisian, serta profesi di luar bidang pangan dan kesehatan.

    Berikut rangkuman profil singkat para pejabat BGN yang menuai perhatian:

    1. Dadan Hindayana (Kepala BGN)

    Dikutip dari laman IPB, Dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB ini dikenal sebagai ahli serangga (entomolog). Ia menempuh pendidikan doktoral di Hannover University, Jerman, dengan fokus pada ekologi serangga. Meski bukan ahli gizi, Dadan dipercaya memimpin BGN. Pada 25 Agustus 2025, ia juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Prabowo Subianto.

    2. Brigjen Pol Sony Sonjaya (Wakil Kepala BGN)

    Lulusan Akademi Polisi 1991 ini pernah menjabat Kapolres di Simalungun, Majalengka, hingga Bandung. Kariernya berlanjut di jajaran Bareskrim Polri dan terakhir sebagai Direskrimum Polda Aceh sebelum kemudian diberi amanah untuk menyukseskan Program MBG pada Januari 2025.

    3. Nanik Sudaryati Deyang (Wakil Kepala Badan Gizi)

    Nanik adalah seorang jurnalis senior yang lama berkarier di Tabloid Bangkit dan Kelompok Media Peluang (KMP). Ia dikenal dekat dengan Presiden Prabowo dan sempat menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

    4. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung (Wakil Kepala BGN)

    Mantan perwira tinggi TNI ini pensiun dengan pangkat mayor jenderal. Jabatan terakhirnya adalah Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.

    5. Brigjen TNI (Purn) Sarwono (Sekretaris Utama)

    Sebelum pensiun, Sarwono menjabat sebagai Direktur Bela Negara di Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

    6. Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman (Inspektur Utama)

    Jimmy sebelumnya bertugas sebagai Sekretaris Ditjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) di Kementerian Pertahanan.

    7. Tigor Pangaribuan (Deputi Sistem dan Tata Kelola)

    Berbeda dari mayoritas pejabat lain, Tigor berasal dari dunia korporasi. Ia punya pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang human resources (HR) di perusahaan multinasional, termasuk Schlumberger, Premier Oil, hingga MIND ID.

    8. Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)

    Perwira zeni pernah menjabat Wakil Kepala Zeni Kodam V/Jaya sebelum ditarik ke BGN.

    9. Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Penyediaan dan Penyaluran)

    Dadang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan.

    10. Nyoto Suwignyo (Deputi Promosi dan Kerja Sama)

    Birokrat senior Kementerian Dalam Negeri ini pernah bertugas di Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta menjabat Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi di Bapanas sebelum masuk BGN.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)