Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Prabowo Minta Profesor dan Pakar, Selamatkan Kekayaan Bangsa

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya, Selasa (29/8/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah tokoh berpendidikan doktoral (S3) yang hadir, mulai dari ekonom hingga pejabat tinggi negara. Mulai dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai, dengan sumber daya akademis yang begitu banyak, seharusnya bangsa Indonesia bisa melakukan transformasi sistem.

    “Begitu banyak S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem, itu kelewatan. Ini masalah sistem,” ujarnya.

    Prabowo juga mengingatkan agar Indonesia tidak sepenuhnya menelan mentah-mentah ilmu dari Barat. Menurutnya, bangsa-bangsa Barat unggul dalam imperialisme dan penjajahan, sehingga bangsa Indonesia harus cerdas memilah ilmu yang sesuai dengan kepentingan nasional.

    Dia menegaskan bahwa kerja sama internasional tetap penting, namun prioritas utama adalah memastikan kekayaan bangsa dikelola sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.

    “Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kagum. Saya tidak ajarkan kita curiga atau membenci bangsa lain. Tapi kita harus paham, jangan mengira bangsa lain kasihan sama kita. Itu sangat naif. Mereka memikirkan diri mereka sendiri, bukan kita,” kata Prabowo.

  • Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gelar Cek Berlapis Kualitas MBG Sebelum Dikonsumsi

    Mendagri Tito Instruksikan Pemda Gelar Cek Berlapis Kualitas MBG Sebelum Dikonsumsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah berperan aktif untuk mencegah terjadinya insiden keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyarankan seluruh kepala daerah agar melibatkan dinas kesehatan masing-masing daerah untuk melakukan pengecekan terhadap MBG yang bakal dibagikan ke seluruh siswa, sehingga tidak terjadi lagi insiden keracunan.

    Tito juga meminta Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    “Jadi sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas,” tuturnya di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Tito pun mengusulkan agar pengecekan itu dilakukan secara berlapis oleh ahli gizi dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar MBG benar-benar aman dikonsumsi siswa.

    “Jadi pengecekan yang di dapur juga harus dilakukan, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan juga ikut dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa dilakukan pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Tito juga meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, menurut Tito, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat. 

    Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.

    “Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujarnya.

    Tito juga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. 

    Bahkan, Tito juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto secara langsung menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.

    Tito optimistis peran aktif dari Pemerintah Daerah mampu meminimalisir TBC. Hal itu juga terbukti ketika penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. 

    Pada waktu tersebut, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

    “Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” tuturnya.

  • Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Efisiensi hingga Inovasi Daerah – Page 3

    Hadapi Dinamika TKD, Mendagri Tito Karnavian Tekankan Efisiensi hingga Inovasi Daerah – Page 3

    Mendagri kemudian merinci empat langkah utama yang harus diperhatikan pemerintah daerah:

    1. Efisiensi Anggaran

    Pemda diminta melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas, rapat, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

    2. Menggali Potensi Pendapatan Baru

    Daerah bisa mengoptimalkan sumber pendapatan yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah. Selain itu, Pemda juga didorong menghidupkan sektor swasta lewat kemudahan berusaha serta meningkatkan efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    3. Sinergi dengan Program Nasional

    Pemda diingatkan untuk memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat yang berjalan di wilayahnya. Menurut Mendagri, penyelarasan ini akan memperkuat pembangunan daerah.

    4. Dorong Inovasi dan Terobosan Kreatif

    Tito mencontohkan langkah inovatif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berhasil membuka peluang ekspor hortikultura ke Singapura. Menurutnya, terobosan seperti ini mampu mendorong ekonomi lokal sekaligus memperluas pasar global.

    “Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” tandasnya.

    RKA 2026 Disusun Komprehensif

    Forum konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan RKA Kemendagri tahun 2026 lebih komprehensif. Dalam kesempatan itu, setiap unit kerja memaparkan capaian serta kebutuhan program. Mendagri pun melakukan pendalaman agar seluruh rencana tetap selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

  • Wali Kota Malang Terus Monitor MBG, Pastikan SPPG Bekerja Sesuai Prosedur

    Wali Kota Malang Terus Monitor MBG, Pastikan SPPG Bekerja Sesuai Prosedur

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan baik dan kualitasnya terjaga. Dalam upaya memastikan mutu layanan, Wahyu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan KH Malik Dalam, Buring, Kota Malang pada Senin, 29 September 2025.

    Sidak ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memantau pelaksanaan program MBG yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan siswa.

    Sebelum melakukan sidak, Wahyu telah mengadakan rapat koordinasi virtual bersama lintas kementerian terkait MBG di Balai Kota Malang. Rapat ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Geologi Nasional (BGN).

    “Tadi saya zoom dengan Mendagri. Ada beberapa arahan dari Mendagri, Menko PMK, Menkes dan BGN. Saya langsung kesini mengecek dan memastikan SOP. Ini salah satu dari 10 SPPG yang sudah beroperasi. Sampel saja,” ujar Wahyu.

    Selama sidak, Wahyu memeriksa setiap tahapan proses di SPPG dengan seksama, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga pengiriman makanan ke sekolah-sekolah. Dia juga memastikan bahwa proses pencucian food tray atau wadah makan dilakukan dengan baik. Wahyu bahkan turut mencicipi beberapa hidangan yang disajikan.

    “Kami sudah lihat satu per satu. Mulai tempat penerimaan bahan mentah. Langsung ada yang bertanggung jawab. Memeriksa bahan mentah busuk atau tidak. Di situ langsung dikerjakan. Kemudian disimpan di gudang kering dan basah sebelum langsung dimasak. Saya sempat mencicipi ayam krispi tidak kalah dengan ayam krispi yang dijual. Setelah itu tempat masak kami melihat makanan dimasukkan pada food try. Memang SOP jalan semua,” katanya.

    Wahyu juga memberikan masukan terkait tambahan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengawasan makanan MBG di sekolah. Menurutnya, sebelum makanan dibagikan kepada siswa, pihak sekolah harus terlebih dahulu memeriksa bau makanan.

    “Seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta pengawasan paling tidak dari bau saja keliatan. Saya minta tambahan satu lagi dicicipi guru. Sejauh mana rasanya,” tambah Wahyu.

    SPPG Buring saat ini melayani 11 sekolah dengan total 2.800 siswa. Dengan pengawasan yang ketat dan SOP yang berjalan dengan baik, Wahyu berharap program MBG dapat memberikan manfaat optimal bagi para siswa, terutama dalam mendukung pola makan yang sehat dan bergizi. [luc/suf]

  • Kasus Pemkab Jember dan Sidoarjo, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

    Kasus Pemkab Jember dan Sidoarjo, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

    Jakarta (beritajatim.com) — Wakil Bupati Jember Djoko Susanto diketahui melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi penyalagunaan kekuasaan. Sementara di Sidoarjo, Wakil Bupati Mimik Idayana mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penentuan kepala dinas dan pejabat di lingkungan Pemkab oleh Bupati Subandi.

    “Kasus di Jember dan Sidoarjo hanyalah contoh terbaru dari buruknya relasi politik pasca pilkada. Ketidakharmonisan ini sangat merugikan masyarakat karena membuat jalannya pemerintahan tersendat,” kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha, Senin (29/9/2025).

    Toha juga berpendapat, ketegangan antara bupati dan wakil bupati di Jember maupun Sidoarjo merupakan “puncak gunung es” dari masalah relasi politik pasca pilkada. Ia menyebut, ketidakselarasan ini kerap memicu tarik-menarik kepentingan, bahkan menimbulkan perpecahan di kalangan pejabat daerah.

    “Banyak pejabat jadi terbelah, ada yang berpihak ke bupati, ada yang ikut kubu wakilnya. Kondisi ini sangat tidak sehat karena memicu kasak-kusuk di birokrasi dan akhirnya pelayanan publik yang paling terganggu,” jelasnya.

    Karenanya, dia mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera turun tangan menyikapi ketidakharmonisan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali mencuat ke publik. Toha menilai, konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

    Toha juga menegaskan, Kemendagri memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, bahkan memberikan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit.

    “Jika kepala daerah atau wakilnya melanggar aturan, sanksi teguran atau peringatan bisa diberikan. Lebih jauh, Kemendagri juga bisa meminta keduanya memperbaiki kebijakan dan prosedur yang bermasalah agar tidak merugikan masyarakat,” ungkap Toha.

    Toha menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara bupati dan wakil bupati. Menurutnya, kedua pihak harus memahami serta menghormati peran masing-masing, demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

    “Bupati dan wakilnya harus duduk bersama, membuka ruang dialog, dan mencari solusi bersama. Kebijakan yang diambil juga harus sejalan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” katanya. [hen/but]

  • Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo Nasional 29 September 2025

    Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo Nasional 29 September 2025

    Keluarga Driver Ojol Affan Kurniawan yang Tewas Dilindas Brimob Dapat Rumah Subsidi dari Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Maruarar Sirait (Ara) membeberkan bahwa salah satu pihak yang menerima rumah subsidi dari Presiden Prabowo Subianto adalah keluarga Affan Kurniawan.
    Affan diketahui merupakan seorang driver ojek online (ojol) yang tewas karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri di Jakarta pada demo Agustus 2025 lalu.
    Selain itu, keluarga dari empat korban tewas dalam insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, juga mendapat rumah subsidi.
    Hal tersebut Ara sampaikan saat menghadiri acara akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
    “Hari ini ada 100 titik yang bersama Bapak, walaupun berjauhan, tapi bahagia karena dapat rumah subsidi dari pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Ara.
    “Kami juga melaporkan, Pak, kenapa hari ini juga, sesuai arahan Bapak memberikan perhatian untuk empat korban di Makassar bersama Mendagri, Bapak Qodari KSP, kami sudah memberikan pada saat di Makassar, Pak. Kemudian juga buat keluarga Affan di tempat ini, Pak,” sambungnya.
    Ara mengatakan, pemberian rumah subsidi ini mungkin tidak bisa mengobati rasa duka keluarga.
    Akan tetapi, kata dia, rumah subsidi ini menjadi bukti bahwa negara hadir di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
    “Memang ini tidak bisa mengobati kedukaan mereka, tapi menunjukkan Bapak Presiden negara hadir untuk memberikan perhatian kepada korban daripada demo kemarin, Pak,” jelas Ara.
    Lalu, Ara menyampaikan kenapa pihaknya memilih Bogor sebagai lokasi peresmian rumah subsidi.
    Dia mengatakan, Bogor merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia.
    “Dari data Ibu Kepala BPS, terbesar di Indonesia, 200.000 lebih rakyat Bogor itu masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. Jadi kita memilih dengan alasan yang sangat substansi. Yang kedua, di sini juga kualitasnya sangat bagus, kualitasnya sangat bagus perumahannya, Pak, sering mendapatkan penghargaan,” katanya.
    Sementara itu, Ara juga mengungkit sosok dari pengembang rumah subsidi di Bogor.
    Dia menyebut nama pengembang itu adalah Angga yang dulunya adalah office boy di perusahaan yang ia pimpin. 
    “Tapi seperti Bapak ajarkan kepada kita semua, dengan doa dan kerja keras, hari ini dia sudah menjadi pemilik di tempat ini, Pak. Tahun lalu dia bangun 1.000 rumah, tahun ini dia bangun 2.000 rumah, dan tahun depan dia bisa bangun 5.000 rumah, Pak,” imbuh Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • Kebakaran Data Center Hancur Dilahap Api, Layanan Publik Lumpuh Total

    Kebakaran Data Center Hancur Dilahap Api, Layanan Publik Lumpuh Total

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebakaran dahsyat menghantam fasilitas data center raksasa milik pemerintah Korea Selatan yang dinamai ‘National Information Resources Service’ (NIRS), pada Jumat (26/9) pekan lalu. Insiden tersebut menyebabkan ratusan layanan pemerintah lumpuh total.

    Dua hari setelahnya, otoritas polisi dan pejabat-pejabat dari National Forensic Service memasuki fasilitas yang kebakaran.

    Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan mengatakan pada Minggu (28/9) bawah infrastruktur kritis sudah diperbaiki. Namun, butuh waktu hingga 2 minggu untuk sepenuhnya memulihkan sistem pasca kebakaran.

    NIRS yang kebakaran, memegang peran kunci dalam menyediakan layanan pemerintah. Misalnya untuk melakukan verifikasi identitas, hingga mengeluarkan rekam jejak publik.

    Data center yang rusak akibat kebakaran memblokir akses ke situs-situs pemerintah, serta layanan-layanan publik seperti Korea Post, Government24, dan aplikasi mobile ID.

    Menurut otoritas pemadam kebakaran, insiden itu dipicu terbakarnya baterai lithium-ion dalam ruangan server di NIRS.

    Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung meminta maaf atas insiden tersebut yang menyebabkan terhambatnya pelanan publik. Dalam rapat kabinet pada Minggu (28/9), di Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat, Presiden Lee mendapat laporan terkait insiden kebakaran dan upaya-upaya pemulihan.

    Secara total, ada 647 sistem informasi pemerintah yang disimpan di fasilitas data center NIRS di Daejeon. Sebanyak 96 di antaranya terkonfirmasi rusak akibat kebakaran, dikutip dari Korea Herald, Senin (29/9/2025).

    Hingga Minggu (28/9), kantor pusat bencana menyatakan perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk memulihkan sistem telah selesai. Namun, butuh waktu untuk mengerjakan pemulihan jaringan lebih lanjut.

    Menurut Kementerian Dalam Negeri, pemulihan seluruh 96 sistem yang rusak akan memakan waktu sekitar dua minggu, meskipun waktu pastinya masih belum jelas. Sementara itu, pemerintah akan fokus memulihkan sistem yang tidak terdampak untuk meminimalkan gangguan bagi masyarakat.

    Hingga Minggu (28/9) pagi, lebih dari 50% perangkat jaringan yang terdampak sudah diaktifkan kembali. Selain itu, 763 dari 767 perangkat keamanan kritis sudah kembali beroperasi.

    Lebih lanjut, unit pendingin dan anti lembab yang penting untuk menjaga stabilitas operasional server juga telah kembali bergungsi. Sebanyak 384 unit baterai lithium-ion yang hancur dilahap api sudah disingkirkan dari fasilitas sejak Sabtu (27/9) malam.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut Nasional 28 September 2025

    Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut Nasional 28 September 2025

    Canda Cak Imin ke Menteri Hukum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan kelakar saat menyampaikan pidato dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Di hadapan para peserta dan tamu undangan, termasuk sejumlah menteri kabinet, Muhaimin sempat menyinggung soal dinamika Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Adapun dalam acara ini, PKS turut mengundang Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar.
    “Para menteri kabinet merah putih yang hadir, Pak Menteri Hukum beserta seluruh para pejabat, Pak Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan. Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” ujar Muhaimin sambil berkelakar yang disambut tawa hadirin.
    Pembukaan Muktamar X PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025), diwarnai kericuhan antara kubu kader yang berseberangan.
    Aksi adu mulut hingga saling lempar kursi meletus ketika Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyampaikan sambutan.
    Sejumlah kader meneriakkan tuntutan “perubahan”.
    Kericuhan ini memicu bentrokan fisik yang mengakibatkan beberapa kader terluka, sehingga mengundang keprihatinan dari internal partai, termasuk permintaan agar kader menahan diri.
    Meski demikian, Muktamar tetap berlanjut dan Mardiono akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030, meskipun proses ini diklaim sepihak oleh kubu Romahurmuziy.
    Pihak Mardiono mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai ulah penyusup yang sengaja membuat gaduh, serta berencana menempuh jalur hukum terhadap para pelaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.