Kementrian Lembaga: Kemendagri

3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
“Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
“(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
2. John Wempi Wetipo
3. Ignatius Yogo Triyono
4. Paulus Waterpauw
5. Ribka Haluk
6. Ali Hamdan Bogra
7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
8. Yani
9. John Gluba Gebze
10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
“Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
Ketua merangkap anggota
: Anggito Abimanyu
Wakil Ketua merangkap anggota
: Farid Azhar Nasution
Anggota
Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
Wakil Duta Besar
1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/10/2025 06:02
Prabowo Tambah Wamendagri, Istana Sebut untuk Pastikan Pembangunan Daerah Lancar Nasional 8 Oktober 2025

Prabowo Tambah Wamendagri, Istana Sebut untuk Pastikan Pembangunan Daerah Lancar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menambah satu Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk memastikan pembangunan di setiap daerah berjalan lancar.
Pasalnya, menurut Prasetyo, Indonesia sangat luas dan terdiri dari 514 kabupaten dan 38 provinsi.
Oleh karena itu, dia menyebut, Presiden ingin memastikan pembinaan dan pembangunan di setiap daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Diketahui, Presiden Prabowo resmi melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri di Istana Negara pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Pelantikan Akhmad Wiyagus didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwan.
Dengan dilantiknya Akhmad Wiyagus, kini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tiga wakil menteri, dengan dua Wamendagri yang telah diangkat sebelumnya, yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.
Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 23 September 1967.
Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989 dan meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Trisakti.
Wiyagus menapaki karier di kepolisian, mulai dari Kapolda Gorontalo, Kapolda Lampung, Asisten Utama Kapolri, hingga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Berkat ketegasannya memberantas korupsi di Gorontalo, Akhmad Wiyagus diganjar dengan Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas.
Selain karier di Kepolisian, Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengamanan dan Penegakan Hukum BP Batam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 22:01
Setelah Kemenkeu, DKI tunggu restu Kemendagri soal Jakarta Fund

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

Pramono menjelaskan, Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

“Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Sebelumnya pada saat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi Balai Kota pada Selasa (7/10), ia telah menyatakan dukungannya terhadap Jakarta Fund.

Menurut Pramono, Jakarta Collaboration Fund tidak hanya diperuntukkan bagi investasi di ibu kota, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk daerah lain.

Pramono menekankan, pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan kreatif atau Alternative financing.

Selain Jakarta Fund, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).

“Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.

Meski APBD Jakarta menurun, Pramono menegaskan program prioritas masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah tidak akan dipangkas meski ruang fiskal semakin terbatas.

Sebelumnya, Jakarta Collaboration Fund merupakan program yang direncanakan oleh pasangan Pramo Anung-Rano Karno sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024.

Pramono menjelaskan Jakarta Collaboration Fund adalah gagasan atau inisiatif pembiayaan inovatif yang dirancang oleh Pemprov DKI Jakarta agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional (pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Itu artinya, berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta. Pendekatan ini juga membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/10/2025 20:22
Komnas HAM Beri Skor 57,8 untuk Polri, karena Apa? Nasional 8 Oktober 2025

Komnas HAM Beri Skor 57,8 untuk Polri, karena Apa?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan penilaian 57,8 untuk institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penilaian hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menjelaskan bahwa nilai tersebut diperoleh dari akumulasi penilaian enam elemen kunci dengan melibatkan para pakar.
“Dari
expert
memberikan nilai 57,2, sedangkan dari komisioner memberikan nilai 58,8, sehingga nilai akhir berjumlah 57,8,” ucap Semendawai dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

Menurut hasil penilaian ini, ditemukan bahwa masih banyak terjadi peristiwa yang membatasi hak berpendapat dan berekspresi.
Polri juga masih menjadi institusi yang paling banyak diadukan terkait dugaan pelanggaran HAM secara umum di Komnas HAM.
“Berdasarkan data Komnas HAM, pada 2021-2023 terdapat 28 pengaduan dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi,” tutur Semendawai.
Atas dasar temuan itu, Komnas HAM juga memberikan kesimpulan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekrtonik sering digunakan untuk menuntut individu terkait kritik terhadap pemerintah.
Hal ini terimplementasi pada kebijakan patroli siber yang dinilai mengurangi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.
“Kebijakan yang diterapkan oleh Polri cenderung berorientasi melakukan penindakan dan pembatasan kebebasan berekspresi, sehingga menghambat ruang bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan kritik atau pendapat secara terbuka,” ucap Semendawai.
Penilaian tersebut juga berisi rekomendasi agar polisi bisa mendapat peningkatan pemahaman terkait hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Kepolisian bersama dengan pemerintah dan DPR juga perlu mengevaluasi peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi secara berlebihan,” tutur Semendawai.
Diketahui, Komnas HAM mengeluarkan hasil penilaian HAM pada tahun 2024 terhadap tujuh kementerian/lembaga.
Kementerian Komunikasi dan Digital mendapat nilai 58,0, Kepolisian Republik Indonesia (57,8), Kementerian Dalam Negeri (69,4), Kementerian Kesehatan (62,9), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (66,9), Kementerian Ketenagakerjaan (54,0), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (59,5).
Rentang nilai yang digunakan adalah 40-100, kategori sangat tinggi ada di rentang angka 81-100, kategori tinggi 71-80, kategori cukup 61-70, dan kategori rendah 40-60.
Penilaian ini dimulai pada awal 2024 dan diterbitkan pada Oktober 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 17:55
Istana Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Wamendagri dan Wamenkes Baru

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan dr Benjamin Paulus. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan dua wamen tersebut merupakan tambahan.

“Jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri yang ini artinya ada penambahan satu wamen di Kementerian Dalam Negeri,” kata Pras kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Pras menyinggung wilayah Indonesia yang sangat besar dan luas, sehingga memerlukan tenaga lebih untuk melakukan pembinaan dan memastikan pembangunan daerah. Hal itu guna memastikan pembangunan di tiap provinsi berjalan baik.

“Oleh karena kita semua tahu, negara kita sangat besar 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

“Maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” lanjut Pras.

“Kemudian yang kedua untuk Wakil Menteri Kesehatan, sama karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

(eva/idn)

08/10/2025 17:21
Wapres Gibran minta Pemprov Banten optimalkan implementasi program CKG

sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat

Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Banten untuk mengoptimalkan implementasi gerakan program cek kesehatan gratis (CKG) sebagai upaya membangun masyarakat yang sehat.

“Mohon ke depan bisa lebih dimasifkan lagi, terutama untuk pengecekan kesehatan gratis, agar bisa dimanfaatkan oleh warga, agar penyakit-penyakit bisa terdeteksi lebih dini,” kata Gibran di Tangerang, Rabu.

Ia mengungkapkan, bahwa sosialisasi dan edukasi tentang CKG harus terus ditingkatkan agar implementasi program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto bisa terealisasi secara maksimal dan dirasakan langsung oleh lapisan masyarakat.

“Dan angka harapan hidup di Banten melalui CKG ini bisa meningkat,” ucapnya.

Gibran menekankan, pentingnya memperkuat peran promotif dan preventif, dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya gaya hidup sehat, pola makan bergizi, dan pemeriksaan rutin.

Selain itu, Wapres juga mengingatkan agar kualitas pemeriksaan dan pencatatan data kesehatan masyarakat untuk selalu dijaga akurasi dan kualitasnya.

“Ini saya titip untuk para Kepala Daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini terima kasih sekali sudah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, terkait program-program prioritas dari Bapak Presiden. Tadi sudah dipaparkan masalah Sekolah Rakyat, Pengecekan Kesehatan Gratis, lalu ada Koperasi Merah Putih,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menambahkan bahwa terkait realisasi cakupan program cek kesehatan gratis (CKG) di Banten saat ini telah mencapai 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat.

Ia bilang, cakupan tersebut hasil implementasi dari realisasi pelaksanaan CKG di seluruh kabupaten/kota yang ada di Banten.

“Pada program cek kesehatan gratis sebanyak 2,6 juta lebih warga Banten telah melakukan cek kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan,” katanya.

Andra menyebut, dari hasil capaian angka 2,6 jiwa sebagai penerima manfaat CKG ini telah diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai wilayah yang tertinggi dalam melakukan eliminasi dari kondisi kesehatan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami diapresiasi oleh Kemendagri sebagai salah satu provinsi yang eliminasi TBC-nya melebihi target,” kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/10/2025 16:32
Mendagri: Perlu ada desain besar dalam pelindungan pekerja migran

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada sebuah desain besar dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai panduan bersama dalam perumusan kebijakan untuk mengoptimalkan besarnya potensi pekerja migran Indonesia.

“Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Tito saat menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajarannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk upaya penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Menurutnya, dengan adanya desain besar, akan lebih mudah memetakan aktivitas serta keterlibatan pemangku kepentingan pada setiap tahapan, mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga setelah pemulangan.

Mendagri menyatakan perlunya penguatan kelembagaan P2MI, baik dari sisi tata kelola maupun regulasi.

Ia mencontohkan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dijalankan sejumlah pemerintah daerah dapat menjadi rujukan dalam memperkuat sistem pelatihan tenaga kerja migran.

Selain itu, penguatan P2MI juga dapat ditempuh melalui perluasan koordinasi lintas sektor serta pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.

Tito juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya pekerja migran. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga akan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.

Ia menambahkan mayoritas pekerja migran Indonesia saat ini masih didominasi sektor domestik sehingga peningkatan kompetensi menjadi hal yang sangat mendesak.

Selain keterampilan teknis, Mendagri menekankan perlunya peningkatan kemampuan berbahasa asing untuk memperkuat citra dan profesionalitas pekerja migran di tingkat internasional.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya membangun sistem pelindungan yang terpadu di sektor pekerja migran.

Sistem itu meliputi pelibatan pemda dalam penjaringan calon pekerja, pembukaan peluang kerja, serta pengembangan sistem edukasi yang mampu membekali calon pekerja migran secara menyeluruh.

Adapun pandangan Mendagri tersebut merupakan respons terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi Kementerian P2MI dalam pengelolaan pekerja migran di lapangan, di antaranya pertama, modul pelatihan pada BLK milik pemda masih beragam antara satu daerah dengan daerah lain dan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja migran.

Kedua, Mukhtarudin menyoroti regulasi di tingkat daerah yang berkaitan dengan pekerja migran belum sejalan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ketiga, aspek kompetensi tenaga kerja juga menjadi persoalan penting. Ia menilai, permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menyangkut aspek integritas, kejujuran, serta kedisiplinan.

Karena itu, diperlukan pendidikan vokasi (pelatihan) yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja pada keseluruhan aspek tersebut.

Mukhtarudin juga menyinggung kendala perizinan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja migran Indonesia di daerah yang memerlukan solusi konkret.

Untuk itu, pihaknya terus menjaring berbagai masukan guna memperkuat sistem pengelolaan P2MI agar semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.

Ia menegaskan lembaganya akan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan grand design yang komprehensif dalam rangka mengoptimalkan sektor P2MI.

Pada saat yang sama, pelayanan kepada pekerja migran akan tetap berjalan sembari memperkuat aspek regulasi dan koordinasi antarinstansi.

“Sementara pelayanan ini harus tetap dijalankan, maka secara parsial dulu, secara sporadis tetap kita jalankan. Tadi sambil memperkuat regulasi, koordinasi, tetapi pelayanan tetap kita lakukan,” kata Mukhtarudin.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

08/10/2025 15:16
Kemendagri Dukung Program Satu Rumah Satu Kolam di Jember, Perkuat Ekonomi Lokal

Liputan6.com, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi Satu Rumah Satu Kolam.

Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan audiensi antara BSKDN dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember di Ruang Video Conference BSKDN Pada Rabu, 8 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Yusharto menilai bahwa Jember memiliki potensi besar untuk mengembangkan inovasi berbasis sumber daya lokal. Menurutnya, inovasi Satu Rumah Satu Kolam yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Jember merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Kendati terkesan sederhana, namun inovasi tersebut sangat berdampak. Melalui Satu Rumah Satu Kolam, masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk budidaya ikan konsumsi. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi dari tingkat rumah tangga.

“Selama ini masih banyak yang salah paham, kalau inovasi itu harus digital, harus berbasis aplikasi, padahal melalui inovasi yang terkesan sederhana seperti Satu Kolam Satu Rumah ini manfaatnya luar biasa, tidak hanya untuk ketahanan pangan tapi juga pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Yusharto dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa Jember sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur memiliki potensi alam yang besar, namun dihadapkan pada sejumlah tantangan geografis karena letaknya yang cukup terpencil. Meski demikian, Jember terbukti mampu bangkit lebih cepat pasca pandemi Covid-19 melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan forum rektor perguruan tinggi di wilayah tersebut.

“Jember dikenal sebagai kota pendidikan, memiliki banyak universitas dan sumber daya manusia yang unggul. Ini adalah kekuatan besar yang bisa dioptimalkan dalam mendukung inovasi daerah. Semangat kolaboratif inilah yang perlu terus dijaga,” tegasnya.

08/10/2025 14:00
700 Ribu Warga Jabar Belum Punya E-KTP, Paling Banyak Ada di Bogor

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 700 ribu penduduk Provinsi Jawa Barat masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dari jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per semester I tahun 2025 yaitu 51.750.000 jiwa.

Hingga saat ini belum diketahui alasan penduduk yang belum memiliki tanda identitas tersebut.

“Dari data itu sekitar Rp37.800.000 gitu yang yang wajib memiliki KTP dan saat ini sekitar 700-an ribu yang belum mendapatkan KTP dengan keterangan (alasan) tidak diketahui,” ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Bara Berli Hamdani di Gedung Sate, Rabu (8/10/2025).

Berli mengatakan, jumlah yang belum memiliki e-KTP itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Namun, tercatat daerah yang banyak belum memiliki kartu Identitas penduduk ini ada di wilayah Bogor. Hal itu karena penduduk banyak dan wilayah yang luas.

“Kalau yang belum punya KTP kalau di Jawa Barat yang paling banyak itu di daerah Kabupaten Bogor, karena juga penduduk terbanyak ya. Geografisnya juga sulit, kemudian Sukabumi kemudian juga daerah Cianjur jadi Jawa Barat bagian Selatan Selatan,” kata dia.

08/10/2025 13:35
Mendagri: Perlu Desain Besar dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nasional 8 Oktober 2025

Mendagri: Perlu Desain Besar dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajarannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk upaya penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya penyusunan
grand design
P2MI sebagai panduan bersama dalam perumusan kebijakan.
Menurutnya, dengan adanya desain besar tersebut, akan lebih mudah memetakan aktivitas serta keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahapan, mulai dari persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pascapemulangan.
Lebih lanjut, Tito menilai perlunya penguatan kelembagaan P2MI, baik dari sisi tata kelola maupun regulasi.
Ia mencontohkan, optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah dijalankan sejumlah pemerintah daerah (pemda) dapat menjadi rujukan dalam memperkuat sistem pelatihan tenaga kerja migran.
Selain itu, penguatan P2MI juga dapat ditempuh melalui perluasan koordinasi lintas sektor serta pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Kalau pendapat saya, potensi dari pekerja migran ini sangat besar sekali,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya pekerja migran. Upaya ini, menurutnya, tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.
Tito menambahkan, mayoritas pekerja migran Indonesia saat ini masih didominasi sektor domestik, sehingga peningkatan kompetensi menjadi hal yang sangat mendesak.
Selain keterampilan teknis, ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan berbahasa asing.
Penguasaan bahasa, kata Tito, akan memperkuat citra dan profesionalitas pekerja migran di tingkat internasional.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya membangun sistem pelindungan yang terpadu di sektor pekerja migran.
Sistem tersebut meliputi pelibatan pemda dalam penjaringan calon pekerja, pembukaan peluang kerja, serta pengembangan sistem edukasi yang mampu membekali calon pekerja migran secara menyeluruh.
Pandangan Mendagri Tito itu menjadi respons terhadap sejumlah persoalan yang dihadapi Kementerian P2MI dalam pengelolaan pekerja migran di lapangan. Di antaranya:
Pertama
, modul pelatihan BLK milik pemda masih beragam antara satu daerah dengan daerah lain dan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja migran.
Kedua
, regulasi di tingkat daerah yang berkaitan dengan pekerja migran belum sejalan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ketiga
, aspek kompetensi tenaga kerja masih menjadi persoalan penting. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan (
skill
), tetapi juga menyangkut integritas, kejujuran, serta kedisiplinan.
Oleh karena itu, diperlukan pendidikan vokasi yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja pada seluruh aspek tersebut.
Lebih lanjut, Mukhtarudin juga menyinggung kendala perizinan bagi perusahaan penyedia jasa pekerja migran Indonesia di daerah yang membutuhkan solusi konkret.
Untuk itu, pihaknya terus menjaring berbagai masukan guna memperkuat sistem pengelolaan P2MI agar semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.
Mukhtarudin menegaskan, pihaknya akan mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan
grand design
yang komprehensif dalam rangka mengoptimalkan sektor P2MI.
“Sementara pelayanan kepada pekerja migran ini harus tetap dijalankan, maka secara parsial dulu, secara sporadis tetap kami jalankan. Tadi sambil memperkuat regulasi dan koordinasi, tetapi pelayanan tetap kami lakukan,” tandas Mukhtarudin.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud, serta pejabat terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/10/2025 09:03