Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah Arief Prasetyo Adi buka suara usai dicopot dari jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 116/P tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

    Prasetyo menyebut rangkap jabatan itu dilakukan demi menjaga kesinambungan koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, mengingat fungsi keduanya yang saling berkaitan erat.

    “Jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian. Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menaruh perhatian besar terhadap perbaikan sistem penyimpanan dan distribusi pangan, terutama beras.

    “Tidak secara langsung dilaporkan [mutu beras turun], tapi memang menjadi fokus Kementan maupun teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan. Kita perlu sadari gudang-gudang kita dalam kondisi perlu perbaikan, termasuk penambahan pembangunan gudang baru di 100 tempat,” jelasnya.

    Menurutnya, peningkatan produksi beras pada akhir tahun ini menuntut kesiapan kapasitas penyimpanan nasional. Karena itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut membantu membangun “gudang inovasi” serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kembali keberadaan lumbung pangan desa di seluruh sentra pertanian.

    “Kita ingin seperti dulu, tiap desa punya lumbung pangan masing-masing supaya betul-betul mandiri pangan,” tambahnya.

    Termasuk, Prasetyo angkat bicara terkait dengan usulan Komisi IV DPR agar status Perum Bulog dinaikkan menjadi kementerian atau lembaga tersendiri, Prasetyo mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian.

    “Nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti Bulog terus kita perbaiki. Alhamdulillah, kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian tertinggi serapan dari Bulog, dan minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan supaya bisa menyerap hasil panen berlimpah, baik beras maupun jagung,” ujarnya.

    Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap berfokus pada ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

    “Intinya, mari kita semua kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya InsyaAllah aman,” pungkasnya.

  • Kontroversi Calon PM Jepang yang Ogah ‘Work-Life Balance’

    Kontroversi Calon PM Jepang yang Ogah ‘Work-Life Balance’

    Tokyo –

    Sosok pemimpin baru Partai Demokrat Liberal dan calon Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menuai kontroversi. Pernyataannya yang ogah menerapkan ‘work-life balance’ atau keseimbangan antara kerja dan kehidupan menuai kritik.

    Dilansir Japan Times dan Mainichi, Minggu (12/10/2025), sekelompok pengacara Jepang yang menangani karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan memprotes pernyataan Takaichi yang menyerukan anggota partai berkuasa itu untuk ‘bekerja seperti kuda pekerja’. Takaichi sendiri menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato setelah memenangkan pemilihan ketua LDP.

    Takaichi merupakan anggota parlemen konservatif yang gigih. Dia menggarisbawahi perlunya pembaruan partai karena dukungan pemilih untuk LDP belum pulih dari berbagai skandal dan faktor lainnya.

    Dia lalu berkata kepada sesama anggota parlemen ‘Saya akan membuat semua orang bekerja seperti kuda’. Dia juga mengaku akan meninggalkan gagasan ‘Work-life balance’.

    “Saya sendiri akan meninggalkan gagasan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Saya akan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja,” ujar calon PM wanita pertama Jepang ini.

    Ucapan Takaichi itu dikritik oleh Dewan Pembela Nasional untuk Korban Karoshi. Mereka meminta Takaichi mencabut pernyataannya dengan alasan sikapnya ‘dapat memaksa para pekerja, termasuk pegawai pemerintah, untuk bekerja berlebihan dan bekerja dalam jam kerja yang panjang serta dapat membangkitkan kembali mentalitas yang sudah ketinggalan zaman’.

    Kelompok ini dipimpin oleh Hiroshi Kawahito yang merupakan pengacara mewakili keluarga karyawan biro iklan besar yang bunuh diri diduga terlalu banyak bekerja. Keluarga seorang birokrat Kementerian Dalam Negeri Jepang yang bunuh diri pada tahun 2014 juga mengaku marah atas pernyataan Takaichi dan mendesaknya untuk merenungkan pernyataan itu.

    Di sisi lain, Menteri Kebijakan Terkait Anak-anak Jepang, Junko Mihara, menekankan keseimbangan kehidupan kerja adalah ‘sangat penting’. Dia membela Takaichi dan menyebut ucapannya itu hanya menunjukkan tekad sebagai pemimpin partai.

    “Saya yakin beliau telah menunjukkan tekadnya sebagai presiden (LDP),” kata Mihara.

    Peluang Jadi PM Jepang Menipis

    Selain diprotes gara-gara pernyataannya, Takaichi juga menghadapi persoalan politik setelah koalisi partai berkuasa pecah. Mitra koalisi mereka mengundurkan diri.

    Dilansir Reuters, Partai Demokrat Liberal merupakan partai penguasa dan telah memerintah Jepang hampir sepanjang era pascaperang. Namun, partai itu harus mendapatkan persetujuan di parlemen untuk menjadikan Takaichi sebagai perdana menteri pada akhir bulan ini.

    Hal itu sebelumnya dianggap cukup mudah mengingat koalisinya memiliki kursi terbanyak di parlemen Jepang meskipun bukan kurang mayoritas. Namun, langkah Takaichi menjadi PM perempuan pertama Jepang bakal berat usai mundurnya partai Komeito dari koalisi Partai Demokrat Liberal.

    Setelah pertemuan dengan Takaichi pada Jumat lalu, pemimpin Komeito, Tetsuo Saito, mengatakan kemitraan kedua partai yang sudah terjalin selama 26 tahun telah retak. Dia mengatakan LDP gagal menanggapi skandal pendanaan politik yang telah menghantui kelompok penguasa tersebut selama dua tahun terakhir.

    Dia mengatakan Komeito tidak akan mendukung Takaichi dalam pemungutan suara parlemen yang diperkirakan akan diadakan pada paruh kedua bulan Oktober. Takaichi menyebut keputusan Komeito ‘sangat disesalkan’ tetapi dia mengatakan akan melakukan apa pun untuk mendapatkan dukungan parlemen.

    Gejolak politik ini terjadi menjelang sejumlah pertemuan diplomatik Jepang, dengan KTT multilateral di Malaysia dan Korea Selatan, serta kunjungan Presiden AS Donald Trump yang diperkirakan akan berlangsung di Jepang pada akhir bulan ini.

    Yen telah menguat hingga 0,5% menjadi 152,38 per dolar AS setelah berita pecahnya koalisi Takaichi. Yen sempat jatuh ke level terendah dalam delapan bulan awal pekan ini karena investor khawatir rencana belanja besar Takaichi akan membebani ekonomi terbesar keempat di dunia tersebut.

    Dengan kepergian Komeito, Takaichi diprediksi akan berusaha menengahi aliansi dengan partai lain seperti Partai Inovasi yang berhaluan kanan-tengah. Sementara, oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional telah mengisyaratkan mereka mungkin akan mendukung pemimpin karismatik dari partai oposisi lain, Yuichiro Tamaki, sebagai kandidat untuk menantang Takaichi dalam perebutan jabatan perdana menteri.

    Tonton juga video “PM Ishiba Mundur: Pasar Saham Jepang Melonjak, Yen Tertekan” di sini:

    Halaman 2 dari 4

    (haf/fas)

  • Calon PM Jepang Sanae Takaichi Dikritik gegara Ajak ‘Kerja Seperti Kuda’

    Calon PM Jepang Sanae Takaichi Dikritik gegara Ajak ‘Kerja Seperti Kuda’

    Tokyo –

    Sekelompok pengacara Jepang yang menangani karoshi atau kematian akibat kerja berlebihan memprotes pernyataan pemimpin baru Partai Demokrat Liberal, Sanae Takaichi, yang menyerukan anggota partai berkuasa itu untuk ‘bekerja seperti kuda pekerja’. Takaichi juga dikritik gara-gara menyatakan dia akan meninggalkan istilah ‘keseimbangan kerja-kehidupan’.

    Dilansir Japan Times dan Mainichi, Minggu (12/10/2025), Takaichi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidato setelah memenangkan pemilihan ketua LDP.

    Takaichi sendiri merupakan anggota parlemen konservatif yang gigih. Dia menggarisbawahi perlunya pembaruan partai karena dukungan pemilih untuk LDP belum pulih dari berbagai skandal dan faktor lainnya.

    Dia juga berkata kepada sesama anggota parlemen ‘Saya akan membuat semua orang bekerja seperti kuda’. Dia juga akan meninggalkan gagasan ‘Work-life balance’.

    “Saya sendiri akan meninggalkan gagasan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Saya akan bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja,” ujar calon PM wanita pertama Jepang ini.

    Ucapan dari Takaichi itu kemudian dikritik oleh Dewan Pembela Nasional untuk Korban Karoshi. Mereka menuntut Takaichi untuk mencabut pernyataannya dan berargumen bahwa sikapnya ‘dapat memaksa para pekerja, termasuk pegawai pemerintah, untuk bekerja berlebihan dan bekerja dalam jam kerja yang panjang serta dapat membangkitkan kembali mentalitas yang sudah ketinggalan zaman’.

    Kelompok ini dipimpin oleh Hiroshi Kawahito yang merupakan pengacara mewakili keluarga karyawan biro iklan besar yang bunuh diri diduga terlalu banyak bekerja. Keluarga seorang birokrat Kementerian Dalam Negeri Jepang yang bunuh diri pada tahun 2014 juga menyatakan kemarahan atas pernyataan Takaichi dan mendesaknya untuk merenungkan lagi pernyataannya itu terlalu banyak bekerja.

    Menteri Kebijakan Terkait Anak-anak, Junko Mihara, menekankan bahwa keseimbangan kehidupan kerja adalah ‘sangat penting’. Dia membela Takaichi dan menyebut ucapannya itu hanya menunjukkan tekad sebagai pemimpin partai.

    “Saya yakin beliau telah menunjukkan tekadnya sebagai presiden (LDP),” kata Mihara.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

    Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

    Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

    “Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

    Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

    Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD),” ucap Fauzi menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

    Tito juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

    Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

    Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
    Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan, sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
    “Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang berbau mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Ia menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.
    Oleh karena itu, Presiden Prabowo mencanangkan program Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan.
    Tito menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program Tiga Juta Rumah.
    Pemerintah, kata dia, mendorong sinergi berbagai pihak, antara lain pengembang real estat, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
    Tito menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah.
    Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
    Kebijakan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai dasar bagi pemda untuk memberikan insentif bagi MBR.
    “Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” tegas Tito.
    Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema KUR diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.
    Tito menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Ia menyatakan bahwa jika target pembangunan tiga juta rumah per tahun tercapai, akan memberikan kontribusi tambahan sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak,” kata Tito.
    Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi daerah-daerah yang aktif menerbitkan PBG bagi MBR.
    Adapun Provinsi Sumut berada di posisi ketujuh dengan 7.096 unit rumah yang telah memperoleh izin PBG bagi MBR.
    Tito secara khusus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang menerbitkan PBG untuk mendukung pembangunan 4.007 unit rumah bagi MBR.
    “Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Deli Serdang yang telah mengeluarkan PBG 50 dan berdampaknya 4.007 (unit rumah bagi MBR terbangun),” ucapnya.
    Tito juga menyoroti peran penting keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung kemudahan perizinan perumahan.
    Menurutnya, sistem pelayanan terpadu akan mempercepat penerbitan izin termasuk PBG serta meningkatkan transparansi birokrasi.
    Sebagai informasi, sosialisasi Kredit Program Perumahan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025).
    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah.
    Tito menyampaikan rasa bahagianya saat melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan itu.
    “Karena tadi saya lihat waktu masuk (rumah), ibunya senang dan rumahnya juga bagus. Memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Tito menambahkan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.
    Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Oleh karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
    Ia juga menerangkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah.
    Salah satu langkah tersebut adalah dengan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.
    Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Tito pun mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.
    Menurutnya, kebijakan itu justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang.
    “Masa kita mau mencari uang dan pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kami pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” ucap Tito.
    Tito menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
    “Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak
    demand
    perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” terangnya.
    Tito menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
    “Tanah kosong
    tuh
    PBB-nya
    dikit
    . Bapak bangun ini dengan nol BPHTB-PBG, tapi (nanti) sudah ada rumahnya, tahun depan. mohon maaf, yang punya rumah nanti (ke depan akan) bayar (pajak) selain tanahnya, bangunannya juga, tapi sedikit,” tutur tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KADIN Sumut Optimis Gubernur Bobby Bisa Tekan Inflasi

    KADIN Sumut Optimis Gubernur Bobby Bisa Tekan Inflasi

    Bisnis.com, MEDAN – Kamar Dadang Indonesia (KADIN) Sumut yakin dan optimis dengan kemampuan dimiliki dan perangkat yang mumpuni, Gubernur Sumut Bobby Nasution bisa menekan inflasi saat ini.

    Angka 5,32 persen menunjukkan tingginya inflasi di Sumatera Utara hingga teguran dari Kemendagri menjadi motivasi Bobby Nasution dan kepala OPD untuk bekerja maksimal untuk menekan inflasi sampai normal.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Provinsi Sumut Isfan F Fachruddin mengungkapkan, langkah-langkah yang sudah diambil Bobby Nasution bisa menjadikan perekonomian di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan.

    “Saya yakin kepemimpinan Pak Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bisa menekan inflasi di Sumut ini. Tentunya harus didukung oleh para kepala daerah di kabupaten/kota. Kepala daerah di kabupaten/kota harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ungkap Isfan, Sabtu (11/10/2025).

    Ia menjelaskan, Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dan ada beberapa daerah penghasil dari sektor pertanian.

    “Deliserdang dan Serdang Bedagai adalah contoh daerah yang menghasilkan dari sektor pertanian. Tentunya dengan koordinasi dan kolaborasi semua pihak persoalan ini bisa segera diatasi,” papar Isfan.

    Menghadapi inflasi yang tinggi saat ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan inflasi saat ini.

    “Jangan yang hanya berpikir itu gubernur saja. Seharusnya kepala daerah kabupaten/kota sudah melakukan strategi mengatasi inflasi. Sejak awal tahun, pihak BI (Bank Indonesia) dan Pemprov Sumut sudah bekerja. Tapi kepala daerah di kabupaten/kota ketika menghadapi situasi seperti ini mereka jadi gugup,” sebut Isfan.

    Soal 11 langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bobby Nasution untuk mengatasi inflasi beberapa diantaranya, menyalurkan komoditas pokok penyumbang inflasi secara gratis, membuat paket beras SPHP yang dijual dengan harga terjangkau bersama cabai merah, mempercepat penyaluran program bantuan pangan dan lainnya merupakan langkah tepat.

    “11 langkah yang dilakukan Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menekan inflasi saya pikir hal yang tepat. Inflasi ini kan masalah sejengkal perut. Jadi, kalau gubernur yang bekerja dan yang dibawah enggak bekerja ya sama saja. Jadi KADIN Sumut sebagai mitra siap mendukung langkah atau program Pak Bobby Nasution untuk menekan inflasi,” tutup Isfan.

  • Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menelusuri penyebab kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah di Sumut, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting diwujudkan. Hal ini dikatakan Tito saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan subsidi Kompos Patria Tama, yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Ya, saya sudah minta Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berkoordinasi. Nanti dari sini kami akan menggelar rapat untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Tito, Jumat (10/10/2025).

    Diketahui, ada 19 daerah di Sumut yang PBG untuk rumah subsidi atau rumah MBR masih 0, yaitu Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

    Disebutkan Tito, para kepala daerah di Sumut harus memahami petapa pentingnya program rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Ini adalah program untuk rakyat. Ini kebutuhan dasar. Selain itu juga, pembangunan rumah subsidi akan mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi. Karena nanti pengembang-pengembang, dari yang kecil sampai besar, akan hidup,” sebutnya.

    “Karena banyak sekali kemudian, PPN-nya 0 persen, BPHTB dan PBG gratis. Belum lagi ada KUR Perumahan yang disubsidi. Toko-toko material, pekerja hidup semua. Lapangan kerja terbuka,” sambungnya.

    Tito meminta agar Pemda di Sumut menggratiskan biaya pengurusan Bea Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan pembebasan itu, sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nantinya Pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, di tahun berikutnya Pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar,” tandasnya.

  • Mensesneg: Kepala daerah sudah diberi penjelasan soal pemotongan TKD

    Mensesneg: Kepala daerah sudah diberi penjelasan soal pemotongan TKD

    “Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan para kepala daerah telah diberi penjelasan terkait dinamika pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menimbulkan keresahan di sejumlah provinsi.

    Menurut Prasetyo, pertemuan antara para gubernur dan Kementerian Keuangan baru-baru ini bukan merupakan bentuk protes, melainkan penyampaian aspirasi mengenai skema penyaluran TKD.

    “Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri. Kita berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” ujar Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima, Sabtu.

    Dia menjelaskan, skema transfer tidak langsung meliputi berbagai program nasional pemerintah pusat yang juga diterima oleh masyarakat di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sekitar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu,” kata Prasetyo.

    Menanggapi kekhawatiran sebagian kepala daerah yang ingin menyalurkan anggaran sesuai dengan janji kampanye politik mereka, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan tata kelola anggaran agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.

    “Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD), usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10).

    Haris menuturkan penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai.

    Menurutnya, banyak daerah kini menghadapi kesulitan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur.

    Ia menambahkan, pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sehingga pengurangan dana ini berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan prioritas.

    Ia menyebut beberapa kepala daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa penurunan TKD bisa mengganggu kinerja aparatur sipil negara karena keterlambatan pembayaran hak pegawai yang berdampak pada produktivitas pemerintahan daerah.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

    Kemendagri Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

    “Artinya ke depan komunikasi antara daerah, asosiasi wali kota, bupati, gubernur dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan ini akan lebih intens lagi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memaksimalkan belanja pemerintah (government spending) untuk memperkuat perputaran ekonomi daerah.

    “Yang penting sekarang kita fokus dulu untuk memaksimalkan government spending, belanja. Ini angkanya masih agak lebih rendah dibanding tahun lalu. Jadi supaya perputaran uangnya lebih kuat lagi, kita dorong government spending,” tegasnya.

    Selain itu, Bima juga mengingatkan agar Pemda melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran yang masih bisa ditekan.

    “Dan kami masih mendekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Itu tolong disisir lagi sekali lagi semuanya. Seperti perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain,” ucapnya.

    Ia meminta agar kepala daerah lebih terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

    “Kepala daerah bersama bapeda, bersama bagian keuangan. Itu menyisir semua pos-posnya. Kadang-kadang ada kepala daerah yang tidak terlalu terlibat. Kami mendorong kepala daerah itu untuk hafal,” katanya.

    Bima juga menilai bahwa penguatan koordinasi dan efisiensi anggaran tidak boleh menghambat ruang inovasi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadapi tantangan fiskal daerah.

    “Kita ingin pastikan bahwa pelayanan publik itu tidak terdampak dan ada ruang bagi inovasi dan investasi di daerah,” ujarnya. (Wahyuni/Fajar)