Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • DBH dipotong, DPRD dukung DKI cari sumber pendanaan alternatif

    DBH dipotong, DPRD dukung DKI cari sumber pendanaan alternatif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Pramono Anung untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH).

    “Langkah tersebut penting agar program pembangunan di Ibu Kota tetap dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dengan keterbatasan fiskal,” kata Baco di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dengan adanya potongan DBH hingga Rp15 triliun, maka tidak mungkin atau berat untuk menjalankan APBD yang tersisa Rp79 triliun dari rencana Rp95 triliun.

    “Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Pemprov DKI akan menjajaki kerja sama dengan swasta dan berbagai mitra strategis lainnya untuk menutupi kekurangan pendanaan akibat pemangkasan DBH.

    “Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

    Pramono menjelaskan, Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

    “Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
    Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
    “Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
    Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
    Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
    Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
    “Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
    Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
    Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
    Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
    Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
    Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
    Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
    “Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
    Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
    Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
    Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali.

    Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Tito menyampaikan tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).

    Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut, kata Tito, terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Tito mengungkapkan kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras sebagai pemicu peningkatan inflasi pangan di berbagai daerah.

    Menurutnya, 514 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga cabai merah yang cukup signifikan. Ia menilai kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.

    Hal tersebut membuat pasokan tidak merata dan harga melonjak di beberapa wilayah.

    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi,.perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi hal itu, Tito mendorong pemda menggerakkan masyarakat menanam cabai di komunitas dan rumah tangga. Cabai merah, kata Mendagri, merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.

    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” tuturnya.

    Selain cabai merah, Tito juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 189 daerah mencatat kenaikan harga daging ayam ras. Sementara, 192 daerah mengalami kenaikan harga telur ayam ras.

    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.

    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” jelasnya.

    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.

    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.

    Sementara itu, data Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan tren harga daging ayam ras relatif mendatar, meskipun masih sedikit di atas harga acuan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai masih perlu diwaspadai agar tidak menekan inflasi pangan.

    Untuk komoditas beras, Tito memastikan harga dan stok nasional stabil. Hanya 59 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga beras, dan sebagian besar wilayah justru mengalami penurunan.

    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.

    Tito juga mengingatkan kenaikan harga telur ayam ras perlu diantisipasi karena meningkatnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor industri rumahan seperti pembuat kue.

    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas. Untuk itu, Tito meminta pemda bersama kementerian terkait bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.

    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri hadirkan program SIGROW percepat pembangunan ekonomi daerah

    Kemendagri hadirkan program SIGROW percepat pembangunan ekonomi daerah

    “Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan 9 langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan program Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW) sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, selaku penggagas SIGROW, menjelaskan bahwa program ini merupakan tool dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Husin menerangkan, SIGROW terdiri atas dua elemen penting. Pertama, Data Statis, yang memuat sembilan langkah konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Kedua, Data Statis, yang mencakup kebijakan dan potensi ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

    “Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan 9 langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Husin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Husin merinci sembilan langkah percepatan tersebut meliputi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.

    Selain itu, langkah percepatan juga mencakup perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, dan kemudahan perizinan berusaha.

    Program tersebut lahir dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

    Menurut Husin, SIGROW merupakan tindak lanjut dari kick-off yang digelar pada 7 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi menyiapkan mekanisme pemantauan, pengawalan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan delapan persen.

    Ia menambahkan, dengan adanya instrumen yang terintegrasi, arahan yang jelas, serta sistem pelaporan yang sederhana bagi Pemda, diharapkan program ini dapat meningkatkan kesadaran Pemda dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih serius dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Adapun program SIGROW mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kegiatan peluncuran dan sosialisasi di Bandung ini dihadiri oleh perwakilan Pemda, kementerian/lembaga, serta Kepala Perwakilan BPS dari berbagai wilayah Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan menyambut baik inisiatif tersebut.

    Ia menilai, terbangunnya tiga pilar upaya bersama akan semakin memperkuat kerja kolaboratif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program SIGROW.

    Anang menjelaskan, tiga pilar utama yang dimaksud mencakup pemantauan melalui dashboard perkembangan ekonomi terkini, pengawalan melalui rapat koordinasi berkala, serta percepatan lewat intervensi konkret.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sejumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6–7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul.

    Diketahui, acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Melanjutkan, Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    “Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegasnya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, Bapak,” ucap Fajar dengan suara bergetar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Pernyataan tersebut lalu disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Salah satu momen paling menggetarkan hati terjadi ketika Elsa, seorang siswi pembaca puisi, diundang langsung oleh Gus Ipul ke atas panggung bersama ibunya. Gus Ipul meminta Elsa memeluk ibunya, sebagaimana isi puisinya, diiringi lagu “Kaulah Ibuku”.  Suasana pendopo seketika sunyi dan penuh air mata. Elsa yang bercita-cita menjadi dokter, merupakan simbol semangat anak-anak Sekolah Rakyat untuk terus maju meski berasal dari keluarga sederhana.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah. Data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelas Gus Ipul.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat,” ungkapnya.

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel “Bansos sementara, berdaya selamanya”.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. “Semoga jadi anak saleh, sukses ke depannya.”

    Gus Ipul pun mendoakan balik: “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua.”

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insya Allah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

  • Trump Bilang Hamas Dapat Izin untuk Operasi Keamanan Internal di Gaza

    Trump Bilang Hamas Dapat Izin untuk Operasi Keamanan Internal di Gaza

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa kelompok Hamas telah mendapatkan lampu hijau untuk melancarkan operasi keamanan internal di Jalur Gaza, saat gencatan senjata berlangsung beberapa hari terakhir.

    Trump, seperti dilansir Reuters, Senin (13/10/2025), mengatakan bahwa Hamas ingin “menghentikan masalah” sehingga mereka mendapatkan “persetujuan untuk periode waktu tertentu”.

    Hamas harus melucuti persenjataan dan mengakhiri kekuasaan mereka atas Jalur Gaza, berdasarkan rencana perdamaian usulan Trump untuk mengakhiri perang di daerah kantong Palestina tersebut.

    Kelompok itu telah mengerahkan pasukan keamanan internal di beberapa wilayah Jalur Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan pada Jumat (10/10) lalu, dengan mengatakan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghentikan tindak pelanggaran hukum dan penjarahan, serta mencegah kekosongan keamanan.

    Saat ditanya wartawan di pesawat kepresidenan AS, Air Force One, dalam penerbangan ke Israel soal laporan yang menyebut Hamas melembagakan kelompok mereka sebagai pasukan kepolisian dan menembaki rival mereka di Jalur Gaza, Trump mengisyaratkan bahwa langkah itu telah mendapatkan persetujuan.

    “Mereka memang ingin menghentikan masalah, dan mereka telah terbuka tentang hal tersebut, dan kami memberikan mereka persetujuan untuk periode waktu tertentu,” kata Trump menjawab pertanyaan wartawan.

    “Hampir 2 juta orang kembali ke gedung-gedung yang telah dihancurkan, dan banyak hal buruk bisa terjadi. Jadi kita menginginkan semuanya — kita menginginkan semuanya aman. Saya pikir semuanya akan baik-baik saya. Siapa yang tahu pasti,” ujarnya.

    Sebagian besar wilayah Jalur Gaza telah berubah menjadi tanah kosong akibat perang antara Israel dan Hamas selama dua tahun terakhir.

    Pasukan keamanan Hamas dilaporkan terlibat bentrokan dengan para anggota sebuah klan di Gaza City selama dua hari terakhir.

    Kementerian Dalam Negeri Hamas merilis pertanyaan, pada Minggu (12/10) waktu setempat, yang menawarkan pengampunan kepada orang-orang, yang disebut bergabung dengan geng-geng terlarang, yang bertanggung jawab atas pencurian bantuan kemanusiaan dan penjarahan, dengan syarat mereka tidak terlibat dalam pertumpahan darah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Sejumlah Siswa Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa Kuliah & Dapat Jaminan Kerja

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sejumlah siswa Sekolah Rakyat telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6-7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

    Hal itu diungkapkan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hari ini.

    Hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelasnya.

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat.”

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel ‘Bansos sementara, berdaya selamanya’.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang, juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. Ia mendoakan agar Riska menjadi anak solehah dan sukses di kemudian hari.

    “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua,” kata Gus Ipul.

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insyaallah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Sementara itu, salam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, bapak,” ucap Fajar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.

    (prf/ega)

  • Kisruh Mutasi Jabatan, Wawali Blitar Bakal Laporkan Wali Kota ke Kemendagri

    Kisruh Mutasi Jabatan, Wawali Blitar Bakal Laporkan Wali Kota ke Kemendagri

    Blitar (beritajatim.com) – Ketidakhadiran Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba dalam acara mutasi jabatan yang dilakukan di Balai Kota Kusuma Wicitra ternyata menyimpan cerita perpecahan. Elim Tyu Samba sengaja tak menghadiri acara itu karena merasa tak dilibatkan dan diajak berbicara oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.

    Orang nomor dua di Bumi Bung Karno itu pun mengaku sengaja tak hadir dalam acara mutasi jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar. Hal itu dilakukan Elim karena dirinya tidak diajak bicara dan tak tahu proses mutasi jabatan sejak awal.

    “Saya memang tidak hadir di pelantikan karena tidak tahu prosesnya. Saya tidak bisa ikut dong pelantikan nya karena saya tidak bisa memastikan mutasi itu sudah sesuai undang-undang atau belum karena saya sejak awal tidak diajak untuk koordinasi,” ujar Elim saat dikonfirmasi pada Senin (13/10/2025).

    Elim pun berencana mengambil langkah tegas terkait mutasi 123 jabatan yang dilakukan oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Langkah tersebut ialah pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ya, Elim Tyu Samba berencana melaporkan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin ke Kemendagri terkait langkah mutasi jabatan ini. Elim pun mengaku tak sungkan dan tidak ragu atas tindakan yang akan diambilnya ini.

    “Mungkin ini missed (kegagalan) dalam menjalankan pemerintahan, karena saya ini diapa-apakan kan wakil wali kota, saya ada tugas pokok tersendiri termasuk kepegawaian, ada fungsi pengawasan juga, kog saya tidak diajak komunikasi sama sekali,” tegasnya.

    Bagi Elim ini sudah keterlaluan. Pasalnya sebagai orang nomor dua di Kota Blitar ia tidak libatkan sama sekali dalam pembicaraan mutasi jabatan. Ketersinggungan Elim ini pun akan ditindaklanjutinya dengan mengirimkan laporan ke Kementerian Dalam Negeri.

    “Saya pikir ini sudah waktunya saya melaporkan mis(kegagalan) ini, mungkin ada tindak lanjut dari saya akan menyurati Kemendagri,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pun angkat bicara perihal ketidak hadiran wakilnya, Elim Tyu Samba. Menurut Syauqul Muhibbin, dirinya telah mengundang semua pihak termasuk Elim Tyu Samba.

    “Semuanya tadi sudah diundang kami juga sudah sebutkan ya yang terhormat yang terhormat, Wakil Wali Kota Blitar, Pak Sekda dan sebagainya. Kadang-kadang acara ini dihadiri oleh banyak pejabat tapi tak jarang ada yang absen, saya juga tidak mengetahui ya pejabat-pejabat yang tidak hadir,” ucap Syauqul Muhibbin, usai pelantikan mutasi jabatan pada Senin (13/10/2025).

    Ketidakhadiran Elim Tyu Samba ini pun menimbulkan banyak persepsi. Salah satu persepsi yang cukup kritis adalah adanya ketidak samaan pendapat dalam proses mutasi jabatan ini.

    Namun persepsi itu disangkal oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menduga ketidak hadiran sang wakil lantaran ada kesibukan tersendiri.

    “Tapi secara formal kami selalu setiap acara kami mengundang semua. Bahkan kalau paripurna kan semua pejabat juga hadir tapi ada pula yang tidak. Saya kira mungkin punya kesibukan masing-masing,” bebernya. [owi/beq]

  • Pemda Protes TKD Dipangkas, Banggar DPR: Pemerintah Harus Buka Dialog dan Bijak Menanggapi

    Pemda Protes TKD Dipangkas, Banggar DPR: Pemerintah Harus Buka Dialog dan Bijak Menanggapi

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menanggapi munculnya protes dari sejumlah pemerintah daerah atas berkurangnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Dia menilai keluhan tersebut wajar dan harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah pusat melalui dialog terbuka.

    “Situasi ini memicu aspirasi dari pemda agar alokasi TKD tidak dipotong. Tentu saja aspirasi seperti ini wajar dan seirama dengan semangat Kemendagri serta Kemenkeu untuk menanggapinya secara bijak dan dialogis,” ujar Said di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Said menjelaskan, alokasi TKD dalam APBN 2026 memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Dari Rp919,9 triliun pada 2025, turun menjadi Rp848,5 triliun karena efisiensi anggaran.

    “Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengusulkan TKD sebesar Rp649,9 triliun, lalu Banggar DPR menambahkannya menjadi Rp692,9 triliun setelah pembahasan. Jadi, memang ada koreksi positif sebesar Rp43 triliun dari usulan awal,” kata dia.

    Dia menilai pengurangan alokasi TKD perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di daerah. Said mengingatkan, penurunan anggaran tidak seharusnya diartikan sebagai pemangkasan otonomi daerah.

    “Tidak perlu saling menyalahkan, karena itu justru kontraproduktif. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama menjaga transparansi serta memperkuat koordinasi,” tegas dia.

    Menurut Said, dalam sistem negara kesatuan, otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dengan semangat pemberdayaan. Dia menyebut filosofi otonomi daerah di Indonesia berbeda dengan negara federal yang memberikan kewenangan dari bawah ke atas.

    “Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat membentuk daerah dan memberikan kewenangan secara proporsional. Semangatnya adalah memberdayakan daerah dalam kerangka pemerintahan yang demokratis,” jelas dia.

    Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun TKD tidak bersifat mutlak. Pemerintah tetap terikat oleh aturan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

    “Kewenangan pemerintah pusat dalam menyusun TKD tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat terikat dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU HKPD,” ujar dia.

    Said menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan pusat dan daerah saat ini bersifat asimetris, menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Artinya, setiap daerah memiliki kapasitas fiskal berbeda yang diatur berdasarkan faktor sosial, budaya, dan kesejarahan.

    “Karena sifat otonomi kita asimetris, maka pembagian kewenangan dan dana juga tidak bisa seragam. Ada daerah seperti Yogyakarta, Aceh, atau Papua yang punya kekhususan tersendiri,” kata politisi asli Sumenep ini.

    Lebih lanjut, Said mendorong agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pengurangan TKD, tetapi juga memperkuat efisiensi penggunaan dana di daerah. Dia menyebut pemerintah daerah kerap mengeluhkan lambatnya pencairan dana pusat dan proses birokrasi yang rumit.

    “Banyak daerah yang menyimpan dana di bank bukan karena tidak mau menyerap, tapi karena pencairan dan koordinasi dari pusat sering terlambat. Ini perlu diselesaikan dengan komunikasi yang lebih intensif,” ucap dia.

    Sebagai jalan keluar, Said mendorong pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membahas formula pembagian dana yang lebih adil dan efisien. Dia menilai semua pihak harus berpegang pada ketentuan UU HKPD agar tidak saling menyalahkan.

    “Kedua pihak harus duduk satu meja dan mengikuti ketentuan UU HKPD. Dengan begitu, tidak ada lagi kesalahpahaman antara pusat dan daerah,” tegas dia.

    Said juga menambahkan, pemerintah dapat memperbesar porsi dana insentif fiskal, dana bagi hasil, maupun membuka peluang pinjaman daerah berbasis kinerja untuk menutup selisih TKD. “Pemerintah bisa memperkuat mekanisme fiskal daerah tanpa harus membebani APBN, misalnya melalui kemitraan dengan sektor swasta atau skema pinjaman daerah yang terukur,” ujar dia.

    Dia berharap keputusan terkait TKD tidak menghambat kinerja pembangunan daerah. Menurutnya, semangat utama hubungan keuangan pusat dan daerah adalah menciptakan keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Yang terpenting bukan hanya besarannya, tapi bagaimana dana itu digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas dia. [asg/beq]

  • Demo Pemakzulan Bupati Pati Terus Membara, Koalisi Rakyat Unjuk Kekuatan di Alun-Alun Juwana

    Demo Pemakzulan Bupati Pati Terus Membara, Koalisi Rakyat Unjuk Kekuatan di Alun-Alun Juwana

     

    Liputan6.com, Pati – Semangat warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pati Anti Premanisme (Kompres) dalam mencari keadilan terkait sejumlah tindakan anarkis buntut pemakzulan Bupati Pati terus membara.

    Massa sejumlah 500 orang dari Kompres kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka pada Senin (13/10/2025) pukul 13.00 WIB. Aksi kali ini bertempat di Alun-alun Juwana Pati.

    Agenda unjuk rasa itu pun telah mereka matangkan dengan mengirimkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Pati. Unjuk rasa ini adalah lanjutan dari aksi sebelumnya di Alun-Alun Tayu pada Senin (6/10/2025) lalu.

    Kompres turun jalan sebagai rasa solidaritae, yakni mendesak aparat Polresta agar menuntaskan perkara penganiayaan dan pembakaran rumah yang menimpa Teguh Istiyanto, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

    Kejadian itu buntut dari aksi AMPB yang gigih menggulingkan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya. Teguh mengalami penganiayaan dan upaya pembakaran rumah secara berturut-turut pada 2-3 Oktober 2025 lalu.

    “Kalau berharap sama pemimpin negeri, penegak hukum, KPK, presiden, mendagri, siapa pun, kita kayaknya sudah tidak bisa berharap penuh, ” ucap Teguh kepada wartawan.

    Melihat kondisi itu, Teguh mengaku hanya bisa berharap kepada persatuan dan keikhlasan warga yang bersimpati atas kejadian yang menimpa dirinya.

    Namun demikian, Teguh mengingatkan AMPB dan Kompers  untuk fokus memantau agenda yang lebih besar. Diantaranya mengawal Rapat Paripurna yang menyoroti temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Pati.

    Polisi Pantau Demo Kompers

    Aparat Polresta Pati mengerahkan ratusan personel mengamankan unjuk rasa Kompers di Alun-alun Kecamatan Juwana, Senin (13/10/2025). Pengamanan ini merupakan bentuk kehadiran negara dmemastikan kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan damai.

    “Kami mengedepankan pendekatan humanis, seluruh personel sudah kami arahkan untuk bersikap simpatik dan menghindari tindakan arogan atau berlebihan,” ujar Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi usai memimpin apel pasukan.

    Kapolresta Pati menyebut bahwa pengamanan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi bersama instansi terkait. Yakni melibatkan TNI, Satpol PP, dan perangkat kecamatan.

    “Kami terus berkoordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif dan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kombes Jaka Wahyudi.

    Jaka menegaskan bahwa seluruh kepala pengamanan dan perwira pengendali wajib memberikan laporan perkembangan situasi.

    “Kami ingin memastikan setiap pergerakan dan dinamika di lapangan termonitor dengan baik sebagai bentuk transparansi tugas kepolisian,” ungkapnya.

    Kapolresta Jaka mengajak seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

    “Polresta Pati akan selalu siap menjaga agar Kabupaten Pati tetap aman dan kondusif,” pungkas Kombes Pol Jaka Wahyudi.