Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Menteri PU: Santri Bakal Diberi Pelatihan & Sertifikat Tenaga Konstruksi

    Menteri PU: Santri Bakal Diberi Pelatihan & Sertifikat Tenaga Konstruksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap bakal terus menjaga budaya santri mendukung konstruksi pondok pesantren pascainsiden runtuhnya Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Khoziny yang konstruksinya merupakan hasil swadaya santri. 

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menuturkan bahwa pihaknya akan memberikan akses sertifikasi konstruksi bagi santri pondok pesantren demi menjaga budaya swadaya tersebut.

    Lewat sertifikasi itu, diharapkan konstruksi ponpes yang dibangun secara langsung oleh santri tetap memiliki kualitas bangunan yang andal dan mumpuni.

    “Kami benar-benar tidak ingin semangat budaya itu hilang. Kami justru ingin memperkuatnya dengan pengetahuan dan itu Insya Allah PU akan melatih dan mensertifikasi para santri sebagai tenaga kerja konstruksi itu for free,” kata Dody dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/10/2025). 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Dody mengaku optimistis keputusan tersebut dapat mengentaskan sederet masalah yang saat ini tengah dipersoalkan. Dia berharap ke depan kejadian ponpes ambruk lantaran tidak sesuai kriteria konstruksi tidak akan terjadi lagi.

    Dody menjelaskan, keputusan pemberian sertifikasi tenaga kerja itu tidak menyalahi aturan apapun dan diklaim bukan merupakan tindak eksploitasi anak.

    “Saya kok tidak yakin kalau itu akan menjadi eksploitasi anak karena memang dari dulu pesantren itu sudah 10 kali sifatnya sudah gotong royong,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo juga sebelumnya sempat menyoroti pentingnya dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum masyarakat resmi mengeksekusi konstruksi bangunan.

    Sebagai langkah lanjut, pemerintah hendak memberikan insentif pembentukan PBG. Meski demikian, dia belum menjelaskan secara lebih rinci seperti apa Bentuk insentif tersebut.

    Dody menambahkan, pemberian insentif itu saat ini masih berada dalam tahapan penggodokan untuk dapat diteken Surat Keputusan Bersama (SKB) antaranya Kementerian PU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Undang-Undang HKPD [Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah] pasal 156 juga telah memberikan ruang bagi Pemda untuk bisa memberikan pembebasan retribusi dan insentif layanan teknis bagi kegiatan sosial dan pendidikan,” jelasnya.

  • Kisruh Mutasi Jabatan dengan Wawali, Ini Kata Wali Kota Blitar

    Kisruh Mutasi Jabatan dengan Wawali, Ini Kata Wali Kota Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin akhirnya buka suara perihal perselisihannya dengan sang wakil Elim Tyu Samba. Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba terkait rotasi dan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN).

    “Sudah (berkomunikasi). Beliau ngantor, saya juga ngantor. Saya juga ngomong kalau ada apa-apa silakan ngomong,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin pada Selasa (14/10/2025).

    Mas Ibin pun mengklaim bahwa proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar berjalan secara terbuka. Orang nomor satu di Bumi Bung Karno itu mengaku telah menyampaikan rencana mutasi jabatan sejak 2 hingga 3 pekan sebelum proses.

    Wali Kota Blitar itu mengaku juga telah membuka kotak saran untuk semua baik itu Wawali hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar terkait siapa-siapa saja pejabat yang kinerjanya bagus dan layak dipromosikan. Kotak saran itu buka Mas Ibin melalui sejumlah layanan hingga penyampaian langsung.

    “Termasuk rotasi mutasi itu 3 atau 2 minggu sebelum ini kami juga rapat, saya juga sudah ngomong kalau mau ada rotasi dan mutasi jadi dimohon semuanya memberikan masukan dan saran tentang pejabat pejabat yang mungkin bagus untuk di promosikan itu juga saya tawarkan ke Bu Wawali dan pak Sekda,” bebernya.

    Mas Ibin mengaku tak tahu menahu mengapa sang wakil Elim Tyu Samba justru marah terkait rotasi dan mutasi jabatan itu. Pasalnya, menurut Mas Ibin dirinya telah membuka kesempatan bagi sang wakil yakni Elim Tyu Samba untuk menyampaikan pendapatnya perihal rotasi dan mutasi jabatan.

    “Saya tidak tahunya, yang jelas dalam pelaksanaan tata pemerintahan ini sudah memberikan porsi dan posisi ke Wawali,” bebernya.

    Mas Ibin pun mengaku tak punya masalah pribadi dengan sang wakil Elim Tyu Samba. Selama pemerintahan Mas Ibin mengaku telah memberikan porsi dan posisi yang cukup bagi sang wakil Elim Tyu Samba.

    “Tidak ada masalah ya. Sudah (berkomunikasi) beliau ngantor saya juga ngantor saya juga ngomong kalau ada apa silahkan ngomong,” tegasnya.

    Sebelumnya Elim protes soal rotasi dan mutasi jabatan. Bahkan karena tidak diajak bicara, Elim memutuskan untuk tidak hadir dalam acara mutasi 123 jabatan ASN di Pemerintahan Kota (Pemkot) Blitar.

    Elim pun akan mengambil langkah tegas dengan melakukan pelaporan dua hal itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagi Elim apa yang ia rasakan ini sudah kelewatan.

    “Ini sudah jelas melenceng dari aturan (soal mutasi jabatan). Makanya saya akan melaporkan ke Kemendagri,” tandasnya. [owi/beq]

  • RI Punya 42.000 Ponpes, Menteri PU: Cuma 51 yang Kantongi Izin Bangunan

    RI Punya 42.000 Ponpes, Menteri PU: Cuma 51 yang Kantongi Izin Bangunan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkapkan total pesantren yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya sebanyak 51 unit dari total pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 42.000 unit.

    Sejalan dengan hal itu, Dody mengaku menyayangkan hal tersebut dan berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terkait hal tersebut.

    “Data yang kami dapatkan dari Kementerian Agama, sementara ada 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jutaan santri. Tapi yang kami sayangkan baru hanya sekitar 51 yang memiliki izin PBG,” kata Dody dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa (14/10/2025).

    Sebagai langkah lanjut, pemerintah hendak memberikan insentif pembentukan PBG. Meski demikian, dia belum menjelaskan secara lebih rinci seperti apa bentuk insentif tersebut.

    Dody menambahkan, pemberian insentif itu saat ini masih berada dalam tahapan penggodokan untuk dapat diteken Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Undang-Undang HKPD [Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah] pasal 156 juga telah memberikan ruang bagi Pemda untuk bisa memberikan pembebasan retribusi dan insentif layanan teknis bagi kegiatan sosial dan pendidikan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo juga sebelumnya sempat menyoroti pentingnya dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum masyarakat resmi mengeksekusi konstruksi bangunan. 

    Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan ke Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

    Pascainsiden tersebut Dody mengaku akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya izin dan sertifikasi bangunan, khususnya bagi pondok pesantren.

    “Ke depan kami akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama agar seluruh pondok pesantren memahami pentingnya PBG, dulu namanya IMB, sekarang berubah menjadi PBG dan memastikan kualitas bangunannya memenuhi standar keselamatan,” pungkasnya.

  • 10 Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah Nasional

    10 Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah Nasional

    Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk mengajak warga menanam sendiri cabai merah demi menekan harga cabai merah yang naik di sejumlah daerah.
    Ia menyebutkan, cabai merah merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.
    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Tito melaporkan, harga cabai merah naik cukup signifikan di 514 kabupaten/kota se-Indonesia akibat distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.
    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi, perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujar dia.
    Selain cabai merah, kenaikan harga daging ayam ras juga memicu inflasi di sejumlah daerah.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 189 daerah yang mencatat kenaikan harga daging ayam ras.
    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.
    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” kata Tito.
    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.
    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.
    Sementara itu, harga dan stok nasional komoditas beras masih stabil, hanya 59 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sebagian besar wilayah justru turun.
    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas, sehingga pemda bersama kementerian terkait mesti bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.
    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.
    Sementara itu, Tito menyebutkan bahwa kondisi inflasi secara umum masih berada dalam kategori terkendali.
    Namun, Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.
    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito.
    Tito menyampaikan, tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (
    year-on-year
    ).
    Sementara itu, inflasi bulanan (
    month-to-month
    ) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua dengan cara sinkronisasi yang baik dan pengawasan yang maksimal.
    “Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya,” kata Tito, sebagaimana disiaran dalam keterangan pers tertulis Kemendagri.
    Tito menyampaikan perintah tersebut saat audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran anggota.
    Kemudian hadir pula Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi, dan pejabat terkait lainnya.
    Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
    Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga hasilnya kurang maksimal.
    “Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
    Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
    Tito menjelaskan keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
    “Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri.
    Ia menambahkan, badan tersebut dibentuk agar pembangunan di Papua tidak lagi berjalan terpisah dan dapat dilakukan secara terintegrasi.
    Salah satu cara menggenjot pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah, sebagaimana sudah diterapkan di Papua.
    Wilayah Papua dari semula hanya dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Pemekaran ini salah satunya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah Papua.
    “Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Tito.
    Ia mengungkapkan, lahirnya enam provinsi di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden saat kunjungan ke berbagai wilayah Papua. Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui pemekaran tersebut dengan pertimbangan wilayah geografis yang luas, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan daerah lain.
    “Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek (sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses),” ujarnya.
    Mendagri mencontohkan berbagai daerah di Indonesia yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan yang terbukti efektif meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan daerah. Kemajuan ini juga diharapkan terjadi di wilayah Papua.
    “Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DBH dipotong, DPRD dukung DKI cari sumber pendanaan alternatif

    DBH dipotong, DPRD dukung DKI cari sumber pendanaan alternatif

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Pramono Anung untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH).

    “Langkah tersebut penting agar program pembangunan di Ibu Kota tetap dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dengan keterbatasan fiskal,” kata Baco di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dengan adanya potongan DBH hingga Rp15 triliun, maka tidak mungkin atau berat untuk menjalankan APBD yang tersisa Rp79 triliun dari rencana Rp95 triliun.

    “Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Pemprov DKI akan menjajaki kerja sama dengan swasta dan berbagai mitra strategis lainnya untuk menutupi kekurangan pendanaan akibat pemangkasan DBH.

    “Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan pihaknya masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat menjalankan Jakarta Collaboration Fund.

    Pramono menjelaskan, Jakarta Fund disiapkan guna menambah sumber pendapatan daerah setelah Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp15 triliun.

    “Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10).

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
    Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
    “Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
    Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
    Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
    Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
    “Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
    Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
    Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
    Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
    Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
    Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
    Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
    “Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
    Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
    Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
    Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali.

    Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Tito menyampaikan tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).

    Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut, kata Tito, terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Tito mengungkapkan kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras sebagai pemicu peningkatan inflasi pangan di berbagai daerah.

    Menurutnya, 514 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga cabai merah yang cukup signifikan. Ia menilai kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.

    Hal tersebut membuat pasokan tidak merata dan harga melonjak di beberapa wilayah.

    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi,.perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi hal itu, Tito mendorong pemda menggerakkan masyarakat menanam cabai di komunitas dan rumah tangga. Cabai merah, kata Mendagri, merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.

    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” tuturnya.

    Selain cabai merah, Tito juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 189 daerah mencatat kenaikan harga daging ayam ras. Sementara, 192 daerah mengalami kenaikan harga telur ayam ras.

    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.

    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” jelasnya.

    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.

    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.

    Sementara itu, data Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan tren harga daging ayam ras relatif mendatar, meskipun masih sedikit di atas harga acuan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai masih perlu diwaspadai agar tidak menekan inflasi pangan.

    Untuk komoditas beras, Tito memastikan harga dan stok nasional stabil. Hanya 59 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga beras, dan sebagian besar wilayah justru mengalami penurunan.

    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.

    Tito juga mengingatkan kenaikan harga telur ayam ras perlu diantisipasi karena meningkatnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor industri rumahan seperti pembuat kue.

    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas. Untuk itu, Tito meminta pemda bersama kementerian terkait bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.

    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri hadirkan program SIGROW percepat pembangunan ekonomi daerah

    Kemendagri hadirkan program SIGROW percepat pembangunan ekonomi daerah

    “Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan 9 langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan program Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW) sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, selaku penggagas SIGROW, menjelaskan bahwa program ini merupakan tool dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Husin menerangkan, SIGROW terdiri atas dua elemen penting. Pertama, Data Statis, yang memuat sembilan langkah konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Kedua, Data Statis, yang mencakup kebijakan dan potensi ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

    “Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan 9 langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Husin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Husin merinci sembilan langkah percepatan tersebut meliputi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.

    Selain itu, langkah percepatan juga mencakup perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, dan kemudahan perizinan berusaha.

    Program tersebut lahir dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

    Menurut Husin, SIGROW merupakan tindak lanjut dari kick-off yang digelar pada 7 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi menyiapkan mekanisme pemantauan, pengawalan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan delapan persen.

    Ia menambahkan, dengan adanya instrumen yang terintegrasi, arahan yang jelas, serta sistem pelaporan yang sederhana bagi Pemda, diharapkan program ini dapat meningkatkan kesadaran Pemda dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih serius dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Adapun program SIGROW mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kegiatan peluncuran dan sosialisasi di Bandung ini dihadiri oleh perwakilan Pemda, kementerian/lembaga, serta Kepala Perwakilan BPS dari berbagai wilayah Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan menyambut baik inisiatif tersebut.

    Ia menilai, terbangunnya tiga pilar upaya bersama akan semakin memperkuat kerja kolaboratif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program SIGROW.

    Anang menjelaskan, tiga pilar utama yang dimaksud mencakup pemantauan melalui dashboard perkembangan ekonomi terkini, pengawalan melalui rapat koordinasi berkala, serta percepatan lewat intervensi konkret.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Kabar Gembira, Mensos Gus Ipul Sebut Sebagian Siswa Sekolah Rakyat Sudah Dapat Beasiswa Kuliah dan Jaminan Pekerjaan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa sejumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini telah mendapat jaminan pekerjaan dan beasiswa kuliah. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Pendopo IPP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).

    Melalui kerja sama dengan berbagai kampus, salah satunya Universitas Ary Ginanjar (UAG), sebanyak 35 siswa Sekolah Rakyat akan mendapat beasiswa pada tahun 2027 dengan jaminan pekerjaan bagi sebagian lulusan. Fasilitas ini akan diberikan setelah mereka lulus.

    “Dari 35 anak ini sudah dipastikan ada 7 anak yang akan dapat pekerjaan setelah dia lulus. Ini masih kira-kira 6–7 tahun yang akan datang, tapi dia sudah dapat posisi,” kata Gus Ipul.

    Diketahui, acara tersebut dihadiri juga oleh Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila, 147 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Sumedang, para orang tua siswa, serta 175 pilar-pilar sosial.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Melanjutkan, Gus Ipul menegaskan pentingnya hilirisasi pendidikan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki masa depan yang pasti. Ke depan, upaya hilirisasi akan terus digalakkan sehingga lulusan Sekolah Rakyat betul-betul mandiri dan berdaya.

    “Sekolah Rakyat tidak ingin hanya meluluskan, tapi ingin mengawal lulusan-lulusan untuk menjadi anak-anak yang benar-benar nanti bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya,” tegasnya.

    Kehadiran Gus Ipul di Sumedang disambut hangat oleh para siswa Sekolah Rakyat. Mereka menunjukkan bakat-bakat terpendamnya melalui penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi.

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumedang tampak menahan haru. Suaranya bergetar dan sesekali terhenti karena tak kuasa menahan emosi mengingat perjuangan para siswa Sekolah Rakyat yang kini bisa tampil percaya diri di hadapan Menteri Sosial.

    “Bapak tadi mungkin sudah melihat inilah penampilan dari anak-anak kita, Bapak. Yang Alhamdulillah membuat hati ini terhenyuh. Karena mungkin satu atau dua tahun yang lalu, mereka tidak pernah terpikir bisa tampil di sini, Bapak,” ucap Fajar dengan suara bergetar.

    “Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Karena saya suka sedih bahwasannya kita harus setara dalam pendidikan. Tidak ada lagi anak-anak kita yang ada kesenjangan sosial di tahun sekarang. Itulah cita-cita mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan tegak lurus dan penuh dukungan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. “Kami akan tegak lurus full support dengan program-program khususnya Sekolah Rakyat yang terintegrasi di Kabupaten Sumedang,” tegas Fajar.

    Pernyataan tersebut lalu disambut tepuk tangan panjang dari hadirin. Beberapa peserta, termasuk orang tua siswa, terlihat menyeka air mata.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Salah satu momen paling menggetarkan hati terjadi ketika Elsa, seorang siswi pembaca puisi, diundang langsung oleh Gus Ipul ke atas panggung bersama ibunya. Gus Ipul meminta Elsa memeluk ibunya, sebagaimana isi puisinya, diiringi lagu “Kaulah Ibuku”.  Suasana pendopo seketika sunyi dan penuh air mata. Elsa yang bercita-cita menjadi dokter, merupakan simbol semangat anak-anak Sekolah Rakyat untuk terus maju meski berasal dari keluarga sederhana.

    Dalam dialognya, Gus Ipul menegaskan kembali makna mendasar dari Sekolah Rakyat sebagai gagasan Presiden Prabowo Subianto. “Ada tiga kunci memahami Sekolah Rakyat, yaitu memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin,” tuturnya.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang melibatkan lintas sektor dari kementerian hingga pemerintah daerah. Data penerima manfaat Sekolah Rakyat bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS.

    “Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini bagian dari pengentasan kemiskinan, program strategis Presiden Prabowo. Penanggung jawab operasionalnya adalah Kementerian Sosial, tapi kiri kanan kita banyak sekali yang mendukung termasuk Dikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, PAN-RB, BPS, pekerjaan umum, hingga pemerintah daerah,” urainya.

    “Yang bisa sekolah di sini bukan kenalannya Bupati, bukan kenalannya Mensos, bukan titipan, bukan hasil sogok menyogok. Yang bisa sekolah di sini adalah orang yang memang berada di BPS, dan dia berada di desil paling bawah baru boleh bisa masuk,” jelas Gus Ipul.

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Meski dukungan datang dari berbagai pihak, Gus Ipul juga menegaskan pentingnya support orang tua dalam keberhasilan anak-anak di Sekolah Rakyat. “Para orang tua ikut membantu, mendukung, mengiringi dengan kasih sayang proses belajar mengajar anak-anak di Sekolah Rakyat. Karena orang tua ini menjadi bagian penting dari penyelenggaraan sekolah rakyat,” ungkapnya.

    Selain mengurus anak, Kementerian Sosial juga menyiapkan skema pemberdayaan untuk keluarganya. Mereka akan menjadi keluarga penerima manfaat sejumlah program seperti BPNT, PKH, dan PBI JK. “Seluruh keluarga dari siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan bansos lengkap baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita harapkan hanya lima tahun maksimal bagi keluarga usia produktif, setelah itu kita antarkan menjadi keluarga yang lebih mandiri,” kata Gus Ipul.

    Sembari menegaskan semangat kemandirian, Gus Ipul lantas mengajak seluruh peserta meneriakkan yel-yel “Bansos sementara, berdaya selamanya”.

    Selain Elsa, Riska, siswi lain dari SRT 4 Sumedang juga turut menghibur hadirin dengan lagu Sunda Pupuh. Sang ibu, Lina, ikut diundang ke panggung dan menyampaikan doa singkat namun mengharukan. “Semoga jadi anak saleh, sukses ke depannya.”

    Gus Ipul pun mendoakan balik: “Semoga cita-citanya tercapai menjadi dokter hewan, dan terus membanggakan orang tua.”

    Perbesar

    Mensos Gus Ipul. (Foto: Kemensos)… Selengkapnya

    Terakhir, Gus Ipul menutup dialog dengan kabar gembira. Kabupaten Sumedang akan menjadi salah satu dari 100 titik pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang akan dimulai tahun ini. Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, aula, ruang makan, dan area olahraga.

    “Insya Allah anak-anakku mudah-mudahan kalau lancar, Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang dibangun tahun ini, selesai tahun depan,” katanya.

    Hingga saat ini, telah beroperasi 165 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini mengintegrasikan pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga secara terpadu menghadirkan harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mandiri dan sejahtera.