Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari hasil survei kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kekompakan pemerintah mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Survei: 83,5 persen puas atas kinerja setahun Prabowo

    Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor

    Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    “Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: MPP solusi efisiensi birokrasi dan gerakkan ekonomi lokal

    Mendagri: MPP solusi efisiensi birokrasi dan gerakkan ekonomi lokal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Tito mengatakan dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen, sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.

    “Di sini semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), KK (kartu keluarga), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), terpadu dalam satu lokasi,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Tito menambahkan saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, sebanyak 35 di antaranya telah berdiri di kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait akan terus mendorong sehingga semua kabupaten/kota di Indonesia masing-masing mempunyai MPP.

    “Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” ujarnya.

    Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital, menghubungkan pusat dan daerah, serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.

    Menanggapi hal tersebut, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh, menilai MPP punya potensi menjadi lebih dari sekadar loket administrasi.

    Ia menilai MPP bisa menjadi pusat ekonomi lokal yang strategis, mengubah data izin usaha menjadi database potensi pendapatan dan jejaring ekonomi daerah.

    “MPP harus menjadi hub aktivasi ekonomi lokal, tempat data usaha dikonsolidasikan, potensi nilai ekonomi dipetakan, dan pelaku usaha diarahkan masuk ke ekosistem fiskal produktif. Dengan mindset ini, pemda bisa membangun skema pendapatan baru berbasis layanan dan keluar dari tekanan fiskal,” kata Ricky.

    Ricky menegaskan, MPP merupakan peluang pemda untuk keluar dari mode bertahan, tidak hanya bergantung pada pajak konvensional, tetapi juga memanfaatkan data dan pergerakan ekonomi untuk menciptakan nilai baru dan pertumbuhan lokal.

    Dengan demikian, MPP bukan sekadar terobosan efisiensi birokrasi, tetapi juga strategi inovatif untuk menggerakkan ekonomi lokal, menjadikannya pusat layanan publik terpadu sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi daerah

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Malaysia Siap-Siap Larang Siswa Usia 16 Tahun ke bawah Gunakan HP

    Malaysia Siap-Siap Larang Siswa Usia 16 Tahun ke bawah Gunakan HP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Malaysia tengah mewacanakan melarang penggunaan handphone (HP) alias telepon genggam atau smartphone di sekolah oleh siswa umur 16 tahun ke bawah.

    Mengutip New Strait Times, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim disebutkan tengah mempelajari proposal yang sedang dibahas dalam rapat kabinet yang digelar hari Jumat (17/10/2025) kemarin.

    Selain usulan aturan melarang siswa menggunakan HP di sekolah, disebutkan, rapat tersebut juga membahas 2 proposal lainnya menyangkut keamanan di sekolah. Yaitu, pembullyan dan meningkatnya kasus kriminal melibatkan siswa sekolah.

    Dalam pernyataannya kepada media, Anwar Ibrahim mengatakan, penggunaan HP masih diizinkan, tapi hanya untuk keperluan khusus. Dan, sambungnya, harus dengan ketegasan (pengaturan).

    “Kami menemukan pengaruh sosial media dan game online kadang dapat memicu pada perilaku yang mengarah pada tindakan kriminal. Karena itu, kami mempertimbangkan melarang penggunaan HP oleh siswa usia 16 tahun ke bawah,” kata Anwar Ibrahim, dikutip dari New Straits Times, Sabtu (17/10/2025).

    “Usulan ini masih dipelajari. Tapi, sudah banyak negara yang memberlakukan tindakan serupa,” tambahnya menegaskan.

    Terkait keamanan di sekolah, Anwar mengatakan, telah dilakukan pembahasan mengenai masalah tersebut. Di mana, polisi akan turun tangan untuk melakukan pengawasan.

    “Kami telah berdiskusi dan menyepakati, pengawasan keamanan di sekolah tak bisa hanya dibebankan kepada guru saja. Polisi dan Kementerian Dalam Negeri akan memainkan perang yang lebih aktif,” kata Anwar.

    Meski rapat kabinet itu membahas pendidikan dan kedisiplinan siswa sebagai isu utama, Anwar menyatakan tidak aka terburu-burut menetapkan keputusan.

    “Ini bukan sekadar masalah tindakan disiplin. Kami ingin memulihkan nilai-nilai dan moral dalam sistem pendidikan kita. Tindakan cepat tidak bisa dilakukan buru-buru, harus dengan perhitungan menyeluruh,” ucapnya.

    “Pendidikan harus unggul, tapi harus tetap menitikberatkan pada nilai-nilai madani,” kata Anwar.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kado dari Kemendag Atas Kerja Keras Toyota Indonesia

    Kado dari Kemendag Atas Kerja Keras Toyota Indonesia

    Jakarta –

    Sesaat setelah merayakan 3 Juta unit ekspor kendaraan Toyota ke lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Pencapaian Toyota tersebut mendapat nilai positif dari Kementerian Perdagangan, Toyota Indonesia pun dianugerahkan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award.

    Dalam siaran resmi yang diterima DetikOto dijelaskan, pencapaian ini tidak dapat diraih melalui proses singkat, namun membutuhkan kerja keras dan dedikasi panjang. Perjalanan membangun industri otomotif nasional dimulai Toyota Indonesia dari aktivitas import pada tahun 1970-an.

    Kemudian Toyota melakukan produksi dalam skala besar mulai dari mesin, komponen, dan kendaraan utuh, meningkatkan komponen lokal lebih dari 80% hingga menjadi basis produksi juga ekspor global kendaraan Internal Combustion Engine (ICE), serta beberapa model kendaraan elektrifikasi seperti Kijang Innova Hybrid Electrified Vehicles (HEV) dan Yaris Cross HEV.

    “Kami mengucapkan terimakasih atas Penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terimakasih kepada masyarakat Indonesia, konsumen dan pelanggan, jaringan penjualan, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri sehingga dapat menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kontributor positif bagi neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” ujar Presiden Direktur PT TMMIN, Nandi Julyanto.

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang memiliki sejarah panjang dalam Pembangunan industri otomotif nasional, telah mendorong kinerja ekspor Indonesia sejak tahun 1987 dengan pengapalan perdana Kijang Generasi ketiga ke Brunei Darussalam hingga mengekspor kendaraan elektrifikasi berteknologi tinggi. Tepat pada Rabu, 15 Oktober 2025, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) menyelenggarakan pegelaran ke-40 Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, mengusung tema “Discover’s Indonesia Excellence: Trade Beyond Boundaries.”

    Konsisten Tingkatkan Kinerja Ekspor, TMMIN Raih Penghargaan Primaniyarta untuk yang ke-12—Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam (kiri) bersama jajaran direksi TMMIN Yandri Pardomuan (tengah), dan Arif Mustofa (kanan) usai penyerahan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kepada TMMIN, di booth Toyota pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD City Tangerang Banten, Rabu (15/10). Foto: dok. TMMIN

    Pada saat pembukaan TEI, Kementerian Perdagangan RI menganugerahkan Penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award kepada PT TMMIN atas kontribusi sebagai pelaku industri yang telah menunjukkan kontribusi berkelanjutan dalam mendorong ekspor nasional.

    PT TMMIN telah berpartisipasi di ajang TEI sejak tahun 2008 hingga saat ini, dan secara konsisten berupaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja ekspor. Tahun 2025, menandai kali ke-12 bagi PT TMMIN menerima penghargaan Primaniyarta.

    Parameter penilaian penghargaan Primaniyarta Kategori Lifetime Achievement Award diberikan kepada eksportir yang terus menerus membuktikan usahanya secara berkesinambungan berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Evaluasi Primaniyarta dilaksanakan dengan melihat semangat partisipasi dan peningkatan nilai ekspor.

    Sebagai Catalan, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi sebesar 0,9% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024.

    Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak, tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menurut Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

    Toyota made in Indonesia untuk Dunia

    Pada penyelenggaraan TEI 2025 ini, PT TMMIN menampilkan kendaraan Toyota yang dikonversi baik dari sisi utilitas maupun penampilannya, dengan melibatkan rantai pasok lokal dalam pengembangannya. Diantaranya, Kijang Innova Zenix Hybrid Tear Down dengan detail informasi mengenai kandungan lokal dan komposisi rantai pasok lokal tier 1 – 3 termasuk Industri Kecil & Menengah (IKM). Kemudian ada Toyota Rangga yang dikonversi menjadi kendaraan logistik Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian partisipasi aktif dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    PT TMMIN juga memperlihatkan produk-produk komponen, aksesoris Original Equipment Manufactur/OEM yang berkualitas. Dengan adanya berbagai inovasi model kendaraan baru baik ICE maupun elektrifikasi, ekspor komponen, mesin, maupun dies/jigs jika dari sisi utilitas, teknologi ramah lingkungan, serta daya saing yang tinggi, tentunya akan menambah potensi nilai ekspor dari produk otomotif karya anak bangsa. Keberadaan kendaraan ini menunjukkan kemampuan dan inovasi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dalam merespon kebutuhan pasar domestik juga global yang semakin beragam.

    TMMIN Raih Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah Indonesia — Menteri Perdagangan Budi Santoso (kiri) menyerahkan penghargaan Primaniyarta Lifetime Achievement Award dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang diterima oleh Vice President Director TMMIN Bob Azam (kanan) dalam acara pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di ICE BSD City Tangerang, Rabu (15/10). Foto: dok. TMMIN

    “Industri otomotif Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi industri yang matang, melalui perjalanan panjang sejak era 1970-an dalam 7 tahap. Dimulai sebagai importir kendaraan, bertransformasi hingga akhirnya mampu memproduksi mesin, komponen, hingga kendaraan utuh dalam skala besar. Seiring berjalannya waktu, tingkat kandungan lokal terus meningkat, bahkan telah mencapai lebih dari 80%,” ujar Wakil Presiden Direktur PT TMMIN, Bob Azam.

    “Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi kendaraan berbasis mesin ICE, namun juga kendaraan elektrifikasi untuk pasar domestik maupun ekspor. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses produksi otomotif nasional telah mencapai level lebih tinggi – sebagai industri yang mampu menjalankan seluruh tahapan produksi, hingga menjadi produk akhir berdaya saing di pasar global,” Bob menambahkan.

    Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga September 2025 ekspor kendaraan utuh Toyota hasil produksi anak bangsa sebanyak 218.162 unit, atau sekitar 57% terhadap total ekspor industri otomotif nasional, yang mencapai 384.382 unit. Adapun model kendaraan primadona ekspor PT TMMIN diantaranya Kijang Innova (ICE dan HEV), Veloz, Fortuner, dan Yaris Cross (ICE dan HEV). Sementara itu, dua line up kendaraan elektrifikasi Toyota yaitu Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV berkontribusi 7% terhadap total kinerja ekspor Toyota di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

    (lth/din)

  • Turki Kirim Pakar ke Gaza Bantu Cari Jenazah Sandera Israel

    Turki Kirim Pakar ke Gaza Bantu Cari Jenazah Sandera Israel

    Ankara –

    Otoritas Turki telah mengirimkan 81 pakar pemulihan bencana ke wilayah Jalur Gaza saat gencatan senjata berlangsung. Beberapa dari pakar Turki itu akan membantu mencari 19 jenazah sandera yang masih belum ditemukan.

    Pengiriman pakar pemulihan bencana ke Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025), diungkapkan oleh seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Turki pada Kamis (16/10) waktu setempat. Para pakar yang dikirim itu berasal dari Otoritas Penanggulangan Bencana Turki atau AFAD.

    “Sudah ada tim yang terdiri dari 81 staf AFAD di sana,” kata sumber Kementerian Pertahanan Turki tersebut.

    “Satu tim akan bertugas mencari dan menemukan jenazah,” sebutnya.

    AFAD merupakan badan pemerintah yang fokus pada pemulihan bencana dan beroperasi di bawah Kementerian Dalam Negeri Turki.

    “Tugas-tugasnya sudah diketahui: mengirimkan bantuan kemanusiaan, mencari jenazah, dan melindungi gencatan senjata. Namun, belum ada informasi yang jelas tentang bagaimana penanganan tugas-tugas tersebut,” ucap sumber Kementerian Pertahanan Turki.

    Saat ditanya apakah pasukan militer Turki dapat juga terlibat dalam misi serupa di Jalur Gaza, sumber tersebut mengatakan hal semacam itu “lebih merupakan tugas entitas sipil seperti AFAD”. Namun, ditambahkan sumber itu, bahwa secara teori, militer dapat membantu jika diperlukan.

    Para petugas penyelamat AFAD sudah terbiasa beroperasi di medan yang sulit, dan telah merespons berbagai gempa bumi yang mengguncang Turki, termasuk gempa pada Februari 2023 lalu yang mengguncang wilayah selatan negara itu, yang menewaskan sedikitnya 53.000 orang.

    AFAD menyatakan pihaknya telah melaksanakan misi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan di lebih dari 50 negara di lima benua dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Somalia, wilayah Palestina, Ekuador, Filipina, Nepal, Yaman, Mozamik, dan Chad.

    Sebelumnya, Israel menuduh Hamas tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera selama gencatan senjata Gaza berlangsung.

    Dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas sejauh ini baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Hamas, dalam pernyataannya, mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Namun mereka juga mengakui membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    BSKDN-BRIN perkuat kebijakan publik dengan data kehidupan beragama

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar audiensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas hasil Survei Data Dasar Kehidupan Beragama (SDDKB) dalam rangka perumusan kebijakan publik berbasis data.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik T.R. Fahsul Falah di Command Centre BSKDN, Jakarta, Kamis menjelaskan audiensi tersebut menjadi wadah penting bagi BSKDN dalam memahami hasil survei yang dilakukan BRIN terkait kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Ia menegaskan kolaborasi antara BSKDN dan BRIN bukan hal baru, sebab sebelumnya kedua lembaga telah bekerja sama dalam riset mengenai organisasi riset, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Audiensi ini menjadi diskusi bagi kami terkait hasil survei yang dilakukan oleh BRIN mengenai Data Dasar Kehidupan Beragama. Sebelumnya, BSKDN juga telah menjalin kolaborasi riset dengan BRIN di berbagai bidang. Kami berharap hasil survei ini dapat membuka potensi kerja sama lintas komponen di lingkungan Kemendagri,” kata Fahsul.

    Ia menyampaikan pihaknya menyambut baik hasil survei BRIN dan menaruh harapan besar agar temuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rekomendasi strategis kebijakan publik yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

    “Semoga upaya ini membawa banyak manfaat bagi tugas dan fungsi organisasi kami, terutama dalam hal memberikan rekomendasi strategis kebijakan publik yang berlandaskan fakta dan data,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan SDDKB merupakan inisiatif BRIN untuk mendapatkan data komprehensif mengenai kehidupan beragama masyarakat Indonesia.

    Data ini, kata dia, banyak dimanfaatkan oleh berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama.

    “Survei ini kami lakukan untuk mendapatkan gambaran dari daerah-daerah sampel mengenai kehidupan beragama masyarakat. Hasilnya, menggabungkan konsep kerukunan umat beragama, moderasi beragama, relasi agama-negara serta isu-isu kontemporer lainnya,” kata Boediastoeti.

    Lebih lanjut, Boediastoeti mengatakan SDDKB bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai dimensi kehidupan beragama, mulai dari keyakinan dan doktrin, ritual dan praktik ibadah, organisasi keagamaan, moralitas, etika dan spiritualitas hingga budaya dan tradisi keagamaan di Indonesia.

    Dalam konteks Kemendagri, data hasil survei tersebut dinilai relevan untuk memperkuat basis perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah.

    Beberapa data yang dapat dimanfaatkan, di antaranya mencakup sikap toleransi responden terhadap keberagaman seperti kesediaan menerima guru dari pemeluk agama lain, bertetangga dengan penganut agama berbeda atau mengizinkan pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan Nasional 16 Oktober 2025

    Kepala Daerah yang Paling Banyak Gratiskan PBG untuk Warga Miskin Bakal Dapat Penghargaan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) paling banyak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menggenjot kebijakan program tiga juta rumah yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) akan membangun sistem perizinan yang akan memudahkan masyarakat, khususnya MBR.
    Dari sistem tersebut, bisa terlihat daerah yang banyak mengeluarkan izin terkait PBG untuk MBR.
    “Nah, kami bisa monitor
    real-time
    . Nah, setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat
    award
    (salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR) nantinya,” kata Tito, dalam keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
    Tito mengatakan, Kemendagri bersama Kementerian PKP dan Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan surat keputusan bersama untuk pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Dia menyebut, kebijakan tiga menteri ini akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah.
    Sebab, kebijakan tersebut jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.
    “Karena ini membantu rakyat berpenghasilan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang enggak mampu? Kira-kira itu,” kata dia.
    Dia berharap, para kepala daerah bisa mendukung keputusan tersebut dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program tiga juta rumah.
    “Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Pemerintah Rencana Gratiskan Biaya Pengurusan dan Penerbitan IMB bagi Ponpes Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah pusat berencana untuk membebaskan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya lazim dikenal masyarakat dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pondok pesantren.

    Rencana tersebut mencuat setelah tragedi naas ambruknya bangunan tiga lantai, termasuk musala di area asrama putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/10/2025).

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa rencana tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintah pusat dan daerah.

    “Nanti kita duduk bersama dulu semuanya ya. Terkait dengan tadi kita yang membahas dulu adalah perumahan rakyat dulu, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk yang lain-lain, tentunya kita akan duduk bersama dulu dengan pemerintah daerah, dan juga tentunya dari Kementerian Perumahan,” ungkap AHY usai acara “Sosialisasi Program Kredit Perumahan” di Surabaya, Kamis (16/10/2025).

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa rencana menggratiskan pengurusan dokumen PBG/IMB bagi pondok pesantren secara cuma-cuma sudah dibicarakan pihaknya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karanvian.

    “Saya setuju [biaya pengurusan PBG ponpes digratiskan], tadi saya sudah diskusi sebentar ya. Tadi kan ditanya soal pesantren, saya juga tadi sudah diskusi sama Pak Mendagri ya, tentu MBR [masyarakat berpenghasilan rendah) itu BPHTB [bea perolehan hak atas tanah dan bangunan], PBG [persetujuan bangunan gedung] gratis,” ungkap Maruarar. 

    Selanjutnya, Ara sapaan akrabnya berharap rencana untuk menggratiskan biaya pengurusan PBG/IMB bagi seluruh pondok pesantren di tanah air dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa segenap pengurus ponpes juga harus melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan PBG/IMB tersebut.

    “Kita setuju kalau [pengurusan PBG/IMB] pesantren itu digratiskan ya. Supaya bisa bagus. Nanti mohon dukungan dari Pak Menko [AHY] supaya bisa juga berjalan ya. Supaya juga seperti MBR, tapi peraturannya, prosesnya tetap berjalan dengan baik. Syaratnya dipenuhi. Tapi kalau boleh pembiayaannya itu bisa gratis. Dari pihak kami setuju, Pak Mendagri juga mohon dukungannya,” pungkasnya. 

  • Wamendagri apresiasi efisiensi anggaran dilakukan pemda di Riau

    Wamendagri apresiasi efisiensi anggaran dilakukan pemda di Riau

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi upaya efisiensi anggaran dan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah di Provinsi Riau.

    Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, juga mengapresiasi langkah pemda di Riau yang tetap berkomitmen menjaga prioritas pembangunan di tengah kebijakan efisiensi dan penyesuaian transfer keuangan.

    Upaya tersebut tercermin dari fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk optimalisasi pendapatan daerah.

    “Ini saya kira patut diapresiasi. Nah, kemudian kami juga mencatat bagaimana Pak Gubernur (Riau) bersama Pak Kapolda, ini peduli terhadap lingkungan hidup, kepada ekosistem, Taman Nasional Tesso Nilo, dan lain-lain. Tadi malam kami berbincang bersama Pak Kapolda, ada langkah-langkah tegas, kami sangat apresiasi,” kata Bima.

    Hal itu disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Pengendalian Inflasi di Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru.

    Bima menjelaskan rakor tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum untuk bertukar informasi terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.

    Ia juga menyoroti upaya pengendalian inflasi di Provinsi Riau yang sebelumnya sempat mencatat angka tertinggi nomor dua secara nasional, yakni sebesar 5,08 persen.

    Empat kabupaten/kota yang mencatatkan inflasi tertinggi, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (4,46 persen), Kabupaten Kampar (3,91 persen), Kota Dumai (3,59 persen), dan Kota Pekanbaru (3,34 persen).

    Meski demikian, Bima mengapresiasi langkah-langkah cepat pemda di Riau dalam menekan laju inflasi melalui berbagai intervensi.

    “Apresiasi, Pak Gubernur (Riau), tadi sudah ada operasi pasar murah ya. Apresiasi untuk Pak Gubernur, dan silakan kepala daerah yang lain juga, pastikan sidak ke pasar supaya tidak ada penahanan barang, dan buka kerja sama dengan daerah lain untuk memperlancar pasokan. Ada juga gerakan menanam gitu ya, dimasifkan ini, PKK, dan lain-lain,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Bima mewakili Kementerian Dalam Negeri memberikan catatan agar Pemerintah Provinsi Riau tetap memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di tengah kebijakan efisiensi.

    Ia menegaskan keberhasilan SPM memerlukan koordinasi erat antara kepala daerah, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi SPM yang berpotensi terdampak.

    “Mendagri meminta kami untuk melakukan simulasi. Pak Menteri sampaikan jangan sampai SPM itu terdampak,” tuturnya.

    Bima juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dan mengidentifikasi SPM yang berpotensi terdampak dalam situasi efisiensi saat ini.

    Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara kebutuhan daerah dan program pemerintah pusat agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran.

    Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Pemda untuk melakukan refleksi dan menata kembali APBD agar lebih sehat dan efisien.

    Selanjutnya, Bima menekankan pentingnya peningkatan realisasi belanja daerah. Kemendagri memberikan catatan agar percepatan realisasi APBD terus dilakukan sehingga perputaran uang di daerah tetap terjaga.

    Menurutnya, pemerintah pusat akan menelaah lebih lanjut apabila realisasi belanja masih berada di bawah rata-rata nasional.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni per 30 September 2024, rata-rata realisasi belanja pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara nasional mencapai 57,2 persen.

    Sementara itu, tahun 2025 pada tanggal yang sama, angkanya tercatat baru mencapai 54,45 persen. Adapun Provinsi Riau, realisasi belanja berada di angka 52,98 persen atau sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional.

    Terkait kondisi ini, Kemendagri mencatat sejumlah faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan belanja daerah, antara lain penetapan APBD yang tidak sesuai ketentuan, penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang molor, serta hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    Padahal, percepatan penetapan PPK dan pelaksanaan PBJ menjadi kunci penting untuk mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

    “Kami mengapresiasi kepala daerah yang setiap minggu selalu mengecek realisasi belanja ini. Mandeknya di mana, PBJ ini masalahnya apa, mana yang force majeure karena fisik, mana yang karena faktor administrasi, atau mana yang hanya realisasi pembayaran saja,” jelasnya.

    Bima berharap pemda di Provinsi Riau dapat segera mengatasi berbagai kendala yang menghambat serapan anggaran dan mendorong agar seluruh kabupaten/kota di Riau mampu mencatat realisasi APBD di atas rata-rata nasional.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Importir Jadi Basis Produksi Global

    Dari Importir Jadi Basis Produksi Global

    Jakarta –

    Industri otomotif Indonesia berkembang begitu pesat setelah lebih dari 50 tahun berkiprah. Dulu, kendaraan yang ada di Indonesia harus diimpor dari luar negeri. Sekarang, Indonesia menjadi basis produksi otomotif untuk dunia.

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) baru saja merayakan 3 juta unit ekspor kendaraan Toyota ke lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Pencapaian ini tidak dapat diraih melalui proses singkat, namun membutuhkan kerja keras dan dedikasi panjang.

    Perjalanan membangun industri otomotif nasional dimulai dari aktivitas impor di tahun 1970-an. Kini, industri otomotif Tanah Air sudah mampu memproduksi kendaraan yang berstandar global.

    “Industri otomotif Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi industri yang matang, melalui perjalanan panjang sejak era 1970-an dalam 7 tahap. Dimulai sebagai importir kendaraan, bertransformasi hingga akhirnya mampu memproduksi mesin, komponen, hingga kendaraan utuh dalam skala besar,” kata Bob Azam Wakil Presiden Direktur PT TMMIN.

    Seiring berjalannya waktu, lanjut Bob, tingkat kandungan lokal terus meningkat. Bahkan sekarang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mobil buatan Indonesia telah mencapai lebih dari 80 persen.

    “Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi kendaraan berbasis mesin ICE, namun juga kendaraan elektrifikasi untuk pasar domestik maupun ekspor. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses produksi otomotif nasional telah mencapai level lebih tinggi, sebagai industri yang mampu menjalankan seluruh tahapan produksi, hingga menjadi produk akhir berdaya saing di pasar global,” ujar Bob.

    Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi sebesar 0,9% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024.

    Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak. Tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Kementerian Dalam Negeri, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

    “Terimakasih kepada masyarakat Indonesia, konsumen dan pelanggan, jaringan penjualan, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri sehingga dapat menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kontributor positif bagi neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” ujar Nandi Julyanto Presiden Direktur PT TMMIN.

    Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga September 2025 ekspor kendaraan utuh Toyota hasil produksi anak bangsa sebanyak 218.162 unit. Ekspor mobil Toyota menguasai sekitar 57% terhadap total ekspor industri otomotif nasional, yang mencapai 384.382 unit.

    Adapun model kendaraan primadona ekspor PT TMMIN diantarany Kijang Innova (ICE dan HEV), Veloz, Fortuner, dan Yaris Cross (ICE dan HEV). Sementara itu, dua line up kendaraan elektrifikasi Toyota yaitu Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV berkontribusi 7% terhadap total kinerja ekspor Toyota di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

    Berikut daftar mobil Toyota buatan Indonesia yang mendunia:

    Ekspor Toyota Januari-September 2025Tipe SUV (Fortuner, Rush, Raize): 79.558 unitTipe MPV (Kijang Innova, Kijang Innova Zenix, Avanza, Town/Lite Ace, Veloz): 75.523 unitTipe Sedan, Hatchback, LCGC (Agya, Yaris Cross): 47.333 unitTipe Kijang Innova Zenix Hybrid: 9.269 unitTipe Yaris Cross Hybrid: 6.479 unit.

    (rgr/lth)