Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    BSKDN minta pemerintah daerah tingkatkan kualitas pengelolaan APBD

    IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi dan Kick Off Peng-input-an Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 di Jakarta Pusat, Senin.

    “Melalui IPKD ini kita ingin menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Penginputan IPKD dapat menjadi momentum peningkatan kualitas pengelolaan APBD yang lebih baik,” kata Yusharto di Jakarta, Senin.

    Yusharto menjelaskan dalam pelaksanaannya IPKD tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga menjadi peta pembinaan yang membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.

    Selain itu, hasil pengukuran IPKD juga menjadi acuan penting bagi daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar lebih selaras dengan kebutuhan serta capaian pembangunan.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan, pelaksanaan IPKD Tahun Ukur 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pembaruan tersebut meliputi penyempurnaan indikator, penguatan aspek transparansi, serta penyesuaian metode penilaian agar hasil pengukuran semakin menggambarkan kondisi fiskal daerah secara aktual dan adil.

    Adapun penyempurnaan ini merupakan upaya untuk memastikan IPKD tetap relevan dengan dinamika kebijakan keuangan nasional serta mendorong daerah semakin disiplin dalam pengelolaan APBD.

    “Kami harap (pembaruan) ini dapat membuat IPKD menjadi semakin menggambarkan kondisi nyata pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yusharto juga menyoroti hasil IPKD tahun sebelumnya yang menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan data, sebanyak 34 provinsi telah menginput data IPKD secara lengkap.

    Namun, di tingkat kabupaten dan kota, masih terdapat beberapa daerah yang belum melakukan penginputan secara menyeluruh. Meski demikian, tren perbaikan tetap terlihat dari menurunnya jumlah daerah tanpa predikat penilaian. Hal ini menjadi tanda bahwa kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya pelaporan dan transparansi keuangan mulai meningkat.

    Yusharto juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam melakukan penginputan IPKD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai perangkat daerah guna memastikan data yang diinput valid dan akurat.

    “Melalui kegiatan Sosialisasi dan Kick Off ini, kami berharap bahwa Tim yang menangani IPKD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat memahami teknis penginputan dan pengukuran IPKD dan sudah memulai penginputan data IPKD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Realisasi Pendapatan Daerah Rp 949,97 Triliun per September 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan realisasi pendapatan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, hingga 30 September 2025 telah mencapai 70,27 persen atau sebesar Rp 949,97 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 67 persen.

    “Jadi data untuk realisasi pendapatan Provinsi Kabupaten Kota per September, 30 September. Ini yang kami catat, karena Oktober belum kami catat. 30 September untuk pendapatan 70,27 persen, yaitu Rp 949,97 triliun, gabungan provinsi, kota, dan kabupaten. Ini lebih tinggi dibanding tahun 2024 periode yang sama, 67 persen,” ujar Tito Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Menteri Keuangan, Senin (20/10/2025).

    Ia menjelaskan, kinerja pendapatan daerah menunjukkan variasi antarwilayah. Untuk tingkat provinsi, capaian tahun ini tercatat sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 73 persen pada 2024 menjadi lebih rendah di periode yang sama tahun ini. Namun, kinerja kabupaten dan kota justru menunjukkan perbaikan signifikan.

    “Gabungan kabupaten, 416 kabupaten kota, kalau kita lihat data, tahun 2025 warna merah, itu lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Jadi kabupaten ini lebih berprestasi daripada provinsi,” jelas Tito.

    Dari sisi capaian pendapatan tertinggi, Maluku Utara menjadi provinsi dengan kinerja terbaik dengan realisasi mencapai 83 persen, disusul Kalimantan Selatan, Yogyakarta, NTB, dan Kalimantan Utara. Adapun provinsi dengan pendapatan terendah per akhir September 2025 adalah Papua Barat, dengan realisasi baru mencapai 48 persen, serta Maluku 54 persen dan Kalimantan Tengah di bawah 70 persen.

    Beberapa kabupaten bahkan mencatatkan realisasi pendapatan di atas 100 persen, antara lain Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tabalong. Tito menyebut daerah-daerah tersebut akan menjadi perhatian khusus dan kemungkinan mendapat penghargaan atas capaian tersebut.

  • Pesan Purbaya ke Kepala Daerah: Kendalikan Inflasi, Kekuasaan Bisa Langgeng – Page 3

    Pesan Purbaya ke Kepala Daerah: Kendalikan Inflasi, Kekuasaan Bisa Langgeng – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah dan daging ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama inflasi bulanan (month to month/M-to-M): September 2025 terhadap Agustus 2025.

    “Penyumbang utama inflasi, untuk makanan, minuman, tembakau, artinya pangan terutama itu adalah cabai menempati posisi tertinggi, sama dengan daging ayam ras, yaitu 0,13 persen,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10) seperti dilansir Antara.

    Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada September 2025 mengalami kenaikan dibanding Agustus, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara year on year. Sedangkan inflasi September 2025 terhadap Agustus 2025 (M-to-M) naik menjadi sebesar 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

  • Kalau Inflasi Terkendali, Hampir Pasti Kepilih Lagi

    Kalau Inflasi Terkendali, Hampir Pasti Kepilih Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kepala daerah untuk menjaga inflasi. Ia mengatakan jika inflasi terkendali, maka hampir pasti dapat terpilih lagi di Pemilu.

    Awalnya Purbaya mengatakan inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya tercatat inflasi positif, hanya 1 provinsi, yaitu Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.

    “Kalau kita lihat 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian di daerah berjalan cukup baik,” kata Purbaya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025, yang disiarkan di Youtube Kemendagri, Senin (20/10/2025).

    Kemudian, Purbaya menceritakan mengapa menjaga inflasi penting. Menurutnya inflasi yang terkendali dapat menjaga stabilitas sosial politik, ia lalu mencontohkan mengapa Presiden ke-2 Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun pemerintahan.

    “Saya ingin cerita dikit kenapa inflasi itu penting, yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto itu bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga, beras utamanya, yang lain akan ikut harga beras,” kata Purbaya.

    “Jadi inflasi ini amat sangat penting sekali, juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi,” katanya.

    “Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mengendalikan harga daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi, tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” kata Purbaya.

    Selain itu, Purbaya meminta agar TPIP dan TPID terus bersinergi untuk menciptakan kebijakan pengendalian inflasi nasional yang tepat dan terukur.

    “Jadi tugas kita sekarang bukan hanya menahan inflasi tetap rendah tapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan,” katanya.

    (yld/imk)

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Makan Bergizi Gratis, Kopdes hingga Sekolah Rakyat, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% serta memeratakan kesejahteraan masyarakat.

    Demi mencapai level pertumbuhan itu, ia telah mendesain sejumlah program prioritas yang bisa memacu lebih cepat gerak roda perekonomian dan lebih merata di berbagai wilayah.

    Program prioritas itu di antaranya ialah Makan Bergizi Gratis alias MBG, Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30.000 dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” ujar Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    MBG, menurutnya, akan mendorong penciptaan wirausaha baru di daerah. Dari penciptaan wirausaha dan lapangan kerja ini, dia meyakini pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan daya beli. Ini akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Untuk mengetahui bagaimana sepak terjang program-program unggulan Prabowo, berikut ini rinciannya:

    Foto: Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
    Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Februari 2025, mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

    MBG

    Program prioritas pertama yang Prabowo luncurkan sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2025 ialah program MBG. Program itu ditujukan untuk menyiapkan SDM unggul menjelang target Indonesia Emas 2045.

    Program yang didesain dengan anggaran Rp 71 triliun melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ia resmikan pelaksanaannya pada 6 Januari 2025. Targetnya menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil atau menyusui, serta balita melalui 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Hingga Oktober 2025, Prabowo mengklaim program MBG telah dijalankan oleh 12.205 SPPG di seluruh Indonesia. Total dapur tersebut sudah mendistribusikan makanan bergizi gratis ke 36,2 juta penerima. Menurutnya, capaian tersebut sudah setara 7 kali populasi penduduk Singapura.

    “Makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat artinya bangsa Indonesia artinya negaramu pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada tujuh Singapura tiap hari,” ujar Prabowo.

    Di tengah capaian itu, sebetulnya juga timbul masalah karena banyaknya siswa penerima MBG yang keracunan. Namun, Prabowo menerima laporan bahwa jumlah penerima yang keracunan hanya setara 0,0008% dari total penerima MBG.

    Padahal, menurut laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX pada 1 Oktober 2025, jumlah kasus keracunan sejak diluncurkan pada Januari 2025 mencapai 6.517 orang. Artinya setara 0,018% dari total penerimanya yang sejumlah 36,2 juta orang.

    “Jadi kalau diambil statistik, adalah 0,0007 atau 0,0008 persen. Artinya, program ini 99,99 persen berhasil,” kata Prabowo.

    Meski begitu, Prabowo mengakui, program MBG memang belum sempurna pelaksanaannya. Namun, ia menilai ada pihak-pihak yang membesar-besarkan masalah tersebut dan menjadikannya dasar untuk menghentikan program MBG.

    Prabowo pun menegaskan bahwa ke depan tidak ada satupun anak yang sakit karena MBG. Pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan di segala aspek dengan ketat.

    “Kita mau zero error, kita mau zero defect walaupun sangat sulit tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan dan ini kita akan sempurnakan terus dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan, cuci tangan yang benar kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok,” ujarnya.

    Kopdes Merah Putih

    Adapun untuk program prioritas kedua yang ia luncurkan pada 21 Juli 2025 ialah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejumlah 80.081 unit dari target 81.000. Prabowo mengatakan, program itu diresmikan dalam rangka membangun kembali kemandirian ekonomi rakyat berasaskan gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana amanat UUD 45 Pasal 33.

    “Hari ini menjadi hari bersejarah. Kita meluncurkan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini adalah awal dari usaha besar bangsa untuk kemandirian ekonomi rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Senin (21/07/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa koperasi tidak hanya sebagai wadah simpan pinjam, tetapi harus berfungsi sebagai lembaga distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, koperasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern yang menunjang kebutuhan ekonomi desa.

    “Saya optimistis. Kami akan mendapat tambahan pasokan protein segar dari desa nelayan. Kami kirim ke koperasi karena kami juga membangun, sudah ada 81.000 koperasi desa. Masing-masing punya gudang, cold storage, mini supermarket, apotek desa, klinik, dan lainnya,” ungkap Prabowo.

    Ia menambahkan, setiap koperasi akan diperkuat dengan armada transportasi sendiri untuk memastikan hasil produksi petani dan nelayan bisa langsung terserap pasar.

    “Tiap koperasi diberi pembiayaan dua truk. Semua hasil dikirim ke pasar. Tak ada lagi cerita panen busuk tak terserap. Saya pikir ini masa yang menarik bagi Indonesia. Saya senang melihat mimpi/konsep ini menjadi kenyataan saat kita duduk di sini,” tuturnya.

    Dalam hal pendanaan program Kopdes ini, disuntikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sesuai dengan keputusan bersama (SKB) Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan BPI Danantara yang diteken Kamis (9/10/2025).

    Menurut Menteri Koperasi (Menkop) RI, Ferry Juliantono, penyertaan modal itu akan dipakai untuk percepatan pembangunan fisik dan operasional gerai dan pergudangan KDMP/KKMP. Selain itu, juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang dikelola oleh Danantara.

    “Mudah-mudahan dalam waktu sesegera mungkin kita akan melaksanakan proses pembangunan fisik dan sarana kelengkapan di seluruh desa dan kelurahan yang ada,” ujar Ferry.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama antara Danantara dengan Kopdes Merah Putih akan menggunakan skema public service obligation (PSO).

    Pandu menuturkan, jika Kopdes Merah Putih membutuhkan bantuan, maka Danantara akan siap membantu dengan menggunakan dana desa yang disiapkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dia juga menekankan Danantara memiliki tugas di ranah korporasi, sehingga hal yang menyangkut pemerintah akan menggunakan skema PSO.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pencairan kredit atau pembiayaan dari Bank Himbara ke Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) cair minggu depan. Menurutnya, akan ada kurang lebih 1.000 koperasi yang akan menerima aliran dana pada tahap awal.

    Koperasi-koperasi yang saat ini masih dalam proses verifikasi sejatinya telah mengajukan permohonan pinjaman. Namun, pencairan dana tahap pertama tetap harus mengikuti mekanisme musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan.

    Sementara itu, sebanyak 20.000 hingga 23.000 koperasi lainnya yang menjadi target awal program masih dalam proses verifikasi dan penilaian oleh masing-masing bank penyalur.

    Sekolah Rakyat

    Adapun untuk program Sekolah Rakyat, telah Prabowo luncurkan sejak Juli 2025 dengan target pembangunan sebanyak 500 sekolah. Program ini ia arahkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SD hingga SMA.

    “Dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Prabowo.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat serapan anggaran program Sekolah Rakyat telah mencapai sebesar Rp788,7 miliar per 8 September 2025. Jumlah ini setara dengan 6,5% dari pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp12,2 triliun.

    “Sekolah Rakyat, 100 sekolah telah beroperasi dengan 9.780 orang siswa dan realisasinya adalah Rp788,7 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN edisi September 2025.

    Dia mengungkapkan, dana tersebut digunakan untuk renovasi sentra pendidikan di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp711,1 miliar dan dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan di Kementerian Sosial sebesar Rp77,6 miliar.

    Adapun, saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780 siswa. Sementara itu, total siswa diterima pada tahun ajaran 2025/2026 sebanyak 396 kelas. Pemerintah jumlah kelas dan siswa dapat bertambah hingga 641 kelas atau mencakup 15.895 siswa ke depannya.

    Berdasarkan sebaran wilayahnya, Suahasil memaparkan Sekolah Rakyat masih terbanyak dibuka di wilayah Jawa dengan total mencapai 48 unit. Kemudian, posisi selanjutnya ada Sumatra 22 unit, dan Sulawesi 15 unit Sekolah Rakyat.

    Lalu, Maluku-Papua tercatat memiliki 7 unit Sekolah Rakyat, Bali dan Nusa Tenggara 4 unit Sekolah Rakyat, dan Kalimantan 4 unit Sekolah Rakyat.

    Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengklaim sekolah rakyat yang dibangun telah bertambah hingga 165 titik. Dia memastikan jumlahnya akan terus bertambah secara signifikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.

    “Sampai sekarang kita masih membuka. Siapapun bupati, walikota, gubernur yang mau mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, kita masih membuka,” kata Agus Jabo dalam Rapat Kerja Komite III DPD, dikutip dari Detikcom, Jumat (26/9/2025).

    Presiden diketahui menargetkan pembentukan 500 sekolah rakyat. Saat ini, prioritas Sekolah Rakyat adalah anak SD. Namun, ke depannya, akan didorong hingga jenjang SMP dan SMA.

    “Pak Presiden memprioritaskan, meminta supaya kita memprioritaskan anak-anak SD. Karena beliau ingin memutus transmisi kemiskinan itu sejak dini,” ujarnya.

    Selain itu, Agus Jabo menyampaikan Presiden juga ingin agar anak-anak yang mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya karakter agama, kebangsaan dan sosial.

    “Dan mereka juga harus memiliki keterampilan supaya kalau mereka lulus dari Sekolah Rakyat, terutama yang SMA, belum ingin melanjutkan kuliah dan ingin bekerja untuk membantu orang tuanya, mereka sudah punya keterampilan. Jadi ada pendidikan-pendidikan vokasi di tingkat SMA. Pintar, berkarakter, terampil,” tegasnya.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Perampokan di Museum Louvre Paris Terjadi dalam 4 Menit, 8 Barang Antik Raib

    Perampokan di Museum Louvre Paris Terjadi dalam 4 Menit, 8 Barang Antik Raib

    Jakarta –

    Museum Louvre di Paris, Prancis, menjadi sasaran perampokan baru-baru ini. Pencurian itu ternyata terjadi dalam waktu empat menit saja.

    “Kami datang segera, beberapa menit setelah menerima informasi perampokan ini. Sejujurnya, operasi ini berlangsung hampir empat menit–sangat cepat. Harus kami akui bahwa mereka professional,” kata Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati, dilansir Al Jazeera, Senin (20/10/2025).

    Museum Louvre dirampok pada Minggu (19/10) pagi waktu setempat. Komplotan pencuri berjumlah empat orang ini sukses mencuri delapan barang antik yang bernilai sejarah tinggi.

    “Kelompok itu membawa kabur delapan barang, sementara barang kesembilan – mahkota milik Permaisuri Eugenie, istri Napoleon III – ditemukan di dekatnya setelah dijatuhkan oleh para pencuri saat mereka melarikan diri,” kata Kementerian Dalam Negeri Prancis.

    “Di luar nilai pasarnya, barang-barang ini memiliki warisan dan nilai sejarah yang tak ternilai,” tambah Kementerian.

    Para ahli forensik tiba di lokasi untuk mengumpulkan bukti. Sementara pihak berwenang mengatakan mereka juga berencana untuk meninjau rekaman CCTV di area tersebut.

    Berbicara kepada radio France Inter, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan “permata tak ternilai” telah dicuri. Dia mengatakan pencurian di Museum Louvre kali ini sebagai “perampokan besar”.

    Dilansir AFP, 60 penyidik telah turun tangan melakukan penyelidikan. Empat terduga pelaku dalam perburuan petugas.

    “Pihak berwenang Prancis sedang memburu empat pencuri untuk perampokan berani di Museum Louvre pada hari Minggu, di mana mereka menyita delapan perhiasan tak ternilai dan bersejarah, kata Jaksa Agung Paris, Laure Beccau, dilansir AFP.

    Beccau mengatakan pelaku menggunakan topeng saat melakukan aksinya. Mereka lalu kabur menggunakan skuter usai berhasil mencuri delapan perhiasan berharga di Museum Louvre.

    Para pencuri mengancam penjaga museum dengan gerinda sudut yang mereka gunakan untuk memotong bilik pajangan kaca berisi permata yang mereka incar.

    “Komplotan itu mengendarai truk sambil menarik tangga elektrik yang dapat diperpanjang, yang biasa digunakan untuk mengangkat furnitur ke dalam gedung, ke sisi Museum Louvre untuk mendapatkan akses melalui jendela yang mereka pecahkan,” kata Beccuau.

    Alarm Museum Louvre berbunyi saat perampokan terjadi, namun pihak berwenang masih menyelidiki apakah para penjaga mendengar alarm tersebut. Jaksa menduga tim perampok bekerja atas perintah sebuah organisasi kriminal.

    “Geng kriminal terorganisasi dapat memiliki dua tujuan: memenuhi perintah yang diberikan kepada mereka, atau mendapatkan permata untuk tujuan pencucian uang,” ujarnya.

    (ygs/ygs)

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 10 Kementerian dengan Kinerja Paling Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempati peringkat paling atas pada survei kinerja kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan laporan yang dirilis IndoStrategi, terdapat 10 kementerian dengan nilai skor teratas dengan metode penilaian 0-5 yaitu adalah Kemendikdasmen (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), Kementerian Pertanian (3,21), Kementerian Keuangan (3,15),
    Kementerian Dalam Negeri (3,14).

    Selanjutnya, Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).

    Di sisi lain, terdapat 5 kementerian dengan skor penilaian sedang tetapi di bawah angka 3.0, sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.

    Kementerian tersebut yaitu adalah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2,81), Kementerian Hak Asasi
    Manusia (2,79), Kementerian Perumahan dan Kawan Permukiman (2,77), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2,74).

    Dalam laporan itu disebutkan Pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menjaga stabilitas makro dan konsistensi fiskal. Jika diamati, terdapat pola umum yang menunjukkan bahwa kementerian teknokratik dan non-politis cenderung bekerja lebih efektif dibanding kementerian yang sarat konflik politik.

    Dengan usia kabinet yang masih berumur satu tahun, ada indikasi bahwa kabinet masih dalam fase konsolidasi. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan reformasi struktural, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan kelembagaan, dan meningkatkan transparansi dan terbuka terhadap pengawasan dari masyarakat, dan kreatif dalam mencari berbagai inovasi kebijakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

    Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    “Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dalam laporan tersebut.

    Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

    “Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” jelasnya.

  • Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

    Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

    Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

    “Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 

    Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. 

    Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.

    Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

     “Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.

    Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

    Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.

    Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.
     
    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
     
    “Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 
     
    Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. 
     
    Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.
     
    Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
     
     “Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.
     
    Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.
     
    Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari hasil survei kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kekompakan pemerintah mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Survei: 83,5 persen puas atas kinerja setahun Prabowo

    Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor

    Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    “Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.