Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ini Penjelasan BPBD Jatim Soal Bantuan Gubernur untuk Banjir Sumatra-Aceh

    Ini Penjelasan BPBD Jatim Soal Bantuan Gubernur untuk Banjir Sumatra-Aceh

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mengirimkan bantuan untuk korban banjir ke Sumatra-Aceh. Bantuan ini berasal dari kiriman warga Jawa Timur, Pemkab/Pemkot se-Jatim, dan dari Pemprov Jatim.

    Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mengatakan total ada 140 ton bantuan yang dikirim Pemprov Jatim ke sejumlah wilayah Sumatra-Aceh. Bantuan itu dari Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot hingga donasi masyarakat.

    “Kita membuka donasi dari awal kemudian animo masyarakat Jatim luar biasa, dan kebutuhan di sana sangat besar dan kita perpanjang sampai tgl 11 kemarin. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat turut ikut memberi bantuan,” kata Adhy di Surabaya, Senin (15/12/2025).

    “Jadi total barang yang sudah dikumpulkan jumlahnya lebih dari 140 ton, jumlah itu baik dari masyarakat dan ada yang darj Pemprov Jatim. Saat ini sudah terkirim lebih dari 100 Ton ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh,” tambahnya.

    Adhy mengatakan bantuan-bantuan yang masih tersisa lebih dari 40 Ton di Kantor BPBD Jatim mulai dikirimkan lebih spesifik ke tingkat kabupaten.

    “Sekarang mulai spesifik karena Ibu Gubernur sudah turun ke lapangan dan melihat bahwa di Pidie jaya, Bireun, dan bertemu bupati-bupati bahwa Aceh Tamiang, Aceh Selatan itu sangat membutuhkan bantuan. Kemarin kita sudah mengirim Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Selatan yang masih agak berat sesuai permintaan bupatinya,” jelasnya.

    Selain bantuan sembako hingga peralatan sehari-hari, Adhy yang juga Kepala BPBD Jatim menyebut Pemprov telah mengirimkan 27 relawan Tagana dan 6 dokter spesialis ke Sumatra-Aceh.

    “Jadi Tagana kita kirim 27 relawan. Ada yang di Aceh Tamiang, ada yang di Pidie Jaya. Dan ada permintaan dokter spesialis penyakit dalam kita kirim enam dengan obat-obatannya. Kami akan transparan dalam mengirim donasi masyatakat dan bisa dipertanggungjawabkan di lapangan dan tentunya bantuan itu bisa diterima dengan baik serta bermanfaat,” bebernya.

    “Kita juga telah alokasikan Bantuan Keuangan sebesar Rp 5 miliar ke Sumatra Utara, Rp2,5 miliar ke Sumatera Barat, dan Rp 3 miliar di Aceh itu sesuai SE Mendagri untuk bantuan keuangan,” tambahnya.

    Lebih lanjut Adhy mengatakan Pemprov Jatim juga menganggarkan untuk transportasi yang akan mengirim bantuan masyarakat ke Sumatra-Aceh.

    “Kami menggunakan armada kargo baik yang dari Surabaya maupun dari Jakarta. Saat ini ada juga bantuan yang kami kirim melalui Pelni. Supaya barang-barang ini manfaat kami alokasikan anggaran untuj mengirimnya, yang penting masyarakat di sana tahu bahwa masyarakat Jatim peduli dan Jatim membantu mereka sehingga nama warga Jatim juga dikenang oleh mereka bahwa kita persaudaraannya kuat,” tandasnya.

    Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto mengatakan bantuan yang dikirim Pemprov merupakan bantuan dari masyarakat dan dari Pemkab/Pemkot se Jatim termasuk dari Pemprov Jatim.

    Soal viral baliho bantuan Gubernur Jatim di sosial media, Gatot menyebut beberapa baliho bantuan Gubernur Khofifah merupakan bantuan dari anggaran Pemprov Jatim.

    “Bahwa Gubernur adalah simbol pemerintahan provinsi. Dan, beberapa baliho yang terpasang di truk itu adalah bantuan yang dari Pemprov Jatim. Baliho itu merupakan inisiatif dari teman-teman BPBD, dan kami minta maaf jika tidak berkenan di masyarakat. Ke depan kami akan mengevaluasi,” jelas Gatot.

    “BPBD Jatim memastikan relawan selama belasan hari tidak berhenti menyiapkan bantuan ke Sumatra-Aceh, mohon upaya kemanusiaan ini jangan dipelintir ke hal-hal lain,” pungkasnya. [tok/beq]

  • BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    BPS: Banjir Picu Lonjakan Harga Beras di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

    Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

    “Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

    Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

    Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

    Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

    “Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

    Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

    “Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

    “Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

  • Ancang-Ancang Trump Balas ISIS yang Tewaskan 2 Tentara AS

    Ancang-Ancang Trump Balas ISIS yang Tewaskan 2 Tentara AS

    Jakarta –

    Dua tentara Amerika Serikat (AS) tewas diduga ditembak oleh tentara ISIS di Suriah tengah. Presiden AS Donald Trump mengambil ancang-ancang untuk membalas ISIS.

    Seperti dilansir AFP, Minggu (14/12/2025), penembakan itu terjadi pada Sabtu (13/12) waktu setempat. Pelaku menembaki rombongan prajurit yang sedang melakukan patroli gabungan di Suriah tengah.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan kematian tersebut setelah media pemerintah Suriah sebelumnya melaporkan serangan di kota Palmyra yang melukai pasukan Amerika dan Suriah.

    “Sebuah penyergapan oleh seorang penembak ISIS mengakibatkan kematian tiga warga Amerika serta cedera pada tiga tentara lainnya,” bunyi keterangan CENTCOM.

    “Penembak itu terlibat baku tembak dan tewas,” katanya.

    Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan serangan itu terjadi ketika para tentara “sedang melakukan pertemuan dengan pemimpin kunci” untuk mendukung operasi kontra-terorisme. Sementara utusan AS untuk Suriah Tom Barrack mengatakan penyergapan itu menargetkan “patroli gabungan pemerintah AS-Suriah.”

    Parnell mengatakan identitas para prajurit yang tewas akan dirahasiakan hingga keluarga mereka diberitahu.

    Insiden ini adalah yang pertama dilaporkan sejak pasukan yang dipimpin kelompok Islamis menggulingkan penguasa Suriah Bashar al-Assad pada Desember tahun lalu, dan menghidupkan kembali hubungan negara itu dengan Amerika Serikat.

    Kantor berita negara Suriah, SANA, mengutip sumber keamanan, sebelumnya melaporkan bahwa beberapa tentara AS dan dua anggota militer Suriah terluka dalam serangan itu.

    Para prajurit tersebut sedang mengikuti “tur lapangan bersama” di Palmyra, yang pernah berada di bawah kendali kelompok ISIS, lapor SANA.

    Trump Siap Membalas

    Donald Trump merespons kematian tentara AS dan penerjemah sipil. Dia menyebut siap untuk membalas ISI.

    “Kami akan membalas,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. Dia mengatakan negara itu berduka atas “kehilangan tiga patriot Amerika yang hebat” dan berdoa untuk tiga orang yang terluka, yang “tampaknya dalam keadaan cukup baik.”

    Presiden mencatat kerja sama AS dengan pasukan Suriah. “Suriah, omong-omong, ikut berperang bersama kita,” kata Trump, menambahkan bahwa presiden baru Suriah “sangat terpukul oleh apa yang terjadi.”

    Beberapa menit setelah Trump berbicara kepada wartawan, ia mengulangi peringatannya tentang pembalasan dalam sebuah unggahan media sosial, menyebut insiden itu sebagai “serangan ISIS terhadap AS, dan Suriah.

    “Akan ada pembalasan yang sangat serius,” tulis Trump.

    ISIS belum secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani mengutuk serangan itu. Dia juga menyampaikan duka.

    “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban dan kepada pemerintah serta rakyat AS, dan kami berharap para korban luka segera pulih,” tulis al-Shaibani di X.

    Banyak reruntuhan terkenal di kota itu, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, hancur ketika kelompok ISIS menguasai daerah tersebut satu dekade lalu.

    Seorang pejabat militer Suriah yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa tembakan dilepaskan “selama pertemuan antara perwira Suriah dan Amerika” di sebuah pangkalan Suriah di Palmyra. Seorang saksi, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan dia mendengar tembakan berasal dari dalam pangkalan tersebut.

    Dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Anwar al-Baba, mengatakan telah ada “peringatan sebelumnya dari komando keamanan internal kepada pasukan sekutu di wilayah gurun tentang potensi penyusupan ISIS.

    “Pasukan koalisi internasional tidak mempertimbangkan peringatan Suriah tentang kemungkinan penyusupan ISIS,” katanya.

    SANA melaporkan bahwa helikopter telah mengevakuasi korban luka ke pangkalan Al-Tanf di Suriah selatan, tempat pasukan Amerika ditempatkan sebagai bagian dari koalisi global pimpinan Washington melawan kelompok ISIS.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Kemendagri Apresiasi Koperasi Merah Putih di Bantul Terapkan Digitalisasi

    Kemendagri Apresiasi Koperasi Merah Putih di Bantul Terapkan Digitalisasi

    Jakarta –

    Tim Satgas Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Merah Putih yang dipimpin Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Amran, melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Pleret, Bantul. Dalam kesempatan tersebut, Amran itu menyatakan kekagumannya terhadap inovasi yang dilakukan pihak koperasi.

    Kekaguman Amran terlihat saat Lurah Kepanewonan Pleret, Taufik Kamal, memaparkan berbagai inovasi digitalisasi pelayanan publik khususnya dalam Koperasi Merah Putih yang saat ini telah menjadi magnet bagi berbagai institusi untuk datang ke Bantul dan belajar mengenai digitalisasi pelayanan publik di desa.

    Menurut Amran, inovasi ini sangat menarik karena koperasi yang dikelola oleh masyarakat desa bahkan lebih maju daripada gerai perbelanjaan yang ada di kota. Hal ini terlihat dari partisipasi seluruh warga masyarakat untuk mengakses layanan digital sehingga produk petani dari hulu dapat terdistribusi dan terjual kepada konsumen secara cepat, tepat dan transparan.

    “Jarang kita mendengar sebuah desa di selatan Pulau Jawa ternyata memiliki inovasi teknologi yang bahkan mungkin mengalahkan teknologi gerai-gerai penjualan yang saat ini ada si kota besar. Ini patut di apresiasi dan bahkan bisa menjadi percontohan nasional”, ungkap Amran, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    Hal itu disampaikan saat meninjau secara langsung Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pleret, Bantul pada hari Kamis (11/12)

    Amran berharap, kemajuan yang telah diraih oleh Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pleret mampu menjadi magnet bagi Koperasi Merah Putih di DIY lainnya untuk terus berkembang dan maju. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, saat ini terdapat 618 gerai di seluruh DIY yang terdiri atas gerai kantor, gerai pospay (lebih dari 200 titik), dan gerai sembako.

    Amran menyampaikan kepada pemerintah daerah khususnya Kelurahan Pleret untuk segera menuntaskan pembangunan Koperasi Merah Putih di lokasi yang baru yang lebih strategis di atas tanah kas desa dengan luas mencapai 980 meter persegi.

    (prf/ega)

  • Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung para korban banjir yang masih mengungsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Kedatangan Presiden Prabowo bersama Mendagri Tito dan sejumlah menteri disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya terkait kelanjutan kehidupan mereka pascabencana banjir.

    Dalam dialog dengan warga, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan air bersih dan air minum, serta perbaikan tanggul yang jebol.

    “Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Presiden juga memastikan pengerahan personel TNI Angkatan Darat dan Polri guna mempercepat penanganan wilayah yang masih terendam banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memantau kondisi pengungsi dari hari ke hari hingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.

    Ia pun meminta masyarakat tetap tabah menghadapi situasi sulit pascabencana, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan membantu warga terdampak.

    “Kami akan membantu semua warga yang mengalami musibah. Saudara-Saudara adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkan Saudara-Saudara sendiri. Terima kasih kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras selama berhari-hari di sini,” ujar Presiden Prabowo.

    Kehadiran Presiden dan Mendagri Beri Harapan Baru Bagi Korban Banjir

    Salah seorang pengungsi, Nurul Akmal, mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito memberikan harapan baru bagi para korban banjir. Ia berharap bantuan, terutama bahan pokok dan pakaian, dapat segera disalurkan, termasuk percepatan perbaikan tanggul yang jebol.

    “Kalau tidak segera diperbaiki, kalau hujan lagi rumah kami akan kebanjiran lagi,” ujarnya.

    Nurul juga menyampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito terkait rencana penghapusan biaya pengurusan dokumen penting bagi korban bencana. Menurutnya, banyak warga tidak sempat menyelamatkan ijazah maupun sertifikat tanah saat banjir melanda.

    “Banyak korban di sini tidak sempat menyelamatkan ijazah dan sertifikat tanah saat banjir. Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Nurul.

    Aspirasi serupa disampaikan Laila Hayati, warga Tanjung Pura. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi Mendagri Tito telah meredakan kegelisahan warga yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah karena permukiman mereka masih terendam banjir.

    Selain meminta percepatan perbaikan tanggul, Laila berharap bantuan sembako, pakaian, serta pemulihan dokumen kependudukan segera direalisasikan.

    “Kalau bisa, Pak Mendagri yang katanya mau menggratiskan pengurusan dokumen untuk korban banjir, [agar] disegerakan,” ujar Laila.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait antisipasi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Mendagri Tito menegaskan bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

    “Kita tahu bahwa prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) curah hujan akan tinggi di beberapa daerah, di samping juga rob naik, pasang naik,” kata Mendagri.

    Pentingnya Solidaritas Antar Pemda

    Mendagri juga menegaskan pentingnya solidaritas antar-Pemda, mengingat sejumlah daerah terdampak memiliki keterbatasan anggaran dalam penanganan bencana. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana.

    “Itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka (daerah terdampak bencana),” ujarnya.

    Menurut Mendagri, masyarakat di tiga wilayah terdampak banjir tersebut sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama kebutuhan pribadi seperti pakaian, pakaian dalam, keperluan perempuan, serta kebutuhan anak-anak.

    “Kita bayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang enggak memiliki pakaian luar maupun pakaian dalam, bayi yang tidak memiliki popok, ibu-ibu wanita untuk peralatan perempuan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil yang mereka sangat perlukan,” kata Mendagri.

    Dalam kunjungan Presiden tersebut, turut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

  • Kepemimpinan Inovatif Mbak Wali, Kota Kediri Melesat di IGA 2025

    Kepemimpinan Inovatif Mbak Wali, Kota Kediri Melesat di IGA 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri meraih prestasi membanggakan dengan ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Kota Kediri berhasil dinobatkan dengan predikat Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dimana sejak tahun 2021-2024 hanya menempati predikat kota inovatif.

    Innovative Government Award (IGA) merupakan ajang penghargaan tahunan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui pengukuran IID, pemerintah daerah dinilai dari aspek tata kelola pemerintahan, ekosistem inovasi, dan kualitas serta jumlah inovasi yang diimplementasikan bagi masyarakat.

    Predikat Kota Sangat Inovatif diberikan kepada pemerintah daerah yang meraih skor Indeks Inovasi Daerah di atas ambang batas yang ditetapkan dalam pedoman IGA 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan keberhasilan penyelenggaraan berbagai terobosan di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi tematik daerah.

    Bagi Kota Kediri, pencapaian ini sekaligus menjadi bukti penguatan pelaksanaan Misi “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas” yang mencerminkan keberhasilan penguatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari pemanfaatan teknologi digital dalam layanan, pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjawab isu strategis pembangunan kota secara kreatif dan adaptif. Di tahun 2025 ini Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati telah menetapkan 150 inovasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

    Mbak Wali mengungkapkan penghargaan IGA 2025 ini bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai pendorong untuk terus memperkuat ekosistem inovasi daerah. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memperluas replikasi inovasi, mengakselerasi transformasi digital, serta memastikan setiap kebaruan kebijakan dan program pembangunan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga kota. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan penguatan daya saing daerah.

    “Penghargaan ini bukan akhir, tetapi dorongan agar kami semakin cepat menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Melalui predikat Sangat Inovatif tersebut Kota Kediri menegaskan posisinya sebagai daerah yang progresif dan siap menjawab tantangan pembangunan masa kini,” ungkap wali kota termuda ini, Jumat (12/12/2025).[nm/kun]

  • Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri Makassar 13 Desember 2025

    Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri Makassar 13 Desember 2025

    Bupati Luwu Timur Umrah di Tengah Larangan Kepala Daerah Lakukan Perjalanan ke Luar Negeri
    Tim Redaksi
    LUWU TIMUR, KOMPAS.com
    – Bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Irwan Bachri Syam, diketahui berangkat menunaikan ibadah umrah ke Arab Saudi pada Kamis (11/12/2025).
    Keberangkatan tersebut menjadi perhatian publik setelah informasi terkait perjalanan orang nomor satu di Luwu Timur itu mencuat melalui unggahan media sosial salah satu anggota keluarganya.
    Unggahan tersebut dibagikan akun Facebook Sinar Ali. Dalam foto yang diunggah,
    Irwan Bachri Syam
    tampak berada di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, bersama rombongan.
    Informasi ini kemudian menyebar luas dan memantik beragam respons warganet.
    Sejumlah pengguna media sosial menyampaikan doa dan ucapan selamat kepada
    Bupati Luwu Timur
    .
    Akun Fridayun Achmar, misalnya, menuliskan harapan agar ibadah yang dijalankan Irwan Bachri Syam beserta keluarga berjalan lancar dan membawa keberkahan.
    “Selamat menunaikan ibadah
    umrah
    , Bapak Bupati beserta keluarga. Semoga menjadi ibadah yang mabrur serta diberikan kesehatan dan keselamatan,” tulisnya.
    Ucapan serupa juga datang dari akun Iyoz Fifar Maknum yang menuliskan, “Selamat menjalankan ibadah umrah Bapak Bupati beserta rombongan.”
    Sejumlah komentar lain bernada positif turut memenuhi kolom komentar unggahan tersebut.
    Namun, di balik ucapan doa dan dukungan, keberangkatan Irwan Bachri Syam ini juga menuai sorotan, mengingat sebelumnya pemerintah pusat telah menerbitkan
    kebijakan pembatasan perjalanan
    luar negeri bagi kepala daerah.
    Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melakukan perjalanan ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.
    Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas meningkatnya intensitas bencana alam dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia, yang dinilai membutuhkan kehadiran dan kesiapsiagaan penuh kepala daerah di daerah masing-masing.
    Surat edaran tersebut telah diterbitkan sejak Selasa (9/12/2025), atau dua hari sebelum keberangkatan Bupati Luwu Timur.
    Dalam edaran itu, kepala daerah diminta menunda seluruh agenda perjalanan ke luar negeri, kecuali untuk kepentingan yang bersifat sangat mendesak dan telah mendapatkan izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.
    Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait keberangkatan Irwan Bachri Syam tersebut.
    Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada sejumlah pejabat terkait juga belum membuahkan hasil.
    Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Kepala Bagian Protokoler, maupun Kepala Bagian Pemerintahan belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
    Tidak adanya penjelasan resmi ini semakin memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat.
    Belum diketahui secara pasti apakah keberangkatan Irwan Bachri Syam telah mengantongi izin khusus dari Kementerian Dalam Negeri, atau apakah perjalanan tersebut dikategorikan sebagai cuti resmi kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Dalam sejumlah kasus sebelumnya, perjalanan ibadah kepala daerah ke luar negeri tetap dimungkinkan dengan syarat tertentu, antara lain pengajuan izin cuti, pelimpahan tugas kepada wakil kepala daerah, serta tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
    Namun, dalam situasi tertentu seperti kondisi darurat nasional atau bencana, kebijakan pembatasan dapat diberlakukan lebih ketat.
    Di sisi lain, kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi perhatian publik.
    Beberapa daerah dilaporkan mengalami hujan dengan intensitas tinggi, banjir, dan tanah longsor, sehingga kehadiran kepala daerah dinilai penting dalam upaya koordinasi penanganan dan mitigasi.
    Ketiadaan pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membuat publik belum memperoleh kejelasan apakah roda pemerintahan tetap berjalan normal selama bupati menjalankan ibadah umrah, termasuk siapa yang secara penuh menjalankan tugas dan fungsi kepala daerah selama yang bersangkutan berada di luar negeri.
    Hingga kini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait untuk memastikan bahwa keberangkatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.
    Transparansi dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan akuntabel.
    Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang seluruh kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri sampai 15 Januari 2026 imbas terjadinya bencana dan cuaca ekstrem.
    Tito menegaskan, seluruh kepala daerah harus bersiaga di daerahnya masing-masing, terutama bagi kepala daerah di Sumatera yang kawasannya terdampak bencana.
    “Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Tito menegaskan, khusus para kepala daerah yang daerahnya dilanda bencana, dia memastikan bahwa mereka tidak akan menghadapi situasi itu sendirian.
    Ia menekankan, daerah-daerah yang terdampak bencana akan didukung oleh semua kekuatan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.
    “Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” kata mantan kapolri tersebut.
    Langkah ini diambil setelah Bupati Aceh Selatan Mirwan MS berangkat umrah ketika daerahnya dilanda bencana banjir dan longsor. Kemendagri menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan kepada Mirwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Inovasi Banyuwangi Raih Penghargaan Kompetisi Kovablik Jatim 2025

    Dua Inovasi Banyuwangi Raih Penghargaan Kompetisi Kovablik Jatim 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dua inovasi Banyuwangi yakni Jagoan Tani dan I-Care, meraih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Tahun 2025, yang diselenggarakan Pemprov Jawa Timur.

    Jagoan Tani menyabet predikat prestisius sebagai Top 9 Outstanding Public Service Innovations 2025. Sementara I-Care meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

    Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak kepada Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, di Surabaya dalam acara penyerahan Penghargaan Kovablik 2025, Jumat (12/12/2025).

    “Kami bersyukur inovasi Banyuwangi terus mendapatkan apresiasi positif, baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jatim. Prestasi ini semakin memotivasi kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima di Banyuwangi,” kata Mujiono.

    Wabup menjelaskan, inovasi Jagoan Tani sukses menyabet predikat prestisius sebagai Outstanding Public Service Innovations 2025. Predikat ini hanya diberikan kepada 9 inovasi terbaik dari ratusan inovasi yang ikut berkompetisi tahun ini.

    “Penghargaan ini menjadi kado indah bagi masyarakat Banyuwangi jelang peringatan Harjaba (Hari Jadi Banyuwangi) ke 254. Ini sekaligus melengkapi pencapaian, setelah kembali ditetapkan sebagai Daerah Terinovatif se-Indonesia untuk ke 8 kalinya oleh Kemendagri,” ujar Mujiono.

    Jagoan Tani adalah program inkubasi anak-anak muda daerah yang memiliki passion ke sektor pertanian. Jagoan Tani setiap tahunnya diikuti ratusan anak muda yang telah memiliki rintisan usaha untuk lebih mengembangkan bisnisnya.

    Program ini menghadirkan mentor-mentor berpengalaman dari kalangan praktisi hingga akademisi untuk scaling-up bisnis para peserta. Mereka juga dikoneksikan dengan perbankan, jaringan dunia usaha, hingga difasilitasi stimulus modal untuk pengembangan usahanya.

    “Dari Jagoan Tani lahir sekitar 4000 wirausaha muda di sektor agribisnis. Berbekal ilmu yang didapatkan selama inkubasi, mereka mampu menjalankan usaha di sektor pertanian secara lebih modern,” urainya.

    Sementara program I-Care, merupakan inovasi yang memfasilitasi rujukan cepat pasien stroke sehingga meningkatkan angka keberhasilan penanganan stroke di golden periode yakni sebelum 4,5 jam sejak serangan awal. Program ini diinisiasi RSUD Blambangan.

    Layanan I-Care menggabungkan edukasi, teknologi aplikasi dan gotong royong. Layanan I-Care bisa di akses dengan mudah di superApps Smart Kampung. Pasien bisa langsung membuka menu I-Care pada Smart Kampung, cek mandiri risiko stroke, kemudian memilih ambulance terdekat untuk segera menuju RS.

    “Tujuannya, mempercepat pasien tiba di rumah sakit. Dengan penanganan tepat di masa golden period, untuk mengurangi risiko cacat permanen hingga kematian pada penderita,” kata Mujiono.

    Untuk diketahui, dampak dari I-Care pada 2024 jumlah pasien stroke yang datang dalam golden period meningkat, sehingga angka kefatalan pasien stroke turun menjadi 16,18 persen dari sebelumnya sebesar 82 persen. Selain itu, sebanyak 83,82% pasien dapat kembali produktif dan bekerja seperti semula.

    Berkat keberhasilan ini, sejak 2023, I-CARE resmi menjadi percontohan nasional untuk layanan terintegrasi kegawatan stroke, serta 5 kali meraih penghargaan Diamond Status dari World Stroke Organization (WSO) untuk periode 2021–2025, serta Penghargaan Diamond Award Indonesia Health Care Innovation Award 2023. [tar/ian]

  • 231 Desa di Ponorogo Terdampak, Ini Solusi Pencairan DD Tahap II

    231 Desa di Ponorogo Terdampak, Ini Solusi Pencairan DD Tahap II

    Ponorogo (beritajatim.com) — Kebuntuan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, yang sempat menghantui 231 desa di Kabupaten Ponorogo akhirnya menemukan jalan keluar.

    Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membuka skema solusi, agar pekerjaan fisik desa yang terlanjur rampung tetap bisa dibayar, tanpa melanggar regulasi keuangan negara.

    Masalah ini bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang membatasi pencairan Dana Desa non-earmark hanya sampai 17 September 2025. Akibatnya, ratusan desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II, meski sebagian besar proyek infrastruktur telah selesai dikerjakan.

    Situasi tersebut membuat pemerintah desa kelimpungan. Tidak sedikit kepala desa terpaksa menalangi biaya proyek dengan berutang, sembari berharap ada kebijakan korektif dari pemerintah pusat.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo, Anik Purwani, mengungkapkan bahwa seluruh desa terdampak mengalami persoalan serupa akibat regulasi tersebut.

    “Dalam PMK itu salah satu poinnya DD non-earmark (bukan peruntukan, -red) hanya bisa dicairkan sampai 17 September, sisanya tidak bisa dicairkan. Mayoritas pekerjaan fisik rampung, tinggal menanti administrasi dan pencairan,” kata Anik, Sabtu (13/12/2/25).

    Kebuntuan itu akhirnya terurai setelah pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian Dalam Negeri. SKB ini menjadi landasan hukum baru yang memungkinkan desa melakukan penyesuaian anggaran.

    Salah satu poin krusial dalam SKB tersebut adalah izin menggeser anggaran Dana Desa earmark untuk menutup defisit non-earmark. Skema ini memberi ruang fiskal bagi desa agar kewajiban pembayaran proyek tidak terkatung-katung.

    “Mana yang bisa digeser (DD,-red), bisa dilakukan perubahan anggaran sampai pertengahan bulan ini,” jelasnya.

    Anggaran earmark yang dapat digeser meliputi sejumlah pos, antara lain penanganan stunting, operasional desa, penyertaan modal BUMDes, hingga program ketahanan pangan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan prioritas desa.

    Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan opsi lanjutan apabila pergeseran anggaran belum mampu menutup seluruh kewajiban pembayaran. Utang yang terlanjur muncul dapat dibebankan ke anggaran desa tahun 2026, dengan batasan ketat.

    “Jika postur anggaran tersebut tak cukup tutupi defisit, utang tersebut dapat diambilkan dari anggaran desa tahun 2026. Syaratnya, pembayaran tidak diizinkan menggunakan alokasi DD 2026, melainkan menggunakan sumber anggaran lain seperti bagi hasil pajak maupun pendapatan lain,” tambah Anik.

    Skema ini dinilai menjadi jalan tengah agar desa tidak tersandera utang berkepanjangan. Selain itu, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan penggunaan Dana Desa. Lebih jauh, Anik menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi evaluasi bersama, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

    “Ini pembelajaran semuanya saja, agar disiplin dalam kegiatan dan tidak difokuskan akhir tahun,” tegasnya.

    Dengan solusi yang kini terbuka, desa-desa di Ponorogo diharapkan dapat segera merampungkan administrasi. Kemudiam membayar kewajiban proyek, serta memulihkan stabilitas keuangan desa yang sempat terguncang akibat macetnya pencairan Dana Desa tahap II. (end/ted)

  • Mendagri Terbitkan SE Pergeseran Anggaran Daerah Bencana di Sumatera

    Mendagri Terbitkan SE Pergeseran Anggaran Daerah Bencana di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat, bantuan keuangan pemda serta pergeseran anggaran dalam APBD daerah bencana yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    SE Nomor 900.1.1/9772/SJ yang diteken oleh mendagri pada Kamis (11/12/2025) itu memberikan pedoman kepada pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemda lainnya. 

    Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Dalam surat tersebut, mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemda dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar. Surat ini juga memerinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

    “Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana dikutip dari keterangan Puspen Kemendagri, Jumat (12/12/2025).

    Lebih lanjut, bagi pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada belanja tidak terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

    Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya dianggarkan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.