Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan.

    Ia menegaskan Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

    Hal tersebut dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10) hari ini.

    Untuk mempercepat proses tersebut, Tito menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah.

    “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

    Tito juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

    “Nanti kita akan melakukan evaluasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tito optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

    “Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan; Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi; Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi; Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota; serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung secara virtual para kepala daerah, perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah lainnya.

    (akd/ega)

  • Raih Penghargaan PB ISSI, Menpora Apresiasi Konsistensi Banyuwangi Gelar Event Balap Sepeda Internasional

    Raih Penghargaan PB ISSI, Menpora Apresiasi Konsistensi Banyuwangi Gelar Event Balap Sepeda Internasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Konsistensi Banyuwangi dalam mengembangkan balap sepeda mendapat apresiasi Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI). Apresiasi tersebut dilakukan dengan memberikan penghargaan khusus karena konsisten menyelenggarakan ajang balap sepeda internasional berkelas dunia.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB ISSI yang juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat Musyawarah Nasional (Munas) Indonesia Cycling Federation (ICF) yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menpora turut mengapresiasi Banyuwangi atas konsistensi memajukan olahraga berbasis pariwisata (sport tourism). Menurutnya Banyuwangi merupakan contoh bagaimana pemerintah daerah berperan aktif mendukung pembangunan olahraga melalui sport tourism.

    “Kalau semua kepala daerah seperti Bupati Banyuwangi, luar biasa. Banyuwangi bisa menjadi contoh bagaimana olahraga dan pariwisata dikembangkan sejalan, memberi dampak ekonomi sekaligus prestasi. Pemerintah pusat akan terus mendorong kolaborasi seperti ini,” ujar Erick Thohir.

    Erick menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci menciptakan ekosistem olahraga yang kuat dan berkelanjutan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri UMKM untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah yang aktif seperti Banyuwangi. Karena olahraga bukan hanya soal prestasi, tapi juga membuka lapangan kerja, membangun kebanggaan, dan memperkuat karakter bangsa,” kata Erick.

    Ketua Umum PB ISSI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menilai Banyuwangi layak mendapatkan penghargaan, karena keberlanjutan penyelenggaraan event sepeda internasional yang jarang dimiliki daerah lain.

    “Terima kasih kepada Banyuwangi yang selalu konsisten menggelar event internasional sepeda, seperti Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI) yang telah menjadi agenda resmi UCI. Ini bentuk komitmen luar biasa dari pemerintah daerah untuk mendukung olahraga sepeda Indonesia,” kata Jenderal Listyo.

    Kapolri juga mengapresiasi Sirkuit BMX Supercross di Muncar, Banyuwangi, yang merupakan salah satu trek BMX terpanjang di dunia dengan standar internasional satu-satunya di Asean. “Dengan dukungan fasilitas seperti ini, PB ISSI optimistis atlet-atlet kita bisa terus mengukir prestasi di tingkat dunia,” ujarnya.

    Bupati Ipuk bersyukur atas apresiasi dan penghargaan tersebut. Ipuk mengatakan bagi Banyuwangi sport tourism bagian dari upaya mengembangkan sektor pariwisata dan pengungkit ekonomi masyarakat.

    Selama ini Banyuwangi rutin menggelar dan menjadi tuan rumah kejuaraan balap sepeda baik nasional maupun internasional.

    Di antaranya Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI), Banyuwangi Ijen Geopark Downhill, Banyuwangi BMX International, yang ketiganya masuk dalam agenda balap sepeda Federasi Balap Sepeda Internasional (UCI). Banyuwangi juga menjadi tuan rumah Tour of Kemala, Banyuwangi Bluefire Ijen KOM, Kejurnas balap sepeda, dan berbagai kejuaraan lainnya.

    “Apresiasi itu merupakan hasil kerja keras semua pihak yang mendukung pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Ini menjadi penyemangat bagi kamu untuk terus berjuang memajukan sport tourism,” kata Ipuk. [alr/aje]

  • Negara Ini Tiba-Tiba Umumkan Lockdown, 30 Tewas-Sekolah Tutup

    Negara Ini Tiba-Tiba Umumkan Lockdown, 30 Tewas-Sekolah Tutup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Tanzania melakukan karantina wilayah (lockdown) nasional pada Kamis (30/10/2025). Lockdown ini merupakan perpanjangan  setelah kekacauan pecah pasca pemilu yang digelar sehari sebelumnya.

    Sedikitnya 30 orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan yang mengguncang negara Afrika Timur tersebut. Tentara dan polisi dikerahkan ke sejumlah kota besar, termasuk Dar es Salaam, setelah demonstrasi anti pemerintah berubah menjadi bentrokan berdarah.

    Sejumlah laporan menyebut warga menyerang pos polisi dan tempat pemungutan suara. Sementara internet dan panggilan internasional sempat diputus total.

    “Warga Tanzania yang terhormat, beberapa orang telah melakukan tindakan kriminal pada 29 Oktober. Mereka adalah penjahat,” ujar Panglima Militer Tanzania, Jacob Mkunda, kepada TV pemerintah, seperti dikutip AFP, Jumat (31/10/2025).

    “Tentara telah mengendalikan situasi untuk saat ini dan akan mengambil tindakan hukum bagi siapa pun yang melanjutkan kekacauan.”

    Kementerian Dalam Negeri Tanzania menyatakan sekolah-sekolah tetap ditutup dan pegawai negeri bekerja dari rumah hingga situasi aman. Aktivitas penerbangan dan transportasi laut juga lumpuh, membuat ratusan wisatawan terlantar di bandara dan pelabuhan.

    “Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah saya alami,” kata seorang turis asal Afrika Selatan.

    “Di luar bandara ada tentara bersenjata dan orang-orang bertopeng. Kami hanya ingin pulang.”

    Kekacauan ini dipicu oleh tuduhan manipulasi dan represi dalam pemilu yang dinilai tidak kompetitif. Presiden Samia Suluhu Hassan disebut berupaya memperkuat kekuasaannya dengan menyingkirkan lawan politik.

    Penantangnya, TunduLissu, bahkan menghadapi dakwaan pengkhianatan. Ia pun bisa dijatuhi hukuman mati.

    “Gelombang teror seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di Tanzania,” kata seorang diplomat asing yang enggan disebut namanya.

    “Situasinya sangat tidak pasti, bahkan posisi politik Presiden Hassan kini dipertanyakan.”

    Kelompok hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, mengecam tindakan keras aparat terhadap oposisi dan jurnalis.

    “Kekejaman telah terjadi,” ujar peneliti Amnesty, Roland Ebole, menuding aparat melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi warga.

    Sementara hasil resmi pemilu belum diumumkan secara penuh, laporan awal menunjukkan kemenangan besar bagi partai berkuasa. Namun, di tengah blokade, tembakan, dan pemadaman komunikasi, banyak warga menilai hasil itu tak lagi mencerminkan suara rakyat.

    (tfa/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

    Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

    Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memacu pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
    Ia meminta pemda memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan sebagai bagian dari langkah teknis dalam menyukseskan program strategis tersebut.
    Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.
    Tito menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.
    Satgas tersebut akan dipimpin oleh Bima Arya bersama Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.
    “Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program strategis nasional (yang harus didukung oleh pemda),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis.
    Ia menyampaikan bahwa pada tahap awal, Kemendagri akan menggelar rapat teknis bersama pemda untuk memastikan perkembangan di setiap wilayah.
    Selain itu, Tito juga menugaskan Satgas untuk melaporkan capaian daerah kepadanya secara rutin.
    Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif.
    Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi untuk mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.
    “(Kita) melihat progresnya saja. Progresnya sudah sampai belum, kabupaten/kota yang kira-kira progresnya lamban (dapat) didatangi (ditinjau oleh Satgas),” ucap Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    BSKDN dorong penguatan kebijakan publik yang inklusif lewat dialog

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan ekosistem kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif melalui forum dialog dengan berbagai pihak terkait.

    “Melalui forum ini, saya berharap akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang konkret untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan, baik di pusat maupun daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat terwujudnya layanan dasar yang inklusif,” kata Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Seminar Policy Dialogue yang mengusung tema Penguatan Kelembagaan Strategi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto berharap seminar ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola kelembagaan jabatan fungsional di daerah. Dengan begitu, para analis kebijakan mampu berperan lebih aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif.

    Yusharto menjelaskan, penguatan kelembagaan dan pembinaan terhadap para pejabat fungsional analis kebijakan merupakan bagian penting dari tugas BSKDN, mengingat peran mereka sangat strategis dalam mendorong kualitas kebijakan publik di pusat maupun daerah.

    Yusharto menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar tiga puluh ribu analis kebijakan di daerah yang berada dalam lingkup pembinaan Kemendagri.

    Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BSKDN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan berbagai mitra strategis seperti Program SKALA untuk memperkuat kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK).

    “Dari pengalaman kami ada 12 daerah yang menjadi pilot project peningkatan kapasitas analisis kebijakan bersama SKALA. Kami berharap ke depan, juga terus dapat memfasilitasi Bapak/Ibu (JFAK) di daerah untuk sama-sama menghasilkan policy brief yang berkualitas,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (Pusaka) ASN LAN Yogi Suwarno menyoroti tantangan yang masih dihadapi oleh para analis kebijakan dalam menjalankan perannya.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya dukungan kelembagaan di daerah. Banyak JFAK belum dilibatkan secara strategis dalam proses perumusan kebijakan. Padahal peran JFAK sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data dan hasil analisis yang kuat.

    “Kualitas kebijakan ini ownershipnya tidak hanya pimpinan, tetapi juga JFAK yang harus menjadi bagian dari perumusan kebijakan yang berkualitas tersebut,” ungkap Yogi.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI), Amrih Wigiait, menegaskan bahwa INAKI sebagai organisasi profesi memiliki komitmen untuk menjaga standar kompetensi dan integritas analis kebijakan di seluruh Indonesia.

    “INAKI merupakan wadah bagi para analis kebijakan di Indonesia untuk bekerja sama dan untuk mengembangkan kapasitas serta peran lebih berdaya guna dan berkualitas,” ujar Amrih.

    Sementara itu, dari perspektif daerah, Analis Kebijakan Ahli Madya Setda Provinsi Maluku Fristina Susianti mengungkapkan, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lapangan.

    “Kami di daerah masih menghadapi keterbatasan pelatihan fungsional, belum adanya forum komunikasi yang rutin antar JFAK, serta kurangnya pembinaan langsung dari instansi pembina. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat menjadi jembatan solusi dan penguatan kapasitas di lapangan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri tegaskan surat kerja sama yang beredar adalah palsu

    Kemendagri tegaskan surat kerja sama yang beredar adalah palsu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa surat daftar kerja sama dengan kop Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang beredar secara daring adalah palsu dan menyesatkan.

    Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menegaskan surat tersebut bukan dokumen resmi yang diterbitkan Kemendagri.

    “Kami pastikan surat itu palsu dan tidak berasal dari Kemendagri,” kata Benni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Benni menegaskan secara tata naskah dan format, surat yang beredar jelas berbeda dari ketentuan resmi yang berlaku di lingkungan Kemendagri.

    “Dari sisi tata naskah, surat tersebut tidak sesuai dengan standar administrasi surat-menyurat Kemendagri. Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat itu palsu,” ujar Benni.

    Ia menjelaskan bahwa setiap mekanisme kerja sama dengan Kemendagri dikoordinasikan melalui unit kerja khusus di bawah Sekretariat Jenderal, yakni Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker).

    Untuk itu, ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap dokumen, surat, atau informasi apa pun yang mengatasnamakan Kemendagri tanpa verifikasi dari kanal resmi Kemendagri.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan Kemendagri. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung melalui situs atau kanal resmi Kemendagri,” ujarnya.

    Benni menambahkan Kemendagri berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan dan program pemerintahan.

    Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Wamendagri ingatkan pemda dukungan program Kopdeskel Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan sekretaris daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia untuk mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

    “Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya pada bulan Maret,” kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Bima Arya saat menutup Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    Bima mengatakan setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang.

    Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

    Wamendagri meminta para sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

    “Jadi, ketika (sekda dan kepala Bapepeda) kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” kata Bima.

    Bima Arya menjelaskan lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana.

    Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

    Terakhir, Bima menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung.

    Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

    Namun demikian, Bima menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana transfer ke daerah berdampak terhadap SPM.

    “Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru. Hal ini adalah bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir.

    Amran menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

    Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Amran berharap, melalui rapat ini dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.

    Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.

    Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Koperasi Eko Sari Budirahayu menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    Dari perspektif sektor kelautan dan pariwisata, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

    Sementara itu, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan, program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa

    Menutup rapat, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, menegaskan bahwa koperasi nelayan eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif.

    “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sinergi antar kementerian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, operasional, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan mengendap sebagai deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik.

    “Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” kata Dedi dikutip dari Antara, Rabu 22 Oktober 2025.

    Secara internal, kata Dedi, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.

    “Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” katanya.

    Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Itu tidak ada,” katanya.

    Karena itu, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.

    “Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.

    Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 20 Oktober 2025.

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,68 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya menjelaskan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan simpanan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

     

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]