Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • PAD Magetan 2023 Belum Capai Target, Ini Sebabnya

    PAD Magetan 2023 Belum Capai Target, Ini Sebabnya

    Magetan (beritajatim.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan 2023nmasih belum mencapai target. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magetan Tahun Anggaran 2023, PAD Magetan terealisasi sebesar Rp231,68 miliar. Padahal, targetnya Rp232,65 miliar.

    Pj Bupati Magetan Hergunadi mengakui belum tercapainya target PAD. Secara rinci memang tidak disampaikan apa yang menjadi kendala dalam pencapaian PAD. Namun, yang paling kentara adalah target PAD dari sektor kesehatan utamanya rumah sakit.

    “Karena rumah sakit itu kami target seperti saat Covid-19 (lebih rendah). Namun, perlu diketahui juga, jika PAD rumah sakit ini sedikit, berarti masyarakat kita yang sakit bisa jadi lebih sedikit,” terang Hergunadi.

    Meski PAD tak mencapai target, untuk pendapatan transfer melampaui target. Seperti pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi Rp1,463 triliun dari target APBD sebesar Rp1,47 triliun.

    Sementara pendapatan transfer antar daerah terealisasi Rp187,5 miliar dari target Rp161,9 miliar.

    “Untuk yang belum mencapai target akan  dibenahi pada 2024 ini. Untuk LKPJ sendiri ini memang amanah dari Kemendagri yangs udah jadi kewajiban untuk disampaikan,’’ pungkas Hergunadi. [fiq/beq]

  • Perangkat Desa di Blitar Dipastikan Tak Dapat THR

    Perangkat Desa di Blitar Dipastikan Tak Dapat THR

    Blitar (beritajatim.com) – Seluruh Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Kabupaten Blitar dipastikan tidak menerima tunjangan hari raya (THR) dari pemerintah. Lantaran mereka bukan golongan aparatur sipil negara (ASN) dan belum ada regulasi yang mengatur THR bagi perangkat desa.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto mengatakan, kades dan perangkat desa tidak mendapat THR. Sehingga Pemkab Blitar tidak menganggarkan untuk THR Kades dan perangkat.

    “Pemerintah tidak pernah menganggarkan THR bagi perangkat desa, yang bersumber dari APBD dan APBDes. Kami juga belum pernah menemui regulasi bahwa perangkat desa dapat menerima THR. Jadi, mereka hanya menerima penghasilan tetap (siltap),” kata Bambang, Senin (25/03/24).

    Bambang menjelaskan bahwa dalam undang-undang desa, kades dan perangkatnya berstatus bukan ASN. Maka dari itu, mereka tidak masuk list jatah THR yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meskipun begitu, pihaknya memastikan akan terus update terkait regulasi kebijakan ini.

    Pemerintah pusat pada 15 Maret lalu mengumumkan terkait ketentuan THR kepada ASN. Sayangnya, perangkat desa statusnya saat ini belum jelas. Hingga kini tidak dianggarkan untuk THR kades dan perangkat desa.

    Bambang mengaku banyak menerima pertanyaan terkait THR kades. Namun, pihaknya hanya bisa menjawab belum adanya regulasi tersebut.

    Menurut Bambang, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat melakukan pendataan daerah mana saja yang telah menerapkan pemberian THR. Untuk di Kabupaten Blitar, selama ini belum melakukan kebijakan tersebut.

    Sementara itu, Kades Ngoran, Kecamatan Nglegok, Imam Saiful menyayangkan tidak adanya THR bagi kades dan perangkatnya. Sebab, pihaknya juga aparatur pemerintah yang sama dengan ASN. Harusnya, kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar membuat peraturan bupati terkait THR perangkat desa.

    “ASN aja dapat THR. Kami juga ingin mendapatkan hal yang sama karena kinerjanya sama. Sebagai pelaksana di bawah, kami merasa tidak ada perhatian. Ya kami berharap dapat disamakan dengan ASN,” ungkapnya.

    Imam menjelaskan bahwa memang pada tahun sebelumnya tidak ada anggaran THR untuk perangkat desa. Hanya siltap yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) itu yang diterima oleh pegawai di lingkungan pemerintah desa. [owi/but]

  • Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Genjot Capaian IKD Kota Kediri, Dispendukcapil Mulai Bidik Tenaga Kependidikan

    Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 203 guru dan staf TU dari Gugus I, II, III, dan IV berbondong-bondong menuju Aula SDN Ngronggo III. Mereka berkumpul untuk satu tujuan: mengikuti aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, menekankan bahwa IKD adalah hak dasar setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, Dispendukcapil Kota Kediri memiliki kewajiban untuk melayani pemenuhan hak dasar tersebut.

    Aktivasi IKD ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target MPPD Kota Kediri. “Untuk mencapai MPPD, kita harus mencapai target IKD sebesar 4,4%. Saat ini, capaian IKD di Kota Kediri baru mencapai 2,4%, sehingga kita masih harus mengejar kekurangan 2% IKD,” jelas Marsudi.

    Untuk meningkatkan capaian IKD, Dispendukcapil Kota Kediri telah merancang strategi jemput bola dengan menyasar komunal atau kelompok tertentu. Salah satu target mereka adalah lembaga pendidikan, yang dianggap sebagai lembaga potensial untuk mendongkrak capaian IKD.

    “Mulai besok, kita akan melakukan aktivasi IKD di jajaran SMA dan SMK, terutama kelas XII. Sedangkan jajaran Kemenag (MA) akan kita sasar pada hari Senin,” ujar Marsudi.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target capaian aktivasi IKD sebesar 30% atau 68 ribu. “Jadi, target MPPD kita adalah 4,4% dikalikan dengan 227 ribu penduduk ber-KTP di Kota Kediri,” kata Marsudi.

    IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. IKD ini dapat diunduh melalui Playstore maupun Appstore. Salah satu manfaat IKD adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas umum, di mana masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu identitas secara fisik, tetapi cukup dengan membuka Aplikasi IKD.

    Dalam IKD sudah melingkupi: KTP, KK, Surat Covid, kartu pegawai (bagi ASN), NPWP, dan BPJS. Melalui kegiatan ini, Marsudi mengajak warga Kota Kediri untuk mensukseskan aktivasi IKD di Kota Kediri, baik secara kelompok maupun individu. “Dukungan masyarakat insyaAllah memudahkan kami dalam mengolah data untuk kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Sementara itu, Suhartika, Kepala SDN Ngronggo III, menuturkan bahwa antusiasme peserta sangat baik. “IKD ini sangat diperlukan. Kita tidak perlu membawa KTP ke mana-mana, tetapi lewat IKD sudah bisa digunakan,” ucapnya.

    Proses aktivasi IKD pun cukup mudah, yakni dengan mengunduh aplikasi di Playstore maupun Appstore, kemudian memasukkan NIK, email, nomor WhatsApp, dilanjutkan dengan pengambilan swafoto yang sudah dapat diverifikasi oleh petugas.

    “Dengan kegiatan ini, kami berharap jika Dinas Pendidikan sudah menjadi sasaran dari Dispendukcapil, maka nanti efeknya akan sampai ke warga. Kami ingin warga di sekitar kami memiliki waktu untuk bersama-sama melakukan aktivasi IKD,” tandas Suhartika. [nm/ian]

  • Rembuk Stunting, Ikhtiar Pemkot Mojokerto Siapkan Generasi Emas 2045

    Rembuk Stunting, Ikhtiar Pemkot Mojokerto Siapkan Generasi Emas 2045

    Mojokerto (beritajatim.com) – Rembuk Stunting adalah salah satu ikhtiar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro saat membuka kegiatan Rembuk Stunting Kota Mojokerto Tahun 2024 di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat.

    “Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen strategis yang ada di Kota Mojokerto, harus gerakan yang harmonis partnership multihelix, baik pemerintah, TNI-Polri, pengusaha, media, akademisi semua harus kita libatkan,” ungkapnya, Senin (18/3/2024).

    Berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalansi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan selama 4 tahun terakhir. Yakni 9.04 persen pada tahun 2019, 7.71 persen di tahun 2020, 4.84 persen di tahun 2021, 3.12 persen di tahun 2022, dan menjadi 2.04 persen di tahun 2023.

    “Per akhir tahun 2023 angka stunting kita masih di angka 2.04 atau setara 122 balita stunting, ini dari total balita di Kota Mojokerto sebanyak 6.145 balita. Dan Alhamdulillah pada Februari tahun ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga data terakhir tekoreksi di angka 2 persen atau 117 balita,” tambahnya.

    Pada tahun 2023, Kota Mojokerto mendapat predikat ‘Kota Terinovatif’ dimana yang menjadi indikator penilaian utama adalah inovasi terkait pencegahan stunting, yakni inovasi Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) dan Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Stunting).

    “Ini sesuatu yang luar biasa dan ini diapresiasi oleh Kemendagri, sehingga Kota Mojokerto mendapat predikat Kota Terinovatif se-Indonesia. Kita tadi sudah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan berikrar bahwa tahun 2024 Kota Mojokerto harus menjadi kota yang Zero New Stunting,” ujarnya.

    Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini mengatakan hingga saat ini Pemkot Mojokerto terus berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan Kota Mojokerto Zero New Stunting di tahun 2024. Sebagai komitmen nyata, tahun 2024 Pemkot Mojokerto menyiapkan total anggaran  sebesar Rp98,2 milar untuk penanganan stunting.

    “Saat ini kita terus bekerja keras bagaimana angka stunting yang masih ada ini terus kita intervensi sehingga semakin berkurang. Saya pikir kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, asalkan kita lakukan secara masif, spesifik, sensitif, dan koordinatif dan bersifat sapu jagat, hampir semua OPD kita libatkan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Lomba Mojo Indah 2024 Diharapkan Jadi Ajang Kreatifitas OPD dan Masyarakat

    Lomba Mojo Indah 2024 Diharapkan Jadi Ajang Kreatifitas OPD dan Masyarakat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menggelar Lomba Mojo Indah (Mojokerto Inovasi Daerah) tahun 2024. Dengan mengambil tema ‘Inovasi Tumbuh, Berkembang dan Berdampak’, Pejabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat untuk kreatif.

    Ini lantaran selain diikuti kalangan OPD di lingkup Pemkot Mojokerto, Lomba Mojo Indah 2024 ini juga bisa diikuti oleh masyarakat umum hingga lembaga pendidikan. Lomba ini akan berlangsung dari bulan Januari hingga Juni 2024. Melalui Lomba Mojo Indah 2024 ini juga diharapkan bisa menumbuhkembangkan budaya inovatif.

    Sehingga setiap OPD di lingkup Pemkot Mojokerto mampu melahirkan inovasi-inovasi baru di daerah secara lebih efektif dan efisien. Apalagi, Kota Mojokerto sudah dua tahun berturut-turut dinobatkan sebagai kota terinovatif pada ajang Inovative Goverment Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di lingkup Pemkot Mojokerto. “Ini sebagai ajang kreativitas perangkat daerah maupun masyarakat, inovasi tak boleh berhenti, harus terus tumbuh, berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya, Jumat (15/3/2024).

    Sosok yang akrab disapa Mas Pj tersebut berharap inovasi-inovasi yang dihasilkan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan lomba, namun bagaimana inovasi tersebut terus diaplikasikan. Sehingga inovasi-inovasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Mojokerto.

    “Inovasi menjadi salah satu instrumen penting dalam proses birokrasi. Di era digital saat ini, inovasi menjadi kata kunci untuk menjawab harapan dan tuntutan masyarakat. Nanti akan kita pilih 5 terbaik kategori OPD, dan 5 terbaik kategori masyarakat, dengan total hadiah 40 juta rupiah, tropi serta piagam penghargaan,” terangnya.

    Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur ini berharap, Lomba Mojo Indah 2024 tersebut bisa menambah semangat untuk terus melahirkan inovasi-inovasi baru di Kota Mojokerto. Lomba Mojo Indah tahun 2024 ini diikuti sebanyak 65 inovasi dari OPD, UPT, serta Kelurahan.

    Serta 14 inovasi dari masyarakat yang semuanya saat ini masih dalam tahap penilaian substansi tahap pertama. Nantinya inovasi-inovasi yang lolos akan mengikuti penilaian substansi tahap kedua berupa kunjungan lapangan dan paparan. [tin/ian]

  • India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    New Delhi –

    Pemerintah India telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang dikritik karena dianggap anti Muslim. The Citizenship Amendment Act (CAA) akan mengizinkan kelompok agama minoritas non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), pihak berwenang mengatakan UU itu akan membantu mereka yang menghadapi penganiayaan di negara asal. Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tahun 2019 dan memicu protes massal yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan banyak lagi yang ditangkap.

    Peraturan penerapannya tidak dibuat setelah terjadinya kerusuhan. Namun Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyatakan aturan penerapan CAA telah dibuat saat ini dan akan diberlakukan.

    Dia menulis di media sosial bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah ‘memenuhi komitmen lain dan merealisasikan janji pembuat konstitusi kita kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut’ .

    Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka yang memenuhi syarat sekarang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India secara online. Portal online untuk menerima lamaran telah disiapkan.

    Kementerian tersebut mengatakan bahwa ‘banyak kesalahpahaman’ tentang undang-undang tersebut telah menyebar dan penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19.

    “Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India,” ujarnya.

    Berdasarkan UU baru nantinya, mereka yang mencari kewarganegaraan harus membuktikan bahwa mereka tiba di India dari Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Pemerintah India belum memberikan tanggal kapan perubahan Undang-Undang tersebut akan berlaku.

    Pengumuman pada hari Senin ini tidak mengejutkan banyak orang karena para pemimpin BJP telah memberikan petunjuk selama beberapa bulan terakhir bahwa UU tersebut dapat diterapkan sebelum pemilu. Setelah pemberitahuan dikeluarkan, BJP menangani tagar yang sedang tren seperti ‘Jo Kaha So Kiya’ (kami melakukan apa yang kami katakan) secara online.

    Protes terhadap CAA telah dimulai di beberapa negara bagian, termasuk Assam. Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU), yang mempelopori protes tahun 2019 di negara bagian timur laut tersebut, telah menyerukan protes pada hari Selasa.

    Di negara bagian Kerala, India Selatan, Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa menyerukan aksi protes di seluruh negara bagian.

    Simak selengkapnya di halaman selanjuntnya.

    “Ini memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal, dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut tidak akan diterapkan di negara bagiannya.

    Kritik terhadap CAA mengatakan bahwa UU tersebut bersifat eksklusif dan melanggar prinsip-prinsip sekuler yang tercantum dalam konstitusi, yang melarang diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama.

    Misalnya, undang-undang baru ini tidak mencakup mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara-negara mayoritas non-Muslim, termasuk pengungsi Tamil dari Sri Lanka. Undang-undang ini juga tidak memberikan ketentuan bagi pengungsi Muslim Rohingya dari negara tetangga, Myanmar.

    Beberapa warga India, termasuk mereka yang tinggal di dekat perbatasan India, juga khawatir bahwa penerapan undang-undang tersebut akan menyebabkan masuknya imigran. Pengumuman hari Senin ini tidak mendapat tanggapan baik dari pihak oposisi, yang menuduh pemerintah berusaha mempengaruhi Pemilu mendatang.

    Pemilu ini diperkirakan akan diadakan pada bulan April atau Mei 2024 dan Perdana Menteri Narendra Modi akan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga.

    “Setelah beberapa kali perpanjangan dalam empat tahun, penerapannya dua hingga tiga hari sebelum pengumuman pemilu menunjukkan bahwa hal itu dilakukan karena alasan politik,” kata pemimpin partai Kongres Seluruh India Trinamool, Mamata Banerjee, dalam konferensi pers.

    Jairam Ramesh, ketua komunikasi Kongres Nasional India, menulis di media sosial bahwa “waktu yang dibutuhkan untuk memberitahukan peraturan CAA adalah satu lagi demonstrasi kebohongan terang-terangan Perdana Menteri”.

    Asaduddin Owaisi, pemimpin partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mempertanyakan waktu tindakan tersebut.

    “CAA dimaksudkan hanya untuk menyasar umat Islam, tidak ada tujuan lain,” ujarnya lewat akun X.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Curiga Makan Siang Gratis-Pilkada di Balik Impor Beras 3,6 Juta Ton

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memutuskan impor beras naik dari 2 juta ton ke 3,6 juta ton pada tahun ini, padahal Maret besok sudah memasuki masa panen raya.

    Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo mengatakan pihaknya perlu ‘mengutak-atik’ neraca komoditas 2024 demi memuluskan 1,6 juta ton beras impor tambahan yang dimau pemerintah. Sebelum perizinan impor rampung, lanjutan banjir beras dari luar negeri belum bisa dilakukan.

    “Kemudian, ada penambahan (impor beras) berdasarkan rakortas (rapat koordinasi terbatas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (pada) 5 Februari 2024. Terdapat penambahan alokasi impor beras keperluan umum sebesar 1,6 juta ton,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Untuk alokasi tambahan yang 1,6 juta ton sampai dengan saat ini masih dalam proses perubahan neraca komoditas, untuk dapat diajukan permohonan persetujuan impornya (PI). Jadi, untuk yang 1,6 juta ton ini kami belum menerbitkan PI-nya,” tegas Arif.

    Perum Bulog mencatat dari penugasan impor 2 juta ton beras sudah masuk 659.008 ton per 25 Februari 2024 melalui berbagai pelabuhan Indonesia, mulai dari Tanjung Priok hingga Tanjung Perak.

    Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian memprediksi panen raya mulai pada Maret hingga Mei 2024. Diperkirakan panen bakal membuat Indonesia surplus 3,5 juta ton beras.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan impor ‘dadakan’ tersebut. Pasalnya, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Indonesia ada 7,4 juta ton pada akhir 2023 lalu, sementara konsumsi rata-rata nasional per bulan hanya 2,5 juta ton.

    Ia heran impor beras dengan angka bombastis tersebut datang dari mana. Terlebih, beberapa daerah di Indonesia sudah akan panen pada Maret 2024.

    “Artinya, impor bukan menutup kekurangan produksi. Semestinya, keputusan impor diambil ketika sudah ketahuan berapa jumlah panennya pada puncak panen raya nanti,” ucap Eliza kepada CNNIndonesia.com.

    Eliza mendesak pemerintah fokus membenahi data pertanian di Tanah Air, termasuk alur distribusi. Apalagi, ada aksi pembelian gabah oleh korporasi besar sepanjang tahun lalu.

    Ia mempertanyakan ke mana larinya gabah tersebut yang wujud berasnya malah tak nampak di pasar. Menurutnya, pembelian besar-besaran dengan harga tinggi membuat penggilingan kecil di daerah tak kebagian gabah. Ini curiga pembelian besar-besaran berhubungan dengan Pilkada yang digelar September mendatang.

    “Pemerintah mesti menelusuri ke mana stok beras yang dikuasai swasta? September (2024) nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Biasanya, ketika kampanye dan silaturahmi, ini dibarengi dengan pembagian sembako, beras, dan lain-lain. Kemungkinan besar permintaan beras masih tinggi,” ucapnya.

    Selain Pilkada 2024, ia juga mencurigain program makan siang gratis yang digagas capres-cawapres Prabowo-Gibran ada dibalik melejitnya impor beras hingga 3,6 juta ton.

    “Dan juga ada pilot project makan siang gratis. Mungkin ini juga yang akan menyebabkan permintaan beras sehingga pemerintah mengambil jalan pintas impor,” tambahnya.

    Seharusnya, pemerintah bisa fokus memenuhi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri. Eliza menyebut langkah ini mampu dilakukan jika negara tahu bagaimana memilah program prioritas.

    Alih-alih bertindak benar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran anak buahnya malah menyuguhkan solusi keliru. Eliza mengkritik angin surga food estate yang berujung kegagalan dan menguras uang negara.

    Lanjut ke halaman berikut…

    Senada, Researcher Center of Economic and Law Studies (Celios) Jaya Darmawan mempertanyakan urgensi pemerintah menggenjot impor beras mendekati panen raya. Menurutnya, impor beras yang sangat banyak tersebut malah berpotensi membuat harga gabah anjlok dan merugikan petani.

    Jaya menyarankan negara seharusnya benar-benar hadir di tengah para petani Indonesia. Ia tak ingin impor beras itu tidak dilandasi dialog dengan petani dan kondisi nyata stok beras nasional.

    “Melihat situasi mendekati panen raya, saya kira kebijakan ini (impor beras) tidak hanya jalan pintas, tapi malah bisa berpotensi salah kalkulasi,” wanti-wanti Jaya.

    “Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa memutuskan kebijakan tambahan impor beras mendekati panen raya, yang jatuhnya nanti malah merugikan petani. Kebijakan pemerintah terkait manajemen stok beras kali ini perlu dipertanyakan, apakah selama ini berbasis data atau hanya asumsi semata?” imbuhnya tak habis pikir.

    Ia lantas menyindir salah kalkulasi pemerintah soal perberasan pada 2023 lalu. Menurutnya, perhitungan BPS soal dampak El Nino hanya menurunkan 650 ribu ton produksi beras Indonesia, sementara pemerintah menambal ‘terlalu tebal’ dengan impor jumbo sebanyak 3 juta ton beras.

    Jika negara khawatir dengan dampak perubahan iklim yang mengerek harga beras, Jaya berharap cara yang ditempuh lebih ‘elegan’ dan win win solution.

    Ia menyarankan negara hadir dengan membantu petani menurunkan ongkos produksi, misalnya dengan membenahi program subsidi pupuk, meningkatkan permodalan untuk petani, atau pemberian insentif produksi.

    Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menegaskan bahwa defisit beras di tahun ini tak bisa terhindarkan. Impor beras menjadi ‘jalan pintas’ yang mau tak mau harus ditempuh, paling tidak hingga 2024. Sebab, sampai saat ini tidak ada keseriusan pemerintah membenahi produksi padi nasional

    Ia pun menduga pemerintah sendiri ragu dengan data perberasan yang dimiliki.

    “Kalau pemerintah berencana menambah impor beras lagi 1,6 juta ton, berarti kepastian produksi beras dalam negeri masih diragukan kepastiannya. Hal ini terbukti sampai menjelang akhir Februari (2024) ini harga beras belum turun,” tuturnya.

    Syaiful menyoroti selisih harga beras di Tanah Air dengan negara-negara tetangga, yang merupakan pengekspor beras. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yakni sekitar US$610 atau Rp9,53 juta per ton (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

    Sementara, imbuhnya, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg).

    “Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir. Dengan kata lain, harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

    [Gambas:Photo CNN]

    Soal makan siang gratis Prabowo-Gibran, Syaiful memandang rencana program tersebut hanya ilusi semata. Menurutnya, 6,7 juta ton beras yang dibutuhkan untuk program ini sama dengan separuh hasil panen padi di Jawa.

    Jika separuh hasil panen tersebut diambil untuk makan siang gratis, ia mempertanyakan nasib masyarakat Indonesia lain. Pada akhirnya, kelangkaan beras seperti sekarang tak terhindarkan dan konsumen bakal dibebankan dengan harga beras yang mahal.

    “Dapat disimpulkan program makan gratis yang kelak akan dijalankan sudah pasti akan mengganggu tata niaga harga dan pasar. Yang akan menjadi korban adalah konsumen yang jumlahnya 270 juta warga Indonesia. Sama halnya seperti kebijakan sekarang ini, bantuan sosial (bansos) digelontorkan untuk rumah tangga tidak mampu, tetapi seluruh konsumen se-Indonesia menanggung beban harga tinggi,” kritik Syaiful.

    “Belum lagi, jika program ini tidak berhasil memperoleh beras, daging ayam, daging sapi, dan susu dari dalam negeri, sudah pasti jalannya impor. Dan yang diuntungkan dari semua kebijakan ini adalah kartel impor,” tandasnya.

    Saat ini, program makan siang dan susu gratis akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025). Bahkan, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen untuk mengongkosi program andalan Prabowo-Gibran itu.

  • Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa

    Kenaikan Harga Beras Menjalar ke 268 Daerah Jelang Puasa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia jelang puasa dan lebaran 2024.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menunjukkan daerah yang mengalami lonjakan harga beras bertambah banyak, di mana pekan ini harga rata-rata nasional beras mencapai Rp15.387 per kg.

    Pekan sebelumnya, cuma 179 kabupaten/kota yang terdampak harga beras mahal dengan harga rata-rata Rp15.246 per kg.

    “Kalau kita lihat secara spasial, terlihat di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatra dan Jawa masih mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi (kisaran 10 persen-30 persen),” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Sehingga, mengingat bulan depan (Maret 2024) adalah kita sudah masuk Ramadan, maka perlu langkah nyata yang harus dilakukan untuk kembali menahan laju peningkatan harga tersebut agar tidak terus berlanjut di bulan depan,” pesan Pudji.

    Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nyoto Suwignyo menegaskan pemerintah perlu terus membanjiri beras ke pasar. Ia menyebut beras yang diguyur adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) buatan Perum Bulog.

    Nyoto merinci realisasi penyaluran beras SPHP pada bulan ini hingga 23 Februari 2024 mencapai 160.803 ton, dengan wilayah penyaluran terbesar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Bapanas berharap capaian ini bisa terus ditingkatkan menjadi 200 ribu ton-250 ribu ton, termasuk ke ritel modern.

    “Pemenuhan ritel modern dengan beras SPHP harus terus dilakukan di seluruh wilayah dan akan terus dipantau bersama-sama oleh seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah, termasuk dinas yang menangani urusan pangan dan perdagangan di provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.

    Pemenuhan beras SPHP di ritel juga dilaporkan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari. Ia mengatakan Bulog sudah menyalurkan 7.785 ton beras SPHP kepada ritel modern di Indonesia hingga 25 Februari 2024 lalu.

    Di lain sisi, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengapresiasi langkah Bulog melakukan pasar murah, selain membanjiri ritel modern dengan beras SPHP. Namun, Edy menilai perlu ada beberapa perbaikan.

    Anak buah KSP Moeldoko itu mengatakan ada sejumlah temuan di lapangan soal warga yang mengantre demi beras Bulog. Ia menyebut antrean yang mengular tersebut disebabkan minimnya pasokan di ritel modern.

    “Ketersediaan beras di pasar ritel modern masih banyak yang kosong, khususnya di minimarket. Ini, belum optimalnya pasokan beras premium dan SPHP ke minimarket, kemudian diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang di berbagai kegiatan pasar murah yang dilakukan oleh Bulog,” ungkap Edy.

    “Terus terang kami prihatin kalau sudah lihat media, orang ngantre, ada orang pingsan. Tidak banyak (orang pingsan), tapi itu menciptakan noise yang akan merugikan kita semua karena kesannya kita jadi krisis pangan, padahal sebenarnya kan berasnya ada,” tambahnya.

    (skt/sfr)

  • Alasan Anggaran Tambahan Pupuk Subsidi Rp14 T Belum Cair

    Alasan Anggaran Tambahan Pupuk Subsidi Rp14 T Belum Cair

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyinggung soal anggaran tambahan pupuk subsidi Rp14 triliun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum bisa cair.

    Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab menyebut pagu anggaran kementerian pimpinan Andi Amran Sulaiman itu hanya cukup mendanai 4,7 juta ton pupuk subsidi dari total kebutuhan 12 juta ton. Oleh karena itu, ada tambahan anggaran dari Presiden Jokowi.

    “Dananya Rp14 triliun (tambahan anggaran untuk pupuk subsidi) dari Bapak Presiden (Jokowi) di setiap momen pertemuan, kita akan menambah, sehingga (pupuk) subsidi kita ada 7,2 juta ton untuk 2024 ini,” jelas Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “(Anggaran pupuk subsidi tambahan Rp14 triliun untuk) 7,2 juta ton (pupuk) masih dalam proses. Menurut informasi dari kemarin hasil rapat dengan kementerian koordinator (Kemenko Perekonomian), katanya, informasinya dihabiskan dulu yang 4,7 juta ton, baru yang 2,5 juta ton itu digelontorkan untuk tambahan subsidi,” tambahnya.

    Pada saat yang bersamaan dengan rakor tersebut, Presiden Jokowi memimpin Rapat Sidang Kabinet di Istana Negara pagi tadi. Salah satu hasilnya adalah sang Kepala Negara kembali menambah alokasi pupuk subsidi dari 7,2 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini diputuskan demi mendorong produktivitas pangan.

    “Diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan Bapak Presiden (Jokowi), jumlah kuantum pupuk dari anggaran 2024 4,7 juta ton, dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ucap Amran usai rapat di Istana Negara Jakarta.

    Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada opsi lain berupa pupuk nonsubsidi yang dibuat pemerintah demi menekan harga jual pupuk. Airlangga menyebut ada diskon harga pupuk yang kebijakannya sedang disiapkan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu mengatakan pemerintah berjanji mempermudah distribusi pupuk kepada petani.

    Beberapa program yang bakal dikebut, antara lain kemudahan bagi petani mengakses pupuk subsidi cukup dengan kartu tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    (skt/sfr)

  • Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Modus Pengusaha Mainkan Harga Beras

    Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Modus Pengusaha Mainkan Harga Beras

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mengantisipasi modus pengusaha yang bisa mengerek harga beras.

    Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan arahan kepada para kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Rekomendasi ini juga ia minta bisa ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan, khususnya mereka yang beroperasi di daerah.

    Tomsi meminta para kepala daerah dan Satgas Pangan waspada dengan modus para pengusaha swasta, yakni mengurangi penyaluran beras ke pasar.

    “Sebab pengurangan penyaluran itu juga akan menambah percepatan kenaikan harga. Oleh sebab itu, modus-modus pengurangan ini perlu kita antisipasi. Mereka (pengusaha) tidak menghentikan penjualan, melaksanakan penumpukan, tapi mengurangi penjualan,” ucap Tomsi dalam rakor, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “Ini tolong disampaikan agar dicek hari ini dan besok, dilihat apakah ada penurunan penjualannya, pengeluaran dari gudang-gudang tersebut? Kalau ada penurunan, maksudnya seperti apa,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menemukan bahwa harga beras medium di tingkat konsumen sekarang mencapai Rp15 ribu-Rp16 ribu per kg. Ia menyebut ini sudah mendekati harga beras premium, yakni Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per kg.

    Helfi mengatakan stok beras di gudang alias distribution center (DC) dan sejumlah ritel modern minim. Akan tetapi, pasokan beras di pasar tradisional masih mencukupi.

    “Produsen beras cenderung memasok beras premium ke pasar tradisional dibandingkan ke ritel modern karena harga lebih kompetitif,” tuturnya.

    “Pemerintah daerah dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kementerian/lembaga (K/L) terkait perlu menyosialisasi kepada pelaku usaha pangan terkait ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Dan memberikan peringatan keras hingga penegakkan hukum bagi yang tidak mematuhi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur HET beras medium dan premium,” tandas Helfi.

    (skt/agt)