Kementrian Lembaga: Kemendagri

Eri Cahyadi Jadi Wali Kota Surabaya Pertama Terima Satyalancana

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinan Kota Surabaya. Ia menjadi Wali Kota Surabaya pertama yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Satyalancana Karya Bhakti Praja adalah lencana yang hanya diperuntukkan bagi kepala daerah dan hanya diberikan sekali dalam seumur hidup. Sedangkan Kota Eri Wali Kota Surabaya pertama yang menerima tanda kehormatan tersebut.

Penganugerahan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Wali Kota Eri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Tanda kehormatan ini diberikan oleh Presiden sebagai penghargaan atas jasa besar dan prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

Tanda kehormatan ini disematkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII. Istimewanya, penghargaan ini diberikan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Pasalnya, Kota Surabaya dipercaya menjadi tuan rumah dan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Otoda 2024. Tentu, ini sejarah baru bagi Balai Kota Surabaya yang baru pertama kali menjadi tempat upacara di tingkat nasional.

Selain menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, Wali Kota Eri juga menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diraih berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Hasil penilaian tersebut menyatakan Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

“Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini,” kata Mendagri Tito Karnavian.

Menurutnya, berdasarkan prinsip reward and punishment, ia menegaskan bahwa penghargaan ini untuk menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

“Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

Selain tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, di kesempatan yang sama, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama 28 pemerintah daerah (pemda) lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023.

Ia juga menegaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi patut berbangga.

Sebab, penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh berbagai pihak yang profesional. Artinya tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemendagri melainkan dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

“Termasuk dari Sekretaris Militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi. Jadi, rekan-rekan yang terpilih perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang,” katanya.

Seusai menerima dua penghargaan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih banyak kepada ASN Pemkot Surabaya dan warga Kota Surabaya.

Ia mengaku mendedikasikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dan penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi kepada RT/RW, LPMK dan Kader Surabaya Hebat (KSH).

Bagi dia, semua unsur tersebut telah berjuang bersama dengan Pemerintah Kota dalam membangun Surabaya menjadi lebih baik, termasuk dalam pembentukan Kampung Madani.

“Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW tadi,” ujarnya.

Ia menyadari bahwa kepala daerah dan pemerintah tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama.

“Karenanya, saya selalu mengatakan kepada RT/RW, LPMK dan KSH, bahwa tujuan semua ini adalah bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya,” kata dia.

Berkat kerja keras dari berbagai stakeholder itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi.

Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota, sehingga diraihlah kedua penghargaan ini.

Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwaberbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama 3 tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudahberhasil menurunkan angka pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 berada di angka menjadi 9,68 persen, dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,62 persen, hingga akhirnya di tahun 2023 turun lagi menjadi 6,76 persen.

“Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen,” tegasnya.

Selain itu, salah satu fokus utama Wali Kota Eri bersama jajaran Pemkot Surabaya adalah menekan angka stunting. Pada tahun2022 angka stunting di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka stunting di Surabaya tersisa 1,6 persen.

Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

“Saya yakin dengan kerja keras dan kerjasama dari berbagai stake holder serta cinta kasihnya warga Kota Surabaya, kita akan bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, kita akan membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, yang mana di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya, sehingga Surabaya bisa menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghafur,” pungkasnya. [ADV/beq]

26/04/2024 16:52
Satu-satunya Gubernur yang Terima Satyalancana, Khofifah: Kerja Keras Semua Pihak

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.

Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Tahun 2024 yang dilakukan di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

“Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

“Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

“Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Effisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

“Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

“Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

“Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

“Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/aje]

26/04/2024 09:57
Otoda, Pemkab Lamongan Terima Penghargaan dari Kemendagri

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerima penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Penghargaan dengan kategori kinerja tinggi (skor 3,5018) tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda), pada (25/4/2024) kemarin, di Grand City Surabaya.

Menurut Bupati Yuhronur, penghargaan ini adalah wujud kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan pembangunan daerah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini wujud kerja keras seluruh insan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun penghargaan ini juga wujud keberhasilan dari pembangunan daerah atau berdampak kepada masyarakat,” tutur Yuhronur usai menerima penghargaan dari Mendagri, Tito Karnavian.

Yuhronur menjelaskan, kategori kinerja tinggi merupakan hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) tahun 2023, dari laporan cakupan indikator makro, di antaranya penurunan kemiskinan ekstrem, angka pengangguran terbuka dan lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf saat memimpin peringatan Hari Otoda ke XXVIII di Lamongan mengungkapkan bahwa momen peringatan ini sebagai kontribusi atas pembangunan daerah kepada pembangunan nasional. Dia berkata, tujuan utama dari otonomi daerah ada dua yakni kesejahteraan dan demokrasi.

“Makna dari otonomi daerah ialah kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan setempat, guna mewujudkan dua tujuan,” ujar Rouf.

“Dalam mewujudkan kesejahteraan tentu dapat dicapai melalui pelayanan yang berkualitas. Sedangkan dalam tujuan yang kedua yakni demokrasi dapat direalisasikan melalui kegiatan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan daerah,” imbuhnya.

Wabup Rouf juga menyebut salah satu program yang sudah diterapkan di Lamongan yakni program prioritas 100 persen pelayanan publik berkualitas, yang bertujuan mendekatkan dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Tdak hanya secara teknis, melainkan pelayanan yang diberikan juga memiliki kualitas yang maksimal.

Lebih lanjut, Wabup Rouf menambahkan bahwa kebijakan pembangunan daerah akan berkontribusi dalam menuntaskan program pembangunan nasional, di antaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi.

Lalu peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian daerah hingga nasional, serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

“Pemkab Lamongan memiliki 11 program prioritas yang mana bertujuan menciptakan kejayaan Lamongan yang berkeadilan atau mengembangkan dan memaksimalkan potensi Lamongan. Capaian di daerah yang terus menunjukkan trend positif salah satunya angka kemiskinan di Lamongan yang terus menurun,” jelas Rouf.

“Oleh sebab itu, mari terus memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran dalam menjalankan amanah pembangunan berkelanjutan, agar menciptakan masa depan yang berkelanjutan pula bagi generasi mendatang,” pungkasnya. [riq/aje]

26/04/2024 07:45
Kalahkan 514 Pemkab se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Sabet Penghargaan dari Presiden Joko Widodo

Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berhak menyandang penghargaan tertinggi dari Presiden Joko Widodo berkat prestasinya. Ipuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penghargaan itu didapat berdasarkan hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2023. Bahkan, Banyuwangi mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja Tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penghargaan satu kali seumur hidup itu saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII di Kota Surabaya. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tak hanya Ipuk, Pemkab Banyuwangi juga meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” ungkap Tito Karnavian.

Penilaian itu, kata Ipuk, tidak semata hanya dilakukan oleh Kemendagri. Tapi, juga melibatkan berbagai instansi terkait. Baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, juga melibatkan pihak eksternal seperti halnya para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.

“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.

Usai meraih penghargaan, Bupati Ipuk bersyukur. Bahkan, capaian itu menjadi titik balik dari pencapaian sebelumnya.

“Kami bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini. Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk. (rin/ian)

26/04/2024 03:23
Surabaya Raih Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Berkinerja Tinggi

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima dua penghargaan sekaligus pada saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVIII yang digelar di Taman Surya, halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TK/Tahun 2024.

Setelah upacara, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menerima penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional Tahun 2023berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi. Skor ini menempatkan Surabaya di posisi tertinggi di tingkat kota.

Di bawah Surabaya, ada Kota Surakarta, lalu Kota Makassar, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Samarinda, Kota Metro Lampung, dan Kota Denpasar.

Selain pemerintah kota, penghargaan ini juga diberikan kepada 5 provinsi dan juga 14 kabupaten di Indonesia. Total ada 29 Pemerintah Daerah yang meraih penghargaan hasil EPPD kala itu.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan hasil EPPD 2023 dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Menurutnya, pemberian penghargaan itu berdasarkan prinsip reward and punishment dan menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah.

“Saya harap pemberian penghargaan ini akan dapat betul-betul membangkitkan motivasi rekan-rekan untuk berkompetisi secara positif,” harapnya.

Tito juga menjelaskan bahwa penilaian dalam pemberian penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha maupun penghaargaan hasil EPPD ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri. Melainkan itu dilakukan bersama semua unsur yang tergabung dalam tim panelis.

“Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi,” jelasnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menyatakan bahwa pemda maupun kepala daerah yang menerima penghargaan itu harus berbangga. Sebab, penghargaan itu diberikan bukan hanya berdasarkan penilaian dari Kemendagri tetapi bersama tim panelis yang dilakukan secara objektif.

“Jadi rekan-rekan yang terpilih, rekan-rekan perlu bangga. Karena rekan-rekan yang terpilih bukan terpilih karena pesanan, tapi betul-betul karena penilaian objektif yang cukup panjang, sesuai dengan variabel-variabel dan indikator yang sudah ditentukan, dan dilakukan wawancara satu-satu sehingga akhirnya terpilihlah penerima penghargaan ini,” pungkasnya. [asg/beq]

25/04/2024 18:21
Mendagri: Bupati Sidoarjo Tersangka Korupsi Harus Dinonaktifkan

Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait status Bupati Sidoarjo H. Achmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang menjadi tersangka korupsi kasus pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Secara tegas, Tito menyatakan Gus Muhdlor harus dinonaktifkan dari jabatannya.

“Semua kepala daerah yang ditetapkan tersangka maka dinonaktifkan, yang naik (digantikan) plt wakilnya,” tegas Mendagri Tito, usai upacara Hari Puncak Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Tito menjelaskan prosedur penonaktifan kepala daerah yang terlibat korupsi. “Kalau (status) saksi belum bisa nonaktifkan. Tapi kalau tersangka, nanti bakal dinonaktifkan,” terangnya.

Jika status Gus Muhdlor berlanjut menjadi terdakwa, kata Tito, maka akan diberhentikan sementara. “Kalau terpidana baru pemberhentian permanen. Itu bicara prosedur, tidak soal kasusnya itu urusan KPK,” jelas Tito.

Hingga saat ini, Gus Muhdlor belum ditahan oleh KPK. Ia juga beberapa kali berhalangan hadir saat dipanggil KPK dengan alasan sakit.

Dalam puncak peringatan Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Gus Muhdlor tidak terlihat hadir bersama puluhan kepala daerah lainnya se-Indonesia. [asg/beq]

25/04/2024 17:07
Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). DPRD Jember meminta pemerintah daerah merumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sebagai sektor pertumbuhan ekonomi primer.

Pemkab Jember juga diminta memperhatikan ekonomi inklusif yang menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. “Tumbuh pesatnya perkembangan Jember merupakan momentum bagi pemerintah untuk merumuskan dan memperjelas kebijakan dan program peningkatan investasi,” kata Mufid.

Investasi disarankan untuk diarahkan pada sektor ekonomi yang dominan dan mampu menyerap lapangan usaha yang besar. “Bukan investasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sebagian masyarakat. Hal ini dilihat bahwa investasi tidak memiliki efek apapun dalam pengurangan kemiskinan, pengguran dan ketimpangan,” kata Mufid.

DPRD Jember meminta pemerintah daerah agar menata kembali pembangunan kota yang ramah terhadap publik, baik dari sisi penggunaan fasilitas publik, transportasi publik, terutama dalam mendukung geliat Jember sebagai barometer kota pendidikan di Jawa Timur.

Mufid mendesak jargon kolaborasi dibumikan bupati dengan lebih mempertegas lagi semangat program dan kegiatan. “Terutama dalam mengatasi persoalan pendidikan, karena riilnya progress peningkatan target capaian pendidikan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

Dalam sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya akselerasi pencapaian cakupan jaminan pelayan kesehatan (UHC atau Universal Health Coverage) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan,” kata Mufid.

Pemkab Jember juga disarankan mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah, sebagai prioritas bagi pasien rujukan yang didanai sistem jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD.

“Optimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana peraturan presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, melalui evaluasi capaian delapan aksi konvergensi stunting sebagaimana dijelaskan dalam hasil evaluasi kami,” kata Mufid.

Parlemen juga mendesak Pemkab Jember agar lebih serius dalam mengakselerasi penyusunan kebijakan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Benar-benar optimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan izin tata ruang,” kata Mufid.

Pemkab Jember juga diminta segera menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar penggunaan fasilitas publik.

Dalam urusan kemiskinan, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mendata dan memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkala enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan koordinasi penanganan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran,” kata Mufid.

Penanganan yang lebih tepat sasaran bisa dilaksanakan dengan memfungsikan peran koordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bawah kepeimpinan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlama. Targetnya tentu saja menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen tahun ini.

Dalam hal ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk serius melakukan terobosan dan inovasi program yang efektif dan efisien untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. DPRD juga meminta pemerintah lebih serius dalam program penanganan permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh.

“Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam peran mediasi untuk hubungan industrial. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan pemenuhan upah minimum regional pada perusahan-perusahan yang beroperasi di Jember,” kata Mufid.

Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat peraturan daerah dan pusat pelayanan terpadu, baik di tingkat daerah maupun desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.

“Pemerintah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangarusutamaan gender di setiap organisasi perangkat daerah, baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran,” kata Mufid. [wir]

25/04/2024 16:45
Mendagri: Gibran Tak Dapat Satyalancana, Tapi…

Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tidak mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Namun, Wakil Presiden terpilih itu hanya dapat penghargaan kinerja Pemerintah Daerah di Hari Puncak Otonomo Daerah (Otodo).

“Saya sampaikan penghargaan yang diberikan dalam bentuk Satyalancana pada sejumlah kepala daerah termasuk Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satyalancana tetapi dapat piagam penghargaan masuk kelompok kedua (Pemda) itu,” kata Tito, usai upacara Hari Otoda di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).

Tito menyampaikan alasan Gibran yang telah terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia itu absen hadir di event nasional ini karena bentrok dengan jadwal kegiatan yang padat.

Usai dinyatakan terpilih menjadi Wapres, kata dia, Gibran banyak jadwal pertemuan. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya menitipkan pesan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

“Saya sangat memahami (agenda Gibran) sampai malam mungkin, sedang kita acaranya pagi jadi saya dapat informasi tidak dapat hadir karena waktunya sangat mepet sekali. Tapi beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang tekah diberikan,” ujarnya.

Sekedar diketahui 14 nama kepala daerah yang mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

2. BupatiSumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

10. Walikota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

11. Walikota Serang, H. Syafrudin.

12. Walikota Bogor, Bima Arya.

13.Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

14. Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

[asg/beq]

25/04/2024 16:12
Khofifah Persembahkan Satyalancana untuk Warga Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan tersebut diserahkan di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).

Diiringi hujan gerimis, tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian dalam upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024.

Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tersebut diberikan pada Khofifah berdasarkan Kepres No 24/TK/tahun 2024 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).

Yang mana berdasarkan hasil EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Jatim tahun 2021 yang menempatkan Jatim sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional.

Sebagai informasi, dari 15 orang penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2024, Khofifah menjadi satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan paling bergengsi di kalangan kepala daerah tersebut. Hal ini karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

“Secara khusus, saya mengucapkan selamat pada rekan-rekan yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha langsung dari Presiden, dimana hari ini saya yang mewakili untuk menyerahkan,” tegas Mendagri Tito.

Sesuai prinsip reward and punishment, dikatakan Mendagri Tito, bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya menciptakan iklim kompetitif di antara kepala daerah di Indonesia.

“Saya berharap pemberian penghargaan ini bisa memberikan motivasi di antara teman-teman sekalian untuk semakin kompetitif dengan orientasi pembangunan daerah yang efektif dan efisien,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa berfoto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan para kepala daerah penerima penghargaan Satyalancana Karya Bakti di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024)

Tidak hanya itu, Mendagri Tito juga menegaskan bahwa 15 orang para penerima penghargaan pagi ini patut berbangga karena penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian yang ketat oleh pihak-pihak yang kredibel.

Dimana penilaian penghargaan tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, melainkan oleh panel gabungan yang melibatkan juga setmilpres, dan kementerian/lembaga lainnya yang dilakukan pada bulan November Tahun 2023 yang lalu.

“Mereka yang terpilih adalah memang yang layak berdasarkan penilaian yang ada. Jadi panjenengan semua patut berbangga karena penghargaan ini bukan pesanan melainkan murni karena penilaian yang objektif dan telah melalui proses panjang,” tukas Tito.

Usai menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini, Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya pada seluruh warga masyarakat Jatim dan seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim.

Pasalnya, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa implementasi semangat kerja Cepat, Efektif/Efisien, Transparan, Tanggap, Akuntabel dan Responsef atau CETTAR dalam mewujudkan program Nawa Bhakti Satya membuahkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbaik diantara pemda tingkat provinsi yang lain di Indonesia.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan kolaborasi semua level bersama ASN Pemprov Jawa Timur yang kami dedikasikan untuk seluruh warga Jawa Timur, dan juga untuk seluruh ASN Pemprov Jatim yang telah berjuang bersama mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jatim melalui Nawa Bhakti Satya yang CETTAR,” kata Khofifah.

“Bahwa semangat CETTAR yang kami inisiasi sejak awal menjabat di tahun 2019 bukan sekedar slogan, melainkan menjadi ruh yang selalu ada dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam program maupun layanan untuk masyarakat,” tegas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, skor kinerja LPPD tahun 2021 sebesar 3,61. Skor tersebut diperoleh berdasarkan capaian kinerja makro yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 24 urusan wajib, delapan urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jatim.

Dalam memimpin Jatim, Nawa Bhakti Satya yang diusung Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen selama 3 tahun yakni rentang tahun 2020 – 2023. Penurunan ini bahkan melampaui rata-rata capaian nasional.

Tidak hanya itu dari segi penurunan angka TPT , Khofifah juga berhasil menurunkan angka TPT sebesar 0,25 dari tahun 2021 sebesar 5,74 persen menjadi 5,49 persen di tahun 2022. Angka itu juga terus menurun per Agustus 2023 menjadi 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

“Di dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, alhamdulullah Jatim juga terus membaik . Hingga akhir 2023, tepatnya 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023,” tegas Khofifah.

Capaian IPM 2023 Jawa Timur tersebut melampaui rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).

“Dengan capaian IPM Jatim ini kita semakin optimis Jatim akan mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045”, terang Khofifah.

Pihaknya pun berkomitmen sekaligus menyatakan kesiapannya untuk kembali dan melanjutkan pembangunan mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju dan sejahtera.

“Semoga capaian kita sampai hari ini menumbuhkan optimisme bahwa Jawa Timur akan menjadi provinsi terbaik di Indonesia, berdaya saing dan kualitas hidup masyarakatnya terus meningkat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh masyarakat Jatim, salam cinta kami untuk panjenengan semua,” pungkas Khofifah. [tok/beq]

25/04/2024 13:55
Gibran Absen di Puncak Peringatan Hari Otoda di Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, absen di Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) yang digelar di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024). Padahal, Gibran dikabarkan akan menerima Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha bersama 15 kepala daerah lainnya.

Pantauan beritajatim.com, hanya terlihat menantu Presiden Joko Widodo yakni Wali Kota Medan, Bobby Nasution hadir dan menerima penghargaan itu. Sedangkan Gibran tak terlihat baik di kursi peserta maupun saat penyerahan.

Tanda penghormatan penghargaan sekali seumur hidup tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menariknya, Khofifah Indar Parawansa satu-satunya Gubernur yang mendapatkan tanda kehormatan itu Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Para kepala daerah pun khidmat mengukuti jalanannya acara meski hujan mengguyur halaman Balai Kota Surabaya sejak pukul 07.00 WIB hingga saat ini 09.00 WIB.

Sebelumnya 15 nama kepala daerah yang bakal disebut mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yakni :

1. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa.

2. Bupati Sumedang, Dr. H Dony Ahmad Munir.

3. Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo.

4. Bupati Wonogori, Joko Sutopo.

5. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar.

6. Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Mu’awanah.

7. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

8. Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H Achmad Fikri.

9.Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

10. Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Alif Nasution.

11. Wali Kota Serang, H. Syafrudin.

12. Wali Kota Bogor, Bima Arya.

13. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

14. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

15. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

[asg/beq]

25/04/2024 10:27