Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Luhut Bakal Manfaatkan AI Ubah Tanaman Herbal Langka Jadi Obat

    Luhut Bakal Manfaatkan AI Ubah Tanaman Herbal Langka Jadi Obat

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan langkah Indonesia membuat Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH). Luhut menyebut pemerintah sudah menyiapkan lahan di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara (Sumut).

    Menurutnya, tanaman herbal langka akan dikumpulkan dari masing-masing daerah untuk dikembangkan melalui riset. Kemudian dibuat semacam katalog yang menjadi big data bagi pemerintah terkait kekayaan tumbuhan langka di Indonesia.

    Salah satu tujuan pengembangan ini adalah mencari jenis obat yang bisa dibuat. Menurut Luhut, bakal ada peran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam proses tersebut.

    “Nanti pengembangan ke depan, riset ini akan mencari untuk obat apa yang bisa dibuat ini dengan nanti menggunakan big data yang kita susun, dengan AI semua,” kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, disiarkan YouTube Kemendagri, Senin (5/7/2024).

    Pemerintah akan menggandeng institusi internasional, seperti Beijing Genomic Institute. Menurut Luhut, institusi tersebut berhasil menciptakan berbagai macam obat-obatan dari tanaman langka.

    “Dan kita bekerja sama dengan berbagai institusi yang sudah leading dalam bidang ini, seperti Beijing Genomic Institute yang mereka sudah bisa menghasilkan berbagai macam obat-obatan dari tanaman-tanaman langka dia. Tentu kalau China bisa, di Indonesia juga mesti bisa,” ujarnya.

    Luhut menyebut, Indonesia sudah menyiapkan laboratorium untuk pengembangan teknologi genomic (rekayasa genetik). “Putra-putri Indonesia akan melakukan penelitian dengan menggunakan genomic, laboratorium sudah ada, sudah siap, tinggal pohon ini kita kembangkan, nanti kita lakukan penelitian-penelitian seterusnya,” tuturnya.

    Ia menyatakan, tanaman herbal yang akan dikembangkan bakal dikumpulkan terlebih dahulu di Jakarta sebelum diterbangkan ke Sumatera Utara menggunakan pesawat Hercules. Untuk lahan yang disiapkan pada tahap pertama mencapai 5 hektare (ha), namun tidak menutup kemungkinan bakal diperluas.

    (ily/ara)

  • Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Korupsi Dana Covid, Mantan Bupati Jember Penuhi Panggilan Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Isu Korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Jember terus bergulir. Terbaru, mantan Bupati Faida memenuhi panggilan dari Polda Jawa Timur, Kamis (01/08/2024) malam.

    Faida tampak tiba di depan gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ditemani bersama asisten perempuannya. Dicegat wartawan, Faida tidak menampik dirinya sedang menjalani agenda pemeriksaan dengan tujuan klarifikasi atas kasus isu korupsi anggaran penanggulangan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

    “Ada beberapa kelengkapan yang masih belum terkirim dari Jember. Tapi clear, selesai, hanya kelengkapan administrasi agar tidak bolak-balik,” kata Faida.

    Terkait isu korupsi anggaran penanggulangan Covid 19 di lingkungan Pemkab Jember, Faida mengaku senang diberi kesempatan untuk klarifikasi. Menurutnya ia pun dirugikan atas isu-isu yang beredar.

    “Permasalahan ini berpangkal pada faktor teknis proses pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 pada tahun 2020,” imbuh Faidah.

    Faida merasa ia dituduh belum melaporkan atau menyerahkan semua bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana untuk penanganan bencana pandemi tersebut. Padahal, menurut Faidah penggunaan anggaran sudah disertakan dalam SPJ dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri.

    “Dalam Permendagri mengatur tentang keuangan covid ini, disitu disebutkan bahwa, apabila sudah ada SPJ lengkap dalam kegiatan covid ini, dan ada tanggung jawab mutlak dari OPD dengan tanda tangan, dan dua-duanya ada,” terangnya.

    Hanya saja, ia mengakui, permasalahan tersebut akhirnya muncul karena semua laporan SPJ penggunaan dana ratusan miliar tersebut belum diunggah atau dimasukkan dalam bank data (database) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemkab Jember, kala itu.

    Mengapa demikian, Faida menganggap, ada sejumlah pejabat yang berwenang untuk proses pengunggahan laporan penggunaan anggaran tersebut, tidak melakukan tugasnya secara maksimal.

    Hal tersebut dilatarbelakangi sejumlah kemungkinan, yang menurutnya cukup masuk akal untuk dimaklumi.

    Mulai dari, adanya kemungkinan yang disebabkan fase peralihan kepemimpinan kala itu, sehingga membuat pejabat yang berwenang belum bisa mengunggah SPJ anggaran itu ke SIMDA Pemkab Jember.

    Hingga, adanya kemungkinan, pejabat yang berwenang merasa takut memberikan persetujuan atas pengunggahan SPJ anggaran dana penanggulangan Covid-19.

    “Secara teknis aja. Secara administratif, karena dalam situasi transisi politik, pergantian pejabat dan lalu ada pergantian pimpinan daerah, dan ada pergantian pimpinan pejabat, dan pejabat yang baru ini, entah takut atau dalam tekanan, entah kurang mengerti, seharusnya dia meng-approve, tapi dia tidak meng-approve,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Edy Herwiyanto tak menampik adanya agenda pemeriksaan terhadap FA.

    Hanya saja ia menyarankan untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus tersebut kepada Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim.

    Namun, Kombes Pol Lutfie Setiawan belum merespon saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    “(Tanya) ke Pak Dir (Kombes Pol Lutfie Setiawan selaku Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim),” ujar mantan Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu, saat dihubungi awak media. [ang/aje]

  • Meleset dari Prediksi, Sayap Kiri Prancis Unggul dalam Pemilu

    Meleset dari Prediksi, Sayap Kiri Prancis Unggul dalam Pemilu

    Selamat hari Senin! Selalu sehat dan semangat memulai pekan yang baru ini.

    Berikut sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi selama 24 jam terakhir yang telah kami rangkumkan untuk Anda.

    Dunia Hari Ini, edisi 8 Juli 2024, kami awali dari benua Eropa.

    Kejutan dari Pemilu Prancis

    Pemungutan suara di Prancis sudah ditutup, dengan proyeksi koalisi sayap kiri yang tak terduga memenangkan kursi parlemen terbanyak dalam pemilihan putaran kedua.

    Proyeksi mengejutkan ini menempatkan aliansi tengah Presiden Emmanuel Macron di posisi kedua dan sayap kanan di posisi ketiga.

    Partai sayap kanan Nasional secara drastis meningkatkan jumlah kursi di parlemen, namun masih jauh dari harapan.

    Tidak adanya suara mayoritas dalam aliansi mana pun diprediksi akan menempatkan Prancis ke dalam kekacauan politik dan ekonomi.

    Serangan Israel tewaskan petinggi Hamas

    Layanan Darurat Sipil Gaza mengatakan pejabat senior Hamas Ehab al-Ghussein tewas bersama tiga orang lainnya dalam serangan udara di sebuah sekolah, yang dikelola gereja di bagian barat Kota Gaza, juga tempat menampung keluarga-keluarga pengungsi.

    Ehab, usia 45 tahun, adalah wakil menteri tenaga kerja yang ditunjuk Hamas di wilayah kantong Palestina.

    Sebelumnya ia adalah juru bicara kementerian dalam negeri yang dikelola Hamas, dan tetap menjadi tokoh administratif utama.

    Istri dan anak Ehab juga dilaporkan tewas akibat serangan Israel pada bulan Mei.

    Sepuluh Polisi diduga aniaya warga di Bali

    Kepala Bidang Humas Polda Bali Jansen Avitus Panjaitan mengatakan laporan terhadap 10 polisi tersebut bermula ketika jajaran Satreskrim Polres Klungkung membongkar dugaan jaringan pencurian atau penggelapan kendaraan bodong, dengan menyita 30 kendaraan bodong dan menangkap dua orang tersangka yang berperan membuat STNK palsu.

    Dalam operasi tersebut, polisi juga mendalami keterlibatan seseorang berinisial IWS, yang di rumahnya ditemukan 5 unit mobil.

    “Namun dalam proses interogasi mungkin ada perlakuan yang tidak sesuai prosedur terhadap IWS, hingga IWS mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan hingga mengalami cacat permanen pada telinga sebelah kiri,” kata Jansen.

    Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi mengatakan saat diperiksa, korban mengaku polisi memperlakukannya secara tidak manusiawi, mulai dari pakaiannya dilucuti, mata ditutupi lakban, dan tindakan penyiksaan lainnya.

    Jansen mengatakan pihaknya telah mendalami laporan IWS dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban, dan telah meminta keterangan dokter serta meneliti hasil Visum Et Repertum, juga mendatangi tempat kejadian perkara untuk memproses kasus ini.

    Inggris dan Belanda bertemu di semifinal Euro 2024

    Kesebelasan Inggris mengalahkan Swiss 5-3 melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 membawa tim itu ke semifinal Euro2024 dan selangkah lagi ke final luar negeri pertama mereka.

    “Luar biasa. Banyak latihan yang dilakukan untuk mencapai momen itu,” kata Alexander-Arnold tentang penalti yang dia lakukan ke sudut atas gawang.

    Di semifinal yang akan berlangsung di Dortmund, Inggris akan bertemu tim oranye, Belanda.

    Dalam pertandingan Turki melawan Belanda, Turki sebenarnya memimpin pada menit ke-35 setelah Belanda gagal menyapu tendangan sudut.

    Tapi gol yang dicetak oleh Mert Muldur berhasil membawa Belanda ke babak selanjutnya setelah mengalahkan Turki 2-1, hari Sabtu kemarin.

    “Kami selangkah lebih dekat,” kata kapten Belanda, Virgil van Dijk.

  • Panti Jompo di Uruguay Terbakar, 10 Lansia Tewas

    Panti Jompo di Uruguay Terbakar, 10 Lansia Tewas

    Montevideo –

    Sebuah panti jompo di kota Treinta y Tres, Uruguay, kebakaran. Akibatnya, 10 lansia tewas.

    Dilansir AFP, Minggu (7/7/2024), sepuluh lansia itu terdiri dari 8 perempuan dan 2 laki-laki.

    “Walaupun telah dilakukan upaya, tujuh di antara mereka meninggal karena keracunan asap,” kata Kementerian Dalam Negeri Uruguay dalam sebuah pernyataan.

    Tiga orang lainnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, dan kemudian meninggal.

    Panti jompo itu terdiri dari enam kamar. Seorang pegawai berusia 20 tahun berhasil melarikan diri dari kobaran api, kata pihak berwenang.

    Tim investigasi kebakaran telah dikirim dari Montevideo untuk melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

    (isa/isa)

  • Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Jakarta –

    Calon presiden (capres) reformis Iran, Masoud Pezeshkian, memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Pezeshkian menyampaikan sikap yang berbeda dengan para pendahulunya.

    Seperti dilansir AFP dan Press TV, Sabtu (6/7/2024), juru bicara kantor pusat pemilu Iran, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Iran, Mohsen Eslami dalam pernyataannya menyebut penghitungan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu (6/7/2024), setelah pemungutan suara digelar sehari sebelumnya.

    Hasil penghitungan itu, sebut Eslami, menunjukkan bahwa dari total 30.530.157 suara yang telah dihitung, Pezeshkian memperoleh lebih dari 16 juta suara (tepatnya 16.384.403 suara), sedangkan Jalili meraup lebih dari 13 juta suara (13.538.179 suara).

    Selisih suara di antara kedua capres pada akhirnya mencapai lebih dari dua juta suara.

    Dengan hasil tersebut, maka menurut Eslami dalam pernyataannya, Pezeshkian telah menang atas Jalili dalam pilpres putaran kedua. Dia akan menjabat sebagai Presiden baru Iran untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi.

    Data penghitungan akhir itu dirilis otoritas Teheran pada Sabtu (6/7) pagi, sekitar pukul 06.45 waktu setempat. Disebutkan bahwa jumlah partisipasi pemilih dalam putaran kedua mencapai 49,8 persen.

    Pilpres Iran digelar lebih awal setelah Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei lalu. Pilpres putaran pertama yang digelar pada 28 Juni lalu tercatat sebagai pemilu dengan jumlah pemilih yang rendah.

    Sikap Berbeda Presiden Baru

    Dibanding pemimpin-pemimpin Iran sebelumnya, Pezeshkian ini agak beda. Dia adalah politikus reformis yang mau memperbaiki hubungan dengan kubu negara-negara Barat.

    Dilansir AFP, Senin (7/7/2024), Pezeshkian memenangi Pilpres melawan tokoh ultrakonservatif Saeed Jalili. Kabar pilpres tersebut disampaikan kementerian dalam negeri Iran pada Sabtu (6/7) waktu setempat.

    Juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali mengucapkan selamat kepada Pezeshkian atas terpilihnya dia, dan menambahkan bahwa blok beranggotakan 27 negara itu “siap untuk terlibat dengan pemerintahan baru sejalan dengan kebijakan keterlibatan kritis Uni Eropa”.

    Pezeshkian adalah seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun. Satu-satunya pengalaman pemerintahannya adalah menjadi menteri kesehatan sekitar dua dekade lalu.

    Dia menyerukan “hubungan konstruktif” dengan negara-negara Barat untuk “mengeluarkan Iran dari isolasinya”. Dia mendukung menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar.

    Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, menerapkan kembali sanksi dan menyebabkan Iran secara bertahap mengurangi komitmen terhadap perjanjian tersebut. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengekang aktivitas nuklir, yang menurut Teheran bertujuan damai.

    Sikap AS

    Musuh Iran, Amerika Serikat, pada Senin mengatakan tidak ada bedanya apakah Pezeshkian atau Jalili yang menang. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan tidak ada harapan bahwa pemungutan suara tersebut akan “mengarah pada perubahan mendasar dalam arah Iran” atau peningkatan hak asasi manusia.

    Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan hasil Pilpres Iran tersebut merupakan “pesan yang jelas mengenai tuntutan perubahan dan pertentangan” dari rakyat Iran. Katz mendesak komunitas global untuk menunjuk Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris dan menuntut “pembatalan” program nuklir Iran.

    Dalam Pilpres Iran, semua capres yang maju telah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Wali Iran, dan Pezeshkian adalah satu-satunya reformis yang diizinkan untuk mencalonkan diri.

    Pakar politik Ali Vaez, dari lembaga pemikir International Crisis Group, mengatakan di X bahwa Pezeshkian akan menghadapi tantangan dalam menerapkan platformnya karena “berlanjutnya dominasi konservatif terhadap lembaga-lembaga negara lain dan batasan otoritas presiden”.

    Janji Pezeshkian

    Pezeshkian berjanji untuk melonggarkan pembatasan internet yang sudah berlangsung lama dan “sepenuhnya” menentang patroli polisi yang mewajibkan jilbab bagi perempuan, sebuah isu penting sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada tahun 2022.

    Warga Kurdi Iran berusia 22 tahun itu telah ditahan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian, dan kematiannya memicu kerusuhan nasional selama berbulan-bulan.

    Di Pilpres Iran, Pezeshkian meraup lebih dari 16 juta suara, sekitar 54 persen. Pesaingnya, Jalili, meraup lebih dari 13 juta, sekitar 44 persen dari sekitar 30 juta suara yang diberikan, kata juru bicara otoritas pemilu Mohsen Eslami. Jumlah pemilih yang berpartisipasi mencapai 49,8 persen, tambah Eslami, naik dari rekor terendah sekitar 40 persen pada putaran pertama.

    “Saya tidak memberikan janji palsu dalam pemilu ini,” kata Pezeshkian di makam Imam Khomeini di Tehran selatan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • 2 Capres Iran Mundur Sehari Jelang Pemilihan Presiden

    2 Capres Iran Mundur Sehari Jelang Pemilihan Presiden

    Jakarta –

    Kabar mengejutkan datang dari pemilihan presiden (pilpres) Iran yang akan digelar hari ini. Dua calon presiden (capres) Iran memilih mundur sehari jelang pilpres dihelat.

    Dilansir AFP, Jumat (28/6/2024), dua capres yang mundur tersebut ialah Wali Kota Teheran, Alireza Zakani, dan Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi. Keduanya menyatakan mundur pada Kamis (27/6) dan Rabu (26/6) waktu setempat.

    Pengumuman mundur Zakani disampaikan melalui media social X miliknya. Mundurnya Zakani tersebut terjadi beberapa jam setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan pernyataan yang mengkonfirmasi keluarnya Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi dari capres Iran.

    Dalam postingannya, Zakani mengajak dua capres Iran lainnya untuk bersatu. Zakani mengatakan Saeed Jalili (58), mantan perunding nuklir Iran yang ultrakonservatif, dan Mohammad Bagher Ghalibaf (62), ketua parlemen yang konservatif, harus “bersatu dan tidak membiarkan tuntutan sah kekuatan revolusioner tidak terjawab”.

    Sementara Ghazizadeh-Hashemi mengumumkan pengunduran dirinya dari Pilpres Iran ke Kementerian Dalam Negeri Iran pada Rabu (26/6). Dia mengakhiri kampanyenya tanpa mendukung kandidat tertentu.

    “Untuk menjaga kesatuan kekuatan revolusi… Saya akan menarik diri dari melanjutkan jalan menuju pemilihan presiden, kata Ghazizadeh-Hashemi dalam sebuah postingan di X pada Rabu (26/6) malam.

    Usai mundurnya Alireza Zakani dan Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi, capres Iran kini menyisakan empat orang. Mereka ialah politikus veteran Mostafa Pourmohammadi (64), Massoud Pezeshkian (69), Saeed Jalili (58), dan Mohammad Bagher Ghalibah (62).

    (ygs/ygs)

  • Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna

    Eks Dirjen Keuangan Kemendagri Ardian Noervianto Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus PEN Muna

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim menghukum mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dalam kasus dugaan penerimaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna tahun 2021–2022.

    Selain itu, jaksa KPK turut menuntut Ardian Noervianto dijatuhi denda sebesar Rp250 juta.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ardian Noervianto berupa pidana penjara selama lima tahun dan empat bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (26/6/2024).

    Tak hanya itu, penuntut umum juga menuntut Ardian Noervianto membayar uang pengganti Rp2.876.999.000. 

    Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar satu bulan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang atau dipidana penjara selama dua tahun.

    “Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara Rp2.976.999.000 dikurangi uang sejumlah Rp100 juta sebagai barang bukti, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp2.876.999.000,” ucap jaksa.

    Menurut jaksa, perbuatan Ardian tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

    Selain itu, perbuatannya juga dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

    Sebagai pertimbangan meringankan, Ardian mempunyai tanggungan keluarga, serta ia dinilai bersikap sopan dan menghargai persidangan.

    Jaksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

    Ardian Noervianto dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Diketahui, pada Rabu, 28 September 2022, Ardian juga telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp250 subsider tiga bulan penjara dalam perkara penerimaan suap untuk persetujuan dana pinjaman program PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

    Selain itu, Ardian juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar 131.000 dolar Singapura. 

    Jika uang pengganti itu tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh keputusan hukum tetap, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau dipidana penjara selama satu tahun.

  • Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Oposisi Konservatif Ancam Pangkas Bantuan Pengungsi Ukraina di Jerman

    Jakarta –

    Di tengah popularitas yang melambung tinggi, kelompok oposisi konservatif semakin gencar mendorong pemulangan pengungsi Ukraina di Jerman. Baru-baru ini, Partai Uni Sosial Kristen di negara bagian Bayern bahkan mengimbau para pelarian perang untuk pulang jika tidak ingin bekerja dan berkontribusi pada pajak.

    “Sudah lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang, prinsip ini sekarang harus ditegakkan: Bekerjalah di Jerman atau kembali ke wilayah aman di barat Ukraina,” kata tokoh CSU Alexander Dobrindt kepada surat kabar tabloid Bild am Sonntag, akhir pekan lalu.

    Dalam sebuah jumpa pers di Berlin Senin (24/6), Kementerian Luar Negeri menolak desakan tersebut dengan dalih tidak ada wilayah aman di Ukraina, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan peluru kendali Rusia.

    Meskipun telah berulang kali dibantah oleh para peneliti migrasi, Dobrindt mengulangi argumen bahwa jaminan tunjangan pengangguran mengendurkan niat warga Ukraina untuk mencari pekerjaan. “Kita memerlukan kewajiban yang lebih kuat untuk bekerja sama bagi para pencari suaka dalam hal mendapatkan pekerjaan,” tambah Dobrindt.

    Argumen tersebut sebelumnya dibuat oleh Uni Demokratik Kristen, CDU, yang berkoalisi dengan CSU di level federal, dan Partai Demokrat Bebas, FDP, yang duduk di koalisi pemerintahan.

    “Pengungsi perang yang baru tiba dari Ukraina seharusnya tidak lagi menerima bantuan tunai, melainkan harus tunduk pada Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka,” kata Sekretaris Jenderal FDP Bijan Djir-Sarai kepada Bild, Senin lalu. Hal ini, menurutnya, akan memaksa lebih banyak warga Ukraina untuk mencari pekerjaan.

    “Kita mengalami kekurangan tenaga kerja di banyak sektor, semisal di industri restoran dan konstruksi atau di sektor perawatan kesehatan,” tambah Djir-Sarai. “Kita seharusnya tidak lagi menggunakan uang pembayar pajak untuk membiayai pengangguran, namun kita perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pekerjaan.”

    Tapi baik Partai Sosial Demokrat, SPD, yang berhaluan kiri-tengah dan mitra koalisinya lainnya, Partai Hijau, menolak gagasan tersebut.

    Populisme buta

    Menurut data pemerintah pada Maret 2024, sekitar 1,3 juta orang berkewarganegaraan Ukraina berstatus pengungsi dan tinggal di Jerman, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Menurut Kementerian Dalam Negeri, cuma sekitar 260.000 di antaranya yang layak tempur, yakni berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 18 hingga 60 tahun.

    Sebabnya, ekonom Jerman Marcel Fratzscher menyebut tuntutan kelompok konservatif sebagai “populisme buta”. Menurutnya, “tidak seorangpun akan diuntungkan, tidak ada yang akan mendapat satu euro lebih banyak, jika Jerman memperlakukan pengungsi lebih buruk dan memotong tunjangan mereka,” kata Fratzscher, presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman (DIW), kepada RND pada hari Selasa.

    Juru bicara pemerintah mengklarifikasi, tidak ada rencana untuk mengubah skema bantuan kepada pengungsi Ukraina. Pekan lalu, menteri dalam negeri Uni Eropa malah setuju memperpanjang status perlindungan khusus bagi pengungsi Ukraina hingga tahun 2026. Pengungsi Ukraina hanya berhak atas tunjangan sosial jika pendapatan dan aset mereka tidak cukup untuk menutupi biaya hidup.

    Hal ini dialami Alexander, seorang pengungsi Ukraina berusia 37 tahun yang mendapat tunjangan selama satu tahun setibanya di Jerman. Dia mengaku bisa memahami sentimen kelompok konservatif, namun juga menegaskan betapa tunjangan negara membantunya keluar dari masa paling gelap dalam hidupnya.

    “Ketika saya datang ke sini saya benar-benar tersesat, mental saya runtuh,” katanya kepada DW. “Kemudian kami pergi ke Job Center, dari mereka kami mendapat tunjangan uang dan bantuan lain. Dalam kasus saya, semuanya berjalan lancar.”

    Tunjangan negara dipatok sebesar 563 Euro per bulan untuk para lajang, termasuk Alexander, yang sukses bekerja sebagai produser musik dan desainer audio di Ukraina. Oleh pemerintah Jerman, dia diberikan akses konseling kerja dan bantuan dalam mencari kursus bahasa Jerman. Berdasarkan Undang-Undang Tunjangan Pencari Suaka, Alexander hanya menerima 354 Euro per bulan, yang dalam banyak kasus hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota besar.

    Integrasi pasar kerja

    Menurut Badan Ketenagakerjaan, lebih dari 700.000 warga Ukraina menerima tunjangan dasar bagi pencari kerja pada bulan Maret 2024. Jumlah ini mencakup 501.000 orang yang berad pada kisaran usia tergolong layak untuk bekerja dan 217.000 orang yang tidak, karena sebagian besar adalah anak-anak.

    Sekitar 185.000 pengungsi Ukraina saat ini sudah mendapatkan pekerjaan dan ikut membayar iuran jaminan sosial. Pada bulan Oktober 2023, studi yang dilakukan oleh Yayasan Friedrich Ebert mengungkapkan, integrasi pengungsi Ukraina ke pasar tenaga kerja Jerman masih tertinggal dibandingkan negara-negara UE lainnya. Saat ini, hanya 18 persen pengungsi Ukraina yang mendapatkan pekerjaan di Jerman, sedangkan di Polandia, Ceko Republik dan Denmark angkanya lebih besar dua pertiga atau lebih.

    Kseniia Gatskova, dari Institut Penelitian Ketenagakerjaan atau IAB yang mengoordinasikan survei jangka panjang mengenai pengungsi Ukraina di Jerman, menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah warga Ukraina yang mendapatkan pekerjaan telah meningkat.

    “Mereka sangat ingin berintegrasi di pasar tenaga kerja. Lebih dari 90 persen pengungsi dari Ukraina ingin bekerja di Jerman,” katanya, sembari menggarisbawahi pentingnya bantuan negara. “Bagaimana para pengungsi bisa membiayai dirinya sendiri ketika mereka belum belajar bahasa Jerman, kualifikasinya belum diakui, dan belum mendapat pekerjaan?”

    Bagi Alexander, bantuan Jerman kepada pengungsi Ukraina di saat bencana telah menciptakan ikatan emosional terus berbekas. “Cara orang memandang perang di sini, dan cara pandang orang dari negara di mana terjadi perang, sangatlah berbeda,” kata dia.

    “Saya pikir jika suatu negara menjanjikan bantuan, dan masyarakatnya membutuhkan bantuan, maka negara tersebut tetap perlu membantu masyarakatnya sendiri. Dalam kasus saya, saya merasa berhutang budi kepada Jerman, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan selama ini, dan saya akan melunasinya kembali dengan membayar pajak.”

    rzn/as

    (ita/ita)

  • KPK Optimalkan Asset Recovery Dalam Kasus Korupsi

    KPK Optimalkan Asset Recovery Dalam Kasus Korupsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara (Asset Recovery) dari hasil korupsi terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Upaya memaksimalkan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui penanganan perkara dalam bentuk case building, TPPU,” ujar Kasatgas Penuntutan Arif Suhermanto pada beritajatim.com, Jumat (21/6/2024).

    Jaksa penuntut umum KPK sedang mengikuti pelatihan memperkuat akutansi dalam hal kerugian negara. “Saat ini sedang mengikuti Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri,” ujarnya.

    Dijelaskan Arif, pihaknya juga telah diskusi dengan pimpinan KPK terkait gagasan proyek perubahan untuk penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi KPK guna optimalisasi penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka percepatan asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

    “Semua stakeholder KPK setuju dan mendukung gagasan ini dengan menerbitkan surat edaran pemanfaatan forensik untuk dipedomani oleh kedeputian penindakan dan eksekusi KPK,” ujarnya.

    Arif menjelaskan, JPU sering menemukan kendala dalam proses perhitungan kerugian negara. Kendala tersebut berupa, lamanya birokrasi dalam perhitungan tersebut.

    Arif memberikan masukan agar dibuat keputusan pimpinan dalam bentuk surat edaran kaitan penguatan dan pemanfaatan forensik akuntansi. KPK mempunyai landasan untuk menuntut kerugian negara, yaituPutusan Mahkamah Konstitusi No. 31/ PUU-X/2012. [uci/kun]

  • Horor Kebakaran Tewaskan 50 Pekerja Asing, Kuwait Tangkap 3 Orang

    Horor Kebakaran Tewaskan 50 Pekerja Asing, Kuwait Tangkap 3 Orang

    Kuwait City –

    Otoritas berwenang Kuwait menangkap tiga tersangka terkait kebakaran gedung bertingkat yang menjadi tempat tinggal para pekerja asing. Sedikitnya 50 pekerja asing, yang sebagian besar berasal dari India, tewas dalam kebakaran mematikan tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (14/6/2024), ketiga tersangka yang tidak disebut identitasnya itu ditangkap atas dugaan pembunuhan secara tidak disengaja terkait kematian puluhan pekerja asing dalam kebakaran yang melanda pada Rabu (12/6) dini hari waktu setempat.

    Dari 50 korban tewas yang kebanyakan pekerja asing asal India, tiga korban tewas di antaranya merupakan warga Filipina yang bekerja di Kuwait.

    Kebakaran mulai berkobar pada Rabu 12/6) dini hari waktu setempat di lantai dasar gedung enam lantai yang menampung hampir 200 pekerja di area Mangaf, yang banyak dihuni oleh pekerja migran. Puluhan orang lainnya dilaporkan luka-luka akibat kebakaran maut tersebut.

    Penangkapan ketiga tersangka itu dilakukan oleh otoritas Kuwait pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    Kantor jaksa penuntut umum menyebut satu warga negara Kuwait dan dua warga negara asing (WNA), yang tidak disebut asal negaranya, ditahan atas dugaan pembunuhan secara tidak disengaja karena kelalaian prosedur keamanan dan regulasi kebakaran.

    Kebakaran itu, menurut Pasukan Pemadam Kebakaran Umum Kuwait setelah melakukan penyelidikan, bermula dari korsleting listrik yang terjadi di ruang penjaga yang ada di lantai dasar.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Kuwait, Sheikh Fahd Al-Yousef, pada Rabu (12/6) waktu setempat, berjanji untuk mengatasi “kepadatan dan kelalaian terhadap tenaga kerja”. Dia juga mengancam akan menutup semua bangunan yang terbukti melanggar aturan keselamatan.

    Sebagian besar penduduk Kuwait yang kaya minyak, jumlahnya melebihi 4 juta jiwa, terdiri atas WNA dengan kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara yang bekerja di industri konstruksi dan jasa.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Kuwait, Abdullah Al-Yahya, sebelumnya menuturkan kepada wartawan bahwa jumlah korban tewas bertambah menjadi 50 orang setelah “salah satu korban luka meninggal dunia” semalam.

    “Mayoritas korban tewas adalah warga negara India. Ada kewarganegaraan lainnya tapi saya tidak ingat persisnya,” ucapnya.

    Kebanyakan dari mereka yang tewas dan terluka disebut terlalu banyak menghirup asap kebakaran setelah terjebak di dalam gedung yang dilalap api.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)