Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Karangan bunga untuk Heru Budi dan Teguh Setyabudi hiasi Balai Kota

    Karangan bunga untuk Heru Budi dan Teguh Setyabudi hiasi Balai Kota

    paket karangan bunga terlihat masih terus berdatangan memenuhi area Balai Kota dan diprediksi akan terus diterima hingga malam hariJakarta (ANTARA) – Deretan karangan bunga untuk mantan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Penjabat Gubernur yang baru Teguh Setyabudi terlihat menghiasi area Balai Kota DKI Jakarta  pada Jumat.

    Berbagai pihak mulai dari dinas-dinas, BUMD, mal, bahkan pegiat UMKM Jakarta mengirimkan karangan bunga bertuliskan “Terima Kasih Heru Budi Hartono Atas Dedikasi Dan Pengabdian Untuk Jakarta. Sukses Jakarta Untuk Indonesia”.

    Tak hanya untuk Heru, karangan bunga bertuliskan “Selamat Atas Pelantikan Bapak Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta,” juga terlihat di Balai Kota.

    Baca juga: Kadin DKI harap Teguh Setyabudi jaga stabilitas ekonomi di era Pilkada

    Menurut informasi dari petugas penerimaan paket dan barang Balai Kota, karangan bunga bertuliskan “Terima Kasih Heru Budi Hartono” sudah mulai berdatangan dari Kamis (17/10) malam sekitar pukul 19.00 WIB. Sementara karangan bunga bertuliskan “Selamat” untuk Teguh Setyadi baru berdatangan pada subuh tadi.

    Hingga pukul 10.30 WIB, jumlah karangan bunga bertuliskan “Terima Kasih Heru Budi Hartono” diprakirakan sebanyak 100 buah sementara yang bertuliskan “Selamat Teguh Setyabudi” sebanyak 50 buah.

    Namun, paket karangan bunga terlihat masih terus berdatangan memenuhi area Balai Kota dan diprediksi akan terus diterima hingga malam hari.

    Karangan bunga di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

    Beberapa mal di Jakarta yang mengirimkan karangan bunga untuk Heru antara lain seperti Mall Tamini Square, Pondok Indah Mall, Mal Artha Gading, Blok M, Gandaria City, Aeon Indonesia, dan masih banyak lagi.

    Baca juga: Mengenal Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur DKI Jakarta yang baru

    Para kepala dinas Jakarta juga ikut memberikan karangan bunga bertuliskan terima kasih kepada Heru. Salah satunya Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana.

    Sementara karangan bunga yang mengucapkan selamat kepada Teguh terpantau dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Michael Ronaldi Cesnanta Brata, Biro Kesos Wahyudi Haryadi dan jajaran, keluarga besar dinas sosial DKI Jakarta, dan masih banyak lagi.

    Teguh Setyabudi resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada pagi tadi di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri.

    Teguh menjadi Pj Gubernur Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono yang masa jabatannya sudah berakhir sejak 17 Oktober lalu.

    Baca juga: Mendagri resmi lantik Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Papua Tengah

    Acara serah terima jabatan akan dilakukan di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB.

    Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Sebelum ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI harap Prabu jadi mitra Satpol PP jaga kota agar tetap aman

    DKI harap Prabu jadi mitra Satpol PP jaga kota agar tetap aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap para Pelajar Duta Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Prabu) dapat menjadi mitra dan perpanjangan tangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga kota Jakarta agar tetap aman.

    “Prabu Jakarta dapat menjadi mitra sahabat dan perpanjangan tangan Satpol PP untuk bersama-sama menjaga kota Jakarta menjadi kota yang tetap aman teratur, tertib, dan siap menyongsong menjadi Jakarta kota global,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Kamis.

    Hari ini, Arifin bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri, mengukuhkan secara resmi sebanyak 500 Prabu dari 20 SMA/SMK di Jakarta.

    Jumlah ini melengkapi sebanyak 500 Prabu dari 20 SMA/SMK lainnya yang sudah dikukuhkan pada Rabu (16/10). Dengan demikian, total Prabu Jakarta yang dikukuhkan tahun ini sebanyak 1.000 orang.

    Tahun ini merupakan tahun kedua pengukuhan Prabu Jakarta. Satpol PP DKI pada tahun 2023 mengukuhkan sebanyak 1.000 orang Prabu dari 40 sekolah di Jakarta.

    Arifin mengatakan, para Prabu Jakarta ini diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan memberi pengaruh yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka.

    Baca juga: DKI kukuhkan 1.000 pelajar untuk bantu sosialisasikan perda 
    Baca juga: Pelajar terlibat tawuran dapat terancam pidana penjara 15 tahun

    Selain itu, kata dia, mereka diharapkan bisa membangun disiplin dan menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang tentram, tertib, dan teratur serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

    Arifin menambahkan, Prabu Jakarta tidak hanya menjadi kader penegak disiplin di sekolah, tetapi juga bisa membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan di DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Sekda DKI Joko Agus Setyono juga menyatakan harapan senada dengan Arifin terkait Prabu Jakarta. Prabu diharapkan akan menjadi contoh di sekolahnya masing-masing dalam menjaga ketertiban umum dan sekolah.

    Prabu diharapkan pula berani mengingatkan orang lain yang tidak tertib, berani meskipun tentunya dalam hal kebaikan tantangan dan hambatan pasti akan terjadi.

    “Jadilah anak muda dengan langkah dan perbuatan yang bisa membuat perubahan melalui kreativitas dan dapat mengubah Jakarta menjadi lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Heru sebut dirinya masih di Jakarta

    Heru sebut dirinya masih di Jakarta

    Kegiatan Heru pada hari ini salah satunya makan dan berfoto bersama dengan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Kepala Dinas hingga menyempatkan foto bersama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut dirinya sampai saat ini masih di Jakarta  menanggapi jabatannya yang akan berakhir pada 17 Oktober.

    “Enggak, saya masih di Jakarta,” kata Heru saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

    Baca juga: PAM Jaya terus upayakan warga DKI dapatkan akses air bersih

    Kegiatan Heru pada hari ini salah satunya makan dan berfoto bersama dengan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Kepala Dinas hingga menyempatkan foto bersama Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

    Terkait pertemuan tersebut, Heru mengatakan bukan dengan tujuan sebagai perpisahan menjelang akhir masa jabatannya.

    Kendati demikian ketika ditanyai lebih lanjut oleh awak media soal perannya di Jakarta ke depan, dan siapakah yang akan menempati posisi sebagai Pj Gubernur selanjutnya. Heru tak memberikan jawaban pasti.

    Baca juga: DKI raih 269 penghargaan selama kepemimpinan Heru Budi

    “Ini di Jakarta sebagai penduduk DKI. Pj? Nama saya Heru. Tanya sama Pak Mendagri ya. Saya nggak ngerti,” kata Heru.

    Selain itu, Heru pun tak menjawab apakah dia akan masuk di kabinet Presiden selanjutnya Prabowo Subianto.

    Seperti diketahui, Heru Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022.

    Heru menggantikan tugas Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022. Setelah melalui evaluasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memperpanjang masa jabatan Heru Budi hingga Oktober 2024.

    Baca juga: Pemerintah DKI siap terapkan program makan bergizi gratis

    Dalam rapat DPRD DKI Jakarta pada September lalu, ada tiga nama teratas Pj Gubernur DKI yang mendapat dukungan terbanyak dari fraksi di DPRD DKI dan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Yakni Teguh Setyabudi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri dengan perolehan delapan dukungan.

    Lalu Akmal Malik yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri dengan tujuh dukungan dan Komjen Polisi Tomsi Tohir sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri dengan tujuh dukungan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Heru sebut PKK dan posyandu berperan tingkatkan kualitas kesehatan

    Heru sebut PKK dan posyandu berperan tingkatkan kualitas kesehatan

    Keduanya  bisa saling bersinergi menerapkan enam bidang standar pelayanan minimalJakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat.

    “Keduanya  bisa saling bersinergi menerapkan enam bidang standar pelayanan minimal (SPM) yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Heru di Jakarta, Sabtu, saat melepas kegiatan jalan santai (fun walk) kader PKK dan posyandu di Ancol.

    Baca juga: Jaksel terapkan enam standar pelayanan minimal di posyandu

    Acara jalan santai ini diikuti  14.000 peserta yang juga dihadiri  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, dan Pj Ketua Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta Mirdiyanti.
     

    Menurut Heru, peningkatan fungsi dan kinerja posyandu tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh PKK.

     

    Fungsi dasar posyandu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu, bayi, dan balita, sedangkan TP PKK berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan posyandu di tiap desa atau kelurahan.

    Baca juga: Jakpus kembangkan peran Posyandu lewat enam SPM

     

    Karena itu, kader PKK dan posyandu harus dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

     

    “Kader PKK dan posyandu sangat penting dalam membantu program pemerintah agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Heru.

     

    Heru menyampaikan terimakasih atas kinerja para kader yang tetap semangat dan tanpa pamrih dalam menjalankan tugasnya membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melayani masyarakat.

     

     

    “Mudah-mudahan kerja sama ini akan terus berlangsung, tidak hanya dalam kegiatan seperti ini, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lebih luas untuk masyarakat dan menyukseskan program-program pemerintah,” kata Tri.

     

    Meski tugas kepengurusan PKK periode 2019-2024 akan berakhir pada 20 Oktober mendatang, Tri berharap, seluruh program kegiatan PKK dan posyandu dapat terus berlanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.

     

    Tri mengungkapkan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, hasil program PKK dan posyandu sangat memuaskan. Masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari para kader PKK dan posyandu yang terjun langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat.

     

    “Kader posyandu dan PKK adalah mitra dari pemerintah dalam menjalankan semua tugas, termasuk sepuluh program pokok PKK dan posyandu dengan konsep yang baru, yaitu tidak hanya melayani satu bidang kesehatan, melainkan enam bidang SPM,” ucap Tri.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Sri Mulyani Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Biar Dapat Insentif!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan pemerintah daerah (Pemda) yang memanipulasi data inflasi menjadi bagus agar mendapatkan hadiah (reward) dari pemerintah pusat. Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Sri Mulyani menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Jangan sampai reward yang diberikan pemerintah pusat justru menciptakan tindakan penyimpangan.

    “Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito dalam hal ini karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” tutur Sri Mulyani.

    “Jadi kami sepakat, Mendagri, saya dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk reward harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada sanksi bagi pemerintah daerah yang terbukti manipulasi data inflasi, pemerintah pusat mengaku akan mempertimbangkannya.

    “Kami pertimbangkan (penarikan insentif fiskal bagi Pemda yang manipulasi data inflasi),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Salah satunya dengan mendatangi kantor BPS.

    “Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing ‘tolong dong, bikin angkanya bagus kami’, begitu,” ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

    Jika tidak berhasil, kepala daerah tersebut menggelar pasar murah supaya harga di suatu wilayah turun.

    “Kalau nggak bisa diajak kerja sama supaya bagus, dia intipin BPS itu biasanya ambil sampelnya pasar mana aja, betul. Saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu. Biasanya di pasar ini dan pasar ini, dua kali seminggu. Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia membuat gerakan pasar murah di daerah itu supaya harganya turun,” terangnya.

    (aid/ara)

  • Siap-siap! Mau Aktifikan Nomor HP Baru Wajib Rekam Wajah

    Siap-siap! Mau Aktifikan Nomor HP Baru Wajib Rekam Wajah

    Bandung –

    Aturan registrasi SIM card pakai biometrik akan segera diterapkan. Ke depannya, untuk mengaktifkan nomor seluler tidak hanya pakai menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) saja, tapi diwajibkan juga divalidasi dengan face recognition alias rekam wajah.

    Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengatakan bawa kebijakan tersebut masih digodok antara operator seluler dengan pemerintah.

    “Sebenarnya sudah dibahas beberapa kali dengan Dukcapil (Kementerian Dalam Negeri) sampai ke level aturan, tapi (sejauh ini) masih dalam bentuk draft, namun sudah POC (Proof of Concept) yang ini digunakan untuk pembuktian,” ujar Sekjen ATSI Marwan O. Baasir ditemui di Peringatan Hari Bhakti Postel, Bandung, Jumat (27/9/2024).

    Aturan registrasi SIM card pakai biometrik ini menjadi jurus terbaru mengatasi persoalan ada di layanan seluler, seperti kasus penipuan online, penjualan SIM card dalam keadaan aktif, hingga untuk mengetahui pelanggan yang sesungguhnya atau Know Your Customer (KYC).

    Marwan menyebutkan aturan registrasi SIM card pakai face recognition ini ditujukan untuk pelanggan baru, bukan existing. “Usulan ini untuk pelanggan baru, kalau pelanggan lama itu ada ratusan juta yang kita registrasi,” ucapnya.

    Sedangkan, jumlah maksimal nomor yang bisa diaktifkan ini masih mengikuti aturan yang lama, yaitu maksimal tiga nomor seluler untuk satu provider atau 12 nomor seluler untuk empat operator seluler yang saat ini beroperasi.

    Disampaikannya, dari empat operator seluler yang ada saat ini, baru XL Axiata yang sudah menguji registrasi SIM card menggunakan face recognition. Diharapkan, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Smartfren turut mengujinya.

    Terkait kapan aturan registrasi SIM card pakai face recognition ini diberlakukan, Marwan mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Namun, sebelum diterapkan, masyarakat perlu mengetahui tata cara mengaktifkannya nomor seluler yang terbaru ini.

    “Mungkin butuh waktu sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi kan kunci. Kemudian tools, kan enggak hanya bisa di gerai saja, tapi bisa di device juga, orang bisa dibaca wajahnya, lalu divalidasi,” pungkas Marwan.

    (agt/agt)

  • Mahasiswa Minta Kejari Ngawi Usut Tuntas Dugaan Korupsi Disdik Ngawi

    Mahasiswa Minta Kejari Ngawi Usut Tuntas Dugaan Korupsi Disdik Ngawi

    Ngawi (beritajatim.com) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ngawi melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum kasus korupsi yang sedang berlangsung di Kabupaten Ngawi. Yakni dugaan korupsi dana hibah Dinas Pendidikan (Disdik) Ngawi.

    Erliana Puspitasari Koordinator Aliansi BEM Ngawi, menjelaskan beberapa poin penting yang disampaikan dalam audiensi tersebut, yang juga telah dirilis ke publik melalui siaran pers.

    Pertama, pihaknya meminta Kejaksaan untuk lebih mendalami kasus korupsi yang telah menyeret seorang tersangka.

    “Kami meminta Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh agar kasus ini bisa diungkap secara terang benderang. Kami juga mendesak agar tersangka yang terlibat dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Erlina, Kamis (19/9/2024).

    Selain itu, Aliansi BEM juga memberikan dukungan moral kepada pihak penegak hukum. “Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan, dan kami berharap pihak Kejaksaan mampu bekerja secara profesional tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun,” tambahnya.

    Meski demikian, dia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi bahwa Kejaksaan mengalami tekanan dari kekuatan eksternal dalam menangani kasus ini.

    Erliana juga menyoroti bahwa kasus korupsi ini merupakan kasus yang besar bagi Kabupaten Ngawi, dan berharap agar proses hukum terus berjalan dengan lancar.

    “Kami melihat bahwa proses pemanggilan saksi-saksi masih terus berlangsung. Kami akan terus mengawal jalannya proses hukum ini dan berharap segera ada titik terang mengenai kasus ini,” ujarnya.

    Terkait dengan kemungkinan adanya tersangka baru, Erlina menjelaskan bahwa Aliansi BEM Ngawi menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ada.

    “Jika bukti-bukti yang ada sudah cukup, tentunya pihak yang berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Namun, kami berharap jika memang ada keterlibatan pihak lain, mereka juga bisa segera diperiksa,” jelasnya.

    Audiensi yang berlangsung di kantor Kejaksaan ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Ngawi, yang menyambut baik masukan dari para mahasiswa. Erliana menambahkan bahwa dukungan dari mahasiswa ini bertujuan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal.

    “Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan berharap agar keadilan bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya,” tutup Erlina.

    Aliansi BEM Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sambil tetap memberikan dukungan moral kepada penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

    Kasi Intel Kejari Ngawi Afiful Barir menjelaskan bahwa audiensi tersebut diadakan atas inisiatif mahasiswa yang ingin mengetahui perkembangan terbaru kasus korupsi tersebut.

    “Kami menyambut baik kedatangan teman-teman mahasiswa yang memberikan dukungan penuh terhadap penanganan kasus ini. Kami juga menjawab pertanyaan mereka terkait perkembangan penyelidikan,” ujar Kajari.

    Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan dua hal utama. Pertama, mereka memberikan dukungan moral kepada Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus ini. Kedua, mahasiswa menanyakan jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyelidikan.

    “Kami sudah memeriksa sekitar 25 hingga 30 saksi dalam kasus ini. Proses penyelidikan masih terus berkembang, dan kami masih dalam tahap pengembangan kasus. Selain itu, sudah ada ahli dari Kementerian Dalam Negeri yang kami mintai keterangan terkait aturan hibah yang menjadi bagian penting dalam kasus ini,” jelas Kajari.

    Lebih lanjut, Afif menambahkan bahwa keterlibatan ahli diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum yang berjalan sesuai dengan regulasi, terutama terkait aturan-aturan hibah dari Permendagri.

    “Kami perlu keterangan ahli dari Kementerian Dalam Negeri untuk memperjelas aturan-aturan hibah, karena aturan tersebut mengacu pada kekuatan ekonomi daerah dan kapasitas keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” tambahnya.

    Afif juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara maksimal untuk memastikan kasus ini diusut hingga tuntas. Dalam proses penanganannya, pihak kejaksaan memastikan akan mengacu pada aturan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaruh dari kekuatan eksternal. [fiq/beq]

  • Arab Saudi Eksekusi Mati 3 Warganya karena Menghasut Terorisme

    Arab Saudi Eksekusi Mati 3 Warganya karena Menghasut Terorisme

    Jakarta –

    Otoritas Arab Saudi mengeksekusi mati tiga warga negaranya karena melakukan tindakan pengkhianatan terhadap kerajaan tersebut. Eksekusi mati tersebut diumumkan Kementerian Dalam Negeri Saudi pada hari Minggu (9/9) dalam sebuah pernyataan.

    Dilansir Al Arabiya, Senin (9/9/2024), menurut kementerian tersebut, ketiga warga negara tersebut dituduh “memberikan dukungan kepada entitas teroris, berkomunikasi dengan mereka, mengadopsi pendekatan teroris yang memungkinkan pertumpahan darah, uang, dan kehormatan, dan menghasut orang untuk melakukan tindakan teroris dengan tujuan merusak keamanan dan stabilitas masyarakat.”

    Hukuman mati itu dilaksanakan pada hari Minggu kemarin di wilayah Riyadh.

    Kasus ketiga orang tersebut, Talal bin Ali bin Khanifis Al Hudhli, Majdi bin Muhammad bin Attian Al Kaabi dan Rayed bin Amer bin Matar Al Kaabi, sebelumnya telah diserahkan ke Kejaksaan Umum, tempat mereka didakwa. Mereka kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Pidana Khusus.

    (ita/ita)

  • Pria Yordania Tembak Mati 3 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Pria Yordania Tembak Mati 3 Warga Israel di Perbatasan Tepi Barat

    Jakarta –

    Seorang pengemudi truk menyerang warga Israel di perbatasan antara Tepi Barat dengan wilayah yang diduduki oleh Yordania. Serangan ini mengakibatkan tiga penjaga keamanan dari kalangan sipil Israel meninggal dunia.

    Dilansir AFP, Minggu (8/9/2024), Kementerian dalam negeri Yordania melakukan investigasi awal kasus tersebut. Pria penyerang itu teridentifikasi adalah sebagai warga negara Yordania bernama Maher Diab Hussein al-Jazi.

    Serangan langka di perbatasan Jembatan Allenby terjadi di tengah meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dengan serangan besar-besaran Israel dan serangan oleh warga Palestina, dan dengan latar belakang perang Israel-Hamas Gaza, yang sekarang memasuki bulan ke-12.

    Militer Israel mengatakan “seorang teroris” mencapai area penyeberangan, yang juga dikenal sebagai Jembatan Raja Hussein, dengan truk “dari Yordania”.

    Pengemudi “keluar dari truk dan melepaskan tembakan ke pasukan keamanan Israel yang beroperasi di jembatan”, kata pernyataan militer.

    “Tiga warga sipil Israel dinyatakan tewas akibat serangan itu,” katanya, mengklarifikasi kepada AFP bahwa mereka adalah “penjaga keamanan” dan bukan tentara atau polisi.

    Militer Israel menambahkan bahwa penyerang ditembak mati.

    Hamas memuji serangan itu tetapi tidak mengklaim bertanggung jawab atasnya, menambahkan bahwa itu “menegaskan penolakan masyarakat Arab terhadap pendudukan (Israel), kejahatannya, dan ambisinya di Palestina dan Yordania”.

    Penyeberangan, di Lembah Yordan, adalah satu-satunya pintu gerbang internasional bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang tidak mengharuskan memasuki Israel, yang telah menduduki wilayah itu sejak 1967.

    (aik/aik)

  • Luhut Sebut Jokowi Bakal Resmikan Taman Herbal Food Estate Sumut Bulan Depan

    Luhut Sebut Jokowi Bakal Resmikan Taman Herbal Food Estate Sumut Bulan Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH) siap diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Taman itu akan menjadi tempat penanaman tanaman herbal dan langka di Indonesia di tanah seluas 5 hektare (ha).

    “Ini mimpi kita membuat taman herbal, yang mewakili seluruh berbagai macam tanaman langka di republik ini yang nanti akan diresmikan Presiden Joko Widodo rencana kita 27 September,” kata dia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (5/8/2024).

    TSTH ini berada di kawasan Food Estate Humbang Hasundutan di Sumatera Utara (Sumut). Luhut mengatakan untuk tahap pertama akan ditanam tanaman herbal dari berbagai macam tanaman langka Indonesia di tanah seluas 5 hektare (ha).

    “Proses pengumpulan tumbuh-tumbuhan ini, nanti di bawa ke Jakarta apakah nanti di Halim atau Cengkareng, nanti akan dikumpulkan di Halim, dari Halim nanti akan dibawa pakai Hercules ke Silangit. Dari situ akan ditanamkan. Penanamannya tahap pertama kita siapkan 5 ha, nanti kita lihat size-nya, bisa dikembangkan karena luas tanah di sana cukup besar,” jelasnya.

    Secara teknis, TSTH itu akan menjadi tempat pengembangan tanaman menggunakan teknologi genomic/rekayasa genetika yang diterapkan pada bibit tanaman herbal. Selain itu, setelah pengembangan, tanaman juga akan diteliti menjadi pemanfaatan lain contohnya menjadi obat-obatan.

    “Nanti dibikin tandanya nama pohonnya apa, nanti dibuat katalog, katalog itu jadi modal dari big data kita kekayaan tumbuhan langka di Indonesia. Nanti pengembangan ke depan research untuk mencari obat apa yang dicari. Dengan big data kita susun dengan AI,” terang Luhut.

    Dalam pengembangan TSTH ini, Luhut telah lama bekerja sama dengan Beijing Genomic Institute. Menurutnya China kini telah bisa memproduksi obat-obatan sendiri dengan tanaman langka negara tersebut.

    “Dia (Beijing Genomic Institute) sudah bisa menghasilkan berbagai obat-obatan dari tanaman langka, tentu kalau China bisa, kita di Indonesia juga bisa,” jelas dia.

    (ada/kil)