Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    Kemendagri imbau pemda antisipasi inflasi di sejumlah kabupaten/kota

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,”Jakarta (ANTARA) – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di sejumlah kabupaten/kota.

    Dia menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di beberapa daerah.

    “Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beberapa komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah. Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

    “Kita (harus) mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

    Selain itu, harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian dalam rapat ini, meskipun masih dalam batas toleransi. Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

    Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

    Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankJakarta (ANTARA) – Harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp4.370.000.000 (Rp4,37 miliar) per 9 Juli 2019.

    Berdasarkan LHKPN yang diunduh dari elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Senin, harta kekayaan Natalius Pigai terdiri dari alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp70.000.000.

    Kemudian, Natalius Pigai juga tercatat memiliki surat berharga Rp2.000.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp2.000.000.000. Dalam LHKPN tersebut, Menteri HAM itu tercatat tidak memiliki harta tanah dan bangunan, harta lainnya, dan utang.

    Natalius Pigai dilantik bersama 53 menteri dan pejabat pejabat Kabinet Merah Putih lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden memandu pembacaan sumpah tersebut.

    Natalius Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Ia sebelumnya pernah bergabung dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017.

    Pigai tercatat pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999–2004. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010–2012.

    Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 1975 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan non-formal di pendidikan statistik Universitas Indonesia, pendidikan peneliti LIPI, dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.

    Kementerian HAM berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri HAM Natalius Pigai dibantu satu orang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto Sipin yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

    Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

    Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

    Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000).

    Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

    Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

    Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

    Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

    Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI sepekan, pelantikan Presiden Prabowo lalu Pj. Gubernur DKI 

    DKI sepekan, pelantikan Presiden Prabowo lalu Pj. Gubernur DKI 

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta selama sepekan mulai Senin (14/10) hingga Minggu (20/10) yang masih menarik di baca di kanal Metro ANTARA, antara lain seputar pelantikan Presiden Prabowo Subianto seperti kendaraan Maung Garuda yang dia naiki saat menyapa warga, pelantikan Penjabat Gubernur (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, kasus kecelakaan di Cilicing.

    Berikut rangkumannya:

    1. Naik Maung Garuda, Prabowo sapa warga di Bundaran HI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan Maung Garuda saat melintas di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu siang.

    Prabowo Subianto menyapa warga usai pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Terik matahari, warga antusias saksikan pelantikan Prabowo-Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan warga antusias menyaksikan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui layar siaran langsung di Panggung Pesta Rakyat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Minggu.

    Meski berada di tengah terik matahari tak menyurutkan warga untuk menyaksikan acara pelantikan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Ini 13 titik panggung hiburan untuk meriahkan pelantikan presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyiapkan sedikitnya 13 titik panggung hiburan untuk memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10) yang antara lain diisi oleh sederet musisi dan penyanyi nasional.

    Informasi yang dihimpun ANTARA di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, panggung pesta rakyat itu terbagi menjadi tiga sesi yakni sesi pagi (08.30 WIB), siang (10.00 WIB) dan Sore (14.00 WIB) dengan pilihan kegiatan mulai dari pembagian “door prize”, hiburan musik, stan makanan rakyat, pameran UMKM dan bazar.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ekonomi dan kesejahteraan jadi tema debat kedua Pilkada DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada 27 Oktober 2024.

    “Tema debat kedua tentang Ekonomi dan kesejahteraan Sosial. Untuk tema debat setiap sesinya sudah dirumuskan oleh tim perumus yang merupakan ahli atau pakar di bidangnya,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Teguh Setyabudi akan turut persiapkan Jakarta jadi kota global

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi akan turut mempersiapkan Jakarta yang nantinya tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara (IKN) menjadi kota global.

    “Tentu saja menjadi ‘global city’ menurut pemahaman kami yang pertama-tama harus disiapkan bukan hanya secara fisik tetapi juga bagaimana sumber daya manusia itu sendiri. Baik dari sisi tataran birokrasinya maupun juga masyarakat Jakarta itu sendiri,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    6. Karangan bunga untuk Heru Budi dan Teguh Setyabudi hiasi Balai Kota

    Jakarta (ANTARA) – Deretan karangan bunga untuk mantan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan Penjabat Gubernur yang baru Teguh Setyabudi terlihat menghiasi area Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat.

    Berbagai pihak mulai dari dinas-dinas, BUMD, mal, bahkan pegiat UMKM Jakarta mengirimkan karangan bunga bertuliskan “Terima Kasih Heru Budi Hartono Atas Dedikasi Dan Pengabdian Untuk Jakarta. Sukses Jakarta Untuk Indonesia”.

    Baca selengkapnya di sini

    7. Polisi: Kecelakaan di Marunda Cilincing libatkan lima kendaraan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Jakarta Utara Kompol Donnie Bagus Wibisono menyatakan kecelakaan sejumlah kendaraan berukuran besar di Akses Marunda Cilincing Jakarta Utara melibatkan lima kendaraan dan membuat ruas jalan tersebut mengalami kemacetan panjang.

    “Total ada lima kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan yang terjadi sekira pukul 17.00 WIB tersebut,” kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara Kompol Donnie Bagus Wibisono di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    8. Ledakan tabung gas picu kebakaran di Kalianyar

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menyebutkan bahwa kebakaran yang menewaskan lima orang di Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, disebabkan ledakan tabung gas.

    “Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Indonesian Automatic Finger Identification System (INAFIS) bahwa memang diduga ada ledakan dari tabung gas elpiji milik salah satu rumah warga,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi kepada wartawan di lokasi kebakaran tersebut pada Selasa.

    Baca selengkapnya di sini

    9. DPRD sepakati evaluasi Kemendagri terhadap Raperda RTRW DKI 2024-2044

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI menyepakati evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2024-2044 melalui Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) di Jakarta, Senin.

    “Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak eksekutif, serta tanggapan dan saran dari ketua fraksi, para pimpinan komisi, pimpinan badan kehormatan, para wakil ketua DPRD, maka rapat pimpinan gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama eksekutif Mendagri ini, dapat menyepakati Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi tahun 2024-2044 hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin selaku pimpinan rapat.

    Baca selengkapnya di sini

    10. DKI bangun JPO Stasiun Tanjung Barat agar warga aman dan nyaman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menegaskan, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan antara lain bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga dalam menggunakan fasilitas publik.

    “JPO yang dibangun ini semoga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat agar aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas publik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono di peresmian JPO Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappebti: Perba 9/2024 wujudkan ekosistem aset kripto yang adaptif

    Bappebti: Perba 9/2024 wujudkan ekosistem aset kripto yang adaptif

    Penerbitan Perba 9/2024 ini, juga diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi. Hal tersebut guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakatJakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 9 Tahun 2024 yang merupakan penegasan untuk mewujudkan ekosistem aset kripto yang berintegritas, modern, dan adaptif.

    Perba Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas
    Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

    Kepala Bappebti Kasan melalui keterangan di Jakarta, Sabtu,  mengatakan, selain penegasan itu Perba tersebut juga menunjukkan Bappebti tetap konsisten mengedepankan perlindungan masyarakat dengan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepastian hukum dalam mengakses aset kripto sebagai salah satu pilihan investasi.

    Kasan menyampaikan, tugas Bappebti adalah melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi (PBK), termasuk perdagangan aset kripto.

    Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang diambil merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Bappebti.

    Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBK.

    Lebih lanjut, perkembangan industri aset kripto sangat cepat dan dinamis sehingga menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar.

    “Penerbitan Perba 9/2024 ini, juga diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi. Hal tersebut guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat,” kata Kasan.

    Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengatakan, Perba 9/2024 merupakan pedoman dalam l penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia yang telah disempurnakan atas Perba sebelumnya.

    Beberapa poin penting dalam Perba perubahan ini meliputi penambahan jenis pelanggan dan penyesuaian persyaratan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pedagang Fisik Aset Krito (PFAK) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Aldison menambahkan, terdapat juga pembahasan mengenai kewajiban Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), pemberian tanda daftar sebagai CPFAK, serta hak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Aset Kripto di dalam Perba terbaru tersebut.

    Perba terbaru ini diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi banyak pihak untuk aktif bertransaksi aset kripto.

    Meski demikian, hanya PFAK dengan persyaratan yang telah memiliki sistem dalam penerapan prinsip Know Your Transaction (KYT) dan travel rules terintegrasi, serta persyaratan teknis lainnya yang dapat menerima pelanggan non perseorangan.

    PFAK yang telah berizin Bappebti wajib memiliki PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri sesuai dengan Perba Nomor 9 Tahun 2024. Adapun syarat dan mekanisme PKS telah diatur di dalam Perba tersebut.

    Baca juga: Bappebti jalin kolaborasi dengan Otoritas AS guna perkuat industri PBK
    Baca juga: Bappebti tekankan pentingnya kepatuhan perusahaan pialang berjangka
    Baca juga: Bappebti kerja sama dengan Jampidum Kejagung terkait ekosistem kripto

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terpopuler, pertemuan Megawati-Prabowo hingga pimpinan baru Hamas

    Terpopuler, pertemuan Megawati-Prabowo hingga pimpinan baru Hamas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler Sabtu pagi yang menarik untuk disimak, mulai tiga faktor penghambat pertemuan Megawati-Prabowo hingga Khaled Meshaal jadi pemimpin sementara Hamas. Berikut rangkuman berita selengkapnya :

     

    1.Pengamat sebut tiga faktor hambat pertemuan Megawati dan Prabowo

    Pengamat politik yang juga Direktur Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang mengatakan ada tiga faktor yang menjadi penghambat pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selengkapnya di sini.

     

     

    2.AFC tanggapi permintaan Bahrain terkait laga netral lawan Indonesia

    Federasi Sepak Bola Asia atau AFC menanggapi permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain atau Bahrain Football Association (BFA) terkait dengan laga di tempat netral saat melawan Indonesia pada pertandingan leg kedua ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret mendatang. Selengkapnya di sini.

     

     

    3.Mengenal Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur DKI Jakarta yang baru

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi ditunjuk menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, Jumat. Selengkapnya di sini.

     

     

    4.Polisi selidiki kasus pria yang diduga tontonkan video porno ke anak

    Kepolisian menyelidiki kasus seorang pria yang merupakan pedagang mainan di Cengkareng, Jakarta Barat, karena diduga mempertontonkan video porno ke anak-anak. Selengkapnya di sini.

     

     

    5.Khaled Meshaal jadi pemimpin sementara Hamas gantikan Yahya Sinwar

    Salah satu pemimpin gerakan Palestina, Hamas, Khaled Meshaal mengambil alih peran sebagai kepala sementara kelompok tersebut setelah Yahya Sinwar diduga meninggal akibat serangan Israel. Selengkapnya di sini.

     

     

    Pewarta: Indriani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kemenhub: Perlu kebijakan jalan berbayar melalui retribusi lalu lintas

    Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beJakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menilai perlunya kebijakan penyelenggaraan jalan berbayar melalui retribusi pengendalian lalu lintas sebagai salah satu pengaturan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pada sejumlah kota besar.

    “Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat penerapan strategi push and pull untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong pemberdayaan angkutan umum. Push strategy dilakukan untuk mendorong pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan, Kemenhub, Ahmad Yani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, lebih lanjut Ia menjabarkan kebijakan push strategy dilakukan melalui penerapan kebijakan ganjil genap, penerapan pengendalian lalu lintas secara elektronik atau Intelligent Transport System (ITS), penertiban lalu lintas, serta penerapan insentif dan disinsentif tarif parkir.

    Sedangkan, pull strategy merupakan kebijakan untuk memfasilitasi penggunaan angkutan umum, antara lain pengembangan jaringan transportasi massal, peningkatan sarana transportasi, pemberian subsidi angkutan umum, peningkatan keselamatan transportasi, dan peningkatan integrasi transportasi.

    “Ini merupakan upaya tindak lanjut dari apa yang diamanahkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 133 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dilaksanakan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor/kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu,” jelasnya.

    Di samping itu juga, bentuk tindak lanjut dari amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 88 mengenai pengendalian lalu lintas yang merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum.

    “Harapannya dapat tersusun pedoman teknis yang berisi kaidah dan strategi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam tata kelola transportasi yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama dilakukan juga Peluncuran Pilot Project Uji Coba/Proof Of Concept Peningkatan Sistem Informasi – AtMS Kinerja Jaringan Jalan Nasional sebagai salah satu upaya perkuatan dalam melakukan integrasi dan pertukaran data di bidang transportasi darat yang dihasilkan dari sistem yang telah dibangun oleh masing-masing pemangku kepentingan melalui Digital Collaborative Governance.

    “Nantinya hasil analitik data dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih komprehensif dan diterima semua pihak. Mari kita jadikan momen ini sebagai ajang berbagi informasi, pengalaman, dan inovasi untuk bisa diimplementasikan di seluruh daerah,” katanya.

    Kasubdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Rudi Irawan mengatakan dengan diluncurkannya hal ini bertujuan untuk perkuatan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan kinerja jaringan jalan.

    Turut hadir pada kegiatan ini perwakilan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia.

    Baca juga: Menhub dorong kapal Indonesia mampu bersaing di pelayaran dunia
    Baca juga: Kemenhub standardisasi pelayanan badan usaha pelabuhan lewat “INAOPS”

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Teguh Setyabudi akan turut persiapkan Jakarta jadi kota global

    Teguh Setyabudi akan turut persiapkan Jakarta jadi kota global

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi akan turut mempersiapkan Jakarta yang nantinya tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota Negara (IKN) menjadi kota global.

    “Tentu saja menjadi ‘global city’ menurut pemahaman kami yang pertama-tama harus disiapkan bukan hanya secara fisik tetapi juga bagaimana sumber daya manusia itu sendiri. Baik dari sisi tataran birokrasinya maupun juga masyarakat Jakarta itu sendiri,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Teguh mengatakan akan menyiapkan infrastruktur Jakarta untuk bisa mewujudkan cita-cita sebagai kota global.

    Kemudian dari sisi pusat perdagangan dan juga sisi-sisi lainnya dari Jakarta perlu terus diperhatikan serta ditingkatkan.

    Dia juga mencermati beberapa program tersebut sudah mulai diarahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. “Dan nanti kami petakan. Mudah-mudahan akan bisa terwujud semua harapan dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Teguh.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah resemi melantik Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat pagi.

    Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 125/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
    Baca juga: Kadin DKI harap Teguh Setyabudi jaga stabilitas ekonomi di era Pilkada
    Baca juga: Mendagri resmi lantik Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Papua Tengah

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI siap berkolaborasi dengan Pj. Gubernur untuk bangun Jakarta

    DPRD DKI siap berkolaborasi dengan Pj. Gubernur untuk bangun Jakarta

    Saya yakin, DPRD akan siap untuk bersinergiJakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyatakan kesiapan jajarannya berkolaborasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang baru dilantik untuk melaksanakan program pembangunan termasuk di bidang pelayanan kepada masyarakat.
     

     

    Khoirudin mengatakan Jakarta membutuhkan program berkelanjutan untuk mengatasi persoalan antara lain penanggulangan banjir, kemacetan, dan merealisasikan pendidikan gratis.

     

     

    “Untuk itu masalah pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan swasta yang menjadi harapan warga Jakarta  dapat segera dilaksanakan,” ujar Khoirudin.

     

    Dia juga mengapresiasi kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta periode 17 Oktober 2022 – 17 Oktober 2024 Heru Budi Hartono yang sukses melaksanakan program pembangunan bersama-sama DPRD DKI Jakarta .

     

     

    “Berikan layanan yg terbaik untuk rakyat Jakarta. Warga mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sehingga menjadi sejahtera dalam kehidupannya,” kata dia.

     

    Teguh Setyabudi sebelumnya menjadi salah satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD DKI sebagai Pj Gubernur DKI menggantikan Heru Budi, dalam rapat pembahasan usulan nama Penjabat Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/9).

     

    Dia kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

     

    Selain Teguh, ada dua nama lainnya yang juga diusulkan yakni Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) Komjen. Pol. Tomsi Tohir.

     

    Ketiga nama tersebut diusulkan ke Kemendagri sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta

     

    Lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono.

     

    Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125/P tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta.

     

    Teguh dilantik pada Jumat ini oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Teguh Setyabudi siap jalankan tugas baru sebagai Pj Gubernur Jakarta

    Teguh Setyabudi siap jalankan tugas baru sebagai Pj Gubernur Jakarta

    akan mencermati berbagai isu-isu yang aktual yang sifatnya reguler tematikJakarta (ANTARA) –
    Teguh Setyabudi menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas sebagai Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang  salah satunya menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta.

    “Sebagaimana tugas Pj adalah memastikan agar Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 khususnya di Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik, jujur, adil, bermartabat, dan berintegritas,” kata Teguh di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kadin DKI harap Teguh Setyabudi jaga stabilitas ekonomi di era Pilkada

    Lebih lanjut dia menilai Jakarta merupakan barometer dari berbagai wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, pelaksanaannya pun harus berjalan dengan lancar.

    Selama masa kepemimpinan sebagai Pj Gubernur, Teguh berjanji akan melanjutkan program-program di masa Heru Budi Hartono yang sudah dinilai baik. Termasuk menyempurnakan  apabila ada program yang dianggap belum lengkap.

    Baca juga: Mendagri resmi lantik Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Papua Tengah

    Selain melakukan evaluasi program, Teguh mengatakan akan mencermati berbagai isu-isu yang aktual yang sifatnya reguler tematik.

    Tak hanya itu, Teguh menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan, roda pembangunan dan juga pembinaan kemasyarakatan.

    “Kami akan mencermati berbagai terobosan-terobosan yang mungkin ada tentu saja, masukan dari seluruh elemen masyarakat termasuk rekan-rekan media massa sangat juga kami harapkan,” ujar Teguh.

    Baca juga: DKI raih 269 penghargaan selama kepemimpinan Heru Budi

    Mengingat masa jabatannya yang singkat menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, Teguh juga menyatakan akan fokus menyukseskan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo – Gibran pada Minggu 20 Oktober.

    Dia pun akan mempersiapkan Jakarta untuk menghadapi musim hujan agar terhindar dari bencana banjir.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024