Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • PGN sebut pembangunan jargas sejalan dengan target swasembada energi

    PGN sebut pembangunan jargas sejalan dengan target swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – PT PGN Tbk menyebutkan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sejalan dengan target pemerintah mencapai swasembada energi.

    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya senantiasa menjaga peran dalam rangka membantu mengurangi beban beban subsidi dan impor energi, melalui pengembangan jargas rumah tangga yang masif.

    “Tentunya, hal ini sejalan dengan target swasembada energi di mana Indonesia semakin mandiri dalam hal pemenuhan energi dengan memanfaatkan sumber domestik,” ujarnya saat Investortrust FGD Gotong Royong Membangun Jargas.

    Dari sisi pemerintah, jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

    Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

    Sedangkan, dengan jargas, masyarakat dapat menikmati energi yang praktis, aman, dan hemat.

    “Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam kesempatan yang sama.

    Sedangkan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

    “Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerja sama bersama seluruh stakeholder,” ujarnya.

    Rosa menambahkan PGN menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas.

    Estimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisiting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

    Angka itu akan terus bertambah seiring pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

    “Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar substitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program jargas, serta meningkatkan keberminatan pelanggan,” ungkap Rosa.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan jargas merupakan solusi untuk lingkungan yang lebih bersih sekaligus menghemat devisa.

    “Komitmen untuk membangun jargas penting dan nurani dalam pengelolaan energi nasional penting untuk rakyat. Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika Timur Tengah goyang, maka 50 persen pasokan migas dapat terganggu. Jargas akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional,” imbuhnya.

    Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan dalam pengelolaan energi nasional, Indonesia cukup bergantung dengan impor.

    “Apakah kita mau untuk mengurangi subsidi energi? Karena kondisi global juga cukup mengkhawatirkan. Dalam hal pengelolaan ketahanan energi nasional, mau diakui atau tidak, Indonesia cukup bergantung dengan impor. Now or never (bangun jargas),” sebutnya.

    Baca juga: PGN siap bangun jargas nasional untuk kurangi subsidi energi
    Baca juga: PGN: Jargas bantu substitusi impor LPG nonsubsidi 83,5 juta kilogram
    Baca juga: PGN kembangkan jargas di kawasan industri pariwisata bersama ITDC
     

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Perkuat Infrastruktur untuk Mencapai Swasembada Pangan

    Pemerintah Perkuat Infrastruktur untuk Mencapai Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. 

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa dirinya menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah mengadakan koordinasi untuk memastikan sinkronisasi infrastruktur guna mendukung target swasembada pangan.

    “Ketahanan pangan adalah prioritas yang harus dicapai bersama, dan setiap kementerian terkait harus terlibat dalam koordinasi menyeluruh untuk memastikan infrastruktur mendukung sektor pertanian,” kata Menko AHY seusai memimpin rapat lintas kementerian di kantornya, Kamis (31/10/2024).

    Presiden Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggarisbawahi bahwa pencapaian ketahanan pangan merupakan tanggung jawab prioritas bagi Kabinet Merah Putih dan harus dijalankan dengan sukses. Kementerian dan lembaga di bawah koordinasi menko infrastruktur diminta memastikan penyediaan infrastruktur tanpa hambatan yang berarti.

    “Walaupun Kementerian Pertanian berada di bawah menko pangan, karena swasembada pangan adalah prioritas nasional, maka menko infrastruktur juga perlu ikut membantu menyelesaikan kendala yang ada, khususnya terkait penyediaan air bagi sektor pertanian,” jelas Mentan Amran.

    Untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian telah mempersiapkan program pembukaan lahan baru sebanyak tiga juta hektare serta meningkatkan konektivitas daerah pertanian dengan infrastruktur irigasi dan bendungan yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Pemanfaatan infrastruktur adalah kunci. Pembangunan bendungan dan saluran irigasi yang baru harus segera diselesaikan untuk menjamin pasokan air ke lahan pertanian,” ujar Amran.

    Selain memastikan infrastruktur yang memadai, Amran juga menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dalam mengatasi perbedaan data dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar pembinaan di tingkat daerah lebih efektif.

    “Dengan kerja sama terpadu antarkementerian dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Indonesia optimistis mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk ketahanan pangan nasional yang kuat dan berkelanjutan,” pungkas Amran.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

  • Ngeri Baku Tembak Geng Narkoba di Prancis, 5 Orang Luka

    Ngeri Baku Tembak Geng Narkoba di Prancis, 5 Orang Luka

    Paris –

    Baku tembak besar-besaran terkait geng narkoba mengguncang wilayah Prancis bagian barat. Sebanyak lima orang, termasuk seorang remaja, mengalami luka-luka akibat baku tembak tersebut.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prancis Bruno Retailleau, seperti dilansir AFP, Jumat (1/11/2024), melaporkan baku tembak itu terjadi di depan sebuah restoran yang ada di kota Poitiers, Prancis bagian barat.

    Disebutkan oleh Retailleau bahwa baku tembak itu terjadi antara dua geng perdagangan narkoba yang saling bersaing atau bermusuhan di Prancis.

    “Apa yang bermula dari penembakan di sebuah restoran, berakhir dengan perkelahian antara geng yang bersaing yang melibatkan ratusan orang,” sebut Retailleau dalam pernyataan kepada media lokal BFMTV/RMC.

    Akibat baku tembak itu, sebanyak empat orang dewasa dan satu remaja mengalami luka-luka serius.

    Dituturkan Retailleau bahwa seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang mengalami luka-luka itu kini kondisinya berada di antara hidup dan mati.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut kondisi empat korban luka lainnya.

    Lihat juga video ‘Mencekap! Baku Tembak Polisi-Geng Kriminal Brasil, Warga Tiarap di Jalanan’:

  • Akademisi: Penyusunan omnibus law politik tak boleh terburu-buru

    Akademisi: Penyusunan omnibus law politik tak boleh terburu-buru

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mengingatkan bahwa penyusunan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tidak boleh terburu-buru dan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

    “Setiap perubahan atau revisi undang-undang harus diperhitungkan juga risiko atau dampaknya,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Lia merujuk pada penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law. Menurut dia, undang-undang tersebut kurang melibatkan kajian yang mendalam, maupun dampak jangka panjang dan jangka pendek.

    Pada saat UU Cipta Kerja dibuat, kata dia, masukan masyarakat terutama buruh dan NGO lingkungan kalah dengan kepentingan industri.

    “Lebih kuat kepentingan bisnis dan industri karena memang tujuan awal UU Ciptaker itu kan untuk meningkatkan ekonomi,” ucap Lia.

    Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dalam merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law tersebut.

    Selain itu, Lia juga memberi catatan penting bahwa revisi undang-undang tersebut harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh masyarakat.

    Sejatinya, merevisi undang-undang dengan metode omnibus law merupakan langkah yang baik untuk mengintegrasikan berbagai regulasi.

    Undang-undang yang tersebar, lanjut Lia, membuat koordinasi di lapangan dalam pengimplementasian undang-undangnya menjadi tumpang tindih antara satu departemen, antarkementerian, atau antara pemerintah daerah.

    “Jangan mengulangi kesalahan lama, mengubah undang-undang secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam,” ucapnya.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Pemkot Palembang perbanyak tempat wisata

    Mendagri minta Pemkot Palembang perbanyak tempat wisata

    Palembang (ANTARA) –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperbanyak tempat wisata agar wisatawan semakin betah di Bumi Sriwijaya itu.

     

    “Kota Palembang ini ada banyak tamu yang hadir ya, jadi mereka kadang bingung mau kemana di Palembang, padahal Palembang banyak sekali potensi seperti Taman Kambang Iwak ini saya minta untuk diganti lantai nya dengan keramik yang tidak licin seperti di rumah dengan keramik khusus yang tidak licin,” kata Mendagri Tito Karnavian saat meninjau Taman Kambang Iwak Palembang, Jumat.

     

    Ia menambahkan bahwa dirinya secara langsung menjalin komunikasi dengan Penjabat Wali Kota Palembang Ucok Abdulrauf Darmenta dan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi terkait Taman Kambang Iwak untuk menjadikannya sebagai tempat berwisata dan berolahraga juga membangun interaksi.

     

    Ia meyakini anak muda di Palembang sekarang ingin menikmati berwisata seperti di Malioboro Jakarta, menikmati wisata dengan musik jazz, dan menikmati sungai Musi dengan keindahan nya.

     

    Terlebih lagi Palembang merupakan kota yang terkenal dengan julukan venesia Indonesia dengan sungai Musi nya, dan ia menyebutkan bahwa kanal atau anak sungai Musi Palembang terus dilakukan perawatan dengan dikeruk oleh Pemkot Palembang.

     

    Ia meminta semua Penjabat Wali Kota maupun Gubernur untuk meninggalkan legacy nya dengan karya yang bisa terasa oleh warga. Sehingga nantinya akan menjadi perbandingan yang baik dengan pemimpin definitif setelah Pilkada 2024 ini.

     

    Penjabat Wali Kota Palembang Abdulrauf Darmenta mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya untuk membangkitkan Kota Palembang sebagai kota wisata.

     

    Upaya yang dilakukan yakni dengan membangun tiga kawasan wisata heritage di Kawasan Benteng Kuto Besak yakni Gedung Kesenian, Lawang Borotan, dan Balai Prajurit.

     

    Selain itu adapula kegiatan konser festival musik jazz internasional yang akan digelar pada 30 November 2024 dengan menghadirkan para musisi internasional, nasional, bahkan musisi lokal asal Sumatera Selatan.

     

    Selain itu juga menara Ampera dan mempercantik jembatan Ampera dengan memasang tiang lampu bermotif songket khas dengan Kota Palembang.

     

    Sementara itu, dalam kurun waktu hampir dua bulan terakhir ini, Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan tengah berjuang membangkitkan wibawa atau prestise kota.

     

    Adapun upaya yang dilakukan dengan cara menghidupkan kembali kawasan Benteng Kuto Besak dengan membuat tiga heritage bangun bersejarah untuk menjadikannya sebagai tempat berwisata, belajar, berinovasi, bahkan menciptakan prestasi, dan meningkatkan perekonomian.

     

    Heritage itu ialah Gedung Kesenian, Lawang Borotan, dan Balai Prajurit yang memiliki nilai sejarah serta filosofi bahkan estetika nya yang bisa menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional.

     

    Saat ini semua kegiatan di heritage tersebut sudah berjalan, dan puncak nya akan menjadi momentum bangkitnya Kota Palembang dengan menjadi tuan rumah festival jazz dunia pada 30 November 2024 dan perayaan malam tahun baru 2025.

     

    Pewarta: M. Imam Pramana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Akademisi dukung omnibus law politik guna sederhanakan regulasi pemilu

    Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Politik UPN Veteran Jakarta Lia Wulandari mendukung rencana pemerintah untuk merevisi sejumlah undang-undang politik, khususnya undang-undang kepemiluan, dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    “Karena pada dasarnya, banyak aturan di dalamnya yang seharusnya sama seperti pemilihan legislatif semua sama kan di setiap tingkatan,” ucap Lia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Lia juga menyoroti kesamaan aturan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut dia, usulan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mengatur pemilihan legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan secara lebih terintegrasi.

    Sejak dirinya masih menjadi bagian dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), berbagai undang-undang pemilu telah diusulkan untuk digabung dalam satu kodifikasi undang-undang.

    Lia juga menyoroti benang merah antara Undang-Undang Partai Politik dengan UU Pemilu. Ia mengatakan banyak aturan di partai politik yang berkaitan dengan aturan di Undang-Undang Pemilu.

    “Misalkan, soal kewenangan partai politik yang sangat besar dalam pencalonan legislatif dan eksekutif,” ucap dia.

    Dengan demikian, ia sepakat terhadap usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law guna menyederhanakan regulasi pemilihan umum (pemilu).

    Adapun delapan undang-undang yang akan direvisi dengan metode omnibus law, yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Sebelumnya, Rabu (30/10), Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang untuk merevisi paket delapan UU politik lewat metode omnibus law.

    Wacana itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi pemantau pemilu.

    Doli mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024, terutama perlu dievaluasi karena sejumlah masalahnya.

    Kemudian, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melaporkan dahulu usulan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik via omnibus law kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebelum ditindaklanjuti.

    Dia mengatakan pihaknya masih mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik tersebut perlu dipaketkan via omnibus law atau sekadar revisi terbatas per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak, di mana kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi. Dan itu nanti kita sampaikan hasil dari pemerintah kepada DPR di rapat berikutnya,” ujar Tito.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Jakpus rutin cek pasar untuk pastikan harga pangan tetap aman

    Jakpus rutin cek pasar untuk pastikan harga pangan tetap aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat rutin melakukan pengecekan ke pasar-pasar tradisional, swalayan dan pasar lokasi binaan di wilayah tersebut untuk memastikan harga pangan aman dan terkendali.

    “Kita rutin melakukan pengawasan pangan di pasar-pasar satu bulan sekali, semua kita cek mulai dari standar keamanan, stok dan juga harganya,” kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
    (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Penty Yunesi Pudyastuti di Jakarta, Jumat.

    Penty menyebutkan, setiap melakukan pengawasan pangan pihaknya juga memonitor melalui Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) di wilayah ataupun penyuluh dan seksi terkait.

    Menurut Penty, ada beberapa pangan yang memiliki keadaan harga tidak tetap, bisa naik atau turun (fluktuasi). Seperti bawang merah, bawang putih, ayam, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit merah, cabai merah keriting dan daging sapi.

    Naik-turunnya harga pangan, kata Penty, bisa disebabkan beberapa faktor. Antara lain permintaan yang lebih tinggi dibandingkan penawaran, beberapa momentum seperti saat bulan Ramadhan, akhir tahun ataupun faktor cuaca.

    Baca juga: Sudin KPKP Jakpus lakukan pengawasan pangan di pusat perbelanjaan

    Setiap minggunya, menurut dia, biasanya yang sering fluktuasi harga bahan pokok tersebut. “Kalau ga naik ya turun, atau bisa juga stabil, tapi semua harga pangan masih masuk kategori aman terkendali,” ujar Penty.

    Penty menyebutkan, harga bawang merah minggu ini berkisar Rp35 ribu per kilogram (kg), bawang putih bonggol Rp40 ribu, ayam ras Rp40 ribu, telur ayam Rp26 ribu per kg.

    Minyak goreng Rp17 ribu per liter (1 botol), cabai rawit merah Rp50 ribu per kg, cabai merah keriting Rp45 ribu dan daging sapi kisaran Rp130-140 ribu per kg.

    “Kalau telur dibandingkan minggu kemarin itu mengalami penurunan harga, dari Rp28 ribu per kg, jadi Rp26 ribu per kg,” katanya.

    Sudin KPKP Jakarta Pusat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta dan Dinas Kesehatan atau Suku Dinas Kesehatan juga sudah melakukan pengawasan keamanan pangan terpadu di beberapa pasar yang ada di Jakarta Pusat pada Selasa (8/10).

    Kesimpulan dari hasil pengujian dan pemeriksaan bahan pangan usai diuji coba, yakni seluruh sampel layak dikonsumsi 100 persen.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga lima komoditas pangan dengan mengecek langsung harga komoditas di daerah masing-masing.

    Adapun lima komoditas itu, yakni bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, dan minyak goreng. Langkah mengawasi komoditas tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua DPD Golkar Karanganyar Tinggalkan Kursi Caleg Terpilih

    Ketua DPD Golkar Karanganyar Tinggalkan Kursi Caleg Terpilih

    Karanganyar, Gatra.com- Ilyas Akbar Almadani, caleg terpilih Partai Golkar pada Pemilu 2024 Kabupaten Karanganyar mengundurkan diri. Ia memilih melaksanakan tugas dari parpolnya untuk mencalonkan bupati daripada mengisi kursi anggota DPRD karanganyar periode 2024-2029.

    Pengunduran diri Ilyas sebagai caleg terpilih diunggahnya di story Whatsapp pada Rabu pagi (3/7). Surat bermaterai bertandatangan dirinya ditujukan ke Ketua DPD II Partai Golkar Karanganyar yang tak lain dirinya sendiri. Surat itu dikirim ke KPU Karanganyar agar ditindaklanjuti segera. Pengunduran dirinya sebagai calon terpilih anggota DPRD Karanganyar periode 2024-2029 merupakan syarat mendaftar calon bupati pada Pilkada di KPU.

    “Surat itu jelas. Saya diberi penugasan partai untuk maju Pilbup sebagai calon bupati. Untuk itu, saya mundur jadi calon anggota terpilih DPRD Karanganyar 2024-2029,” katanya, Rabu (3/7).

    Surat itu komponen KPU untuk mengurus pelantikan anggota DPRD terpilih ke Kemendagri.

    Ketua KPU Karanganyar, Daryono mengaku belum menerima surat dari Ilyas. Meski demikian, hal itu sah-sah saja diusulkan partai. Sebagaimana PDIP memundurkan tiga calon terpilih.

    Jika syarat undur diri ilyas memenuhi ketentuan, ia segera menggelar pleno perubahan SK calon terpilih. Kemudian nama-nama calon terpilih anggota DPRD periode 2024-2029 dikirim ke Kemendagri untuk proses pelantikan.

    Nama-nama itu sudah termasuk pengganti kursi DPRD yang ditinggalkan Ilyas. Sesuai aturan KPU, pengganti Ilyas adalah peraih suara terbanyak di bawahnya dalam dapil yang sama. Ilyas pada Pemilu 2024 meraup 9.321 suara. Dibawahnya sebanyak 4.964 diraup Hj Siti Komsiyah yang tak lain ibundanya sendiri.

    “Proses di Kemendagri untuk pelantikan sudah harus selesai sebelum anggota terpilih dilantik DPRD Karanganyar pada 28 Agustus 2024,” katanya.

    197

  • Isu Politik Terkini: Anggaran Pilkada 28,6 Triliun hingga Omnibus Law Kepemiluan

    Isu Politik Terkini: Anggaran Pilkada 28,6 Triliun hingga Omnibus Law Kepemiluan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengungkapkan jumlah anggaran untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada) 2024 yang telah disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp 28,6 triliun per 28 Oktober 2024, menjadi isu politik terkini yang menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,77% telah dicairkan.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan dan mengkaji usulan merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Salah satu fokusnya meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia termasuk sistem kepemiluan.

    Berikut ini lima isu politik terkini pada Kamis (01/11/2024) yang dirangkum Beritasatu.com, Jumat (01/11/2024).

    1. Anggaran Pilkada 2024 Capai Rp 28,6 Triliun

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengungkapkan jumlah anggaran untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada) 2024 yang telah disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp 28,6 triliun per 28 Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,77% telah dicairkan.

    “Sejauh ini Rp 28,6 triliun atau 99,7% dari anggaran tersebut telah ditransfer dari dana yang disediakan pemerintah daerah,” jelas Afif dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024) dikutip dari Antara.

    Dalam persiapan Pilkada 2024, KPU telah menyusun peraturan, pedoman teknis, dan panduan, serta memulai rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Selain itu, mereka juga telah mengadakan sarana prasarana dan logistik, termasuk bilik suara, tinta, dan kotak suara, yang produksinya telah mencapai 100%, dengan sebagian besar sudah siap dikirim ke lokasi-lokasi terkait.

    2. 8 Mantan Caleg dari KIM Plus Dukung Pramono-Doel pada Pilgub Jakarta

    Delapan orang mantan caleg DPRD Jakarta pada Pileg 2024 yang tergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno (Doel).

    Kedatangan delapan mantan caleg ini mengaku inisiatif sendiri untuk memenangkan Pramono dan Doel dan juga bentuk aspirasi warga yang membutuhkan pemimpin untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan fisik. Mereka menilai pasangan Pramono-Doel lebih tepat.

    “Secara kebetulan kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya kami ini meneruskan aspirasi yang pada pileg kemarin memilih kami. Para pemilih kami, sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram dan Mas Doel,” ujar Syukri, mantan caleg DPRD Jakarta dari PKB.

    3. LSI Denny JA: Elektabilitas Pramono-Rano Hanya Kalah 0,3 Persen dari Ridwan Kamil-Suswono

    Ektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno hanya kalah tipis dari cagub-cawagub nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. Demikian hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

    Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP) LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono mengatakan, Pramono-Rano hanya kalah 0,3% dari Ridwan-Suswono.

    “Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan elektabilitas 37,4%. Sedikit unggul dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memperoleh 37,1%,” katanya di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2024).

    4. Debat Pilgub Sumatera Utara: Bobby Nasution Singgung Akses Kesehatan dan Pendidikan

    Calon gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyinggung soal masih sulitnya warga mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Hal itu disampaikan Bobby Nasution dalam debat perdana Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (30/10/2024).

    “Kami keliling kabupaten dan kota di Sumatera Utara, masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang mengeluh tentang pendidikan karena dikenakan pungutan. Oleh karena itu kami hadir di Sumatera Utara,” ujar Bobby.

    Dia berjanji kalau diberikan amanah memimpin Sumatera Utara, persoalan kesehatan dan pendidikan akan terselesaikan.

    5. Perbaiki Sistem Pemilu, Mendagri Kaji Usulan Revisi UU Politik lewat Omnibus Law

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan dan mengkaji usulan merevisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law. Salah satu fokusnya meningkatkan kualitas sistem demokrasi Indonesia termasuk sistem kepemiluan.

    Sebelumnya, usulan revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law disampaikan Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia. “Bang Doli saya sudah baca juga, untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket, omnibus law. Ya, ini boleh saja salah satu opsi,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Kajian tersebut, kata Tito, akan melibatkan pemerintah dan DPR serta elemen masyarakat terkait. Apalagi, pemerintah tengah fokus mengkaji ulang sistem demokrasi di Indonesia yang bakal dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 rampung. “Kita mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi. Sistem kepemiluan. Sistem pilkada,” tegas dia.