Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri pastikan ketersediaan blangko KTP-e jelang Pilkada 2024

    Kemendagri pastikan ketersediaan blangko KTP-e jelang Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Handayani Ningrum mengatakan pihaknya telah memastikan ketersediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Hal itu disampaikan Ningrum sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan identitas yang sah dan KTP elektronik merupakan hak penduduk dan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, terutama dalam waktu dekat ini untuk memastikan partisipasi maksimal pada Pilkada Serentak 2024.

    “Tidak ada alasan Dinas Dukcapil di daerah untuk tidak mencetak KTP elektronik bagi penduduk yang sudah merekam dan dinyatakan print ready record. Tidak ada alasan untuk berlama-lama atau mengundur waktu pencetakan dengan alasan tidak ada blangko. Setelah print ready record langsung cetak sehingga dipastikan setiap yang sudah punya hak pilih terfasilitasi hak suaranya pada pilkada serentak yang tidak lama lagi. Ini sebagai salah satu tanggung jawab kita menyukseskan Pilkada Serentak 2024,” kata Ningrum dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2024 ini pengadaan blangko KTP elektronik telah mencapai 25,9 juta keping. “Berulang ditekankan bahwa tidak ada lagi ada alasan apa pun bagi Dukcapil untuk tidak memberikan atau mencetakkan KTP elektronik penduduk yang diperlukan untuk menggunakan hak suara mereka,” ujarnya.

    Baca juga: Kemendagri ajukan pergeseran anggaran untuk blanko KTP-El

    Dia menekankan Dukcapil berkomitmen untuk menyediakan semua sumber daya terkait tugas dan kewenangan untuk memastikan setiap warga negara dapat terdaftar sebagai pemilih.

    Dalam upaya memastikan akurasi dan keandalan data kependudukan, Dukcapil juga terus mengembangkan teknologi pemrosesan data, termasuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerapan pengenalan wajah.

    Ningrum menjelaskan penerapan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses verifikasi identitas, tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

    “Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap data yang kami miliki dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Ningrum.

    Baca juga: Asalkan ada blankonya, warga Jakarta buat KTP sehari jadi

    Dia menjelaskan penguatan kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga menjadi salah satu strategi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan.

    Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 6.668 lembaga, yang mencakup akses data hingga lebih dari 15 miliar kali. Ini mencerminkan tingginya kebutuhan serta kepercayaan publik terhadap data yang disediakan.

    “Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dukcapil berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi ketersediaan blangko KTP elektronik serta meningkatkan kualitas layanan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

    Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dukcapil berharap dapat menyediakan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Baca juga: Dukcapil Sangihe usulkan penambahan 4.000 blanko KTP-el ke Kemendagri

    Di lain sisi, ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses demokrasi.

    Ia juga berharap setiap penduduk yang memiliki hak pilih dapat memberikan suaranya sehingga terwakili secara adil dan akurat.

    Rakornas ini juga menjadi momentum bagi Dukcapil untuk mempertegas komitmennya dalam menyediakan data kependudukan yang presisi dan dapat diandalkan.

    Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi, Dukcapil bertekad menjadikan Pilkada 2024 sebagai momen untuk memberikan pelayanan yang lebih inklusif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Ia juga menyadari semakin banyak tantangan yang harus dihadapi.

    “Dengan langkah-langkah yang kami ambil, kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses demokrasi. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi, dan kami akan memastikan bahwa semua kebutuhan administrasi kependudukan dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Ningrum.

    Baca juga: Dukcapil Jaksel kejar rekam 1.875 KTP Elektronik untuk pemilih pemula
    ​​​​​​​Baca juga: Disdukcapil Pasaman Barat rekam KTP elektronik 307.807 jiwa

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Wamendagri dorong dukcapil adaptasi dengan digitalisasi layanan publik

    Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien.Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) di seluruh Indonesia untuk beradaptasi dengan digitalisasi dalam pelayanan publik.

    “Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah untuk beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Wamendagri mengemukakan bahwa tren dunia sudah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang serbadigital.

    “’Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman. Pengambilan keputusan berangsur-angsur akan sangat mengandalkan AI (artificial intelligence). Kita bertanya AI jauh lebih cepat menjawab daripada staf ahli, staf khusus, dan litbang,” ujarnya.

    Selain itu, Bima menegaskan bahwa Pemerintah tidak bisa menutup diri dari keterlibatan warga yang makin masif dan aktif di berbagai macam platform. Artinya banyak yang harus diakselerasikan oleh Pemerintah dan harus siap infrastruktur maupun tata kelola yang lebih lincah dan adaptif.

    “Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” tegas Bima.

    Di sisi lain, Bima mengakui masalah dukcapil cukup ribet dan lumayan rumit. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten sehingga dapat ditangani lebih baik.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita
    Baca juga: Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Dalam keterangannya, menyebutkan rakornas yang berlangsung mulai 4 hingga 6 November 2024 mengusung tema Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional.

    Rakornas dihadiri para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendagri, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Pj. Wali Kota Mataram, Forkopimda Provinsi NTB, Direktur Utama Perum Peruri, kepala dinas dukcapil dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Selain itu, dihadiri lebih dari 1.066 peserta yang terdiri atas kepala dinas dukcapil serta pejabat administrator yang menangani pemanfaatan data kependudukan kabupaten/kota.

    Selain peserta yang hadir secara langsung, rakornas juga diikuti secara daring oleh peserta melalui Zoom dengan kapasitas hingga 1.000 partisipan, serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Instagram, dan TikTok resmi Ditjen Dukcapil.

    Rakornas ini menjadi kesempatan strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai core data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mendukung portal layanan digital pemerintah INApass, INAku, dan INAgov. Dengan portal-portal ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah, mendorong transformasi digital nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    “Tidak mungkin kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai,”Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan peran penting data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam mendukung astacita atau delapan misi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurutnya, Asta Cita jika ditelisik satu per satu sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan update.

    “Tidak mungkin kebijakan strategis seperti makan bergizi gratis dan perumahan untuk rakyat dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh data kependudukan yang memadai,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan tugas Dukcapil tak hanya mencatat, memvalidasi, tapi juga memastikan pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pemerintah.

    Oleh karena itu, sinkronisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil dengan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat.

    “Bisa membayangkan Bapak/Ibu betapa urgent-nya, betapa daruratnya, betapa pentingnya data itu kita miliki,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya membeberkan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian banyak pihak dalam mengelola data kependudukan.

    Hal itu seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur Dukcapil. Kualitas SDM itu menyangkut kapasitas, integritas, dan akuntabilitas.

    Ia mengatakan upaya meningkatkan kualitas SDM ini salah satunya dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memilih Kepala Dinas Dukcapil yang mumpuni.

    Namun, ini juga perlu didukung oleh jajaran Dinas Dukcapil yang memiliki standar kualifikasi pemahaman terhadap teknologi informatika.

    “Tidak hanya tataran kepala dinas, tapi semua tim di bawahnya harus memiliki standar minimum pemahaman terhadap IT,” jelas Bima.

    Di lain sisi, Bima menegaskan pentingnya birokrasi termasuk Dukcapil memberikan pelayanan yang memudahkan dan membahagiakan masyarakat.

    Menurutnya, hal ini sangat didambakan oleh seluruh masyarakat. Ini tidak hanya menyangkut perilaku petugas pelayanan, tapi juga fasilitas yang memadai.

    “Target kita ke sana, layanan digital ini bukan hanya memudahkan, tapi pada ujungnya adalah membahagiakan,” pungkasnya.

    Selain itu, dirinya berharap adanya komitmen kebijakan dari pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk urusan Dukcapil.

    Bima juga mengapresiasi pemda yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi dibanding daerah lain.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Bima Arya pastikan kelompok marginal dapat gunakan hak pilih pilkada

    Silakan laporkan itu, kami punya jalur ‘hotline’ juga, jadi silakan dihubungi di situJakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan kelompok marginal agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung 27 November mendatang.

    Kelompok itu seperti tunawisma, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

    “Di setiap kota data itu ada sebetulnya, jadi segmen mana yang belum direkam, ini pentingnya Dukcapil untuk jemput bola, berkoordinasi dengan teman-teman di wilayah, bisa lurah, kepala desa, camat, untuk melakukan penyisiran,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan Ditjen Dukcapil Kemendagri juga memiliki layanan hotline yang siap menerima masukan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, maupun pihak lainnya bila menemukan ada masyarakat yang belum terdata secara kependudukan.

    “Silakan laporkan itu, kami punya jalur hotline juga, jadi silakan dihubungi di situ,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Bima, untuk memastikan jumlah data pemilih pemula, pihaknya akan melakukan upaya jemput bola dengan cara mendatangi sekolah.

    Ini untuk mengecek langsung berapa banyak anak-anak yang sebenarnya memiliki hak pilih tapi belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    “Saya akan jemput bola mendatangi satu sekolah dengan Dukcapil juga untuk mengecek sejauh mana mereka pemilih pemula ini sudah dilakukan, dan anak-anak yang sudah punya hak pilih tahu bahwa dia pun harus inisiatif untuk melakukan perekaman (KTP elektronik),” pungkas Bima.

    Baca juga: Kemendagri dukung pekerja ad hoc Pilkada Serentak 2024 dapat jamsos

    Baca juga: Wamendagri: Perubahan sosial butuh aktor dan kultur yang kuat

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri luncurkan LMS Pamong Desa untuk perkuat kapasitas aparatur

    Kemendagri luncurkan LMS Pamong Desa untuk perkuat kapasitas aparatur

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Learning Management System (LMS) Pamong Desa sebagai platform pembelajaran daring yang dirancang khusus untuk pelatihan aparatur desa.

    Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo mengatakan LMS Pamong Desa merupakan solusi digital yang memungkinkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan lebih fleksibel, efisien, dan menjangkau hingga pelosok desa.

    “LMS merupakan sistem pembelajaran yang berbasis platform digital interaktif yang memungkinkan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih fleksibel, tidak terbatas pada ruang dan waktu (belajar kapan saja dimana saja),” kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    La Ode mengemukakan hal itu saat Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024 di Gorontalo, Selasa.

    Baca juga: Dirjen Bina Pemdes: LMS Pamong Desa perkuat kapasitas digital aparatur desa

    Menurutnya, LMS Pamong Desa dibangun karena kapasitas aparatur desa cukup beragam antarwilayah.

    Aplikasi ini juga untuk mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan desa dan menjadi metode efektif yang mampu menjangkau ke seluruh pelosok desa.

    Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Gorontalo tahun 2024 menyasar 85 desa dengan total peserta sejumlah 340 orang yang terbagi dalam 11 kelas.

    Baca juga: Dirjen Bina Pemdes: Sinergi antarpihak kunci memajukan desa

    Program ini bertujuan memperkuat pemerintahan desa melalui peningkatan keterampilan dan kapasitas pelayanan masyarakat.

    “Pelatihan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di desa, perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas, dan kapasitas pelayanan kepada masyarakat desa. Secara bersama-sama pemerintah akan terus berusaha memajukan dan memampukan desa yang didukung dengan kebijakan yang memadai secara terencana baik melalui perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang linear dari atas ke bawah,” jelasnya.

    La Ode menjelaskan desa memiliki peran penting sebagai pemasok sumber daya untuk pembangunan nasional dalam bentuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, menciptakan stabilitas nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, meningkatkan kualitas hidup, dan perekonomian berbasis potensi lokal, pelestarian budaya.

    “Yang bisa dikembangkan desa, antara lain inovasi desa, teknologi tepat guna, desa wisata, ketahanan pangan, dan perubahan iklim,” tambah La Ode.

    Baca juga: Kemendes: SDM berkualitas kunci utama majukan seluruh desa
    Baca juga: Kemenkominfo-Kemendagril luncurkan model pembelajaran literasi digital

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri berikan KTP kepada siswa SMAN 1 Mataram jelang Pilkada 2024

    Wamendagri berikan KTP kepada siswa SMAN 1 Mataram jelang Pilkada 2024

    Mataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik kepada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mataram di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    “Hari ini saya mengunjungi SMAN 1 Mataram dan menyerahkan KTP untuk siswa yang berulang tahun ke-17 kemarin dan pada hari ini,” kata Bima Arya di Mataram, Selasa.

    Bima mengatakan siswa yang berusia 17 tahun mendekati tanggal 27 November 2024 dapat mengikuti pemilihan umum dengan membawa KTP yang telah dibuat ke tempat pemungutan suara (TPS).

    “Yang penting terekam dulu KTP-nya, walau dalam data daftar pemilih tetap (DPT) belum ter-update,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Baca juga: Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Bima meminta pihak sekolah untuk segera mengecek siswanya yang berusia 17 tahun mendekati pilkada serentak agar segera terdata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

    “Tiap kelas didatangi untuk dimintai datanya. Satu suara sangat penting bukan hanya sebagai hak mereka, namun penguatan legitimasi politik yang lebih baik,” tambahnya.

    Baca juga: Pemkot Jakpus wajibkan pemilih pemula nonton debat Pilkada Jakarta

    Pada Senin, 4 November 2024, Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nasional di Kota Mataram mencatat ada sekitar 1,5 juta data pemilih pemula belum terekam.

    Kementerian Dalam Negeri lantas mendorong adanya atensi khusus dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil agar berkoordinasi untuk mengejar angka pemilih pemula yang belum terekam.

    Pilkada serentak berlangsung pada 27 November 2024 dan untuk pilkada di Nusa Tenggara Barat terdapat 35 calon kepala daerah yang tersebar pada satu pilkada provinsi dan 10 pilkada kabupaten/kota.

    Baca juga: KPU: Kenaikan DPT Papua akibat bertambahnya pemilih pemula
    Baca juga: KPU Pamekasan Jatim sosialisasikan pilkada pada pemilih pemula

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Daftar Lengkap Pimpinan dan Anggota Kompolnas: Budi Gunawan jadi Ketua, Tito Karnavian Wakil

    Daftar Lengkap Pimpinan dan Anggota Kompolnas: Budi Gunawan jadi Ketua, Tito Karnavian Wakil

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengangkat anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa jabatan 2024–2028 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). 

    Pengangkatan anggota Kompolnas baru ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.80 M/2024. Pada masa jabatan empat tahun ke depan, Prabowo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota. 

    “Mengangkat dalam keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan 2024–2028 masing-masing: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota,” demikian bunyi Keppres yang diteken Prabowo. 

    Selain Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Presiden turut mengangkat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai anggota. Dengan demikian, ada tiga menteri yang menjabat di Kompolnas. 

    Kemudian, enam anggota Kompolnas lainnya yang dilantik hari ini meliputi di antaranya dua purnawirawan berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yakni Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono dan Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasari. Lalu, Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam serta Yusuf. 

    Untuk diketahui, pucuk kepemimpinan Kompolnas dijabat oleh orang yang tidak asing dengan Korps Bhayangkara. Budi Gunawan, alias BG, merupakan purnawirawan pangkat Komjen yang pernah menjabat Wakapolri hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). 

    Sementara itu, Tito merupakan purnawirawan Polri berpangkat Jenderal yang pernah menjabat sebagai Kapolri. 

    Berikut daftar lengkap anggota Kompolnas 2024–2028

    1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap Anggota

    2. ⁠Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Wakil Ketua merangkap anggota

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiutomo

    5. ⁠Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Ida Oetari Poernamasasi

    6. Supardi Hamid

    7. Gufron

    8. Mochammad Choirul Anam

    9. Yusuf

  • Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Wamendagri ingatkan ASN untuk menjaga netralitas Pilkada 2024

    Bagi yang menemukan indikasi pelanggaran, segera dilaporkan nanti akan diproses sesuai Undang-Undang KepemiluanMataram (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk selalu bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah serentak yang berlangsung pada 27 November mendatang.

    “Bagi yang menemukan indikasi pelanggaran, segera dilaporkan nanti akan diproses sesuai Undang-Undang Kepemiluan,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

    Bima mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran tentang Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Surat Edaran itu untuk menjamin terjaga-nya netralitas ASN saat Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

    Sebelumnya, Kemendagri telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenang ASN. Dalam aturan tersebut dijelaskan ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

    ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.

    Bima menegaskan bahwa ASN yang terlibat pada Pilkada 2024 akan diproses sesuai hukum yang berlaku mulai dari sanksi teguran hingga pemberhentian.

    “Tentu akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Mulai dari sanksi teguran atau peringatan hingga yang berat yaitu pemberhentian,” ucapnya.

    Lebih lanjut Bima berharap agar masyarakat dapat ikut mengawasi serta melaporkan ASN yang terlibat dalam indikasi pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu yang ada di setiap kabupaten, kota, maupun provinsi.

    Baca juga: Bawaslu-Kemendagri kerja sama tegakkan netralitas ASN

    Baca juga: Bawaslu RI sebut banyak temuan terkait netralitas ASN dan kepala desa

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas

    DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengumpulkan 622 penyelenggara pemilu dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jakarta pada 4–6 November 2024.

    Ketua DKPP Heddy Lugito mengungkapkan ratusan penyelenggara pemilu tersebut diundang untuk membangun pemahaman yang sama tentang implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) menjelang Pilkada Serentak 2024.

    “Dalam kesempatan ini, DKPP ingin semua penyelenggara pemilu memiliki frekuensi yang sama tentang pentingnya menjaga integritas demi terwujudnya Pilkada 2024 yang berintegritas,” kata Heddy di Jakarta, Selasa.

    Penyelenggara pemilu yang diundang terdiri atas 17 ketua KPU tingkat provinsi, 17 ketua Bawaslu tingkat provinsi, 282 ketua KPU tingkat kabupaten/kota, dan 306 Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Semuanya berasal dari 17 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

    Baca juga: DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Kemudian, DKPP telah menerima sebanyak 581 aduan dugaan pelanggaran KEPP per 2 November 2024, sementara 17 provinsi yang mengikuti rakor ini menyumbang 307 aduan atau 52,76 persen dari seluruh aduan yang diterima DKPP.

    Sedangkan jumlah aduan yang diterima DKPP sepanjang 2024 juga telah melebihi jumlah keseluruhan aduan pada tahun sebelumnya yang tercatat 325 aduan.

    “Kebanyakan aduan yang diterima adalah tentang tahapan Pemilu 2024. Total ada 56 penyelenggara pemilu yang diberhentikan DKPP pada tahun ini,” ujarnya.

    Menurut Heddy, rakor ini memiliki relevansi dengan visi untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang berintegritas dan bermartabat.

    Baca juga: DKPP RI beri sanksi peringatan kepada tiga penyelenggara pemilu

    Ia berharap kegiatan ini dapat memicu serta memacu sense of ethic dan aspek profesionalitas dari 622 peserta rakor menjadi lebih baik.

    “Sehingga kami harapkan tingkat pelanggaran kode etik saat Pilkada 2024 dapat ditekan melalui Rakor Penyelenggara Pemilu ini,” tambah Heddy.

    Dalam Rakor Penyelenggara Pemilu ini, 622 peserta mendapatkan sejumlah materi dari narasumber yang kredibel, di antaranya ketua KPU RI, ketua Bawaslu RI, pejabat Kemendagri, Kapolda Metro Jaya, Panglima Kodam Jayakarta, dan anggota DKPP periode 2012–2017 Nur Hidayat Sardini.

    Sebelumnya, DKPP telah melaksanakan Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 24–26 Oktober 2024 yang dihadiri lebih dari 500 penyelenggara pemilu dari 21 provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

    “Dari pengalaman DKPP, jumlah aduan pelanggaran etik saat pilkada jauh lebih tinggi dibanding pemilu. Ini yang ingin kami tekan dengan mengadakan Rakor Penyelenggara Pemilu,” katanya.

    Baca juga: DKPP: Persoalan utama bukan kemampuan teknis, melainkan integritas
    Baca juga: DKPP periksa ketua-anggota Bawaslu Bengkulu soal penanganan laporan

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU PBD batalkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur

    KPU PBD batalkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur

    “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,”Sorong (ANTARA) – KPU Provinsi Papua Barat Daya membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur di provinsi ke-38 itu karena dinilai melakukan pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

     

    Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Kambu, di Sorong, Selasa, menjelaskan keputusan ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melakukan telaah hukum terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

    Pembatalan itu tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.

     

    “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” jelas Ketua KPU Andarias Kambu.

     

    Dia mengakui bahwa keputusan ini bukan kehendak komisioner melainkan Putusan Bawaslu Papua Barat Daya dalam bentuk rekomendasi, kehendak undang-undang di mana KPU PBD berkewajiban menindaklanjuti.

     

    “Bahwa dengan adanya keputusan ini maka kami sampaikan bahwa bagi pasangan calon yang merasa dirugikan dapat menempuh proses hukum di Mahkamah Agung Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Andarias.

     

    Dia menyampaikan permohonan maaf atas keputusan itu karena sekali lagi keputusan ini bukan keinginan dari KPU melainkan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan pasal 5 peraturan KPU nomor 15 tahun 2024.

     

    Sebelumnya, Calon Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 Abdul Faris Umlati dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena menunjuk Agustinus Weju sebagai Plt Kepala Distrik Waigeo Utara pada tanggal 17 September 2024, menggantikan Mathius Aitem.

     

    Selain itu, Abdul Faris Umlati juga telah mengganti Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit yang awalnya dijabat Yohanis Kabeth dan menunjuk Mathius N Louw sebagai Plt Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit pada tanggal 2 Agustus 2024.
     

    Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Zatriawati (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)

    Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Zatriawati, mengatakan atas dasar itulah kemudian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi yang dilakukan calon Gubernur PBD nomor urut 1 Abdul Faris Umlati, sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015.

     

    “Surat rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya terkait pelanggaran administrasi penggantian pejabat yang dilakukan calon Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 Abdul Faris Umlati,” jelas dia.

     

    Rekomendasi pelanggaran administrasi yang telah diberikan kepada KPU itu telah melalui hasil penelusuran dan hasil pleno bersama lima pimpinan untuk mengambil kesepakatan.

     

    Dia mengakui bahwa Bawaslu PBD juga melakukan pertemuan dua kali dengan KPU untuk membahas terkait dengan tahapan tindak lanjut atas rekomendasi itu, mulai dari tahapan dijadikan temuan, permintaan klarifikasi kepada para pihak, termasuk pemanggilan terhadap calon Gubernur PBD Abdul Faris Umlati secara patut berturut-turut dua kali, namun yang bersangkutan tidak menghadiri undangan Bawaslu.

     

    “Kami juga sudah menyampaikan kepada KPU siapa saja yang telah kami klarifikasi sebelum masuk ke penyidikan, termasuk beberapa kepala dinas yang kami mintai keterangan dan kami juga menyampaikan beberapa dokumen yang akan kami berikan kepada KPU yaitu terkait dengan surat permintaan keterangan kepada yang bersangkutan, surat permohonan penjelasan kepada Kemendagri dan beberapa dokumen penting lainnya,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024