Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • BSKDN siap lakukan validasi lapangan sebagai tindak lanjut IGA 2024

    BSKDN siap lakukan validasi lapangan sebagai tindak lanjut IGA 2024

    hasil presentasi kepala daerah bukan penentu mutlak penerima IGA 2024, karena nilai akhir akan diperoleh dari gabungan hasil presentasi kepala daerah dan validasi lapanganJakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap melakukan validasi lapangan ke daerah sebagai tindak lanjut dari penilaian Innovative Government Award (IGA) 2024 yang telah selesai dilaksanakan pada 28-30 Oktober 2024.

    Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan hasil presentasi kepala daerah bukan penentu mutlak penerima IGA 2024, karena nilai akhir akan diperoleh dari gabungan hasil presentasi kepala daerah dan validasi lapangan.

    “Nilai yang diberikan cukup variatif, ruang lingkup penilaian sudah memberikan skor sesuai dengan kondisi yang dipaparkan setiap kepala daerah. Selanjutnya, tahap berikutnya di lapangan kita melakukan cross check, lalu akan dikompilasi,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, hasil presentasi ini akan dituangkan dalam berita acara sebagai catatan resmi.

    Baca juga: Pj Gubernur Bali unggulkan tiga inovasi buat raih IGA 2024

    “Dengan adanya hasil ini, akan dibuat berita acara yang mencakup hasil presentasi kepala daerah untuk IGA 2024. Penilaian telah dilakukan selama tiga hari, dan kami membuka ruang bagi masukan dari Bapak/Ibu mengenai hasil ini,” ujar dia.

    Ia menjelaskan validasi lapangan yang dilakukan bersifat verifikasi untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan dalam presentasi kepala daerah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

    Dalam pelaksanaannya, proses validasi ini akan dibagi menjadi beberapa klaster wilayah, mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Pada tahap ini, tim validasi lapangan akan menilai aspek penguatan ekosistem inovasi daerah, inovasi unggulan digital, dan inovasi unggulan non-digital.

    Selain itu, Yusharto juga menegaskan bahwa validasi ini tidak hanya untuk memverifikasi informasi, tetapi juga mencatat secara kualitatif perkembangan inovasi di setiap daerah.

    Dengan validasi lapangan ini, diharapkan hasil penilaian IGA 2024 akan mencerminkan kondisi dan inovasi daerah secara akurat.

    “Pengamatan itu dilakukan terhadap inovasi yang dipaparkan, tidak menutup kemungkinan untuk memberikan catatan-catatan kualitatif kepada daerah,” pungkas Yusharto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSKDN ajak pemda terapkan Program Review untuk layanan publik inklusif

    BSKDN ajak pemda terapkan Program Review untuk layanan publik inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri memacu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan transparan melalui penerapan Program Review yang diadopsi dari praktik evaluasi publik di Jepang.

    “Kami telah menyaksikan sendiri bagaimana Program Review dijalankan di Toyama, Jepang, telah mengevaluasi 6.000-an program pemerintah yang pelaksanaannya mungkin saja dapat kita adopsi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Program ini dinilai berdampak positif dan terbukti dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

    Untuk itu, BSKDN telah bekerja sama dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) terkait Program Review yang merupakan inisiasi dari Koso Nippon (Japan Initiative).

    Baca juga: BSKDN-YNS targetkan perluasan “Review Program” di daerah

    Menurutnya, langkah ini sebagai salah satu upaya mendorong partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.

    Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) telah dilaksanakan pada 29 Juli 2024 di Command Center BSKDN Kemendagri.

    Kerja sama tersebut menghasilkan pelaksanaan Program Review yang menjadi pendekatan evaluasi pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

    Dalam Program Review, berbagai kelompok masyarakat dilibatkan, mulai dari pelajar hingga lansia, untuk memberikan pandangan dan rekomendasi terkait program yang dijalankan.

    Baca juga: Kemendagri: RI siap lanjutkan kerja sama penerapan Program Review

    Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Review juga dinilai dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

    “Kami mengamati yang terjadi di Program Review ini perwakilan masyarakat dari berbagai segmen, ada kelompok remaja sekolah yang masih SMA, ada ibu-ibu yang sudah lanjut usia, secara bebas memberikan pandangan mereka terhadap program-program yang sedang berlangsung di pemerintah daerah,” ujarnya.

    Selain mendorong pelaksanaan Program Review, Yusharto juga mengimbau daerah membangun kolaborasi di berbagai sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, murah, dan mudah diakses.

    Ia menegaskan kolaborasi dapat membuka peluang bagi daerah untuk mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, baik di dalam negeri maupun internasional.

    “Kolaborasi lintas sektoral dan lintas daerah bisa menjadi strategi efektif bagi pemerintah daerah untuk mempelajari dan menerapkan inovasi pelayanan publik yang telah terbukti berhasil,” tambah Yusharto.

    Baca juga: BSKDN-Koso Nippon dan YNS kerja sama program “review” kebijakan pemda
    Baca juga: Tingkatkan transparansi, Indonesia terapkan program review ala Jepang
    Baca juga: Kemendagri harap daerah terapkan “review program”

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok

    Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok

    Serangkaian kegiatan bertajuk `Muda Kawal Pilkada 2024` digelar satu bulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024. (foto

    Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – KotaDepok – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), berpartisipasi aktif menyukseskan ajang Pilkada Kota Depok 2024.

    Bersama Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, serangkaian kegiatan bertajuk “Muda Kawal Pilkada 2024” digelar satu bulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

    Peneliti Puskapol UI, Muhammad Imam, menjelaskan hal itu pada konferensi pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya No. 3, Selasa (5/11/2024).  

    Turut hadir dalam jumpa pers Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dan perwakilan mahasiswa UI.

    “Project Muda Kawal Pilkada 2024 melibatkan mahasiswa bersama Puskapol UI. Kegiatan ini diinisiasi sepenuhnya oleh mahasiswa FISIP dan kami yang sehari-hari melakukan kajian politik,” ujar Muhammad Imam,  memberi penjelasan via zoom disela-sela tim Puskapol UI memberi pelatihan kepada unsur KPU Jawa Barat di Sukabumi.

    Ditegaskan, rangkaian ajang Muda Kawal Pilkada 2024 digelar dalam semangat upaya kampus turut terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

    Khususnya, menurut Imam, sebagai sumbangsih UI dalam mengawal integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok.

    “Tentu kami tidak ingin bila Pilkada berjalan dengan cacat di sana-sini. Harapan kita semua, misalnya, tingkat partisipasi pemilih maksimal. Lebih tinggi dibanding sebelumnya, sesuai target,” ulas Imam lagi.

    Diungkapkan pula, program Muda Kawal Pilkada 2024 terdiri atas kegiatan perlombaan video edukasi bertema “Muda Jaga Suara”, yang disosialisasikan melalui media sosial memakai tagar MudaJagaSuara.

    Kalangan muda di Depok, diharapkan Imam ikut menjaga integritas Pilkada di kota ini. Terutama dalam mengantisipasi terjadinya money politics.

    “Mahasiswa dan Puskapol UI juga menggelar survei aspirasi warga Kota Depok, focus group discussion atau FGD membedah isu kota yang ada di tengah masyarakat, serta puncaknya adalah townhall meeting yang menghadirkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota,” papar Imam, salah seorang dosen muda FISIP UI.

    Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menegaskan, prinsip pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), termasuk Pilkada di dalamnya. 

    “Semua warga negara tanpa kecuali berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Prof. Aji, sapaan akrab Dekan FISIP UI.

    Atas dasar hal tersebut, FISIP UI menggelar beberapa kegiatan yang dijelaskan sebelumnya.

    “Melalui teman-teman pers, saya menggaris bawahi semangat mahasiswa dan segenap peneliti di Puskapol yang diutarakan tadi, untuk turut menjaga integritas pelaksanaan Pilkada agar nantinya terpilih pemimpin terbaik, yang mampu mewujudkan harapan warganya,” papar Dekan FISIP UI.

    Kegiatan mahasiswa dan Puskapol UI tersebut, lanjut Prof. Aji, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

    Tiga kewajiban universitas dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah menambahkan kolaborasi pihaknya dengan UI bagian perwujudan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi.

    Selain itu, urai Rusdy, PWI menerima amanah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edarannya pada Mei lalu agar pers berpartipasi maksimal dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

    “Surat edaran Mendagri meminta agar PWI di seluruh wilayah Indonesia menyosialisasikan Pilkada 2024 secara maksimal. Tujuannya agar partisipasi pemilih meningkat sehingga legitimasi hasil Pilkada tinggi,” urai Rusdy. *

    Sumber : Sumber Lain

  • Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. ANTARA FOTO/Afra Augesti

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Selain itu, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Masing-masing perpres itu mengatur antara lain kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja hingga ketentuan peralihan dari masing-masing kementerian koordinator yang ada di Kabinet Merah Putih.

    Publik dapat mengunduh masing-masing dari perpres tersebut melalui laman jdih.setneg.go.id.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian. tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

    Dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Merah Putih pariode Tahun 2024-2029, disebutkan tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga, yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

    Kementerian Ketenagakerjaan
    Kementerian Perindustrian
    Kementerian Perdagangan
    Kementerian ESDM
    Kementerian BUMN
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
    Kementerian Pariwisata
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Luar Negeri
    Kementerian Pertahanan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kejaksaan Agung
    TNI
    Polri
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan

    Kementerian Pertanian
    Kementerian Kehutanan
    kementerian Kelautan dan Perikanan
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    Badan Pangan Nasional
    Badan Gizi Nasional
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan

    Kementerian ATR/BPN
    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Kementerian Transmigrasi
    Kementerian Perhubungan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

    Kementerian Sosial
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Kementerian Koperasi
    Kementerian UMKM
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

    Kementerian Agama
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
    Kementerian Kebudayaan
    Kementerian Kesehatan
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
    Kementerian Pemuda dan Olahraga
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

    Kementerian Hukum
    Kementerian Hak Asasi Manusia
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Sumber : Antara

  • Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Iwan Bule, Jenderal yang Siap Sedia Mengurus Bola hingga Minyak Negara

    Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
     
    Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.
     
    Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan ‘siap sedia’ di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
    Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.
     
    Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.
     
    Kapolda di tiga daerah

    Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).
     
    Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.
     
    Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.
     
    Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.
     

     

    Membangun sepak bola

    Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.
     
    Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.
     
    Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.
     
    “Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang,” tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
     
    Berbeda dengan banyak pejabat yang ‘angkat tangan’ ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.
     
    Bergabung dengan Gerindra

    Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.
     
    Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. “Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara,” cetus Iwan.
     
    Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.
     
    “Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi,” tutur Iwan Bule.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Kemarin, PP Penghapusan Piutang UMKM hingga naturalisasi Kevin Diks

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada hari Selasa (5/11) yang menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia lewat PP Nomor 47 Tahun 2024 hingga rapat paripurna DPR RI mengesahkan permohonan Kevin Diks untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

    1. Presiden Prabowo tanda tangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdaya guna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. AHY perkenalkan Menteri PU sebagai kader Demokrat

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memperkenalkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebagai kader partai berlambang Mercy tersebut.

    Momen tersebut terjadi saat AHY membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk anggota DPRD se-Indonesia dari Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Senin malam.

    “Mungkin malam ini baru saja melihat memakai seragam (Partai Demokrat) dan yang bersangkutan saat ini mengemban amanah sebagai salah satu menteri di Kabinet Merah Putih,” kata AHY disambut tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Mendagri apresiasi DPR raih MURI legislasi terbanyak sepanjang sejarah

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas prestasinya dalam memecahkan Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam hal Produktivitas Penyusunan Undang-Undang (UU) Terbanyak Sepanjang Sejarah Parlemen.

    Mendagri menyebut Komisi II DPR RI telah menghasilkan sebanyak 160 UU dalam satu periode (2019—2024). Prestasi ini merupakan capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Ini perlu diabadikan, bukan dalam rangka kepentingan Komisi II sendiri, melainkan untuk kepentingan memancing semua pihak, terutama pembuat undang-undang. Baik dari seluruh jajaran DPR maupun DPD yang juga sekarang terlibat membuat undang-undang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri Kehutanan sowan ke Panglima minta dukungan TNI jaga hutan

    Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni sowan ke Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, untuk bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan meminta dukungan TNI menjaga hutan Indonesia seluas 125 juta hektare.

    Selepas pertemuan itu, Menhut mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Mabes TNI bakal membentuk nota kesepahaman kerja sama (MoU) yang menjadi dasar kerja sama dan kolaborasi dua lembaga itu ke depannya.

    “Tadi kami di dalam sudah berbicara, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan ada penandatanganan MoU antara Kementerian Kehutanan dan TNI, yang kira-kira ruang lingkupnya bagaimana kami bersama-sama menjaga hutan agar tidak dijarah tangan-tangan pribadi, komunitas, maupun korporasi yang merusak hutan kita sebagai sumber air maupun oksigen,” kata Raja Juli saat jumpa pers selepas pertemuan dengan Panglima.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi terhadap pesepakbola keturunan Indonesia, Kevin Diks.

    Selain Kevin Diks, rapat tersebut juga menyetujui naturalisasi terhadap dua pesepakbola perempuan yakni Estella Loupattij dan Noa Leatomu. Kevin Diks maupun dua pesepakbola perempuan lainnya dinaturalisasi untuk bisa memperkuat Tim Nasional Indonesia.

    “Sehubungan itu kami meminta persetujuan apakah permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Noa Leatomu, Estella Loupattij, dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang akhirnya disetujui oleh para peserta rapat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Teken 7 Perpres Pembentukan Kemenko, Ini Pembagiannya

    Prabowo Teken 7 Perpres Pembentukan Kemenko, Ini Pembagiannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

    Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

    Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

    Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

    Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

    Kementerian Hukum;
    Kementerian Hak Asasi Manusia;
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

    Kementerian Agama;
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    Kementerian Kebudayaan;
    Kementerian Kesehatan;
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

    Kementerian Sosial;
    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    Kementerian Koperasi;
    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    Kementerian Pekerjaan Umum;
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    Kementerian Transmigrasi;
    Kementerian Perhubungan; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

    Kementerian Pertanian;
    Kementerian Kehutanan;
    Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    Badan Pangan Nasional;
    Badan Gizi Nasional; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

    Kementerian Dalam Negeri;
    Kementerian Luar Negeri;
    Kementerian Pertahanan;
    Kementerian Komunikasi dan Digital;
    Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    Tentara Nasional Indonesia;
    Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    instansi lain yang dianggap perlu.

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

    Kementerian Ketenagakerjaan;
    Kementerian Perindustrian;
    Kementerian Perdagangan;
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    Kementerian Pariwisata; dan
    instansi lain yang dianggap perlu

  • Maruarar Usul Aset Tanah Sitaan Koruptor Dijadikan Perumahan Rakyat – Page 3

    Maruarar Usul Aset Tanah Sitaan Koruptor Dijadikan Perumahan Rakyat – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta pada Senin, 4 November 2024.

    Pertemuan itu diadakan guna membahas berbagai program dan kebijakan pembangunan 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. 

    Maruarar Sirait lantas mengharapkan dukungan dari Mendagri dan Mensos untuk melaksanakan program pembangunan tiga juta rumah. 

    Koordinasi lintas kementerian/lembaga ini diusung lantaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengantongi anggaran tipis di 2025, hanya sekitar Rp 5 triliun. 

    “Dengan anggaran pemerintah yang terbatas, maka kunci untuk melakukan pembangunan rumah adalah efisiensi dan gotong royong, dan itu harus mulai dicontohkan dari Menteri. Kemudian juga keterbukaan informasi menjadi kunci agar dapat dilakukan kontrol publik,” kata Ara panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

    Ara menilai, adanya koordinasi lintas instansi pemerintah ini juga menjadi wujud nyata bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dilaksanakan oleh satu kementerian, tapi harus membentuk tim yang solid. 

     “Semoga ke depan pembangunan 3 Juta rumah di lapangan bisa berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat Indonesia bisa tinggal di rumah yang layak huni,” pungkas Ara. 

     

  • Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua Nasional 5 November 2024

    Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua Nasional 5 November 2024

    Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (
    Kompolnas
    ) periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    Sembilan orang tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan tanggal 4 November 2024.
    Menariknya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    Budi Gunawan
    didapuk menjadi Ketua Kompolnas dan wakilnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Budi Gunawan.
    Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), anggota Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
    Berikut bunyi pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2002, “
    (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
    (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
    (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden
    ”.
    Ketua merangkap anggota
    Wakil Ketua merangkap anggota
    Anggota
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Kemendagri sebut Rakornas II Dukcapil 2024 jadi cara wujudkan Astacita

    Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disaJakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Dukcapil di Nusa Tenggara Barat pada 4-6 November 2024 menjadi salah satu cara mewujudkan Astacita.

    Rakornas II Dukcapil Tahun 2024 mengusung tema “Akurasi Data Kependudukan untuk Dukung Suksesnya Pilkada Serentak 2024 dan Percepatan Transformasi Digital Nasional”.

    “Cita keempat dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Plh. Dirjen Dukcapil) Kemendagri Handayani Ningrum, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Wamendagri tekankan peran penting data Dukcapil dukung astacita

    Selain itu, dia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan turunan dari delapan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2045.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa memasuki awal RPJMN 2024-2045, penyelenggaraan administrasi kependudukan telah mencatat kemajuan yang signifikan.

    Menurut dia, salah satunya dibuktikan dengan pemanfaatan data kependudukan nasional dalam memantapkan tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan proses demokratisasi.

    Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa acara tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menjabarkan empat pilar Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024