Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Prabowo Fokus ke 7 Sektor Kunci Ini

    Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Prabowo Fokus ke 7 Sektor Kunci Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan fokus ke tujuh sektor kunci untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahunnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Prabowo meminta agar perekonomian tumbuh hingga 8%. Menurutnya, target tersebut bukanlah suatu yang mustahil.

    “Karena kita pernah mencapai itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto,” kata Airlangga dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang disiarkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

    Menurutnya, rumus pemerintahan Orde Baru adalah menggenjot investasi (tumbuh 4,9—14,6% per tahun), konsumsi rumah tangga (tumbuh 2,9—12,6% per tahun), dan ekspor (rata-rata tumbuh 9,7% per tahun.

    Sayangnya, Airlangga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkelanjutan karena adanya paket kebijakan deregulasi perbankan pada 1988 dan diikuti krisis finansial Asia 1997.

    Dia mengungkapkan, pemerintahan Prabowo akan memakai rumus yang sama yaitu menjaga tingkat konsumsi sehingga bisa tumbuh 5%—6% per tahun, mendorong investasi sehingga tumbuh di kisaran 10% per tahun, dan menggenjot ekspor sehingga tumbuh di kisaran 9% per tahun.

    Untuk mewujudkan itu, Airlangga mengungkapkan pemerintah Prabowo akan fokus ke tujuh sektor kunci.

    “Sektornya tetap hilirisasi [manufaktur], sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi atau green energy [energi hijau],” ujarnya.

    Airlangga turut meminta pemerintah daerah ikut aktif membantu upaya pemerintah pusat. Dia merekomendasikan enam kebijakan kepada pemerintah daerah.

    Pertama, mendorong hilirisasi sumber daya alam. Kedua, mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas APBD. Ketiga, menurunkan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) melalui pemanfaatan infrastruktur.

    Keempat, menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi yang dibutuhkan di wilayah masing-masing. Kelima, mengantisipasi potensi inflasi pangan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Keenam, mengoptimalkan program KUR (kredit usaha rakyat).

    Sebagaimana diketahui, salah satu janji dalam kampanye Prabowo bersama Gibran adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi Indonesia dapat keluar dari middle income trap (MIT).

    Terlebih, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo mencatat mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

    Sebelumnya dalam dokumen Visi, Misi, Program Prabowo-Gibran, mencatta salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.  Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

    Berdasarkan berita Bisnis sebelumnya, tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Mengingat, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.

    Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol.

    Meski demikian, untuk jangka pendek pemerintah tetap mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2% pada tahun ini dan tahun depan. 

  • Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

    Wapres Gibran Usul Rakornas Pemda 2025 di Akmil Magelang

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan supaya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah tahun depan diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Dia menyampaikan hal itu dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Di hadapan para peserta, Gibran menyatakan gagasan itu muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan disiplin para kepala daerah.

    “Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang,” kata Gibran.

    Dalam pidatonya, Gibran menyatakan Rakornas selama tiga hari seperti saat ini mungkin belum cukup bagi kepala daerah.

    Menurutnya, perlu waktu yang lebih panjang untuk mencapai sinergi yang kuat.

    “Mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari,” ujar Gibran.

    Menurut Wapres, kehadiran para kepala daerah di Akmil Magelang akan memberikan nilai lebih, terutama dalam menciptakan kebersamaan dan soliditas.

    Gibran menyampaikan, kebersamaan dan kedisiplinan yang ditanamkan di lingkungan militer dapat menginspirasi para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

    Selain itu, Gibran menekankan pentingnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di setiap daerah untuk bekerja kompak tanpa ego sektoral.

    “Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya,” ucap Gibran.

    Sinergi semacam ini dianggap penting untuk menyukseskan berbagai program nasional yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

    Rakornas kali ini, selain memusatkan perhatian pada koordinasi, juga membahas pencapaian daerah-daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi, pencegahan korupsi, dan penurunan angka stunting.

    Gibran mengapresiasi daerah-daerah yang mampu meningkatkan skor MCP (Monitoring Center for Prevention) yang menunjukkan komitmen mereka dalam pencegahan korupsi.

  • Tahun Depan Rakornya di Akmil Magelang

    Tahun Depan Rakornya di Akmil Magelang

    Jakarta –

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming berseloroh di acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Bogor. Dia berseloroh bahwa tahun depan rakornas digelar di Akmil, Magelang.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan, Kamis (7/11/2024). Dia turut memanggil nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

    “Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang,” kata Gibran.

    Dia mengatakan bahwa kabinet Presiden Prabowo Subianto baru melaksanakan kegiatan retreat selama tiga hari di Akmil Magelang. Maka, kata Gibran, kepala daerah nantinya akan melaksanakan rakor selama lima hari.

    Tak lupa Gibran menjelaskan alasannya. Masih dengan berseloroh, dia mengatakan hal itu penting dilakukan agar para kepala daerah punya visi yang sama.

    “Mungkin kepala-kepala daerah ini bisa lima hari. Penting ini bapak ibu, biar semua singeri satu visi satu misi untuk Indonesia Emas,” ucapnya.

    (rdh/isa)

  • Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Wamendagri instruksikan pemda susun langkah konkret atas rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menginstruksikan seluruh jajaran kepala daerah agar menyusun langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024.

    Langkah ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.

    “Terutama kesiapan dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak dan akselerasi seluruh program untuk mendukung terwujudnya Asta Cita Kabinet Merah Putih,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kegiatan ini digelar untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo. Hal ini sebagaimana tema yang diusung, yakni “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Adapun pelaksanaan pilkada menjadi salah satu isu yang dibahas dalam forum tersebut. Bima menjelaskan narasumber yang hadir sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

    Ini penting dilakukan agar proses demokrasi dapat berjalan baik, aman, tertib, jujur, dan adil. Selain itu perlunya melakukan mitigasi potensi konflik yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024.

    Dia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan secara khusus kepada daerah yang hingga saat ini belum menyelesaikan kebutuhan anggaran pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hal ini dilakukan dengan membentuk desk pilkada di daerah masing-masing.

    Sebagai informasi, gelaran ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

    Forum ini juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Wapres minta kepala daerah serius terkait MCP
    Baca juga: Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita
    Baca juga: Menko PMK ajak Pemda bersinergi tuntaskan Asta Cita
     

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gibran Tekankan Tidak Ada Visi Lain Selain dari Presiden Prabowo

    Gibran Tekankan Tidak Ada Visi Lain Selain dari Presiden Prabowo

    Bogor, Beritasatu.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup acara rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Kamis (7/11/2024).

    Dalam pidatonya, Gibran menekankan semua jajaran pemerintah pusat dan daerah harus satu visi dengan Presiden Prabowo Subianto. “Sekali lagi bapak ibu saya garis bawahi tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Gibran meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan sehingga visi dan misi Prabowo dapat berjalan baik. “Ini kita perlu kerja sama tim. Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral, forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) harus kompak,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, kepala daerah dan forkopimda agar mendukung program prioritas dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk 5 tahun ke depan.

    Rakornas yang bertemakan “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2024” ini bertujuan mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan kepala daerah dan forkopimda serta instansi di daerah guna mendukung program prioritas presiden.

  • Maruarar Pamer Dapat Dukungan 6 Konglomerat di Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Maruarar Pamer Dapat Dukungan 6 Konglomerat di Program 3 Juta Rumah Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

    Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    “Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

    Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

    Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

    Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

    “Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle,” tegasnya.

    Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

    Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

    “Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi,” kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

  • Menko Airlangga Akui Masih Banyak Daerah dengan Ketimpangan Ekonomi Tinggi

    Menko Airlangga Akui Masih Banyak Daerah dengan Ketimpangan Ekonomi Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

    Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

    Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

    “PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah],” ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

    Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

    Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

    Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

    PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

    “Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini,” jelas Airlangga.

    Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

    PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

    Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

    Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

    “Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan,” tutup Airlangga.

  • Zulhas Sebut Lahan Sawah RI Sudah Berkurang 1 Juta Hektar

    Zulhas Sebut Lahan Sawah RI Sudah Berkurang 1 Juta Hektar

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

    “Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan,” kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

    Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. “Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan,” tuturnya.

    Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

    “Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan,” ucapnya.

    Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk.”Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi,” ucapnya.

    (acd/acd)

  • BSSN anggarkan Rp179,65 miliar dukung 100 hari awal kerja Presiden

    BSSN anggarkan Rp179,65 miliar dukung 100 hari awal kerja Presiden

    “Anggaran yang kami siapkan mengambil anggaran 2024 dan 2025 yang sudah ditentukan,”Jakarta (ANTARA) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menganggarkan Rp179,65 miliar untuk mendukung 100 hari awal kerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Anggaran yang kami siapkan mengambil anggaran 2024 dan 2025 yang sudah ditentukan,” kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Ia merincikan bahwa Rp179,65 miliar tersebut dibagi menjadi Rp177,75 miliar untuk kebutuhan 100 hari awal kerja pada 2024, sedangkan untuk 2025 disiapkan Rp1,9 miliar.

    “Rp177,75 miliar dialokasikan pada tahun anggaran 2024 karena ini memang yang paling banyak untuk ID Broker, dan layanan kriptografi. Ini merupakan prioritas dari SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik),” ujarnya.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sistem penghubung layanan identitas digital, yakni ID Broker, sistem layanan kriptografi, dan pengamanan SPBE menjadi upaya BSSN mendukung pemerintahan Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran sesuai Astacita ketujuh.

    Ia mengatakan bahwa Astacita ketujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Selain itu, kata dia, BSSN akan mengoordinasikan pembangunan dan pengamanan sistem kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam 100 awal kerja Presiden dan Wapres.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Kemendagri gelar rakornas bersama pemda bangun koordinasi astacita

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pemda) Tahun 2024 yang mengusung tema “Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Astacita merupakan delapan misi yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Baca juga: Presiden Prabowo hadiri Rakornas 2024 perdana bersama pimpinan daerah

    Rakornas ini juga dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditutup oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam laporannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengharmonisasikan pemda dan pemerintah pusat dalam mendukung program prioritas serta arah kebijakan Presiden Prabowo.

    “Untuk itu izinkan untuk menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahan kepada kepala daerah dan seluruh jajaran Forkopimda, sekaligus pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain berisi arahan Presiden Prabowo, Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih yang terbagi ke dalam empat panel.

    Masing-masing panel membahas isu strategis, misalnya pada panel pertama yang membahas “Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien”.

    Pembicara pada sesi ini, yaitu Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Jaksa Agung; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan; serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Kemudian panel kedua membahas “Kebijakan Nasional Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045”. Isu ini akan dibahas oleh sejumlah narasumber, yakni Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menko Bidang Pangan; Menko Bidang Perekonomian; serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Selanjutnya panel ketiga membahas “Program Unggulan Pemerintah Pusat” dengan narasumber, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Kepala Badan Gizi Nasional; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; serta Menteri Pertanian.

    Lalu, untuk panel keempat yaitu membahas “Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan untuk Pilkada Serentak yang Aman dan Damai”. Adapun pembicara pada sesi ini, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU); Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Kapolri; dan Panglima TNI.

    “Diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak (Presiden) yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi,” ujarnya.

    Pada acara Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri dan kepala lembaga negara Kabinet Merah Putih. Selain itu, hadir pula kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini juga dihadiri oleh KPU dan Bawaslu, baik pusat maupun daerah, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

    Baca juga: Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024
    Baca juga: Mendagri minta pemda jaga stabilitas inflasi jelang Pilkada 2024
    Baca juga: Mendagri: Pembangunan ASN penting untuk pemerintahan yang efisien

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024