Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Mendagri optimistis Menteri PKP mampu sediakan tiga juta rumah MBR

    Mendagri optimistis Menteri PKP mampu sediakan tiga juta rumah MBR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu menyediakan sebanyak tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Penyediaan rumah tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung.

    “Saya sangat PD (percaya diri) begitu Pak Ara (sapaan Maruarar Sirait) yang ditunjuk untuk melakukan program ini karena paham betul kerjanya cepat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Tito menceritakan saat baru tiba di Jakarta setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Menteri PKP langsung mendatangi Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Baca juga: Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Saat itu, Tito juga turut menemani kunjungan tersebut. Dia mengatakan Menteri Ara telah memiliki konsep bagaimana menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

    Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan lahan.

    Strategi inilah yang dilakukan Menteri Ara dalam meningkatkan pemanfaatan Rusun Pasar Rumput yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya.

    Baca juga: Mendagri minta pemda harus kerjakan program tiga juta rumah

    Melalui langkah itu, harga sewa rusun tersebut dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, Menteri Ara juga membangun konsep gotong royong dengan melibatkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau memiliki aset agar terlibat dalam program penyediaan perumahan tersebut.

    “Kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara, ini menjadi snowball effect, memberikan snowball effect, efek bola salju yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tetapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar Mendagri.

    Baca juga: Menteri PKP beberkan berbagai upaya sediakan tiga juta rumah
    Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP memetakan aset BUMN dukung tiga juta rumah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung upaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan dukungan ini salah satunya bakal melibatkan pemerintah daerah (pemda) dalam membantu program tersebut. Ia pun bakal menggelar pertemuan secara virtual dengan kepala daerah, DPRD, maupun kementerian/lembaga terkait.

    “Jadi saya sampaikan ke Pak Ara, nanti kita minggu depan zoom meeting, dengan seluruh kepala daerah, DPRD,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pihaknya akan memberikan pemahaman kepada para kepala daerah bahwa penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang harus didukung.

    “Supaya mereka memahami bahwa ini adalah program, sekali lagi, atensi, prioritas Bapak Presiden yang harus dikerjakan juga oleh daerah,” jelasnya.

    Tito mengatakan salah satu arahan yang akan disampaikan yaitu meminta kepala daerah agar mengidentifikasi aset lahan Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan-lahan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membangun perumahan.

    “Yang bisa disumbangkan dan kemudian dibangun, entah itu dibangun oleh pemerintah pusat, atau dibangun juga oleh pemerintah daerah,” ujar Tito.

    Selain itu, dirinya bakal meminta kepala daerah agar membangun gerakan gotong royong untuk mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Gerakan tersebut dapat melibatkan masyarakat yang memiliki aset maupun berpenghasilan tinggi. “Kita akan lihat nanti, daerah-daerah, kemampuan daerah-daerah untuk menggerakkan kegotongroyongan itu,” tambahnya.

    Selain langkah tersebut, Kemendagri bakal membantu melalui sejumlah kebijakan lainnya yang dibutuhkan. Hal ini akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

    Baca juga: Kemendagri dorong pemda beri insentif retribusi daerah basis kinerja

    Baca juga: Bima Arya: Presiden perintahkan efisiensi pemerintah pusat dan daerah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri Tito Setuju Hapus BPHTB untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah

    Mendagri Tito Setuju Hapus BPHTB untuk Realisasikan Program 3 Juta Rumah

    GELORA.CO  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setuju menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di pemerintah daerah kabupaten/kota.

    Selain penghapusan BPHTB, Tito juga mengatakan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga akan dihapus.

    Relaksasi dua ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Tito akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk kebijakan ini.

    Adapun hal ini diungkap Tito dalam acara “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024) malam.

    “Yang pasti saya keluarkan adalah nanti mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Tito.

    “Yang kedua adalah penghapusan untuk retribusi PBG untuk program MBR itu yang penting yang sudah pasti akan saya keluarkan minggu depan,” lanjutnya.

    Menurut Tito, keputusan memberikan ini setelah ia berhasil diyakinkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Selain untuk mendukung program 3 juta rumah, Tito menilai penghapusan BPHTB juga bisa menjadi upaya memperbaiki kawasan permukiman rumah yang kumuh.

    “Mumpung ada program ini, waktunya juga untuk membenahi kawasan permukiman yang lebih baik, lebih sehat,” ujar Tito

  • Pisah Sambut Komisioner Kompolnas, Benny Mamoto Serahkan Jabatan ke BG

    Pisah Sambut Komisioner Kompolnas, Benny Mamoto Serahkan Jabatan ke BG

    Jakarta –

    Kepemimpinan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kini berganti setelah dilakukan pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Benny Mamoto resmi melepas jabatan sebagai ketua harian dan kini dilanjutkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan (BG).

    Acara malam apresiasi dan pisah sambut dilakukan di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (4/11/2024). Turut hadir di lokasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Wakil Menko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus mewakili Menko Polkam Budi Gunawan, perwakilan Kemendagri dan jajaran lainnya.

    Benny Mamoto selaku ketua harian Kompolnas 2020-2024 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama Polri untuk sinergitas yang sudah terjalin. Benny menyebut fungsi Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri sudah berjalan baik.

    “Terima kasih bapak Kapolri yang sudah membuka diri, kehadiran Kompolnas selaku pengawas eksternal. Selama ini berjalan baik dan kami merasakan dukungan dan bantuan dari jajaran Polri, sehingga kami dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang muncul di masyarakat, kami bisa ikut berkontribusi memberikan saran pemikiran, rekomendasi dan lain sebagainya termasuk masukan-masukan,” kata Benny di lokasi, Jumat (8/11/2024).

    Benny menuturkan selama ini Kompolnas bersama-sama dengan Polri sudah melakukan beberapa forum group discussion (FGD) terkait berbagai hal. Benny juga menyinggung kala pihaknya bersama-sama Polri mengembalikan citra Polri yang saat itu disorot publik. Dia berharap Komisioner Kompolnas ke depan terus melakukan perbaikan.

    “Sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas kepada Komisioner Kompolnas periode 2024-2028. Silakan melanjutkan program yang dinilai bagus dan silahkan lanjutkan sinergi dengan Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” ujarnya.

    “Memposisikan pada malam hari ini sebagai penghubung keberlanjutan yang baik. Yang belum baik disempurnakan, yang lebih baik lagi dicapai yang akan datang, yaitu menghubungkan periode 2020-2024 dan 2024-2028. Saya akan berusaha melanjutkan yang baik-baik, terutama terkait dengan kerjasama dengan seluruh mitra Kompolnas barang kali nanti akan kami sempurnakan dan akan kami tingkatkan hal-hal yang perlu disempurnakan lebih baik lagi,” jelasnya.

    Berikut daftar anggota Kompolnas yang baru:

    Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap anggota

    Anggota:

    Menteri Hukum
    Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo,
    Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi
    Dr Supardi Hamid
    Gufron
    Mochammad Choirul Anam
    Dr Yusuf.

    Apresiasi dari Kapolri

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Komisioner Kompolnas periode 2020-2024. Sigit mengatakan Kompolnas membantu institusi Polri saat situasi sulit beberapa waktu yang lalu.

    “Saat itu kami mengalami masa-masa yang sangat sulit, bagaimana serangan dan kondisi institusi yang sempat turun sangat drastis, namun alhamdulillah semuanya dengan dukungan kerja keras seluruh jajaran komisioner dan juga diikuti oleh seluruh jajaran kami di institusi Polri, perlahan-lahan kami bisa membalikkan kembali kepercayaan publik pada institusi Polri,” kata Jenderal Sigit.

    Sigit juga mengucapkan selamat bertugas kepada jajaran komisioner Kompolnas yang baru. Dia berharap sinergitas antara Polri dan Kompolnas akan terus terjalin ke depannya.

    “Selama ini sinergitas antara Kompolnas dengan institusi Polri berjalan begitu baiknya. Dan tentunya harapan kami ke depan sinergitas yang sudah terjalin ini terus bisa terjaga dan kita harapkan juga semakin baik, terutamanya dalam posisi bagaimana Kompolnas sebagai mitra utama sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 terkait dengan pengawasan terhadap kepolisian,” jelasnya.

    Sigit menambahkan institusi Polri senantiasa membuka ruang kritikan dan evaluasi. Dia menegaskan Polri akan terus berupaya melakukan perbaikan demi menjalankan tugasnya.

    “Harapan kami sinergisitas dengan seluruh stakeholder, khususnya rekan-rekan yang memiliki fungsi pengawasan tentunya menjadi support bagi kami untuk bisa mewujudkan institusi Polri yang dipercaya, yang semakin dekat dengan masyarakat dan harapan kita, kita juga terus bisa meningkatkan profesionalisme kita untuk betul-betul bisa melayani apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya dalam melaksanakan tupoksi,” pungkasnya.

    (wnv/lir)

  • Cara Kemendagri Perkuat Sinergi dengan Ormas

    Cara Kemendagri Perkuat Sinergi dengan Ormas

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan organisasi masyarakat (ormas). Penguatan dilakukan melalui forum pembahasan isu strategis, oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri.

    “Forum ini juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 8 November 2024.

    Hal tersebut diungkap Gafur mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, yang terdiri atas pimpinan dan staf lingkup Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, pimpinan dan staf lingkup Ditjen Politik dan PUM, dan juga perwakilan ormas.

    Bertajuk “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kegiatan digelar di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor. Gafur mengatakan forum ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. 
     

    Berbagai narasumber turut dihadirkan dalam acara ini untuk memberikan perspektif dari berbagai bidang, di antaranya Edang Kendana, seorang Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, yang membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.” 

    Selain itu, hadir juga perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, Julia dari Program Yayasan The Habibie Center yang membahas “Peta Jalan Transisi Energi di Indonesia,” serta Yayasan Bani Abdurahman Wahid.

    Abdul Gofur mengatakan melalui diskusi dan pandangan yang diperoleh dari forum ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh. 

    “Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia,” ujar Abdul Gofur.

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan organisasi masyarakat (ormas). Penguatan dilakukan melalui forum pembahasan isu strategis, oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri.
     
    “Forum ini juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 8 November 2024.
     
    Hal tersebut diungkap Gafur mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, yang terdiri atas pimpinan dan staf lingkup Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, pimpinan dan staf lingkup Ditjen Politik dan PUM, dan juga perwakilan ormas.
    Bertajuk “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kegiatan digelar di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor. Gafur mengatakan forum ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. 
     

    Berbagai narasumber turut dihadirkan dalam acara ini untuk memberikan perspektif dari berbagai bidang, di antaranya Edang Kendana, seorang Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, yang membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.” 
     
    Selain itu, hadir juga perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, Julia dari Program Yayasan The Habibie Center yang membahas “Peta Jalan Transisi Energi di Indonesia,” serta Yayasan Bani Abdurahman Wahid.
     
    Abdul Gofur mengatakan melalui diskusi dan pandangan yang diperoleh dari forum ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh. 
     
    “Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia,” ujar Abdul Gofur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Komisi II DPR Pantau Cara Pemprov Sultra Sukseskan Program Makan Gratis ke Pelajar

    Komisi II DPR Pantau Cara Pemprov Sultra Sukseskan Program Makan Gratis ke Pelajar

    Liputan6.com, Kendari – Komisi II DPR RI meninjau program makan siang bergizi gratis di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024). Wakil Komisi II DPR RI Bahtra Banong bersama rombongan, mengunjungi SMAN 4 Kendari, Rabu (11/6/2024) siang. Diketahui, Pemprov Sultra memulai program secara serentak pada 4 sekolah SMAN dan SLB di Kota Kendari. 

    Sebelumnya, Pemprov Sultra melalui Pemda Kolaka Utara menjadi pionir ujicoba makan siang bergizi gratis sejak pertengahan sejak awal Oktober 2024. Sultra menjadi salah satu provinsi paling awal yang mengujicoba program unggulan Presiden Prabowo Subianto sebelum dilantik pada 20 Oktober lalu

    Pada akhir September 2024, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, memberikan dukungan hingga tingkat kabupaten dan kota. Pemprov Sultra juga menggenjot pemanfaatan lahan kosong yang banyak tersebar pada 17 kabupaten dan kota. 

    Diketahui, sejak akhir 2023 lalu, pemprov  sudah gencar mendorong pemanfaatan lahan kosong. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, ribuan guru dan siswa SMA secara serentak menanami lahan sekolah dengan sayuran dan hortikultura.

    Saat musim panen Februari hingga April 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat ratusan ton hasil panen serentak di 17 kabupaten dan kota. Hasilnya, dimanfaatkan oleh guru dan siswa dengan menjual ke pasar dan penduduk sekitar sekolah. 

    Langkah lainnya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, juga menjadi salah satu pionir menyukseskan program makan siang bergizi bagi pelajar di kabupaten Kolaka Utara. Pj Bupati Kolaka Utara Yusmin menginisiasi jajaran Pemda untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran dan hortikultura. Sikap Yusmin, sempat menarik perhatian komisi II DPR RI saat rapat bersama Mendagri Tito Karnavian. 

    Selain itu, Pemda Kolaka Utara juga memanfaatkan puluhan hektare tambak ikan yang tersebar di pesisir pantai. Tercatat, pada 3 Oktober 2024, Pemda menyebar 105 ribu benih ikan. Harapannya, hasil panen bisa digunakan untuk mendukung logistik milik Pemda menyukseskan program makan bergizi gratis. 

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, mengunjungi Sultra setelah ada koordinasi dengan Mendagri. Kata dia, Program makan siang bergizi ini, harus mendapat dukungan dari seluruh Pemprov di Indonesia.  “Meskipun program ini serentak dan berada di bawah Badan Gizi Nasional, tetapi belum cukup. Pemda juga harus menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga mempercepat program Prabowo,” kata Bahtra Banong. 

    Kata dia, infrastruktur yang lengkap dari Pemda, akan menggenjot peningkatan aktivitas UMKM lokal. Alasannya, semua komponen dalam mempercepat makan bergizi gratis tidak terlepas dari peran UMKM. 

    “Misalnya, ketersediaan susu, sayur, ikan dan material lainnya. UMKM bisa berperan penting dan mereka bisa mendapatkan manfaat. Perputaran uang juga terjadi di masyarakat,” ujarnya. 

    Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto yang hadir di lokasi memaparkan, program serentak ujicoba makan siang gratis pada empat sekolah. Keempatnya yakni, SMKN 1 dan 2, SMAN 4 Kendari dan SLB Kendari. Kata Andap, ujicoba ini, dilakukan pada sebanyak 3.775 siswa. 

    “Pemprov Sultra mendukung program Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan asupan nutrisi bagi pelajar Indonesia menuju Generasi Emas 2045, harapannya para pelajar di seluruh Indonesia, khususnya di Sultra, semakin handal, cemerlang dan produktif,” kata Andap. 

    Andap memaparkan, Pemprov Sultra turut menggandeng ahli gizi yaitu dokter Mardiana Mustawa dan Muliani. Keterlibatan nutrisionis, untuk memastikan asupan gizi makanan yang disediakan.

    “Mereka memastikan gizi makanan yang akan diberikan kepada para siswa, agar makanan tersebut dapat bermanfaat bagi tumbuh kembang para siswa siswi,” jelas Andap

    Selain itu, untuk ketersediaan menu makan bergizi gratis Pemprov Sultra bekerja sama dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dalam hal ini kantin sekolah dan kantin Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. 

    Mobil dinas Camat Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dilaporkan ditembak orang tak dikenal. Mobil ini biasa digunakan untuk mengantar Supriyani, seorang guru yang tengah menjalani sidang.

  • Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 27 November 2024 Hari Libur Nasional

    Pilkada Serentak, Pemerintah Tetapkan 27 November 2024 Hari Libur Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah bakal menjadikan 27 November atau saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 menjadi Hari Libur Nasional. 

    Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

    “Iya. Rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri,” ujarnya kepada wartawan. 

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa mengingat bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi secara serentak ini baru pertama kali diadakan. Maka, pemerintah memang tengah berupaya untuk menjadikannya sebagai Hari Libur Nasional.

    “Nanti kita lihat ya. Karena kan memang mohon maaf ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar. Terima kasih semuanya,” tandas Prasetyo.

    Berikut Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024

    1. 27 Februari – 16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 

    2. 24 April – 31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

    3. 5 Mei – 19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 

    4. 31 Mei – 23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

    5. 24 – 26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon

    6. 27 – 29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon

    7. 27 Agustus – 21 September 2024: penelitian persyaratan calon

    8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon

    9. 25 September – 23 November 2024: pelaksanaan kampanye

    10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara 

    11. 27 November – 16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

  • Dimulai 2025, Pemkab Banyuwangi Sudah 3 Kali Lakukan Uji Coba Makan Siang Gratis

    Dimulai 2025, Pemkab Banyuwangi Sudah 3 Kali Lakukan Uji Coba Makan Siang Gratis

    Liputan6.com, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan beberapakali uji coba makan bergizi sebagai persiapan menyambut program pemerintahan Prabowo-Gibran. Rencananya program ini baru mulai dilakukan tahun 2025 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menjelaskan, pihaknya belum mengetahui pasti teknisnya bagaimana. Namun demikian untuk mempersiapkan diri, Pemkab Banyuwangi sudah 3 kali melakukan uji coba.

    “Makan bergizi gratis adalah program dari pemerintah pusat. Tetapi kami di Banyuwangi sudah beberapa kali melaksanakan uji coba, walaupun kami belum tahu nanti pelaksanaannya sistemnya seperti apa,” kata Suratno, Kamis (6/5/2024).

    Uji coba makan bergizi gratis itu digelar di tiga sekolah dasar (SD) yang berbeda-beda. Sebagian uji coba digelar saat pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) beberapa waktu silam. Dalam uji coba tersebut, Suratno menyebut, tak ada kendala berarti. Pihak guru dan siswa tempat pelaksanaan uji coba juga mengaku senang dan mendukung.

    Suratno menyebut, program makan bergizi gratis bisa dikategorikan dalam program Sekolah Sehat yang digagas Pemkab Banyuwangi. dalam peogram Sekolah Sehat, terdapat beberapa tolok ukur utama. Mulai dari sehat fisik, sehat imunisasi, sehat kesehatan jiwa, dan sehat gizi. “Sehat gizi ini termasuk yang utama. Dan dengan adanya program makan bergizi gratis, bisa menjadi pendukungnya,” sambung dia.

    Suratno menjelaskan, pihaknya belum mengetahui soal teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis. Termasuk juga apakah Banyuwangi akan menjadi daerah sasaran pada tahap awal. “Kami belum tahu bagaimana teknisnya, jadi kami masih menunggu. Beberapa hari ke depan, kami ada acara di Kemendagri. Sepertinya salah satu yang akan dibahas sepertinya juga program makan bergizi gratis,” ucapnya.

  • Arahan Tegas Prabowo untuk Berantas Judi Online dan Korupsi

    Arahan Tegas Prabowo untuk Berantas Judi Online dan Korupsi

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto tegas meminta judi online untuk diberantas. Selain judi online, Prabowo juga meminta korupsi diberantas.

    Arahan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Prabowo mulanya menyampaikan gagasan yang menjadi garis besar kebijakannya selama 5 tahun ke depan.

    “Jadi presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang,” kata Hasan kepada wartawan di lokasi.

    Prabowo menekankan Indonesia merupakan negara yang kaya. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bekerja keras serta mengedepankan efisiensi dan tidak menghamburkan anggaran.

    “Beliau mendepankan bahwa negara kita adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan kita tidak bisa jadi kaya. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi. Nah ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran,” ujarnya.

    “Jangan gunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak. Atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” lanjut Hasan.

    “Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tidak korupsi. Nah penting sekali, beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal, dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Arahan Prabowo berantas judi online juga diungkapkan oleh Wakil Mendagri Bima Arya. Arahan tegas berantas judi online turut disampaikan kepada aparat penegak hukum.

    Bima mengatakan Prabowo meminta jajarannya tak takut berantas judi online untuk membela rakyat. Sebab, pejabat dibayar oleh rakyat.

    “Kita dibayar oleh rakyat, kita harus bela rakyat, jangan takut berantas korupsi dan judi online,” imbuhnya.

    “Karena kalau pemborosan dihilangkan, judi online diberantas, maka akan banyak yang bisa kita salurkan untuk kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X juga mengungkap arahan Prabowo mengenai manajemen pemerintahan hingga pemberantasan korupsi. Kata Sultan HB X, Prabowo menginginkan langkah-langkah perbaikan ke depan sehingga mengurangi kebocoran anggaran.

    “Saya kira penjelasan di samping program ya, tapi bicara juga menyangkut masalah manajemen pemerintahan, mencakup pemberantasan korupsi. Bagaimana langkah-langkah ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan sehingga dengan arah pembangunan itu berkurang kebocorannya dan sebagainya,” kata Sultan HB X kepada wartawan.

    Baca halaman selanjutnya>>

  • Gibran Minta Rakornas Kepala Daerah Pindah ke Akmil Mulai Tahun Depan

    Gibran Minta Rakornas Kepala Daerah Pindah ke Akmil Mulai Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah 2025 dapat dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pembekalan terhadap Kepala Daerah dapat dilakukan seperti jajaran Kabinet Merah Putih pada tempo lalu.

    Hal ini dia sampaikan saat menutup agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja [Rakornas Kepala Daerah] ke Akmil, Akmil Magelang,” ucapnya dalam forum itu.

    Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu menyebut apabila Kabinet Merah Putih menjalani Retreat selama tiga hari sejak Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10), maka pemimpin daerah dapat melakukannya hingga 5 hari.

    “Kami kemarin tiga hari, tetapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari. Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas,” pungkas Gibran.