Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Netralitas Guru & Dosen Jelang Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan – Espos.id

    Netralitas Guru & Dosen Jelang Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Pilkada. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Dosen Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Lia Wulandari, mengingatkan netralitas ASN yang perlu diperhatikan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga meliputi tenaga pengajar di lingkungan sekolah dan kampus.

    “Guru, pengajar, dosen, netralitasnya juga perlu diperhatikan, sebab ada potensi kampanye terselubung untuk mengajak memilih salah satu kandidat, misalnya,” ujar Lia ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

    Promosi
    Cerita Sukses Pelaku Usaha Berkembang Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    Ia juga mengatakan netralitas kepala desa merupakan salah satu kerawanan yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan terlibat dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), biasanya berada di tingkat desa dan kelurahan.

    Terkait dengan kerawanan tersebut, Lia memandang penting pemberdayaan petugas pengawas di TPS untuk memastikan tidak adanya pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN.

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan Bawaslu wajib melakukan kerja pengawasan pelaksanaan pilkada, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye dari segi netralitas ASN.

    “Biasanya, yang paling berisiko tinggi kalau incumbent kepala daerah mencalonkan diri atau ada keluarganya yang mencalonkan diri,” kata Lia sebagaimana dilansir Antara. 

    Partisipasi pengawasan dari masyarakat pun menjadi salah satu hal yang harus terus digalakkan oleh Bawaslu.

    Guna mencegah keraguan atau ketakutan masyarakat dalam melaporkan suatu pelanggaran, Lia mengatakan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang menerima laporan harus mengikuti standar penjaminan anonimitas untuk melindungi pelapor.

    “Harusnya memang ada pilihan anonim kalau ada laporan dari masyarakat. Standar laporan pengaduan memang seperti itu,” ucap dia.

    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menuturkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    Hal tersebut, kata dia, diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri saat berkeliling ke setiap provinsi di Tanah Air bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Wamendagri Setuju Bansos Dihentikan Sementara Jelang Pilkada – Espos.id

    Wamendagri Setuju Bansos Dihentikan Sementara Jelang Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). (dok)

    Esposin, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan setuju atas usulan penyaluran bantuan sosial dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga selesai dihelat.

    “Kami sudah menangkap dengan baik pesannya supaya bansos ini tidak disalahgunakan. Kami akan langsung lakukan pembahasan begitu ya, tetapi esensinya, substansinya kami setuju,” kata Bima Arya ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). 

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    Bima mengatakan pihaknya mempertimbangkan untuk menghentikan terlebih dahulu penyaluran bansos dalam kurun waktu tersebut agar tidak mendelegitimasi hasil Pilkada 2024.

    “Jangan sampai di lapangan itu terjadi kontroversi yang kemudian menimbulkan polemik hukum dan legitimasi dari hasil pilkada sendiri,” ujarnya sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Meski demikian, Wamendagri mengatakan pihaknya akan membahas terlebih dahulu di internal Kemendagri atas usulan tersebut.

    “Segera kami akan lakukan tindak lanjut dan akan lakukan pembahasan,” ucap dia.

    Sebelumnya, pada rapat anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara waktu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 hingga selesai digelar.

    “Satu saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini pilkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan,” katanya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Gibran Pimpin Rapat Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi

    Gibran Pimpin Rapat Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Lewotobi

    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, memimpin rapat koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana letusan Gunung Lewotobi di Graha BNPB. Rapat dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Mendagri Tito Karnavian, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • 9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    9 Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel Nasional

    Kemendagri Akan Minta Penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang Tiba-tiba Muncul Pimpin Apel
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah dinyatakan melarikan diri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel)
    Sahbirin Noor
    tiba-tiba muncul memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru, Senin (11/11/2024).
    Terkait kemunculan Sahbirin Noor yang tengah dicari KPK, Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan pria yang akrab disapa
    Paman Birin
    tersebut.
    “Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima Arya usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Apalagi, menurut Bima Arya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.
    “Kami kan sudah menunjuk pelaksana (plt) supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.
    Sementara itu, kepada para ASN dan karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Sahbirin Noor menegaskan bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.
    Sebagaimana diberitakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada 7 Oktober 2024.
    Surat Perintah Penangkapan tersebut diterbitkan satu hari setelah penetapan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel pada 6 Oktober 2024.
    Sahbirin Noor diketahui melarikan diri berdasarkan keterangan anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Saat membacakan keterangan, Indah menyebut keberadaan Sahbirin Noor tidak diketahui setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2024.
    “Sampai saat persidangan ini berlangsung, Pemohon (Paman Birin) melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya,” kata Indah saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Sahbirin Noor di Ruang Sidang Nomor 7 PN Jakarta Selatan pada 5 November 2024.
    Indah juga menjelaskan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, tetapi Gubernur Kalsel tersebut tidak dapat ditemukan.
    Menurut dia, penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Paman Birin, antara lain rumah dinas Gubernur Kalsel, kantor Gubernur Kalsel, kediaman pribadi Paman Birin, rumah Dinas PUPR Kalsel, dan lokasi lainnya.
    Kasus yang menjerat Sahbirin Noor berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel pada 6 November 2024.
    Dalam upaya penindakan tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 12.113.160.000 dan 500 Dolar Amerika Serikat (AS).
    Uang tersebut diduga merupakan bagian dari
    fee
    5 persen untuk SHB terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
    KPK lantas menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Paman Birin diduga menerima
    fee
    sebesar 5 persen dari proyek tersebut.
    “Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 8 Oktober 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Kaltim Kebut Perbaikan Stadion Utama Palaran

    Pj Gubernur Kaltim Kebut Perbaikan Stadion Utama Palaran

    Samarinda: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berharap Stadion Utama Kaltim di Palaran kelak akan menjadi kebanggaan. Saat ini stadion eks Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008 itu sedang dalam perbaikan dan pembenahan. 

    “Kita baru saja meninjau perbaikan Stadion Utama Kaltim di Palaran, Samarinda. Mudah-mudahan selesai sesuai rencana,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Stadion Utama Kaltim Palaran, Sabt, 8 November 2024. 

    Stadion ini, lanjut Akmal merupakan aset Pemprov Kaltim dan harus bisa dioptimalkan perannya untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah ini.

    “Kita berharap, Stadion Utama Kaltim di Palaran ini selain menjadi Base Camp Borneo FC, juga kita tingkatkan lagi menjadi fasilitas bertaraf internasional untuk peningkatan prestasi olahraga Kaltim,” tandasnya.

    Sejauh ini Pemprov Kaltim telah melakukan langkah-langkah positif untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali Stadion Utama Kaltim Palaran ini. Koordinasi terus dilakukan bersama dinas dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih dihadapi.

    Ia memperkirakan Desember 2024 mendatang, perbaikan sudah rampung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga. 

    “Berkaitan dengan pemanfaatan nanti, kita berharap tidak hanya Borneo FC, tetapi juga UPTD dari dinas dan instansi lain agar bisa menggelorakan dan menghidupkan kembali  stadion ini,” pesan Akmal.

    Segera setelah ini, Akmal akan  memerintahkan dinas  terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi  memanfaatkan Stadion Utama Kaltim Palaran dalam berbagai kegiatan baik skala daerah, nasional maupun internasional.

    “Kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Tidak ada lagi yang namanya Superman, sebab yang ada hanya super team,” tegasnya.

    Setelah kegiatan rehab selesai, Akmal berencana memindahkan berbagai aktivitas  padat di tengah kota ke Palaran.

    Pemindahan aktivitas ini sambung Akmal, tentu akan berdampak pada berbagai sektor.  Misal pertandingan sepakbola digelar di stadion ini, tentu jalan tol akan semakin ramai, karena orang akan berbondong-bondong menonton sepakbola.

    Akmal meyakini dibukanya Stadion Utama Kaltim Palaran sudah pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Dia juga akan membangun ekosistem guna meningkatkan UMKM dengan partisipasi Dinas Perindustruan Perdaganan Koperasi dan UKM Kaltim dan Dispora Kaltim. 

    “Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dibukanya  Stadion Utama Kaltim Palaran ini,” yakin Akmal.

    Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses perbaikan stadion ini. 

    “Mudah-mudahan Stadion Palaran ini bisa menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kaltim di masa depan,” pungkas  Akmal.

    Samarinda: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik berharap Stadion Utama Kaltim di Palaran kelak akan menjadi kebanggaan. Saat ini stadion eks Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008 itu sedang dalam perbaikan dan pembenahan. 
     
    “Kita baru saja meninjau perbaikan Stadion Utama Kaltim di Palaran, Samarinda. Mudah-mudahan selesai sesuai rencana,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Stadion Utama Kaltim Palaran, Sabt, 8 November 2024. 
     
    Stadion ini, lanjut Akmal merupakan aset Pemprov Kaltim dan harus bisa dioptimalkan perannya untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah ini.
    “Kita berharap, Stadion Utama Kaltim di Palaran ini selain menjadi Base Camp Borneo FC, juga kita tingkatkan lagi menjadi fasilitas bertaraf internasional untuk peningkatan prestasi olahraga Kaltim,” tandasnya.
     
    Sejauh ini Pemprov Kaltim telah melakukan langkah-langkah positif untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali Stadion Utama Kaltim Palaran ini. Koordinasi terus dilakukan bersama dinas dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih dihadapi.
     
    Ia memperkirakan Desember 2024 mendatang, perbaikan sudah rampung, sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga. 
     
    “Berkaitan dengan pemanfaatan nanti, kita berharap tidak hanya Borneo FC, tetapi juga UPTD dari dinas dan instansi lain agar bisa menggelorakan dan menghidupkan kembali  stadion ini,” pesan Akmal.
     
    Segera setelah ini, Akmal akan  memerintahkan dinas  terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi  memanfaatkan Stadion Utama Kaltim Palaran dalam berbagai kegiatan baik skala daerah, nasional maupun internasional.
     
    “Kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Tidak ada lagi yang namanya Superman, sebab yang ada hanya super team,” tegasnya.
     
    Setelah kegiatan rehab selesai, Akmal berencana memindahkan berbagai aktivitas  padat di tengah kota ke Palaran.
     
    Pemindahan aktivitas ini sambung Akmal, tentu akan berdampak pada berbagai sektor.  Misal pertandingan sepakbola digelar di stadion ini, tentu jalan tol akan semakin ramai, karena orang akan berbondong-bondong menonton sepakbola.
     
    Akmal meyakini dibukanya Stadion Utama Kaltim Palaran sudah pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. Dia juga akan membangun ekosistem guna meningkatkan UMKM dengan partisipasi Dinas Perindustruan Perdaganan Koperasi dan UKM Kaltim dan Dispora Kaltim. 
     
    “Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan dibukanya  Stadion Utama Kaltim Palaran ini,” yakin Akmal.
     
    Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses perbaikan stadion ini. 
     
    “Mudah-mudahan Stadion Palaran ini bisa menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kaltim di masa depan,” pungkas  Akmal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • DKI Kemarin, Mulai dari KPPS difabel hingga banjir di Jaksel

    DKI Kemarin, Mulai dari KPPS difabel hingga banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Senin (11/11) masih layak untuk disimak hari ini, mulai dari KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS hingga Empat RT di Jaksel tergenang pada Senin sore.

    Berikut ulasan selengkapnya:

    1. KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS
     
    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat melibatkan warga disabilitas fisik menjadi bagian dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada DKI Jakarta 2024 di wilayah tersebut.

    Baca di sini

    2. Demokrat minta DKI jangan hapus KJP usai terapkan sekolah gratis
     
    Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghapus program bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus usai menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta.

    Baca di sini

    3. DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendagari
     
    DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2024-2029 hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera disahkan menjadi peraturan DPRD.

     

    Baca di sini

     

    4. DKI tingkatkan akses hunian layak untuk masyarakat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak, aman dan terjangkau melalui penyediaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi masyarakat yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Baca di sini
     
    5. Empat RT di Jaksel tergenang pada Senin sore

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengemukakan sebanyak empat RT di Jakarta Selatan tergenang sekitar pukul 17.00 WIB akibat hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta.

    Baca di sini

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Peringatan Hari Pahlawan, Akmal Malik Tekankan Pentingnya Inovasi untuk Kemajuan Bangsa

    Peringatan Hari Pahlawan, Akmal Malik Tekankan Pentingnya Inovasi untuk Kemajuan Bangsa

    Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Samarinda, Minggu,10 November 2024. 

    Upacara Hari Pahlawan diikuti unsur Forkopimda Kaltim, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Danrem 091/ASN Brgijen TNI Anggara Sitompul, unsur TNI, Polri dan veteran.
      
    Membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan tema peringatan Hari Pahlawan adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang mendalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.   

    “Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia,” kata Akmal membacakan sambutan Menteri Sosial. 

    Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. 

    Akmal Malik menyebut ada satu hal yang membuat dirinya teringat dari sambutan Menteri Sosial, yaitu bahwa pahlawan itu tidak hanya berhenti ketika Indonesia merdeka.  

    “Pahlawan itu ada konteksnya juga. Jadi konteks sekarang kita bukan lagi berjuang melawan penjajah, tapi adalah berjuang untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaik bagi pembangunan daerah dan Indonesia,” sebutnya.  

    Menurut Akmal, siapapun yang berhasil membuat inovasi dan melakukan hal baik bagi Kaltim dan Indonesia, adalah pahlawan masa kini. 

    “Jadi konteks pahlawan itu tidak akan pernah mati. Pahlawan itu akan selalu ada sesuai dengan konteks dan masanya masing-masing. Ke depan harapan kita akan muncul pahlawan-pahlawan baru yang akan menjadi pionir bagi Kaltim dan Indonesia,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.  

    Usai upacara, Akmal Malik beserta jajaran Forkopimda, Sekda Provinsi Kaltim dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta para veteran melakukan ziarah nasional, berdoa dan menabur bunga di TMP Kusuma Bangsa Samarinda.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Samarinda, Minggu,10 November 2024. 
     
    Upacara Hari Pahlawan diikuti unsur Forkopimda Kaltim, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Danrem 091/ASN Brgijen TNI Anggara Sitompul, unsur TNI, Polri dan veteran.
      
    Membacakan sambutan Menteri Sosial RI, Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan tema peringatan Hari Pahlawan adalah “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Tema ini mengandung makna yang mendalam. “Teladani Pahlawanmu”, berarti semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan.   
     
    “Cintai Negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia,” kata Akmal membacakan sambutan Menteri Sosial. 
    Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. 
     
    Akmal Malik menyebut ada satu hal yang membuat dirinya teringat dari sambutan Menteri Sosial, yaitu bahwa pahlawan itu tidak hanya berhenti ketika Indonesia merdeka.  
     
    “Pahlawan itu ada konteksnya juga. Jadi konteks sekarang kita bukan lagi berjuang melawan penjajah, tapi adalah berjuang untuk menghadirkan inovasi-inovasi terbaik bagi pembangunan daerah dan Indonesia,” sebutnya.  
     
    Menurut Akmal, siapapun yang berhasil membuat inovasi dan melakukan hal baik bagi Kaltim dan Indonesia, adalah pahlawan masa kini. 
     
    “Jadi konteks pahlawan itu tidak akan pernah mati. Pahlawan itu akan selalu ada sesuai dengan konteks dan masanya masing-masing. Ke depan harapan kita akan muncul pahlawan-pahlawan baru yang akan menjadi pionir bagi Kaltim dan Indonesia,” pungkas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu.  
     
    Usai upacara, Akmal Malik beserta jajaran Forkopimda, Sekda Provinsi Kaltim dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, serta para veteran melakukan ziarah nasional, berdoa dan menabur bunga di TMP Kusuma Bangsa Samarinda.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Jangan Hanya Keluhkan Pelayanan Publik di Media Sosial, Ini Saluran Pengaduan yang Tepat

    Liputan6.com, Paser – Di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim menggelar sosialisasi istem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Tak hanya sekadar menjelaskan soal sistem kanal aduan terintegrasi itu, Diskominfo Kaltim juga melatih warga menggunakannya. Satu per satu warga desa diajak menggunakan ponsel pintar untuk mencoba aplikasi pengaduan publik.

    Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Mardiasih menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi ini sebagai kanal aduan resmi. Sebab jika menggunakan saluran lain seperti media sosial, bisa berdampak hukum.

    “Kalau bapak-ibu mengeluh di media sosial, terus salah, maka bisa kena UU ITE. Tapi kalau melalui aplikasi SP4N-LAPOR!, identitas pelapor dilindungi bahkan bisa melapor menggunakan anonim,” katanya Mardiasih saat menjadi narasumber sosialisasi tersebut pada Selasa (15/10/2024) silam.

    SP4N-LAPOR! merupakan kanal aduan masyarakat di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, yang terhubung dengan Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman.

    Melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan pengaduan berkadar pengawasan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.

    “Masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, masukan, dan aspirasi, terkait layanan publik dan permohonan informasi,” ujarnya.

    Sosialisasi tersebut sekaligus pelatihan, bertujuan agar warga setempat mengetahui pemanfaatan dan tata cara pelaporan aduan.

    “Adapun yang diadukan berupa layanan yang tidak sesuai standar dan kebijakan pemerintah, perilaku aparatur, adanya KKN, masalah lingkungan, dan kritikan terhadap layanan pemerintah,” kata Mardiasih.

    Melalui aplikasi SP4N LAPOR!, masyarakat bisa mengawasi kinerja pemerintah jika takut menyampaikan pendapatnya.

    Mardiasih. menambahkan sosialisasi itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) dari Bank Dunia guna menjaga kelestarian lingkungan.

    “Kalau ada oknum-oknum atau perusahaan yang merusak lingkungan, masyarakat juga bisa melapor ke aplikasi SP4N LAPOR!,” tuturnya.

  • Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Wamendagri Pantau Netralitas ASN di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi fokus utama selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    Bima mengatakan, pihaknya bersama Bawaslu berkeliling ke setiap provinsi untuk memantau hal tersebut. Bahkan kemarin telah berkunjung ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, dua daerah tersebut memiliki dinamika tersendiri.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bima dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kemendagri, Pj Gubenerur, dan Pj Bupati/Wali Kota dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

    “Yang sekarang kita fokuskan ada juga netralitas ASN. Kami bekeliling ke setiap provinsi bersama Bawaslu, kemarin ke Jateng dan Jatim, ini dua daerah yang memang ada dinamika tersendiri bersasarkan aduan yang masuk terkait dengan netralitas ASN termasuk juga Kepala Desa. ini juga yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan-rekan di Komisi II,” tuturnya.

    Bima mengemukakan mengenai netralitas ini telah disampaikan ke wilayah dan daerah bahwa Bawaslu dan Kemendagri akan menindaklanjuti serta memproses sesuai dengan kewenangan dan tingakatan sanksi bila memang terbukti ada pelanggaran yang dilakukan.

    “Bisa dilakukan mulai dari peringatan, teguran, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian secara tetap apabila memenuhi pembuktian,” ujarnya.

    Adapun, selain berfokus pada netralitas ASN, Bima menyebutkan segi dukungan pemerintah daerah terhadap pilkada lainnya adalah mengenai anggaran, kartu pendaftaran pemilih, serta keamanan dan ketertiban.

    Senada dengan Bima, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan persoalan mengenai netralitas ASN ini banyak sekali mendapatkan perhatian dan masukan. 

    Maka dari itu, lanjut dia, RDP hari ini fokus bicara dalam konteks persiapan dan kesiapan para PJ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam menghadapi Pilkada 2024. Pihaknya ingin tahu bagaimana posisi dari para penjabat ini.

    “Kita tahu bahwa banyak sekali pemberitaan, banyak sekali masukan yang masuk ke Komisi || DPR RI terkait dengan satu netralitas ASN menjelang pilkada. Kita ingin tahu bagaimana positioning para penjabat ini, yang notabene juga merupakan ASN. Eselon 2 untuk para penjabat bupati, wali kota, dan Eselon 1 untuk penjabat gubernur,” tandasnya.

  • DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    DPRD DKI rampungkan tatib hasil fasilitasi dengan Kemendgari

    Jakarta (ANTARA) – DPRD DKI Jakarta merampungkan pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD periode 2024-2029 hasil fasilitasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera disahkan menjadi peraturan DPRD.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD dapat mematuhi tatib yang terdiri dari 20 BAB dan 222 pasal itu.

    Tatib DPRD itu akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi DPRD sebagai legislasi, penganggaran dan pengawasan.

    “Pastinya kita berharap semua dewan mematuhi aturan ini. Mudah-mudahan dengan Tatib baru jadi semangat baru. Kita akan kawal semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat,” ujar dia.

    Baca juga: Fraksi Demokrat-Perindo minta Pemprov DKI perluas program hunian KTV

    Tahapan selanjutnya, yakni DPRD DKI mengadakan rapat paripurna untuk pengesahan Peraturan DPRD. “Setelah paripurna, apabila ditemukan salah satu pasal perlu direvisi, sangat memungkinkan direvisi,” ungkap Koirudin.

    Dia berharap keberadaan tatib dapat berpihak pada kepentingan masyarakat.

    “Hal ini sebuah fasilitasi yang melegakan buat kita. Kita ingin mengawal setiap rupiah dari uang yang masyarakat bayarkan ke pemerintah melalui pajak, kita akan kawal bersama,” katanya.

    Adapun Peraturan Tatib DPRD dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ketentuan Umum, BAB III Fungsi, Tugas, Wewenang dan Wewenang DPRD dan BAB IV Pengisian Kekosongan Gubernur dan/Wakil Gubernur. Sedangkan BAB V Keanggotaan DPRD serta BAB VI Alat Kelengkapan DPRD.

    Baca juga: Antisipasi perundungan di sekolah dengan perbanyak kamera pengawas

    BAB VII Rencana Kerja, BAB VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD, BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD, dan BAB X Pengambilan Keputusan Risalah Rapat, Undangan Rapat, Pakaian Rapat dan Bentuk Kebijakan DPRD.

    Selanjutnya, BAB XI Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota DPRD, BAB XII Fraksi dan Tugas Fraksi, BAB XIII Larangan dan Sanksi serta BAB XIV Konsultasi DPRD. BAB XV Pertimbangan dan Keputusan DPRD Terhadap Kebijakan Strategis.

    BAB XVI Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat, BAB XVII Sekretariat DPRD, BAB XVIII Pendanaan, BAB XIX Ketentuan Lain-Lain dan BAB XX Ketentuan Penutup

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024