Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran

    KPU: Pemerintah dukung pilkada ulang meski belum susun anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pilkada ulang meski anggaran akibat kotak kosong menang belum diusulkan oleh 37 daerah.

    “Informasi dari teman-teman di 37 daerah, anggarannya belum diusulkan karena memang mereka anggarannya itu penyelenggaraan pilkada sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024,” kata Idham saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh jika ketentuan Pasal 54D Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dijalankan.

    “Sebagaimana komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri pernah menyampaikan bahwa berkenaan dengan tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat support dan apabila memang ketentuan tersebut dilaksanakan, itu jadi prioritas utama,” ujarnya.

    Selain itu, dia menyampaikan mekanisme pilkada ulang akan mengikuti regulasi yang sama seperti biasanya.

    “Nanti akan ada yang namanya dibuka pendaftaran calon yang baru, pemutakhiran daftar pemilih, pembentukan badan ad hoc, dan seterusnya, termasuk tahapan kampanye sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024,” tambah Idham.

    Idham menambahkan sosialisasi juga tetap menjadi bagian penting dari setiap tahapan Pilkada ulang.

    “Sosialisasi sudah pasti ada karena itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU daerah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan terkait ketentuan waktu pelaksanaan pilkada ulang di daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong.

    MK memutuskan KPU harus menggelar Pilkada ulang paling lambat pada 27 November 2025. Putusan ini dibacakan dalam sidang perkara nomor 126/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11).

    MK menyatakan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dimaknai bahwa pemilihan ulang dilaksanakan paling lama satu tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024.

    “Maka, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun sejak pelantikan,” ungkap Ketua MK, Suhartoyo.

    MK juga mempertimbangkan kekhawatiran terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang.

    Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang harus menerima masa jabatan kurang dari lima tahun demi menjaga keserentakan pilkada nasional pada 2029.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    Kabar Gembira! Kemensos Siap Salurkan Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Usai Pilkada 2024

    JABAR EKSPRES – Kabar baik datang bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran bansos tahap keempat akan dilanjutkan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya meminta penundaan sementara penyaluran bansos untuk menghindari potensi penyalahgunaan bansos sebagai alat politik menjelang hari pencoblosan.

    Mensos menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti arahan dari Kemendagri terkait jadwal distribusi bansos.

    “Kalau memang ada surat itu, ya kami akan ikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendagri,” ujar Gus Ipul seusai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    BACA JUGA: Cara Cek Bansos PKH 2024 di Aplikasi Cek Bansos, Ini Jadwal Pencairannya

    Menurutnya, penundaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif selama masa Pilkada.

    “Bisa jadi ini untuk menghindari kontroversi. (Supaya) semua tenang, setelah itu kita pilkada. Ini kami sambut baik saja,” tambahnya.

    Meskipun penyaluran bansos secara umum ditunda, Kemensos dan Kemendagri sepakat untuk tetap menyalurkan bantuan di wilayah yang terdampak bencana.

    Tito Karnavian menegaskan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak tidak akan terabaikan.

    “Kebijakan ini ada pengecualian, yakni pada wilayah-wilayah yang mengalami bencana. Distribusi bansos tidak akan dihentikan untuk daerah tersebut,” jelas Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

    BACA JUGA: Jadwal Pencairan Saldo Dana Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Bulan November 2024

    Jadwal Penyaluran Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT 2024

    Penyaluran bansos tahap keempat sebenarnya sudah direncanakan berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2024.

    Dengan adanya penundaan ini, masyarakat penerima PKH dan BPNT dapat mengakses bantuan segera setelah Pilkada 2024 selesai.

    Bagi penerima manfaat, bansos ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan sosial, terutama di tengah tantangan ekonomi.

    Langkah pemerintah menunda penyaluran bansos hingga usai Pilkada mendapat dukungan dari berbagai pihak.

  • Jelang Pencoblosan, KPU Daerah dan BPBD Diminta Aktif Koordinasi soal Mitigasi Bencana Alam – Page 3

    Jelang Pencoblosan, KPU Daerah dan BPBD Diminta Aktif Koordinasi soal Mitigasi Bencana Alam – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan kepada KPU di daerah agar aktif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Hal tersebut guna membahas mitigasi bencana alam jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

    “Saat ini yang perlu dimitigasi dan dikoordinasikan dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah daerah adalah bencana alam. Kami perintahkan kepada KPU daerah agar berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” kata Komisioner KPU Idham Holik kepada Liputan6.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    Menurut Idham, usai terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, pihaknya telah mengundang divisi teknis KPU provinsi se-Indonesia untuk mengadakan rapat koordinasi. Rapat berlangsung di Serpong, Tangerang pada Sabtu, 16 November 2024.

    Idham menyatakan, rapat koordinasi itu membahas terkait pendalaman materi rekomendasi teknis yang meliputi pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk, soal mitigasi bencana saat tahapan Pilkada 2024.

    “Karena kemarin saja di lepas pantai Lampung, kota Lampung ada gempa dan kita tetap di Indonesia berada pada garis ring of fire. Itu salah satu contoh yang harus dimitigasi,” ungkap Idham.

    Dia bilang, mitigasi bencana penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada Serentak tetap berjalan lancar. Tanah longsor, banjir, hingga erupsi gunung berapi seperti Lewotobi di Flores menjadi bentuk-bentuk bencana alam yang akan dimitigasi.

    “Berkenaan dengan lebih dari 13.800 pemilih dalam DPT yang terdampak erupsi gunung merapi Lewotobi di Flores Timur, NTT, KPU RI telah mengadakan rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri bahwa seluruh DKPP dan pemerintah daerah Provinsi NTT dan Flores Timur beserta KPU di daerahnya. Mitigasi sebagai bentuk langkah responsif KPU,” ucapnya.

  • Bersama TNP2K, Kemenko PMK Adakan Pelatihan untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa

    Bersama TNP2K, Kemenko PMK Adakan Pelatihan untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan Pelatihan Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, di Hotel Le Meridien Jakarta, pada 13–15 November 2024.

    Dalam sambutannya, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan bahwa pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di delapan kabupaten, diantaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara.

    Lokasi-lokasi tersebut dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi dalam P3PD, penerima program pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Indeks Desa Membangun (IDM), serta isu pemberdayaan perempuan.

    “Kami akan mengumpulkan informasi terkait kebijakan atau program pemberdayaan perempuan, tantangan dan strategi implementasinya, peran pemerintah daerah dan desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat desa,” ujar Monalisa.

    Monalisa menambahkan, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau program yang lebih tajam dan relevan di tingkat desa. 

    “Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas,” ungkap Monalisa.

    Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Merry Efriana, serta perwakilan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri.

    Monalisa berharap, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di desa-desa seluruh Indonesia, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. (*)

  • Besok Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Ini 20 Link Alternatif Jika Situs Utama Sulit Diakses

    Besok Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Ini 20 Link Alternatif Jika Situs Utama Sulit Diakses

    TRIBUNJAKARTA.COM – Besok pengumuman hasil SKD CPNS 2024, simak 20 link alternatif untuk cek hasil SKD jika situs utama sulit diakses. 

    Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dapat dilihat melalui https://sertificat.bkn.go.id/ atau link live score yang telah disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

    Sementara hasil perankingan SKD CPNS 2024 akan diumumkan bertahap mulai 17 November 2024 oleh masing-masing instansi. 

    Peserta dinyatakan lolos ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), jika masuk dalam ranking 3 kali jumlah formasi. 

    Misalnya, formasi yang dibutuhkan sebanyak 100 orang, maka peserta yang berhak mengikuti SKB adalah yang memiliki ranking 1 sampai 300. 

    Lantas, bagaimana cara cek hasil SKD CPNS 2024? 

    Cara Cek Hasil SKD CPNS 2024

    1. Kunjungi laman https://sertificat.bkn.go.id/

    2. Isi NIK dan nomor seleksi. 

    3. Isi tipe seleksi, kemudian unduh sertifikat yang berisi nilai hasil SKD CPNS 2024. 

    Link untuk Cek Hasil SKD CPNS 2024 dan Perankingan 

    1. Kunjungi laman https://sscasn.bkn.go.id/

    2. Klik “Login” atau “Masuk” di pojok kanan atas. 

    3. Masuk menggunakan akun masing-masing peserta. 

    4. Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password, lalu klik “Masuk”. 

    5. Setelah berhasil masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran beserta keterangan kelulusan SKD CPNS 2024. 

    Anda juga bisa melihat pengumuman hasil SKD CPNS 2024 di laman resmi instansi. Berikut beberapa link-nya:

    1. CPNS 2024 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): https://infocasn.kemendagri.go.id/

    2. CPNS 2024 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): https://e-casn.kemlu.go.id

    3. CPNS 2024 Kementerian Pertahanan (Kemenhan): https://www.kemhan.go.id

    4. CPNS 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham.go.id

    5. CPNS 2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas): https://rekrutmen.bappenas.go.id

    6. CPNS 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB): https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns

    7. CPNS 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): https://www.atrbpn.go.id

    8. CPNS 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): https://kemenpora.go.id/

    9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): https://pu.go.id/pengumuman

    10. CPNS 2024 Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU RI): https://www.kpu.go.id

    12. CPNS 2024 Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD): https://dpd.go.id

    13. CPNS 2024 Komnas HAM: https://www.komnasham.go.id

    14. CPNS 2024 KPK RI: https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/pengumuman

    15. CPNS 2024 Kejaksaan Agung: https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/

    16. CPNS 2024 Bawaslu RI: https://www.bawaslu.go.id

    17. CPNS 2024 BPOM: https://casn.pom.go.id

    18. CPNS 2024 BKN RI: https://www.bkn.go.id

    19. CPNS 2024 Perpustakaan Nasional (Perpusnas): https://casn.perpusnas.go.id/

    20. CPNS 2024 Badan Pusat Statistik (BPS): https://casn.bps.go.id

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DANA Masuk Daftar 60 Perusahaan Fortune Fintech Innovators Asia 2024 – Page 3

    DANA Masuk Daftar 60 Perusahaan Fortune Fintech Innovators Asia 2024 – Page 3

    Pengakuan DANA dalam daftar bergengsi Asia ini, turut mencerminkan kemajuan pesat industri tekfin di Indonesia serta potensinya di masa depan. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan industri tekfin di Indonesia adalah dukungan dari berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk Pemerintah.

    Salah satu wujud dukungan ini adalah peran penting Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam memajukan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk mekanisme verifikasi yang aman. Sejak tahun 2018, DANA telah berintegrasi dengan Dukcapil untuk penerapan inisiatif Electronic Know Your Customer (e-KYC).

    Dampaknya, inisiatif DPI telah mengubah kehidupan di Indonesia. Dalam pembayaran digital, DPI telah berhasil memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. Hal ini, juga sejalan dengan visi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2025, selaras dengan yang dikemukakan oleh Vince, dalam sesi panel bertajuk ‘AI in focus: Applications to unlock new pathways for SME growth’ di SFF 2024.

    Faktor signifikan dalam pertumbuhan pembayaran digital di Indonesia adalah adanya teknologi QRIS, hasil inisiasi dari Bank Indonesia. Saat ini, pengguna QRIS mencapai 50 juta orang, dan 33 juta merchant yang telah menyediakan pembayaran dengan QRIS. Pertumbuhan penggunanya telah bertumbuh lebih dari 160 persen per tahun, ini menjadi bukti bagaimana alat pembayaran telah beralih dari metode tunai ke digital.

  • Jelang Pilkada, Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik

    Jelang Pilkada, Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Menurutnya, aspek tersebut penting mengingat gelaran Pilkada 2024 bakal melibatkan banyak pihak dan berlangsung di semua daerah di Indonesia.

    “Hari ini kita sedang berhadapan dengan momentum yang baru pertama kali kita hadapi yaitu Pilkada Serentak, yang faktanya paling rumit di dunia. Dengan jumlah kandidat (pasangan calon kepala daerah) yang banyak, dengan risiko potensi politik yang tinggi,” ujar Bima Arya, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Hal ini disampaikan Bima Arya saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11). Bima Arya menegaskan stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.

    Pasalnya, dalam gelaran Pilkada, potensi konflik di level masyarakat akar rumput cenderung sulit diselesaikan dalam waktu cepat. Hal ini berbeda dengan di level elit yang cenderung lebih mudah diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Dalam pertemuan itu, Bima Arya mengajak jajaran Pemprov Gorontalo untuk memastikan masyarakat tetap dalam kondisi tenang. Selain itu, dirinya berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih dewasa dan matang dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.

    Berkaitan dengan upaya itu, tambah Bima Arya, Kemendagri telah membangun layanan Desk Pilkada. Dalam layanan tersebut, berbagai potensi konflik yang terjadi di daerah dapat dimonitor.

    Selain itu, data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-update secara real time dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah.

    “Jadi hal-hal seperti ini harus diantisipasi. Ini yang kami sampaikan tadi, melakukan mitigasi, mencegah terjadinya potensi konflik-konflik yang berlarut, yang berkepanjangan,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024 Nasional 15 November 2024

    Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024 Nasional 15 November 2024

    Wamendagri Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan Jelang Pilkada Serentak 2024
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Bima Arya Sugiarto mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk menjaga
    stabilitas politik
    dan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    Aspek tersebut penting untuk dilakukan, mengingat gelaran
    Pilkada 2024
    akan melibatkan banyak pihak dan berlangsung di semua daerah di Indonesia.
    Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Gorontalo, Kamis (14/11/2024).
    “Hari ini kita sedang berhadapan dengan momentum yang baru pertama kali dihadapi yaitu Pilkada Serentak, yang faktanya paling rumit di dunia. Dengan jumlah kandidat pasangan calon kepala daerah yang banyak, dengan risiko potensi politik yang tinggi,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
    Bima menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan untuk meminimalisir potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya, potensi konflik Pilkada di level masyarakat akar rumput cenderung sulit diselesaikan dalam waktu cepat.
    “Hal ini berbeda dengan di level elite yang cenderung lebih mudah diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegasnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Bima mengajak jajaran
    Pemprov Gorontalo
    untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.
    “
    Stabilitas politik
    ini harus terjaga sampai tingkat akar rumput. Semua potensi, persoalan, harus betul-betul kita lakukan mitigasi,” ajaknya.
    Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ), lanjut dia, telah membangun layanan Desk Pilkada yang berfungsi untuk memantau potensi konflik yang terjadi di daerah.
    “Data yang dihimpun dalam Desk Pilkada juga dapat di-
    update
    secara
    real time
    dan dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, peluang terjadinya konflik dapat segera dicegah,” tambahnya.
    Tak lupa, Bima turut menekankan agar jajaran aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah bersikap netral dalam menyambut Pilkada 2024. Sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Jadi, hal seperti ini harus diantisipasi. Ini yang kami sampaikan tadi, melakukan mitigasi, mencegah terjadinya potensi konflik yang berlarut, yang berkepanjangan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima 400 Serangan Siber, Diskominfotik KBB Perkuat Kemanan

    Terima 400 Serangan Siber, Diskominfotik KBB Perkuat Kemanan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperkuat sistem Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Hal itu dilakukan guna menangkal serangan siber pada sistem dan jaringan teknologi informasi milik pemerintah.

    Berdasarkan catatan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB), dalam sehari sedikitnya terdapat 400 serangan siber yang menyerang website Pemda KBB.

    “Kategori serangannya bermacam-macam mulai dari skala biasa sampai merusak sistem. Dengan memperkuat sistem CSIRT, kita bisa dengan mudah metracking ipnya. Tetapi itupun tergantung dengan serangannya,” kata Kadiskominfotik Bandung Barat, Yoppie Indrawan, Jumat (15/11/2024).

    Karena itu, CSIRT dibentuk guna mencegah dan menginvestasi insiden keamanan siber di Pemkab Bandung Barat.

    BACA JUGA:Buntut Rotmut Pejabat, Irjen Kemendagri Sidak Kantor BKPSDM Bandung Barat

    Apalagi serangan siber merupakan ancaman yang serius bagi pemerintah daerah, tak terkecuali Pemkab Bandung Barat karena dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data.

    “Serangan siber juga dapat mengganggu pelayanan publik, seperti web milik pemerintah dan lainnya,” katanya.

    “Jadi OPD yang aplikasi dan sistemnya kena retas itu lapor ke kita apa aja yang terkena kita catat, investigasi dan perbaiki kalau bisa. Kalau tidak bisa kita bekerjasama dengan CSIRT Provinsi Jawa Barat, kalau tidak bisa menghandle, kita ke BSSN,” sambungnya.

    Ia memastikan CSIRT Bandung Barat berjalan mengikuti pedoman dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Struktur organisasi CSIRT diantaranya pembagian tanggung jawab, rantai komando terdiri dari para pegawai Diskominfotik KBB, termasuk dirinya yang otomatis sebagai ketua Computer Security Incident Response Team.

    BACA JUGA:Dorong Program Ketahanan Pangan Nasional, Polresta Bogor Tanam Bibit Jagung di Lahan Non Produktif

    “Begitu ada laporan atau indikasi adanya serangan, tim CSIRT segera melakukan tindakan perbaikan dan pemulihan untuk memastikan website pemerintah kembali berfungsi dengan baik dan aman dari konten negatif,” katanya.

    Meskipun sudah ada sistem pertahanan untuk menangkal serangan dari hacker, diakui dia banyaknya metode dari perkembangan teknologi yang membuat pertahanan tersebut dapat ditembus.

  • Polresta Bogor Kota Dorong Program Ketahanan Pangan Nasional

    Polresta Bogor Kota Dorong Program Ketahanan Pangan Nasional

    JABAR EKSPRES – Polresta Bogor Kota bersama unsur Forkopimda Kota Bogor meluncurkan program penanaman jagung di atas lahan non-produktif di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan pada Jumat (15/11/2024).

    Program ini bertujuan mendukung kebijakan Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda dalam memberdayakan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomis dan produktif untuk mendukung ketahanan pangan.

    “Kita melaksanakan penanaman jagung untuk mendukung bapak Presiden, Kapolri, dan Kapolda. Kami akan memberdayakan lahan seluas dua hektar yang sebelumnya non-produktif,” katanya kepada wartawan di lokasi acara.

    “Bibit dan pupuknya dari DKPP, dan targetnya tiga kali panen dalam setahun, sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan kelompok tani,” imbuh Bismo.

    BACA JUGA:Buntut Rotmut Pejabat, Irjen Kemendagri Sidak Kantor BKPSDM Bandung Barat

    Nantinya, sambung dia, seluruh hasil panen akan dikelola oleh kelompok tani setempat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

    “Tanah ini milik pemda, kami akan mencari lahan-lahan lain yang tidak produktif untuk dijadikan produktif,” jelas dia.

    Program penanaman ini juga sejalan dengan instruksi Mabes Polri yang mengarahkan untuk memilih tanaman jagung, yang dinilai cocok dengan kondisi lahan.

    Dari Polresta Bogor Kota, sebanyak 12 personel Polri dan ASN turut ambil bagian dalam program ini.

    BACA JUGA:LINK Streaming Nonton Timnas Indonesia Vs Jepang Malam Ini, Lengkap dengan Klasemen Sementara

    Selain penanaman jagung, Polresta Bogor Kota juga memiliki program lain untuk meningkatkan produktivitas lahan.

    “Kami sudah memberdayakan ternak seperti kambing, domba, dan sapi, juga ada perikanan dengan ikan mas, nila, dan bawal. Untuk tanaman, ada jambu kristal, kangkung, bayam, dan lainnya,” terang dia.

    Bismo berharap, upaya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di Bogor dan sekitarnya.

    Hasil produksi nantinya diharapkan bisa menyuplai dapur umum dan program pemerintah lainnya seperti badan gizi nasional.

    “Jadi pentingnya kolaborasi bersama DKPP, Babinsa, dan pihak-pihak terkait agar program ini bisa berjalan berkesinambungan dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” tandas Bismo. (YUD)