Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Jelang Pencoblosan, Penyaluran Bansos di Cimahi Ditunda Sementara

    Jelang Pencoblosan, Penyaluran Bansos di Cimahi Ditunda Sementara

    JABAR EKSPRES – Jelang Pilkada serentak 2024, untuk sementara Pemerintah Kota Cimahi menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga penjadwalan ulang akan dilakukan kembali untuk sasaran masyarakat.

    Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi menjelaskan penghentian bantuan sosial tersebut menjelang hari pemungutan suara di Kota Cimahi.

    Hal itu sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) sampai Pilkada 2024 selesai.

    “Kami tidak melakukan pembagian bansos jelang pemungutan suara Pilkada Kota Cimahi 2024. Jadi dihentikan sementara dulu,” ujarnya saat ditemui di Cimahi, Jumat (21/11/24).

    BACA JUGA: Marak Investasi Bodong, Pakar Ekonomi Soroti Langkah Penindakan hingga Sosialisasi OJK dan APH

    “Sebagaimana surat dari Kementrian Dalam Negeri yang sudah diterima, edarannya seperti itu,” sambungnya.

    Dicky menyatakan, hanya penyaluran bansos yang bersumber dari dana APBD Kota Cimahi yang ditunda sementara hingga pemungutan suara rampung.

    “Ditunda sampai hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 saja, yang ditunda bantuan dari Pemkot Cimahi,” katanya.

    Bantuan yang dihentikan sementara dari APBD Kota Cimahi diantaranya pembagian beras sejahtera daerah (Rastrada) tahun anggaran 2024.

    BACA JUGA: Kerap Dijadikan Penyebab Setiap Laka Maut, Pemerintah dan Pengusaha Wajib Lakukan Ini Bagi Pengemudi

    “Yang kita hentikan sementara diantaranya penyaluran bantuan beras rastrada. Terutama untuk keluarga prasejahtera seperti lansia, warga miskin dan lainnya,” ungkapnya.

    Sedangkan kegiatan SiBesti atau program Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi (SiBesti) biasanya digelar Kamis pekan terakhir setiap bulan.

    “Untuk program Si besti mungkin akan kita geser waktunya tapi masih di bulan November. Atau melihat apakah bisa digelar tanggal 28 November 2024, sehari setelah pemungutan suara,” jelasnya.

    Pihaknya masih akan melakukan penyaluran bansos untuk warga yang terdampak bencana alam.

    BACA JUGA: Banjir Landa Dua Kecamatan di Kabupaten Bandung, BPBD Imbau Warga Waspada

    “Untuk penyaluran bantuan terkait bencana alam masih boleh, namun sesuai asesmen yang dilakukan dan itu sifatnya individual,” tuturnya.

    Dicky melanjutkan, atas penghentian sementara penyaluran bansos, masyarakat diharapkan dapat memaklumi demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

  • Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI

    Kemendagri targetkan masyarakat marginal menikmati DPI

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan masyarakat marginal dapat menikmati digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

    “Target kami bukan hanya mengonsolidasikan kelas menengah saja, bukan. Target kami is not only critical mass (masyarakat yang kritis, red.), bukan, tetapi warga-warga di pelosok, pedalaman, dan perkampungan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa masyarakat marginal yang menjadi target Kemendagri meliputi warga yang terpinggirkan secara sosial, mengalami keterbatasan fisik, terlantar, maupun karena ekonomi.

    “Mereka punya hak yang sama untuk masuk ke dalam digital infrastructure (infrastruktur digital, red.) ini. Itu pr (pekerjaan rumah) besar bagi kita semua. Layanan yang inklusif,” jelasnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, maka Kemendagri dalam membangun infrastruktur publik digital juga menghitung dampaknya bagi kesejahteraan rakyat atau pertumbuhan ekonomi.

    “Nah ini yang diingatkan oleh Presiden agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua dirasakan rakyat. Impact-nya (dampaknya, red.) adalah pada welfare (kesejahteraan, red.),” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    Wamendagri sebut Indonesia harus menyongsong e-voting

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa ke depannya Indonesia harus menyongsong sistem politik digital, seperti e-voting atau pemungutan suara berbasis elektronik.

    “Sekarang mulai ada suara-suara, rasanya ribet kalau kita nyoblos secara manual ke depan,” kata Wamendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa keharusan tersebut berdasarkan pengalaman banyaknya petugas tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi korban dari proses demokrasi di tanah air dikarenakan bertugas melakukan pemberkasan, dokumentasi, pencatatan, hingga penghitungan manual.

    “Enggak bisa seperti itu terus. Jadi, ke depan demokrasi kita juga akan berbasiskan data kependudukan yang valid,” ujarnya.

    Ia mencontohkan salah satu penerapannya adalah penggunaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai bahan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada 2024.

    Data tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) yang terekam dan diperbarui setiap hari.

    “Enggak mungkin pilkada, pilpres, pileg ini sukses tanpa data DP4 yang valid. Enggak mungkin itu. Jadi, untuk demokrasi kita memerlukan data,” jelasnya.

    Adapun untuk Pilkada 2024, DP4 per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    Staf ahli Mendagri: Indeks demokrasi hadapi berbagai tantangan

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,”

    Serang (ANTARA) – Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Rochayati Basra mengatakan tingkat indeks demokrasi Indonesia (IDI) menghadapi berbagai tantangan mulai dari korupsi, hingga politisasi agama.

    Hal itu yang dikemukakan oleh Rochayati Basra dalam keterangannya yang diterima di Serang, Kamis, pada Focus Group Discussion (FGD) Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Serang.

    Rochayati mengatakan capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan sebelumnya.

    Faktor penyebabnya, proses Pemilu dan pluralisme keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.

    “Adanya juga tantangan yang harus dihadapi seperti korupsi, kebebasan pers dan ekspresi, partisipasi politik yang rendah, penegakan hukum lemah, politisasi agama dan identitas, serta pendidikan politik yang kurang,” ujar dia.

    Dia mengatakan Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi Indonesia.

    Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat nasional, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di tingkat daerah.

    “Dengan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, Indonesia semakin memantapkan posisinya sebagai negara demokrasi yang kuat dan berpengaruh di dunia,” ucap Rochayati.

    Dijelaskan, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Pilkada Serentak 2024 sebagai koordinator penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah.

    Kemendagri bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata, bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada melalui kampanye masif dan penyuluhan politik.

    Dalam kesempatan yang sama, akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dr Agus Sjafari menyampaikan, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

    Dikatakan, indeks demokrasi Indonesia merupakan kerja bersama instansi pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Indeks demokrasi Indonesia disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.

    “Komponen perhitungan IDI, terdiri dari tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Kemudian juga ada sumber data seperti dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam,” ujar Agus.

    Sebagai wakil dari pemerintah daerah, Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Komari mengatakan Pemprov Banten berusaha meningkatkan indeks demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada serentak di Banten untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Wamendagri: Presiden nilai sistem pemilu tidak efisien

    Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

    “Sistem politik atau sistem pemilu ini boros, bukan hanya dalam hal penyelenggaraannya,” kata Wamendagri Bima di Jakarta, Kamis, setelah menanggapi hasil riset dari peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

    Pada saat dipanggil ke kediaman Presiden Prabowo ketika akan ditunjuk sebagai wakil menteri, kata Bima Arya, Presiden berpesan untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia.

    Hal itu, kata Bima Arya, karena Presiden menilai bahwa pemilu yang diselenggarakan tidak efisien dan boros sehingga perlu dicari solusi yang lebih tepat.

    Selain Presiden, kata Bima Arya, keluhan juga terjadi di ruang publik baik oleh pengamat, peneliti, masyarakat, maupun politikus.

    “Tata cara pemilihannya pun menimbulkan politik biaya tinggi, politik uang, dan lain sebagainya. Aspirasi dan keluhan datang dari mana-mana,” tuturnya.

    Untuk itu, lanjut Bima Arya, saat ini Kemendagri berupaya mencari formulasi yang baik untuk sistem pemilu supaya tidak boros dan lebih baik lagi.

    Ia juga menyatakan bahwa dengan pemilu berbiaya tinggi, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan sehingga Kemendagri akan berupaya memperbaiki sistem setelah Pilkada 2024 selesai.

    “Jadi, ini waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki karena kita ingin pemerintahan ini efektif dan efisien,” katanya.

    Bima Arya menyebutkan di beberapa daerah anggaran pemilu itu menyebabkan sejumlah alokasi anggaran lainnya ditiadakan atau dikurangi, dan ini tentu mengganggu pembangunan di daerah tersebut.

    “Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri tingkatkan layanan dukcapil untuk pemilih pilkada

    Kemendagri tingkatkan layanan dukcapil untuk pemilih pilkada

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

    Kemendagri tingkatkan layanan dukcapil untuk pemilih pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa kementeriannya siap meningkatkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) untuk pemilih jelang hari pemungutan suara Pilkada 2024.

    “Intinya dukcapil siap untuk melayani warga, termasuk di hari libur. Akan tetapi, kan ini nanti pemungutan suaranya Rabu (27/11), tetapi Sabtu-Minggu (23-24/11) besok pun kami layani. Jam berapa pun kami layani,” kata Wamendagri setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dengan Lembaga Pusat, di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Walaupun demikian, Wamendagri menjelaskan bahwa kementeriannya akan konsolidasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri) untuk peningkatan layanan bagi pemilih tersebut.

    “Jadi, segera kami koordinasikan. Nanti kami akan sampaikan teknisnya seperti apa, jam kerjanya, jam layanan seperti apa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Dinas Dukcapil untuk buka selama 24 jam.

    “Saya kira dalam konteks pelayanan publik yang baik. Saya minta tolong, mungkin sudah, cuman mengingatkan saja hari-hari ke depan kalau bisa Dukcapil buka 24 jam,” kata Rifqinizamy atau Rifqi dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah penjabat kepala daerah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

    Ia menjelaskan bahwa permintaan tersebut agar memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pembuatan KTP elektronik (KTP-el) dapat terlayani dengan baik. Selain itu, dia menyampaikan permintaan tersebut berkaitan dengan pemberian perlakuan khusus kepada pemilih pemula jelang hari pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

    Saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung hingga 23 November 2024 adalah pelaksanaan kampanye. Adapun jadwal hari-H pemungutan suara pada 27 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Bappenas tekankan pentingnya tata kelola pedesaan yang adaptif

    Bappenas tekankan pentingnya tata kelola pedesaan yang adaptif

    “Kontribusi K/L adalah Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes PDT,”

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Firgiyanti menekankan pentingnya tata kelola dan pemberdayaan adaptif di pedesaan dengan meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pendampingan pembangunan desa secara adaptif guna terciptanya kemandirian di desa.

    Dia menyebutkan terciptanya kemandirian desa menjadi bagian dari Astacita dan Prioritas Nasional ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

    “Kontribusi K/L adalah Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendes PDT,” kata Tri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas tersebut diperlukan tindakan intervensi. Tindakan itu antara lain, mengintegrasikan beragam Sistem Informasi Desa (SID), serta interoperabilitas dan penggunaan data dalam pelayanan desa (SPBE).

    Perlunya peningkatan kapasitas pemerintahan desa supaya mampu merancang pembangunan desa yang partisipatif dan akuntabel. Kerja sama desa perlu diperkuat dalam berbagai bentuk kemitraan dan kerja sama desa.

    Selain itu, perencanaan pembangunan desa secara kewilayahan lebih terencana.

    “Pengelolaan intervensi lintas sektor secara lokus, serta terpantau secara capaian pembangunan. Pendampingan Peningkatan peran dan fungsi pendamping melalui dukungan tata kelola dan penguatan kapasitas,” ujarnya.

    Di sisi lain, penguatan pengetahuan Masyarakat desa mengenai potensi desa berbasis keruangan juga harus dilakukan.

    “Perlunya penguatan sumber pendanaan alternatif, pemanfaatan dana desa, dan optimalisasi tata Kelola keuangan desa,” pungkas Tri.

    Sebagaimana diketahui, saat ini, pemerintah sedang melaksanakan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada 5 komponen yang terlibat, yaitu Kemendagri, Kemendes, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Kemen PPN/Bappenas.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

    Kemendagri adakan rakornas untuk perkuat infrastruktur publik digital

    Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan rapat koordinasi nasional (rakornas) kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dengan lembaga pusat untuk memperkuat digital public infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

    “Kami meminta masukan, juga apa yang perlu diperbaiki dari sistem, SOP (standar operasional prosedur), regulasi, dan kewenangan. Nah, di sini masukan itu akan kami olah dan perkuat untuk perbaikan sistem,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui setelah
    Rakornas di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis.

    Wamendagri menjelaskan bahwa mendengarkan masukan dari lembaga pusat dilaksanakan karena mereka dinilai memiliki banyak kepentingan untuk memanfaatkan data dukcapil.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Kemendagri juga mendengarkan testimoni dari lembaga pusat tentang manfaat penggunaan data kependudukan.

    Oleh sebab itu, dia meminta jajarannya dalam membangun infrastruktur publik digital harus memastikan dua hal. Pertama, kata dia, akses yang inklusif bagi semua warga.

    “Kedua, semua targetnya harus ada dampak bagi kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita bukan membangun suatu sistem yang menguntungkan sekelompok orang saja, tetapi harus memberikan dampak bagi semua,” ujarnya.

    Dua hal tersebut, kata dia, dapat terwujud bila Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri bekerja keras secara luar biasa dengan membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak.

    “Jadi, ke depan komitmen Dukcapil akan semakin kuat. Tidak saja berkolaborasi dengan pihak swasta, tetapi juga dengan K/L (kementerian/lembaga) yang lain,” kata Wamendagri.

    Berdasarkan keterangan Kemendagri, rakornas tersebut dihadiri sekitar 1.065 partisipan yang berasal dari 478 lembaga pengguna pusat yang telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    BSKDN: Kolaborasi pentahelix yang solid budayakan siap siaga bencana

    Jakarta (ANTARA) – Plh. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomy V Bawulang menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat berbasis pendekatan pentahelix dalam membangun budaya siap siaga bencana.

    Dia menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan seluruh elemen, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.

    “BSKDN sebagai hub strategi kebijakan akan mengawal upaya-upaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penanggulangan bencana khususnya prabencana ini, butuh kerja sama yang solid dengan berbagai pihak agar upaya penanggulangan dapat lebih optimal,” kata Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sinergisitas pentahelix menjadi landasan penting untuk membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semua pihak harus berperan aktif sesuai kapasitasnya agar pengurangan risiko bencana dapat terlaksana secara optimal.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi menyampaikan bahwa upaya prabencana harus dimulai dari perencanaan strategis berbasis kajian risiko.

    “Seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang beragam. Untuk itu, kolaborasi pentahelix diperlukan, mulai dari penguatan kebijakan, penyiapan logistik, hingga mitigasi berbasis masyarakat,” jelas Prasinta.

    Dia menjelaskan hingga November 2024, terdapat 1.782 kejadian bencana, mayoritas didominasi bencana hidrometeorologi.

    “Dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menuntut kita untuk lebih sadar dan siap. Partisipasi masyarakat dan sektor lain menjadi kunci,” tambahnya.

    Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Rahmawati Husein menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

    “Masih banyak masyarakat yang memiliki paradigma reaktif, bukan mitigatif. Budaya siap siaga harus dibangun melalui pendidikan berkelanjutan, baik di tingkat formal maupun informal,” ungkap Rahmawati.

    Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Jamjam Muzaki menegaskan institusi pendidikan juga perlu menjadi pionir dalam menanamkan budaya mitigasi.

    “Kita sepaham dengan Bu Deputi bahwa paradigma penanganan yang responsif harus kita ubah dengan upaya preventif atau pencegahan, untuk meminimalisir dampak dari risiko bencana,” ucap Jamjam.

    Dalam forum ini, perwakilan pemerintah daerah seperti Penjabat (Pj.) Bupati Minahasa Noudy R.P. Tendean menyoroti pentingnya implementasi kebijakan prabencana di tingkat lokal.

    “Kami optimistis melalui shifting mindset, daerah rawan bencana dapat meningkatkan ketahanan dengan pendekatan mitigatif,” tutur Noudy.

    Penjabat Sementara (Pjs.) Wali Kota Dumai T.R. Fahsul Falah menambahkan bahwa pola pikir kolaboratif harus menjadi dasar pengelolaan risiko bencana di daerah.

    “Kita perlu mengubah pola pikir dari pola pikir biasa saja menjadi growth mindset pola pikir yang bisa berkembang, peduli, maupun beradaptasi, harus tanggap,tangguh, enggak perlu kita ngeluh, tapi kita langsung melakukan kolaborasi dan sinergisitas,” ujar Fahsul.

    Di lain pihak, perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Embai Suhaimi menekankan pentingnya penguatan peran kelurahan dalam menghadapi bencana.

    “Kami tidak mengandalkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Sebaliknya, kami ingin setiap kelurahan memiliki kemampuan dan kemandirian untuk menangani potensi bencana. Harapannya, kelurahan di Jakarta dapat menjadi komunitas tangguh bencana,” pungkas Embai.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemendagri: Pemda beri insentif fiskal PBBKB untuk kendalikan inflasi

    Kemendagri: Pemda beri insentif fiskal PBBKB untuk kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memberikan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi.

    Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif tersebut akan diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap PBBKB. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait PBBKB.

    “Ini sudah diatur di Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022, dan Pasal 99 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak di setiap daerah, di sana memang menyebutkan melalui kewenangan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sehingga SE ini tidak akan mengubah Perda, namun bisa disikapi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nya,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa masih terdapat 18 daerah yang menerapkan tarif PBBKB sebesar 10 persen.

    “Harapan dan arahan Bapak Mendagri agar seluruh daerah yang masih menerapkan PBBKB sebesar 10 persen dapat menyesuaikan tarif PBBKB menjadi 7,5 persen,” ujarnya.

    Dampak kenaikan tarif menjadi komponen penambah harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga sesuai regulasi diharapkan dalam pengaturan harga disesuaikan dengan konsumen BBKB.

    Hal ini tentunya harus dipayungi dengan Perkada tentang pemberian insentif fiskal. Oleh karena itu, Maurits menekankan agar gubernur segera melakukan langkah strategis.

    “Gubernur agar segera menetapkan Peraturan Gubernur mengenai pemungutan PBBKB sebesar 7,5 persen. Kemudian, melakukan sosialisasi Pergub tersebut kepada para pelaku usaha/penyedia BBKB dan masyarakat. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap Pergub tersebut,” tegas Maurits.

    Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat dan Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Budi Rinaldi.

    Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh Penjabat (Pj.) Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi seluruh Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024