Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

    Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

    “Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menambahkan kegiatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan komitmen Kemenko Infrastruktur yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupannya.

    Foto: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)

    “Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir,” imbuhnya.

    Pemindahan warga dari kolong jalan tol ke rusun ini, lanjut AHY tidak hanya sebatas memindahkan tempat tidurnya namun lebih kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya lebih baik kedepannya. Termasuk soal penyediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

    Warga yang berhasil dipindahkan dari kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, Jakarta Barat ini, berjumlah 139 kepala keluarga (KK) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya, 44 kepala keluarga yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Mereka secara sukarela mau pindah guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak huni demi kehidupan lebih baik lagi.

    Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali.

    (wur)

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya

  • PP Persis Anggap Usulan Polri di Bawah TNI/Kemendagri Cederai Reformasi

    PP Persis Anggap Usulan Polri di Bawah TNI/Kemendagri Cederai Reformasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

    “Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati,” ujar Sekretaris Bidang Jam’iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul ‘PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi’.

    Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

    “Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat,” lanjutnya.

    Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

    “Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi,” lanjutnya.

    “Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (isa/jbr)

  • Fenomena Choice Fatigue dalam Pilkada di Indonesia

    Fenomena Choice Fatigue dalam Pilkada di Indonesia

    Anggota KPPS menujukkan surat suara tidak sah saat penghitungan surat suara Pilkada DKI Jakarta 2024 di TPS 32 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.)

    Fenomena Choice Fatigue dalam Pilkada di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 29 November 2024 – 16:23 WIB

    Elshinta.com – Hasil penelitian yang dilakukan dua periset, Ned Augenblick dan Scott Nicholson, menunjukkan adanya fenomena yang sangat menarik dalam pemilihan umum.

    Penelitian yang didanai the George P. Shultz Fund di Stanford Institute for Economic Policy Research itu fokus pada topik Choice fatigue and voter behavior dan mengungkap fakta bahwa kelelahan memilih (choice fatigue) berdampak signifikan pada perilaku pemilih dalam pemilihan umum.

    Studi ini menemukan bahwa semakin banyak keputusan yang harus dibuat oleh pemilih dalam surat suara, semakin besar kemungkinan mereka tidak menggunakan hak pilih secara penuh (undervote).

    Selain itu, pemilih cenderung mengandalkan pola yang sederhana, seperti memilih kandidat pertama dalam daftar atau opsi yang dianggap aman, meskipun itu mungkin bukan keputusan optimal.

    Temuan ini didasarkan pada eksperimen alami di California, yang menunjukkan bahwa penurunan posisi kandidat di surat suara cenderung meningkatkan abstensi sebesar 0,11 persen per posisi.

    Relevansi penelitian ini sangat terasa di Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pemilu serentak yang kompleks, di mana pemilih dihadapkan pada surat suara yang panjang dan melibatkan banyak kandidat dari berbagai tingkat pemerintahan.

    Pada Pemilu 2019, misalnya, menunjukkan fenomena ballot roll-off, di mana banyak pemilih fokus pada pemilihan presiden, sementara pemilihan legislatif sering diabaikan.

    Hal ini menunjukkan bahwa pemilih menghadapi beban kognitif yang berat dalam membuat keputusan secara bersamaan, mirip dengan choice fatigue yang ditemukan dalam penelitian Augenblick dan Nicholson.

    Riset itu semakin relevan kini dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, ketika diketahui angka partisipasi pemilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 disebut paling rendah dalam sejarah pilkada di wilayah ibu kota itu, sejak 2007.

    Tercatat partisipasi pemilih pada Pilgub DKI Jakarta 2024 hanya mencapai 4.357.512. Sementara itu, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 8.214.007. Artinya, partisipasi pemilih di Jakatta ada di angka 53,05 persen atau yang golput mencapai 46,95 persen.

    Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa strategi yang diusulkan dalam penelitian tersebut, seperti mengurangi jumlah kontes dalam satu pemilu, melakukan pengacakan posisi kandidat dalam surat suara, atau memberikan jeda waktu yang lebih panjang antarpemilu.

    Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban psikologis pemilih dan meningkatkan kualitas partisipasi.

    Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta harus lebih menggencarkan sosialisasi ke masyarakat agar rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 27 November 2024 tidak terulang.

    Ia juga berpandangan bahwa beberapa kelompok masyarakat beranggapan semua keputusan terkait kehidupan sehari-hari tergantung pada keputusan nasional, yakni presiden dan jajaran legislatif sehingga masyarakat lebih antusias saat Pemilu Februari lalu dibandingkan saat harus memilih gubernur.

    Partisipasi pemilih

    Dalam setiap demokrasi, partisipasi pemilih menjadi indikator penting keberhasilan proses politik. Indonesia sendiri secara keseluruhan sedang menghadapi fenomena tren penurunan partisipasi pemilih dalam pilkada.

    Fenomena yang sering disebut voter fatigue ini sekarang sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk pengamat politik, Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Apakah benar masyarakat mulai jenuh dengan pemilu yang sering diadakan dalam waktu berdekatan, dan apakah hal ini cukup kuat untuk menjadi pertimbangan memisahkan kembali pemilu serentak?

    Fenomena voter fatigue atau kelelahan pemilih, umumnya terjadi ketika masyarakat merasa terbebani dengan intensitas pemilu yang terlalu sering atau rumit.

    Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu serentak dimulai dari pemilu legislatif, pilpres, hingga pilkada didesain untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperkuat sistem presidensial. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan tantangan baru yang tidak terduga.

    Data dari beberapa pilkada terakhir menunjukkan penurunan partisipasi di sejumlah daerah. Pada Pilkada Serentak 2020, misalnya, partisipasi pemilih tercatat sekitar 76,09 persen, turun dibandingkan Pilpres 2019 yang mencapai 81 persen.

    Meski angka ini masih tergolong tinggi di tingkat global, tren penurunan tetap menjadi alarm bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia.

    Dalam diskusi dengan beberapa pengamat politik, banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kelelahan pemilih akibat intensitas pemilu yang terlalu tinggi dalam kurun waktu singkat.

    Ditambah lagi, pandemi COVID-19, saat itu, juga menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi.

    Namun, voter fatigue bukan hanya soal jadwal. Ada elemen lain yang memperparah jenuh pemilih, yaitu minimnya diferensiasi program dan visi antarkandidat.

    Sejumlah pemilih yang diwawancarai mengungkapkan, pilihan mereka tidak banyak berpengaruh. Kandidat sering kali menjanjikan hal yang sama, tetapi kenyataannya tidak banyak berubah.

    Ungkapan ini mencerminkan keresahan sebagian masyarakat bahwa pemilu hanya menjadi ritual politik tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan mereka.

    Fenomena ini harus disadari sebagai ancaman bagi demokrasi partisipatif, sehingga perlu kajian mendalam tentang dampak pemilu serentak terhadap partisipasi pemilih.

    Pemilu serentak

    Terlepas dari perdebatan yang terjadi, pertanyaan yang muncul adalah apakah perlu memisahkan kembali pemilu serentak? Jawabannya, tentu tidak sederhana.

    Pemilu serentak dicanangkan untuk menyederhanakan proses pemilu dan mengurangi biaya negara, tetapi jika implementasinya justru menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan partisipasi atau potensi voter fatigue, maka perlu ada evaluasi ulang.

    Beberapa pakar menyarankan pendekatan hibrida, di mana pemilu serentak tetap dilakukan, tetapi dengan jeda waktu yang lebih panjang antara pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada.

    Hal ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memproses hasil pemilu sebelumnya dan mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul akibat terlalu sering terpapar kampanye politik.

    Selain itu, pendidikan politik kepada masyarakat perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.

    Pandangan lain mengusulkan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengatasi kelelahan pemilih.

    Digitalisasi proses pemilu, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi. Dengan memperkenalkan e-voting atau sistem hibrida antara manual dan digital, masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam menyalurkan hak suaranya.

    Hanya saja, implementasi solusi ini membutuhkan infrastruktur yang memadai dan jaminan keamanan data.

    Selain teknis pelaksanaan, peningkatan kualitas kandidat juga menjadi kunci penting. Masyarakat akan lebih antusias berpartisipasi jika mereka merasa kandidat yang maju benar-benar mewakili kepentingan mereka.

    Partai politik harus mampu menciptakan mekanisme seleksi yang transparan dan inklusif, sehingga melahirkan calon pemimpin yang berintegritas dan kompeten.

    Sebab, pada akhirnya, pemilih cenderung jenuh, bukan hanya karena terlalu sering memilih, tetapi juga karena merasa pilihan yang ada tidak membawa perubahan signifikan.

    Keharusan untuk memisahkan pemilu serentak masih membutuhkan kajian mendalam. Meskipun demikian, apa pun langkah yang diambil, satu hal yang jelas adalah, demokrasi harus terus diperkuat.

    Demokrasi bukan hanya tentang angka partisipasi, tetapi juga tentang kualitas hubungan antara pemilih dan pemimpin yang dipilih.

    Faktanya yang harus disyukuri adalah bahwa masyarakat Indonesia disadari kian dewasa dalam berdemokrasi. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr Trubus Rahardiansyah menilai masyarakat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga tidak lagi terlalu reaktif dalam merespons penyelenggaraan pilkada. Terlebih dalam pilkada serentak, fokus masyarakat terpecah di daerahnya masing-masing.

    Meski begitu, tipis anggapan tentang kedewasaan dalam berdemokrasi dengan voter fatigue. Memang kerap kali orang dewasa lebih rendah tingkat ketertarikannya pada sesuatu yang sudah pernah mereka alami sebelumnya, termasuk pemilu, namun voter fatigue jelas merupakan fenomena lain yang berbeda, yang benar-benar bisa menjadi ancaman nyata dalam kehidupan berdemokrasi.

    Sebab dari kelelahan bisa mengarah pada ignorant, kemudian apatis. Jika hal itu terjadi, maka langkah evaluasi harus segera dilakukan, baik melalui perbaikan sistem, penguatan kapasitas penyelenggara, maupun pendidikan politik kepada masyarakat.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk terus menjadi negara demokrasi yang stabil, namun potensi ini hanya akan terwujud jika setiap elemen dalam sistem pemilu, dari jadwal, kandidat, hingga penyelenggara, dapat memenuhi harapan masyarakat.

    Voter fatigue bukan sekadar tanda kejenuhan. Ini adalah sinyal bahwa demokrasi memerlukan perbaikan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada hasil yang nyata.

    Sumber : Antara

  • Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Ingat Sejarah, TNI-Polri Dipisah Amanah Reformasi

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (Sekjen PP) Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, menganggap wacana agar Polri kembali berada di bawah Kemendagri sebagai wacana yang tak berdasar. Dia menganggap wacana tersebut justru kontradiktif dengan amanah reformasi.

    “PDIP harusnya kembali ingat sejarah, bahwa pemisahan Polri dan TNI justru jadi bagian dari amanah reformasi yang harus dirawat, apalagi menimbang kompleksitas masalah yang harus ditangani kepolisian saat ini. Ini kontraproduktif dengan agenda reformasi. Jangan mengada-ada”, kata Najih dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

    Dia juga menilai tuduhan PDIP yang menyebut Polri tak netral merupakan ekspresi kekecewaan akibat kekalahan di beberapa wilayah dalam Pilkada. Menurutnya, tuduhan serius itu harus dibuktikan PDIP.

    “Klaim seperti ini hemat saya adalah ekspresi kekecewaan dari pihak yang kalah. Situasi psikologis yang biasa, tapi kali ini saya pikir ekspresinya cenderung berlebihan. Tidak mencerminkan kematangan berdemokrasi. Ini adalah klaim yang harus dipertanggungjawabkan dan perlu dibuktikan, karena mengingat dalam Pilpres terakhir juga terjadi tuduhan yang tidak mampu dibuktikan,” ucap Najih.

    Najih lalu mengungkit soal temuan pakta kepala BIN daerah (Kabinda) untuk memenangkan capres PDIP pada Pilpres 2024. Dia menyebut saat itu PDIP hanya bergeming.

    “Kader PDIP-P perlu mengingat ulang kasus Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat awal kampanye Pilpres, kita semua tahul kemarin, tersebar pakta Integritas Pj Bupati Sorong dengan BIN Daerah untuk menangkan capres dari PDIP. Saya mau bertanya, ke mana gerangan suara mereka waktu kasus tersebut ribut di publik”, lanjut Najih.

    “Elite politik, termasuk PDIP saat ini mestinya hadir menunjukkan ketauladanan berdemokrasi. Ini penting untuk membangun pranata demokrasi di masa depan. Sikap dan klaim semacam itu tidak mendidik publik”, tutur Najih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri saat berbicara dugaan intervensi di Pilkada 2024.

    Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

    “Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (jbr/tor)

  • Rusia Tangkap Wazawaka Matveev, Gembong Ransomware Buronan FBI Senilai Rp158 Miliar

    Rusia Tangkap Wazawaka Matveev, Gembong Ransomware Buronan FBI Senilai Rp158 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Rusia dikabarkan menangkap Wazawaka atau Mikhail Pavlovich Matveev, otak di balik serangan ransomware yang menyasar perusahaan swasta dan organisasi pemerintahan di dunia. Amerika Serikat (AS) sempat menawarkan hadiah US$10 juta atau Rp158 miliar bagi siapapun yang memiliki informasi terkait Matveev. 

    Matveev merupakan buronan biro investigasi Amerika Serikat (FBI), diduga terlibat dalam serangkaian serangan ransomware yang sangat merusak, termasuk serangan LockBit, Babuk, dan Hive.

    Kantor kejaksaan Rusia sebenarnya belum merilis rincian apapun tentang identitas individu tersebut, namun sumber anonim kantor berita Rusia menyebut individu dimaksud adalah Matveev, 

    Kementerian Dalam Negeri Rusia mengatakan saat ini penyidik telah mengumpulkan bukti yang cukup, kasus pidana dengan dakwaan yang ditandatangani oleh jaksa. 

    “Dakwaan telah dikirim ke Pengadilan Distrik Pusat Kota Kaliningrad untuk dipertimbangkan berdasarkan substansi,” tulis dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Bleeping Computer melaporkan Matveev dituduh mengembangkan ransomware  yang rencananya akan digunakan untuk mengenkripsi data “organisasi komersial dengan tebusan berikutnya untuk dekripsi.”

    Tahun lalu, pada Mei 2023, Departemen Kehakiman AS juga mengajukan tuntutan terhadap Matveev atas keterlibatannya dalam operasi Hive dan LockBit  yang menargetkan korban di seluruh Amerika Serikat.

    Dia juga diyakini sebagai “Orange,” pencipta dan admin asli forum peretasan Ramp dan admin asli operasi ransomware Babuk, yang diduga terlibat dalam pencurian data Kepolisian Ibukota Washington DC.

    Matveev juga terancam sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan karena meluncurkan serangan siber terhadap entitas AS, termasuk penegakan hukum AS dan organisasi infrastruktur penting.

    Departemen Luar Negeri AS sempat menawarkan hadiah sebesar US$10 juta atau Rp158 miliar (kurs: Rp15.836) untuk informasi apapun yang dapat mengarah pada penangkapan atau hukuman Matveev atas kejahatan terorganisasi transnasional.

    Matveev memiliki kehadiran yang sangat vokal di dunia maya.

    Dia sering berbicara dengan para peneliti dan profesional keamanan siber dan secara terbuka membahas aktivitas kejahatan sibernya menggunakan akun Twitter miliknya, RansomBoris.

  • Ketum Pernusa: PDIP Kalah di Pilkada Serentak 2024 Itu Realita, Jangan Salahkan Polisi – Page 3

    Ketum Pernusa: PDIP Kalah di Pilkada Serentak 2024 Itu Realita, Jangan Salahkan Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polemik politik semakin memanas usai PDI Perjuangan (PDIP) melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Usulan ini muncul setelah hasil Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka.

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian (polisi), yang mereka istilahkan sebagai ‘parcok’ atau partai cokelat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman pun menanggapi hal tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu, dia menyebut, adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo Subianto menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85% kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar.

    Karena, kata dia, semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik,” terang Norman

     

    Sejumlah paslon, baik didukung PDIP maupun KIM plus bersaing ketat di lumbung suara partai berlambang banteng moncong putih. Bahkan, 2 mantan Presiden RI, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi turun gunung

  • Papua tunjukkan kematangan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024

    Papua tunjukkan kematangan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024

    Sentani (ANTARA) – Wilayah Papua memiliki tujuh daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Daerah yang berbatasan langsung itu adalah Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Kampung Banda, Distrik Waris, Kampung Favenembu, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

    Selan itu, Muara Torasi, Distrik Sota Kabupaten Merauke, Kampung Yetetkun, Distrik Nienati, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Kampung Oksingsing, Kampung Bitipding, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

    Dari tujuh daerah itu proses pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, atas dukungan kuat tokoh masyarakat, adat, agama serta TNI-Polri yang berkolaborasi dan saling berkoordinasi dalam meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

    Warga perbatasan begitu antusias sehingga datang berbondong-bondong menyalurkan hak politiknya di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan siapa yang cocok memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan 2024-2029.

    Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Skouw, perbatasan RI-PNG dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sesuai regulasi yang telah ditetapkan, lancar dan aman.

    “Puji Tuhan, pelaksanaan pemungutan suara di sini berjalan baik,” kata Ketua RT 005 Perbatasan, Skouw RI-PNG, Yeni Rahayaan.

    Dukungan tokoh pemuda perbatasan RI-PNG memberikan pengaruh signifikan terhadap suksesnya pemungutan suara di daerah itu.

    Tokoh pemuda Perbatasan Skouw RI-PNG, Joap Tanfa Chilong menegaskan Pilkada merupakan hajatan nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia termasuk wilayah perbatasan Skouw RI-PNG.

    Aparat keamanan baik TNI-Polri melakukan pendekatan secara intens dan berkomunikasi dengan sangat baik kepada masyarakat perbatasan.

    “Masalah keamanan merupakan tanggung jawab sesama sehingga kami mendukung penuh situasi keamanan di sini,” ujarnya.

    Dukungan Polda Papua

    Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengerahkan 10.417 personel dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 pada 29 kabupaten/kota di empat provinsi yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

    Pengamanan itu juga termasuk peran aktif aparat di jajaran Polres dalam membantu menciptakan situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar selalu kondusif.

    Polda Papua juga dibantu oleh TNI dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat di empat provinsi tersebut.

    Kodam XVII/Cenderawasih menyiagakan 7.118 personel termasuk 14 satuan tugas pengamanan kewilayahan dalam membantu tugas-tugas Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2024.

    Menurut Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin situasi kondisi kamtibmas di Papua sebelum dan sesudah pemungutan suara masih dapat terkendali dengan komunikasi persuasif.

    Meskipun jenderal bintang dua itu tidak memungkiri bahwa ada terjadi “sedikit” gejolak di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah tetapi masih dapat dikendalikan.

    Hingga empat hari setelah pencoblosan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

    Dukungan TNI AD

    Guna mendukung tugas-tugas kepolisian, Kodim 1701 Jayapura bahkan menerjunkan kurang lebih 700-an personel dalam mengamankan situasi kondisi di wilayah Jayapura khususnya perbatasan RI-PNG.

    Tugas kewilayahan dari Kodim 1701 Jayapura berfokus ke tiga daerah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Aparat TNI AD seperti bintara pembina desa (Babinsa) menyebar di hampir semua titik yang dianggap rawan khususnya di sekitar wilayah-wilayah perbatasan.

    Babinsa dituntut dapat membaur dengan masyarakat di wilayah perbatasan bersama Bhabinkamtibmas serta satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif 131/Braja Sakti.

    Aparat dan masyarakat yang membaur akan menciptakan rasa percaya yang tinggi yang bermuara pada jaminan kamtibmas dan masyarakat di wilayah itu dapat beraktivitas dengan aman tanpa khawatir terjadi gangguan yang tidak diinginkan.

    “Kondisi sampai saat ini baik, tidak ada pergerakan yang mencurigakan” kata Dandim 1701 Jayapura Kolonel Inf Hendry Widodo.

    Setelah pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024, sampai saat ini hasil peroleh suara belum diumumkan oleh KPU Papua maupun KPU Kabupaten/Kota di Papua hingga 12 Desember 2024.

    Selama itu pula, pengamanan di wilayah Papua masih terus dilakukan oleh Polda Papua dengan dibantu oleh Kodam, Kodim di wilayah tersebut.

    Pengamanan ini akan terus dilakukan hingga proses rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Papua maupun kabupaten/kota selesai dilaksanakan.

    Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengharapkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca pencoblosan. Situasi kamtibmas yang kondusif seperti ini harus tetap dijaga sehingga agar seluruh komponen masyarakat dapat menjalani keseharian dengan baik.

    Kemendagri RI

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Ketua KPU Papua Steve Dumbon, Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin memantau secara langsung proses pemungutan suara di beberapa daerah di Papua.

    Kehadiran para pejabat dan tokoh masyarakat itu menandakan keseriusan dan harapan besar pemerintah pusat dan daerah agar pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak berjalan sesuai peraturan dan berlangsung secara aman dan tertib.

    Menurut Wamendagri Ribka Haluk, pelaksanaan pilkada yang baik di Jayapura menjadi barometer pelaksanaan Pilkada serentak di tanah Papua.

    Kekompakan dan kerja sama antara forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda menjadi simbol kesatuan yang kuat di daerah ini.

    Tokoh Adat

    Kerja nyata telah dibangun dengan baik oleh Forkopimda Papua maupun kabupaten/kota dengan membangun komunikasi baik dengan masyarakat adat, agama, perempuan, pemuda sehingga pesta rakyat ini dapat berlangsung baik.

    Tokoh masyarakat adat Papua Yanto Eluay sejak awal sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah mengimbau untuk seluruh masyarakat Papua untuk menjaga situasi kamtibas. Menurutnya, pesta rakyat merupakan hajatan besar yang harus semua warga negara mensukseskannya.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menkeu jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru

    Menkeu jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru

    Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu\’ti (tengah), Mendagri Tito Karnavian (ketiga kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) bernyanyi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11/2024). Kegiatan yang mengusung tema Guru Hebat, Indonesia Kuat itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru sebagai ujung tombak pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym.

    Menkeu jamin APBN digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 29 November 2024 – 13:31 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut menyasar upaya peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, bahwa guru adalah tonggak berdirinya sebuah negara. Negara yang berhasil adalah negara yang pendidikannya juga berhasil, di mana negara bisa makmur bila pendidikan negara itu berhasil.

    “Maka, APBN #UangKita difokuskan juga untuk pendidikan. Salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan guru,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Jumat.

    Dia merinci, total anggaran untuk kesejahteraan guru, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN, pada 2025 naik sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81,6 triliun. Selain itu, untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, dana sebesar Rp17,5 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada tahun depan.

    “Upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidik di Indonesia tidak akan berhenti di sini. Kami di Kementerian Keuangan akan terus mendukung segala niatan baik demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia,” tutur Menkeu.

    Menkeu Sri Mulyani mendampingi Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Hari Guru Nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dalam kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam alokasi APBN 2025 di Kabinet Merah Putih.

    Kebijakan ini, menurut Presiden, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kebangkitan bangsa Indonesia.

    “Karena kesadaran saya, bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia dan bahwa bangsa Indonesia ini tidak ada pilihan, kita harus bangkit atau kita terus menjadi negara yang begitu-begitu saja, negara yang rakyatnya masih banyak yang miskin,” katanya di Velodrom, Jakarta Timur, Kamis (28/11) sore.

    Presiden Prabowo membandingkan prioritas anggaran berbagai negara di dunia. Ia menyebut bahwa banyak negara besar, seperti Amerika Serikat dan India, menempatkan pertahanan sebagai prioritas utama dalam APBN mereka. Namun, Presiden menegaskan bahwa pemerintahan saat ini, yang berada di bawah Koalisi Merah Putih, mengambil langkah berbeda dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas nomor satu.

    “Dan tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia,” ujarnya.

    Dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI, pemerintah telah menetapkan alokasi prioritas APBN 2025, di mana sektor pendidikan memperoleh porsi Rp724,3 triliun dari target pendapatan negara pada RAPBN 2025 Rp3.005,1 triliun. Dana pendidikan melampaui alokasi perlindungan sosial Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, kesehatan Rp197,8 triliun, ketahanan pangan Rp139,4 triliun, serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.

    Sumber : Antara

  • BSKDN serukan efisiensi dan inovasi di semua sektor layanan publik

    BSKDN serukan efisiensi dan inovasi di semua sektor layanan publik

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyerukan pentingnya efisiensi dan inovasi di semua sektor layanan publik.

    Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60, Hari Guru Nasional ke-79, dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat.

    “Peringatan ini bukan hanya sebuah agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk kita semua merenungkan kembali komitmen kita terhadap peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik di daerah kita, yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Subang,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta.

    Lebih lanjut, dia mengatakan perubahan teknologi yang cepat, seperti perkembangan kecerdasan buatan dan digitalisasi, membuka peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik.

    Dia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang untuk lebih adaptif dan proaktif dalam memanfaatkan teknologi. Ini terutama untuk menciptakan solusi yang inovatif dan relevan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

    “Pemkab Subang memiliki inovasi di bidang kesehatan, yakni Puskesmas Keliling Sarerea atau Pusling Sarerea yang dapat menjadi wahana edukasi dan wahana melakukan skrining kesehatan yang memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang isu-isu kesehatan. Inovasi-inovasi seperti ini yang perlu terus dikembangkan,” tambahnya.

    Tidak hanya kesehatan, Yusharto juga mendorong Pemkab Subang untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan melalui pembenahan sistem data guru, penguatan pelatihan, hingga peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan.

    “Beberapa hal penting dan mendasar yang harus terus menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain sertifikasi, pelatihan profesional peningkatan kompetensi, hingga dukungan untuk penguatan kelembagaan organisasi profesi guru,” ujar Yusharto.

    Dia menegaskan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan tidak cukup dilaksanakan secara sektoral, tetapi perlu adanya kolaborasi antarstakeholder.

    Dalam hal ini, Korpri menjadi salah satu katalisator kolaborasi dan sinergi antarpegawai yang tidak terpisahkan oleh sekat-sekat unit kerja. Karena itu, dia mengingatkan Pemkab Subang mengenai peran strategis Korpri dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparatur negara.

    “Korpri ini sebagai wadah bagi seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) dan memiliki peran sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, efektif, dan efisien,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menegaskan selain inovasi, efisiensi juga menjadi fokus utama yang perlu diperhatikan.

    Ia mengingatkan bahwa optimalisasi sumber daya, baik manusia maupun anggaran, sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.

    Efisiensi bukan hanya soal penghematan, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

    “Kami berharap segala upaya yang telah diusahakan Pemerintah Kabupaten Subang untuk kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat membuahkan hasil yang baik, sehingga apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024