Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Kemendagri Laporkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ke DPR

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  

    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 

    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.

    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.

    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  

    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  

    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 

    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  

    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.

    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.

    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.

    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.

    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.

    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.

    Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah berlangsung dengan damai. Pilkada telah dilaksanakan bersamaan pada 27 November 2024.
     
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memerinci sejumlah data penting terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Laporan itu dibeberkan saat Bima menghadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 3 Desember 2024.  
     
    Bima menjelaskan Pilkada Serentak dilaksanakan di 545 daerah. Meliputi 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 kota. 
    “Pilkada Serentak diikuti 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan,” kata Bima.
     
    Peserta pilkada terdiri atas 103 pasangan calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi. Sebanyak 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.
     
    Bima melaporkan Pilkada Serentak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas peraturan-peraturan sebelumnya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
     
    Tujuan Pilkada Serentak
    Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 bertujuan untuk menyinkronkan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pilkada Serentak sekaligus memperkuat sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 pascaamendemen.  
     
    “Tujuan diselenggarakannya Pilkada Serentak adalah untuk menguatkan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, menghemat anggaran, mengurangi pemborosan waktu, meningkatkan partisipasi pemilih, meminimalisasi konflik sosial, serta menyelaraskan program pembangunan nasional dan daerah,” ujar Bima Arya.  
     
    Kemendagri juga mencatat jumlah penduduk potensial pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 203.657.354 jiwa. Terdiri atas 102.011.361 laki-laki dan 101.645.993 perempuan. 
     
    Berapa Biaya Pilkada Serentak?
    Bima menjelaskan biaya atau pendanaan Pilkada Serentak 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Pasal 166 Ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Hal ini diperkuat melalui surat edaran Mendagri pada 24 Januari 2023. 
     
    “Surat tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” kata dia.  
     
    Anggaran yang disiapkan mencakup 40 persen pada APBD tahun anggaran 2023 dan 60 persen pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
     
    “Pemerintah menganggarkan dana hibah sebesar Rp37,52 triliun untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” kata Bima.
     
    Akan Ada Evaluasi
    Bima mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Hal ini akan segera dievaluasi untuk perumusan dalam revisi sistem pemilu dan pilkada.
     
    “Apapun itu akan kami pelajari angka-angkanya. Nanti jadi bahan masukan untuk kami ketika revisi sistem pemilu dan pilkada,” kata Bima.
     
    Bima menduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih adalah jarak waktu yang terlalu dekat antara pelaksanaan pemilu dan pilkada. Hal itu bisa saja membuat masyarakat merasa jenuh.
     
    Selain itu, ada beberapa daerah hanya memiliki calon tunggal. Bisa saja warga jadi malas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena tidak ada pilihan lain.
     
    Di sisi lain, banyak paslon yang bertarung di pilkada tidak berasal dari daerah tersebut. Mereka tidak dikenal oleh warga dan warga juga merasa tidak punya ikatan khusus.
     
    “Jadi kami tarik fenomena partisipasi politik ini ke dalam isu besar, yaitu revisi sistem untuk perbaikan pemilu dan pilkada,” ucap mantan Wali Kota Bogor itu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • KPK Segera Tentukan Nasib Pj Wali Kota Pekanbaru Usai Kena OTT

    KPK Segera Tentukan Nasib Pj Wali Kota Pekanbaru Usai Kena OTT

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memutuskan proses hukum selanjutnya terhadap Penjabat (Pj.) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). 

    Untuk diketahui, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk memutuskan proses hukum lanjutan dan status hukum pihak yang terjaring OTT usai dilakukannya pemeriksaan guna mencari alat bukti.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut tim penindakan KPK telah membawa total sembilan orang terjaring OTT ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Salah satunya adalah Risnandar. 

    “Delapan dari Pekanbaru [ditambah] satu diamankan di Jakarta. Jadinya total sembilan orang yang diamankan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (3/12/2024). 

    Berdasarkan sumber Bisnis, Risnandar adalah satu-satunya penyelenggara negara yang diamankan oleh tim KPK di Pekanbaru. Sisanya adalah aparatur sipil negara (ASN), yang salah satunya meliputi Sekda Pekanbaru.  

    Pada pemberitaan sebelumnya, tim KPK disebut mengamankan uang sebanyak Rp1 miliar lebih saat OTT tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa kegiatan penangkapan yang dilakukan lembaganya  itu sudah didahului oleh proses penyelidikan. 

    Surat perintah penyelidikan atau sprinlidik sudah diterbitkan sejak beberapa bulan yang lalu berdasarkan pengaduan masyarakat (dumas). 

    “Kemudian kami tindaklanjuti dengan melakukan penyadapan, surveillance, klarifikasi kepada para pelapor, dan pada saat akan dilakukan penangkapan, kami mendapatkan informasi terjadi penyerahan uang dan kemudian kami lakukan penangkapan,” terang Alex, sapaannya, kepada wartawan di sela-sela acara yang diselenggarakan di Bali, Selasa (3/12/2024).

    Pada kasus tersebut, KPK mengendus dugaan awal pengeluaran fiktif menggunakan APBD. Secara sederhana, terduga pelaku yang terjaring OTT melakukan pengeluaran dari kas daerah dan menerbitkan pertanggungjawaban secara fiktif.

    “Tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini masih terjadi di daerah-daerah lain. Modus seperti ini dengan pertanggungjawaban fiktif sudah lama. Saya 20 tahun menjadi auditor sudah ketemu dan sekarang praktik itu ternyata masih dilakukan,” jelasnya. 

    Di sisi lain, KPK turut mengendus dugaan adanya kutipan atau pungutan dari kepala-kepala dinas di lingkungan Pemkot Pekanbaru atau masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). 

    “Dan juga dari rumah sakit umum daerah. Dia juga memberikan sesuatu,” papar mantan hakim ad hoc itu. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengonfirmasi bahwa Pj. Wali Kota Pekanbaru merupakan pihak yang terjaring OTT KPK.  Hal itu dibenarkan olehnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (2/12/2024). 

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, merangkap Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM), yang dilantik menjadi Pj Wali Kota Riau Mei tahun ini.

  • Terjaring OTT KPK, Garasi Pj Walikota Pekanbaru Berisi Royal Enfield, BMW, hingga Brompton

    Terjaring OTT KPK, Garasi Pj Walikota Pekanbaru Berisi Royal Enfield, BMW, hingga Brompton

    GELORA.CO -Satu lagi pejabat penyelenggara negara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia adalah Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. 

    Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak membenarkan bahwa KPK melakukan OTT di Pekanbaru. Tanak menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Tanak kepada wartawan, Senin malam, 2 Desember 2024.

    Risnandar baru dilantik sebagai Pj Walikota Pekanbaru pada 22 Mei lalu. Selain menjadi Pj Walikota, Risnandar juga menjabat Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

    Sebagai penyelenggara negara, Risnandar telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK. Terakhir kali Risnandar menyampaikan LHKPN adalah pada 18 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023 dalam posisi Direktur di Kemendagri.

    Dalam LHKPN itu, Risnandar memiliki kekayaan total Rp1.909.830.065 (Rp1,9 miliaran). Khusus alat transportasi dan mesin, Risnandar memiliki satu sepeda motor, satu unit mobil, dan satu sepeda mewah. Total nilai alat transportasi dan mesin yang dimilikinya adalah Rp255 juta.

    Kendaraan pertama adalah motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019, hasil sendiri Rp70.000.000. Kemudian mobil BMW tahun 2011, hasil sendiri Rp160.000.000.

    Menarikanya, Risnandar juga memiliki sepeda mewah Brompton tahun 2018, hasil sendiri Rp25.000.000.

    Risnandar juga melaporkan harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp830 juta, harta bergerak lainnya Rp5 juta, kas dan setara kas Rp520 juta, serta harta lainnya senilai Rp340 juta. Risnadar juga tercatat memiliki utang sebesar Rp40.169.935. 

  • Mendagri sebut inflasi November 2024 terendah sejak merdeka

    Mendagri sebut inflasi November 2024 terendah sejak merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada bulan November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen, atau angka tersebut terendah sejak Indonesia merdeka.

    Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Tito menjelaskan bahwa Pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.

    Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, menurut dia, akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.

    “Sebaliknya, tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, dan nelayan, tetapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” kata Tito dalam keterangannya.

    Kendati demikian, dia mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, kondisi di daerah masih beragam. Tercatat 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.

    Di tingkat provinsi, misalnya Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

    Di tingkat kabupaten, dia menyebutkan Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat.

    Selanjutnya di tingkat kota, yakni Pematang Siantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.

    “Meskipun angka inflasi provinsi yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.

    Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.

    Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.

    Komoditas lain yang perlu diwaspadai, lanjut Tito, yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak pada permintaan komoditas pangan.

    Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,

    Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Empat kementerian jalin kerja sama atasi persoalan pekerja migran

    Empat kementerian jalin kerja sama atasi persoalan pekerja migran

    Yang paling utama adalah membuat peraturan kepala desa dan daerah spesifik tentang penempatan perlindungan serta tata kelola PMI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian mengatakan empat kementerian resmi menjalin kerja sama dengan diawali penandatanganan nota kesepahaman untuk mengatasi permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Nota kesepahaman ini merupakan langkah untuk pegangan, dalam rangka membuat program melindungi masyarakat yang menjadi pekerja migran, atau akan menjadi pekerja migran,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan empat menteri yang menjalin kerja sama dalam penanganan PMI yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri yang merupakan pengawas pemerintah daerah.

    Menurut Tito, permasalahan PMI ini perlu diperhatikan baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mereka rentan terhadap problem.

    Tito menjelaskan bahwa dari data yang ada terdapat 8 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri dan paling banyak pada sektor yang tidak mempunyai keterampilan (nonskill) dan mereka yang rentan terhadap permasalahan.

    “Oleh karena itu perlu ada penanganan dari mulai hulu, sampai dengan mereka berangkat, sampai mereka kembali dan ini memerlukan sinergi, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah,” tuturnya.

    Untuk itu kata Tito, empat menteri membuat nota kesepahaman yang perlu diketahui oleh daerah sebagai dasar penyusunan program yang bisa dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait penanganan PMI.

    “Karena pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri, yang banyak bekerja langsung adalah daerah, ini mengenai masalah sinergi kebijakan, pembuatan kebijakan dalam rangka perlindungan pekerja migran,” ujarnya.

    Tito menambahkan nota kesepahaman tersebut nantinya bisa diterapkan di daerah hingga tingkat desa untuk menyusun program yang berpihak kepada PMI, baik ketika akan berangkat, maupun yang sudah di luar negeri.

    Untuk itu lanjut Tito, Kemendagri akan terus mengawasi dengan memonitor langsung program apa yang berpihak kepada para PMI.

    “Yang paling utama adalah membuat peraturan kepala desa dan daerah spesifik tentang penempatan perlindungan serta tata kelola PMI,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mata Sembab, Pj Walkot Pekanbaru Digelandang Penyidik KPK ke Jakarta

    Mata Sembab, Pj Walkot Pekanbaru Digelandang Penyidik KPK ke Jakarta

    Liputan6.com, Pekanbaru – Setelah diperiksa intensif belasan jam di Mapolresta Pekanbaru, Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa akhirnya dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Jakarta.

    Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri itu diterbangkan melalui keberangkatan VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Bersamanya dibawa Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution.

     

    Selain Indra Pomi, turut dibawa 3 perempuan yang diduga pejabat di Pemerintahan Kota Pekanbaru serta sejumlah pria lainnya. Total bersama Risnandar Mahiwa ada 8 orang digelandang penyidik menuju pesawat.

    Tidak ada satupun komentar yang dari Risnandar Mahiwa terkait penangkapannya. Dia memakai masker hitam dan matanya terlihat sembab dari sorot kamera.

    Risnandar terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin petang, 2 Desember 2024, setelah dijemput penyidik ke rumah dinasnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

    Sebelum Risnandar, penyidik KPK terlebih dahulu menangkap Indra Pomi Nasution di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Tenayan. 

    Mereka semua dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan intensif. Gerbang Polresta langsung tertutup rapat dan tidak boleh ada awak media yang boleh masuk.

    Risnandar selesai jalani pemeriksaan di KPK pada Selasa, sekitar pukul 13.15 WIB. Ada tiga mobil hitam yang keluar dari gerbang Polresta dan dikawal 2 mobil patroli serta sepeda motor polisi.

     

     

  • Menkomdigi Dorong Registrasi SIM Card Biometrik Kenali Pelaku Judol

    Menkomdigi Dorong Registrasi SIM Card Biometrik Kenali Pelaku Judol

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong registrasi ulang SIM card menggunakan teknologi biometrik kependudukan guna mempermudah identifikasi pelaku judi online.

    Meutya menekankan arti penting langkah preventif melalui sosialisasi masif. Dengan penetrasi telepon seluler yang tinggi, pesan literasi digital dari operator seluler dianggap efektif menjangkau masyarakat luas.

    “Sosialisasi ini harus menyasar generasi muda agar mereka mampu mengenali dan menghindari modus judi online,” ujar di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Adapun sebelumnya, Meutya melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt. Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Ismail, Plt. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Wayan Toni Supriyanto, Plt. Direktur Pengawasan Ruang DigitalAlexander Sabar, dan jajaran pimpinan operator seluler.

    “Kita ingin melakukan upaya lebih terstruktur ke depannya untuk meyakinkan secara bahwa ini adalah orang yang benar-benar berhak melakukan pendaftaran. Ini sedang kami tindaklanjuti pembahasannya teknisnya, bagaimana ke depannya untuk registrasi prabayar ini,” kata Ismail.

    Sebagai informasi, registrasi SIM card menggunakan teknologi biometrik masih dalam pembahasan antara pemerintah yang dalam hal ini Komdigi, Kementerian Dalam Negeri, dan operator seluler.

    “Jadi, belum bisa bicara detail sekarang, tapi akan didiskusikan dengan tim,” ucapnya.

    Kementerian Komdigi telah memutus akses lebih dari 250.000 konten judi online selama November 2024. Namun, Menkomdigi menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan PPATK dan operator seluler, sangat diperlukan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat judi online, yang transaksinya mencapai Rp 41 triliun selama Januari-September 2024.

    “Kami berharap sinergi ini menciptakan solusi inovatif yang efektif memberantas judi online. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan ruang digital Indonesia,” pungkas Meutya Hafid.

    (agt/fay)

  • 12 Provinsi Bakal Digeber buat Sektor Ekonomi Kreatif

    12 Provinsi Bakal Digeber buat Sektor Ekonomi Kreatif

    Jakarta –

    Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyampaikan ada 12 provinsi yang akan diprioritaskan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ke daerah-daerah menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

    Pria yang akrab disapa Riefky mengatakan memang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menetapkan 12 provinsi yang akan dikembangkan. Namun, dia menyebut pihaknya membutuhkan kajian lebih dalam untuk mengembangkan potensi ekonomi di setiap daerah.

    Rencananya, pihaknya tidak hanya menyasar ke Provinsi/kota saja. Namun, juga kecamatan hingga desa-desa. Untuk itu, dia pun belum bisa menyebutkan detail daerah mana saja yang akan menjadi prioritasnya.

    “Jadi memang ada 12 provinsi yang telah ditetapkan oleh Bappenas, tetapi tentu itu juga akan dikaji lebih dalam lagi. Karena ini tidak bisa secara kewilayahannya tidak provinsi, tapi akan masuk ke kabupaten, kota, ke desa, dan seterusnya. Jadi memang kami belum bisa menyebutkan detail daerahnya,” kata Riefky usai menghadiri pertemuan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Dia pun menyebut pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menjadi awal agar pihaknya terus menindaklanjuti dan mengkaji bersama dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri.

    “Jadi memang yang kita harapkan daerah yang kita dukung, konektivitasnya ataupun revitalisasi dari kreatif hub-nya, ataupun pembangunan kreatif hub-nya itu benar-benar yang bisa sustain dan berkelanjutan,” imbuh Riefky.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai provinsi mana saja, Riefky hanya menyebut Sumatra Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Dia pun membeberkan alasan kenapa wilayah timur Indonesia belum menjadi fokus pemerintah.

    Dia menyebut hal tersebut masih membutuhkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dalam membangun infrastruktur. Namun, pihaknya telah melihat beberapa potensi di wilayah timur Indonesia, seperti NTT.

    “Masih ada daerah-daerah yang justru dengan ekonomi kreatif bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Contoh tadi kita bicarakan tentang potensi NTT, kemudian juga potensi daerah-daerah yang mungkin selama ini tertinggal. Kalau kita tunggu kapan industri-industri yang berkembang, industri agrikultur atau industri pabrikan misalnya daerah itu cukup lama, tapi mungkin justru bisa dikejar dengan sektor ekonomi kreatif yang kita dukung,” terang Riefky.

    (kil/kil)

  • Menteri Ekonomi Kreatif ke Kantor AHY, Ada Apa?

    Menteri Ekonomi Kreatif ke Kantor AHY, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kunjungan resmi dari Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya. Dalam kunjungan tersebut, keduanya membahas terkait upaya dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di daerah.

    “Hari ini saya menerima kunjungan resmi Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teguh Riefky Harsya beserta Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Ibu Irene Umar beserta jajaran Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rangka sama-sama kita melihat bagaimana ekonomi kreatif bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata AHY saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (2/12/2024).

    Dia menjelaskan ada 12 wilayah dan 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Dia mengakui selama ini ekonomi kreatif telah mengalami kemajuan.

    Meski begitu, dia menilai perlu memperkuat dan meningkatkan dalam beberapa aspek yang perlu diberikan sentuhan infrastruktur. AHY menyatakan siap menjadi bagian dari upaya memajukan infrastruktur untuk mendukung industri atau ekonomi kreatif di berbagai daerah.

    “Tadi beliau semua datang untuk tentunya menyampaikan aspirasi sekaligus juga kami ingin berkoordinasi karena infrastruktur pendukung, fasilitas pendukung ekonomi kreatif ini juga tentunya perlu ditingkatkan agar masyarakat yang memiliki berbagai talenta, kekayaan budaya kita yang juga luar biasa seringkali diapresiasi oleh dunia, tetapi mungkin selama ini belum bisa terlalu terekspos. Dan produk-produk kita belum bisa secara optimal masuk ke pasar yang lebih besar bahkan di dalam negeri sendiri masih sering ada kendalanya,” jelas AHY.

    Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menilai dalam mengembangkan ekonomi kreatif tentunya tidak bisa sendiri. Dia menyebut perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kemenko IPK.

    “Nah tentu sebagai Menko Infrastruktur juga mengkoordinir pembangunan-pembangunan di daerah di seluruh Indonesia. Kami akan berkoordinasi kaitannya juga di mana saja daerah-daerah yang berpotensi ekonomi kreatifnya. Sektor ekonomi kreatifnya tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga bisa menjadi tulang punggung perekonomian daerah, kabupaten, provinsi. Jadi di sinilah kolaborasi yang kami lakukan,” kata pria yang akrab disapa Riefky.

    Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan-pertemuan teknis bersama dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Pemerintah Daerah (Pemda). Pertemuan teknis tersebut akan membahas terkait potensi ekonomi kreatif apa yang dapat dikembangkan di setiap daerah.

    “Ke Mendagri terkait daerah-daerah yang mempunyai potensi luar biasa pengembangan ekonomi kreatifnya, apakah itu kabupaten, di kecamatan atau bahkan di desa-desa. Ekonomi kreatif, itu juga untuk diberikan mungkin salah satunya apakah bentuknya konektivitas ke daerah tersebut, apakah juga revitalisasi terhadap kaitannya juga kreatif-kreatif hub yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga dapat mempercepat cita-cita dari kita semua, termasuk tujuan dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas Riefky.

    (kil/kil)

  • Aduh! Harga Minyakita Mahal Diduga Gegara Dijual Jadi Curah

    Aduh! Harga Minyakita Mahal Diduga Gegara Dijual Jadi Curah

    Jakarta –

    Harga Minyakita mahal secara rata-rata nasional Rp 17.100/liter. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan Rp 15.700/liter.

    Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan ada berbagai dugaan yang menjadi penyebab minyak goreng kemasan sederhana itu belum juga sesuai HET. Deputi III Kepala Staf Presiden Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan salah satu dugaannya adalah temuan Minyakita diubah menjadi minyak goreng curah.

    “Terjadi rembesan Minyakita ke minyak curah. Kami mencari sumber informasi, tahun 2023 KPPU menemukan ada kasus Minyakita kemasannya dibuka dan dijual (menjadi) minyak curah karena harga minyak curah tinggi. Jadi kasusnya dibuka kemasannya (Minyakita) dijual minyak curah karena harga minyak curah mahal, apalagi minyak curah tidak dikendalikan,” kata Edy dalam rapat koordinasi inflasi dikutip dari YouTube Kemendagri, Selasa (3/12/2024).

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya mengatur HET Minyakita dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Sementara minyak goreng curah dikembalikan kepada harga pasar.

    Selain itu, Edy juga menduga kenaikan harga Minyakita seiring dengan naiknya harga crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng.

    “Harga CPO pada Oktober itu Rp 14.000. CPO menjadi minyak goreng minimal membutuhkan biaya Rp 4.000, sehingga mengikuti itu harga minyak goreng harusnya Rp 18.000,” terangnya.

    Namun, tujuan hadirnya Minyakita memang sebagai stabilisasi saat terjadi kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Selain itu, kenaikan harga Minyakita juga diduga karena semakin tingginya permintaan.

    “Kami menduga kalau harga minyak curah tinggi maka akan ada sebagian konsumen membeli minyak curah bergeser ke Minyakita kemudian terjadi peningkatan demand terhadap Minyakita,” tuturnya.

    Dugaan lainnya terjadi distribusi yang lebih panjang daripada seharusnya. Selain itu, terjadi rembesan minyak curah ke luar negeri, diekspor sebagai minyak bekas untuk bahan baku biodiesel.

    “Dugaan ini pernah disampaikan oleh perwakilan asosiasi pengusaha dalam Rakor di Kemendag 28 November 2024,” ucapnya.

    Untuk itu, Edy mengusulkan Kemendag, Satgas Pangan Polri dan instansi terkait lain lakukan pendalaman di lapangan, khususnya terkait dugaan rembesan Minyakita ke minyak curah dan rembesan minyak curah ke LN. Menurutnya perlu diambil tindakan.

    “Minyakita dibuka menjadi minyak curah adalah pelanggaran regulasi. Apalagi minyak curah diekspor ke luar negeri, ini sebuah pelanggaran,” pungkasnya.

    (ada/ara)