Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

    Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

    Dalam pantauan di lapangan, terlihat sejumlah peserta Fun Walk membawa poster bertuliskan seruan Perempuan Indonesia Anti KDRT, Indonesia Tanpa Kekerasan Seksual kepada Perempuan, Stop Bullying pada Anak, dan kampanye lainnya yang menyuarakan kepentingan Ibu dan Perempuan Indonesia.

    Sebelumnya, para peserta Fun Run dan Fun Walk telah berkumpul di Silang Monas sejak pukul 05.30 dan sekitar pukul 06.15 WIB, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi secara resmi melepas lebih dari 20 ribu peserta dari titik start di Silang Monas Barat Daya.

    Rangkaian kegiatan PHI 2024 Fun Run 5K yang diikuti 500 orang dan terdiri dari kader PKK, Posyandu, masyarakat umum (khususnya wanita). Sementara untuk Fun Walk 2,5 Km diikuti 20.000 orang berasal dari kader PKK, Posyandu se-Jabodetabek. Adapun rute Fun Run yaitu start di Silang Monas, Sarinah, Thamrin, Harmoni dan finish kembali di Monas. Sementara untuk Fun Walk rutenya sama hanya tidak melewati Harmoni.

    Rangkaian kegiatan lainnya ialah pemeriksaan kesehatan yang diikuti 215 orang dari Jakarta. Sementara itu, untuk peserta donor darah ada 75 orang yang dibantu dari PMI dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan ini juga turut memberikan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan pasar murah sembako, daging/ikan sebanyak 11.900 paket seharga 70.000/paket.

    Peserta Fun Run dan Fun Walk TP PKK juga dihibur aksi kocak MC Okky Lukman dan Igor.  Kemudian diramaikan juga hiburan dari Drumband Gita Abdi Praja IPDN, The Chaplin dan penampilan tarian dari Dinas kebudayaan DKI Jakarta. Peserta tidak hanya berasal dari DKI Jakarta, tetapi juga dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama dalam sambutannya Istri Wamendagri yang juga Pengurus TP PKK Pusat Yane Bima Arya menyampaikan Selamat memperingati hari ibu kepada seluruh Ibu-ibu Kader PKK yang hadir dan kepada Ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kata Yane, dengan tema Hari Ibu hari ini adalah, Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.

    “Berdasarkan penelitian, kalau ibu bahagia maka bapak-bapak bisa tiga kali lebih bahagia,” ujar Yane yang disambut tepuk tangan dan gelak tawa seluruh peserta yang hadir.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Istri Menteri Kabinet Merah Putih, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Plt. Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Niken Tomsi Tohir dan jajaran TP PKK Pusat, Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Ika Oktaviana Teguh Setyabudi serta Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo.

  • TP PKK Pusat Gelar Fun Run dan Fun Walk dalam Rangka Memperingati Hari Ibu 2024 – Page 3

    TP PKK Pusat Gelar Fun Run dan Fun Walk dalam Rangka Memperingati Hari Ibu 2024 – Page 3

    Dalam acara ini, para peserta diajak berjalan santai dengan nuansa kekeluargaan mengitari sejumlah jalan di sekitar Monas. Para peserta tampak antusias dengan sesekali menunjukkan raut wajah tersenyum dan ceria.

    Selain itu, gelaran ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, sejumlah pejabat lainnya di Kemendagri, serta Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Di samping itu, hadir pula Istri Wamendagri Bima Arya, Yane Ardian Racham, para istri Menteri Kabinet Merah Putih, serta Plt. Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Niken Tomsi Tohir dan Dirjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P. Bolombo.

    Dalam sesi puncak acara, Tri Tito Karnavian tampak mengenalkan sejumlah istri menteri dan pejabat terkait kepada masyarakat. Adapun publik yang hadir pada acara tersebut menyambut dengan suka cita dan riang gembira.

  • Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding

    Pj Bupati Bondowoso Tanggapi Saran Komisi I DPRD Tentang Open Bidding

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menanggapi plsaran DPRD Kabupaten setempat perihal open bidding, Minggu (8/12/2024).

    Komisi I DPRD Bondowoso menyarankan agar open bidding ASN eselon II digelar pasca pelantikan Bupati definitif di tahun 2025 mendatang.

    Kepada beritajatim.com, Wawan mengaku akan taat regulasi dan juga menjalin komunikasi lintas sektoral.

    “Prinsipnya apapun terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu nanti akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, komunikasi dengan pimpinan DPRD dan komunikasi dengan calon bupati terpilih setelah ada penetapan resmi sesuai aturan yang berlaku,” jawab Wawan melalui pesan singkat.

    Ia menambahkan, open bidding ASN eselon II untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

    “Insya Allah semangatnya yang terbaik untuk kepentingan Bondowoso,” tegas pria yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur ini.

    Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi mengatakan, Bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di kabupaten Bondowoso.

    “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada BeritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan, memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan di-dok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai bahwa sebab telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukupnya ketersedian waktu bila dilaksanakan pada desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut.

    Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan Bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/aje]

  • Pasukan Anti Rezim di Suriah Mulai Masuki Damaskus

    Pasukan Anti Rezim di Suriah Mulai Masuki Damaskus

    ERA.id – Pasukan anti-rezim di Suriah mulai memasuki pusat kota Damaskus pada Minggu (8/12), setelah rezim Assad kehilangan kendali di wilayah tersebut.

    Dilansir dari Antara, gelombang protes terhadap rezim dimulai pada Sabtu (7/12) malam di sejumlah wilayah permukiman.

    Sementara itu, pasukan rezim ditarik dari sejumlah lokasi strategis, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan bandara internasional.

    Dengan masuknya para demonstran ke area-area krusial, rezim Assad kehilangan sebagian besar kendali atas ibu kota.

    Di Penjara Sednaya di Damaskus, yang terkenal sebagai simbol kekuasaan rezim dan praktik penyiksaan yang keji, para tahanan dibebaskan oleh demonstran yang menyerbu fasilitas tersebut.

    Di wilayah lain, pasukan oposisi berhasil menguasai sebagian besar pusat kota Aleppo dan mendominasi provinsi Idlib hingga 30 November.

    Setelah pertempuran sengit pada Kamis (5/12), kelompok oposisi merebut pusat kota Hama dari tangan pasukan rezim.

    Di provinsi Homs, yang memiliki nilai strategis tinggi, kelompok anti-rezim berhasil menguasai sejumlah permukiman dan mulai melancarkan serangan lanjutan.

    Pada Jumat (6/12), kelompok oposisi Suriah juga menguasai Daraa, wilayah di selatan Suriah yang berbatasan dengan Yordania.

    Pada Sabtu pagi, mereka merebut kendali atas provinsi Suwayda di bagian selatan. Sementara itu, kelompok oposisi setempat di Quneitra berhasil menguasai ibu kota provinsi tersebut.

    Tentara Nasional Suriah (SNA) oposisi meluncurkan Operasi Fajar Kebebasan pada 1 Desember untuk melawan kelompok teroris PKK/YPG di distrik Tel Rifaat, wilayah pedesaan Aleppo, dan berhasil membebaskan daerah tersebut dari elemen-elemen teroris.

  • Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Mendagri Korsel Mengundurkan Diri Buntut dari Darurat Militer

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min mengundurkan diri pada Minggu (8/12) waktu setempat buntut dari pengumuman darurat keamanan militerpada Selasa (3/12) yang menimbulkan kehebohan publik.

    Lee Sang-min mengatakan dia mengundurkan diri “sebagai pengakuan berat atas tanggung jawab karena gagal melayani publik dan presiden dengan baik”, menurut surat kabar Joong Ang Ilbo disitat dari AFP.

    Presiden Yoon Suk Yeol menerima pengunduran diri Lee Sang-min, kata surat kabar itu.

    Lee dan Yoon termasuk di antara pejabat Korsel lainnya yang diselidiki atas tuduhan pemberontakan setelah deklarasi darurat militer beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, Yoon, yang lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

    Sebelumnya pada hari Minggu, Polisi menangkap Kim Yong-hyun, yang menjabat sebagai menteri pertahanan pada saat operasi darurat militer. Kim dicekal dan dilarang bepergian.

    Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait keputusannya memberlakukan darurat militer gagal dilakukan.

    Parlemen Korsel gagal meloloskan draf pemakzulan Yoonyang digelar Majelis Nasional pada Sabtu (7/12) malam karena kalah suara.

    Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

    Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

    Adapun berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dibutuhkan dua pertiga mayoritas suara anggota parlemen, sekitar 200 anggota dari total 300 anggota parlemen, untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

    “Jumlah anggota yang memberikan suara tidak mencapai mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik.

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Evaluasi Kinerja dari Kemendagri, Iwan Kurniawan Jadi Pj Wali Kota Terbaik

    Evaluasi Kinerja dari Kemendagri, Iwan Kurniawan Jadi Pj Wali Kota Terbaik

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan meraih prestasi dalam evaluasi penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah oleh Mendagri. Dalam penilaian yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu, Iwan menjadi yang terbaik diantara semua Penjabat Wali Kota lainnya dengan raihan skor 84,00.

    Ada sejumlah indikator yang membuat Iwan mendapat skor tinggi. Seperti, implementasi program prioritas nasional dengan upaya pengendalian inflasi serta menuntaskan isu strategis daerah melalui 11 prioritas kinerjanya. Dalam mewujudkan itu, prinsip kolaborasi dibangun oleh Iwan dengan efektif hingga membuahkan hasil positif.

    Iwan sendiri telah menjabat sebagai Pj selama 4 bulan. Selama itu, dia memang getol berkolaborasi dengan berbagai pihak, revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di Jalan Sukarno Hatta diupayakannya hingga masuk rencana pembangunan tahun 2025 di KemenPUPR dan Propinsi Jawa Timur.

    Beberapa lainnya juga sudah berproses seperti pengadaan lahan parkir terpusat di kayutangan heritage, rencana gebyar bansos dan UMKM. Belum lagi kolaborasinya dalam merehabilitasi gedung sekolah rusak dan modernisasi tempat pembuangan sampah yang melibatkan dunia usaha dan swasta dalam program TSP.

    Ada lagi yang menjadi perhatian nasional seperti strategi percepatan penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan PKBM secara gratis.

    Iwan menyebut keberhasilan yang diraihnya ini berkat dukungan yang diberikan jajaran Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 11 prioritas kinerjanya. Kerjasama dengan stakeholder terkait sebagai salah satu faktor kunci keberhasilannya.

    “Tentu saya mengucapkan syukur dan Terima kasih, saya diberikan penilaian terbaik. Dan tentu ini juga tidak lepas dari amanah yang diberikan Pak Mendagri kepada saya. Saya berusaha menjalankan apa yang menjadi instruksi dan pesan beliau,” ujar Iwan.

    “Dengan jajaran di Pemkot Malang yang sudah mendukung implementasi 11 prioritas kinerja saya. Juga kepada para stakeholder, para pengusaha dan swasta yang ikut berperan aktif, memberikan sumbangsih dan problem solving nya, lewat TSP sehingga ada langkah nyata kita bersama menyelesaikan masalah di Kota Malang,” imbuhnya.

    Iwan sendiri berkomitmen untuk terus menyelesaikan prioritas kinerjanya di sisa masa jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Malang. Dirinya memastikan dari semua prioritas itu telah menunjukkan progres yang positif.

    “Komitmen saya tentu berusaha menyelesaikan apa yang menjadi prioritas saya disini. Progres nya positif, beberapa aspek sudah ada kejelasan seperti pasar besar dan drainase di Jalan Sukarno Hatta. Rehab gedung sekolah, TPS juga, UMKM, semuanya akan terus kita selesaikan setidaknya bisa menjadi keberlanjutan bagi kepala daerah definitif nantinya,” ujar Iwan. [luc/suf]

  • Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Saran Komisi I DPRD Bondowoso: Open Bidding Digelar Setelah Pelantikan Bupati

    Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso menyarankan supaya open bidding ASN Eselon II digelar pasca pelantikan bupati-waki bupati. Open Bidding atau seleksi terbuka adalah pengisian jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka/transparan.

    Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Setyo Budi, bupati terpilih harus betul- betul mengetahui kapasitas peserta open bidding di Bondowoso. “Dan posisi tersebut harus ditempati oleh para pembantu bupati yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Setyo Budi kepada beritaJatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Kemampuan yang harus dimiliki mulai dari sisi manajerial dan bisa mengambil peran bagi pembangunan ke depan. Juga memiliki integritas dan kapasitas jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan.

    “Terlebih kan proses pelaksanaan open bidding di Bondowoso sedikit terlambat. Padahal angggaran pelaksanaan telah disetujui di P-APBD 2024 dan didok Agustus kemarin,” ulas legislator Partai Gerindra ini.

    Di sisi lain, surat rekomendasi atau persetujuan dari Mendagri, MenPAN-RB dan BKN sebagai dasar dilaksanakannya open bidding belum turun.

    “Saat ini juga bersamaan dengan akan berakhirnya pelaksanaan APBD karena sudah memasuki akhir tahun anggaran,” tutur wakil rakyat asal Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan tersebut.

    Ia menilai, karena telah memasuki berakhirnya pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2024, sehingga tidak cukup ketersedian waktu bila dilaksanakan pada Desember 2024.

    “Karena berdasarkan Permenpan No 15 thn 2019, untuk proses pengumuman saja dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran,” urai Budi.

    Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso, Gina Belanza Mulia senada dengan pendapat tersebut. Bahkan ia menilai apabila open bidding eselon 2 digelar sebelum pelantikan bupati definitif, maka kurang etis.

    “Terkait dengan wacana open bidding eselon 2 di Kabupaten Bondowoso kelihatannya kurang etis jika dilaksanakan di akhir tahun dan di masa transisi pemerintahan saat ini,” nilai Gina.

    Legislator PKB ini berpendapat, open bidding sebelum pelantikan akan mempengaruhi hak prerogatif bupati definitif. Dimana nantinya untuk menunjuk orang-orang yang kapabel dalam melaksanakan visi dan misinya.

    “Maka menjadi wajar jika hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hal ini benar dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan atau hanya sebuah konflik kepentingan?,” ucap Wakil rakyat asal Kecamatan Tenggarang tersebut. [awi/suf]

  • Tujuh Tahun Beruntun, Banyuwangi Raih Gelar Kabupaten Terinovatif

    Tujuh Tahun Beruntun, Banyuwangi Raih Gelar Kabupaten Terinovatif

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award  (IGA), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan raihan ini, Banyuwangi menjadi Kabupaten Terinovatif selama tujuh tahun berturut-turut. 

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dalam ajang tersebut Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara Kabupaten dan Kota untuk Regional Pulau Jawa. 

    “Alhamdulillah komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah  mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Ipuk, Jumat (6/12/2024)

    Dikatakan Ipuk budaya inovasi terus didorong karena selama ini  inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni program “Kanggo Riko”, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini. Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh  6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko.

  • Akademisi Ingatkan Pj Bupati Jombang Tentang Aturan Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Akademisi Ingatkan Pj Bupati Jombang Tentang Aturan Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Jombang (beritajatim.com) – Akademisi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Nana Abdul Aziz mengatakan, jika terjadi mutasi sebelum pelantikan bupati terpilih tentu akan mempengaruhi stabilitas, sehingga alangkah lebih bijaknya mutasi dilakukan setelah pelantikan.

    Hal itu diungkapkan dosen Administrasi Publik  UB usai diminta pendapatnya tentang rencana reposisi atau mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang sebelum bupati terpilih dilantik. Rencana mutasi tersebut sudah disampaikan Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo beberapa waktu lalu.

    “Apalagi jika mutasi dilakukan beberapa bulan sebelum pelantikan, tindakan tersebut tidak mencerminkan political ethic yang baik. Ini preseden buruk dalam perilaku organisasi pemerintahan kita,” katanya, Sabtu (7/12/2024).

    Selain itu, lanjut Nana, Bawaslu telah menyampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah, melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Maret lalu.

    “Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024,” jelas Nana.

    Menurut Nana, ini merupakan tindakan tegas Bawaslu untuk mengantisipasi netralitas ASN saat proses Pemilukada berlangsung hingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Jika proses itu dipaksa untuk dilakukan maka akan mencederai proses Pemilu.

    Pada Pasal 71 ayat (2), UU Pilkada nomer 10 tahun 2016 disebutkan bahwa kepala daerah tidak dapat mengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Nah, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri.

    Sementara itu, pada Pasal 162 ayat (3), ditegaskan bahwa kepala daerah yang ingin melakukan mutasi atau penggantian pejabat dalam kurun waktu tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari menteri.

    “Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),” demikian bunyi pasal 190 UU Pilkada.

    “Idealnya walau tidak bicara soal regulasi. Harusnya memang mutasi jabatan tidak dilakukan ketika masa transisi. Ini kaitannya dengan political ethic,” ujar Dosen yang kini menempuh pendidikannya S3 di Bandirma Onyedi Eylul University (BANU) Turki.

    “Jika proses mutasi tetap dilakukan dalam proses pemilukada berlangsung, ini akan menimbulkan banyak kecurigaan. Seolah-olah ada tendensi politik di dalamnya yang membuat mereka mengambil keputusan mutasi pegawai. Ini harusnya bisa dilakukan saat Bupati baru dilantik,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]

  • Diduga langgar HAM, Harìs Azhar minta stop aktivitas tambang batubara di Musi Banyuasin

    Diduga langgar HAM, Harìs Azhar minta stop aktivitas tambang batubara di Musi Banyuasin

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.com.

    Diduga langgar HAM, Harìs Azhar minta stop aktivitas tambang batubara di Musi Banyuasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 00:01 WIB

    Elshinta.com – Pengacara Hak Asasi Manusia, Haris Azhar, dari Haris Azhar Law Office, mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta penyalahgunaan administrasi dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Gorbi Putra Utama atau GPU di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Haris juga menyoroti persoalan ketenaga kerjaan dan lingkungan yang menurutnya telah merugikan masyarakat setempat.

    Haris Azhar menjelaskan persoalan ini tidak hanya berdampak kepada kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpengaruh serius terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas tambang diduga merusak kualitas udara dan air, sehingga mengganggu kehidupan masyarakat. 

    Haris Azhar menilai adanya pemindahan tapal batas Kabupaten ini melibatkan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang patut dipertanyakan.

    Bahkan, ia menduga terdapat kekuatan besar dibalik mulusnya operasi tambang tersebut. 

    “Kami juga dimintakan tolong oleh sejumlah warga, di satu wilayah, di Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan, terkait dengan  dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalam praktek bisnis yang dijalankan oleh PT Gorbi, Gorbi Putra Utama atau GPU, Dia bagian dari grup Atlas Corp TBK yang punya aktivitas salah satunya dan utamanya adalah praktek pertambangan.” kata haris Azhar kepada media, Sabtu (7/12).

    “Ini terkait dengan praktek pertambangan yang di Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan. Ada sejumlah leadernya, kira-kira pemimpin-pemimpinnya karyawan yang dipidanakan. Mereka adalah karyawan dari perusahaan SKB yang bergerak di sektor perkebunan sawit. GPU ini, mereka punya izin lokasi sejauh yang kami bisa konfirmasi itu seluas 4.000 hektare. Seribu diantaranya adalah lokasinya si SKB.” katanya.

    “Gara-gara Gorbi ini masuk, bahasa gampangnya menyaplok lokasinya SKB, mereka jadi kehilangan pekerjaan.” tambahnya seperti dilapokan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (7/12).

    Selain itu, Haris juga menyebut bahwa pemilik PT SKB yang kini berusia hampir 90 tahun masih berstatus sebagai tersangka dalam sengketa ini. Meskipun perusahaan sawit tersebut baru-baru ini memenangkan perkara di Mahkamah Agung.

    Dalam amar putusan, izin lokasi PT SKB dinyatakan sah. 

    “Bahkan si pemilik perusahaan SKB-nya sampai hari ini masih dalam status tersangka, umurnya sudah hampir 90 tahun, dan dia dalam perawatan di rumah sakit dan tidak boleh kemana-mana. Nah, praktek ini sudah berlangsung dari 2003 jaman SBY ini sebetulnya,” tambahnya.

    “Nah, ketika sudah dipermasalahkan oleh si pemilik perusahaan SKB, beberapa hari lalu SKB yang perusahaan sawit baru menang perkara di Mahkamah Agung ngelawan si PT Gorbi.” tambahnya.

    Haris Azhar pun meminta agar Mabes Polri menghentikan upaya pemidanaan terhadap para karyawan dan warga yang terdampak, serta mendesak Komnas HAM untuk turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran kementerian terkait dalam menindak praktek tambang ilegal yang merugikan masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta