Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemendagri

  • Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, rakor mingguan ini menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.

    “Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” kata Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Presiden juga meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar.

    Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan.

    Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

    “Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

    Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia.

    “Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” jelas Prabowo.

    Presiden menjelaskan leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

    Dirinya berharap dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung.

    Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

    “Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” tambah dia.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.

    “Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami (dalam mengendalikan inflasi),” tutur Tito.

    Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu. “Sampai ada perintah dari Bapak (Presiden) untuk selesai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Diskominfo Gelar Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto

    Diskominfo Gelar Evaluasi dan Penguatan PPID Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Mojokerto menggelar Evaluasi dan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Srawung Media. Evaluasi digelar di Pendopo Sabha Mandala Madya Kota Mojokerto.

    Plt Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Santi Ratnaning mengatakan, kegiatan tersebut merupakan komitmen bersama untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas PPID. Dalam menjalankan tugas tersebut dibutuhkan sinergi dari semua unsur PPID.

    “Alhamdulillah sinergi dan kolaborasi yang kuat, solid dan tangguh di tahun 2024 ini Kota Mojokerto mampu mempertahankan sebagai badan publik informatif dengan nilai tertinggi di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya, Senin (9/12//2024).

    Kota Mojokerto tidak akan berhenti untuk memberikan inovasi. Karena inovasi tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk penyelesaian-penyelesaian dari yang dihadapi khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Tahun 2024, Diskominfo membuat tiga inovasi.

    “Yakni PPID Movi. Jadi kita punya mobil videotron yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat secara luas dan massif. Hal ini kita laksanakan secara berkala turun ke masyarakat,” katanya.

    Mobil videoteon tersebut berkeliling dan bisa berhenti di suatu tempat. Kedua PPID Goes to School dengan diawali mengundang seluruh komponen lembaga sekolah untuk mensosialisasikan kepada para pelajar terkait dengan keterbukaan informasi publik.

    “Nantinya akan dilakukan di tahun 2025, ke sekolah-sekolah. Ketiga saat ini kita siapkan menaikan terkait Peraturan Walikota menyesuaikan Peraturan Walikota 2021 dimana sudah naik di Kemendagri. PPID memfasilitasi terkait data dan informasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menambahkan, informasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap individu mempunyai hak informasi, apalagi terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan.

    “Terkadang badan publik mengalami resisten, sebagai badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi dan pengguna informasi mempunyai hak dapat informasi. Dan badan publik harus memberikan kemudahan ketika ada yang ingin mendapatkan informasi,” tuturnya.

    Gaguk menjelaskan, jika badan publik terdiri dari Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif. Informasi publik ada dua, informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan yakni menyangkut rahasia negara maupun perusahaan atau informasi tentang hak-hak pribadi.

    “Bagaimana cara mendapatkan informasi juga diatur, jadi ada kaidah untuk mendapatkan informasi juga diatur. Informasi yang diminta harus jelas tujuannya, ketika informasi ada biaya tentunya pengguna informasi yang menanggung biayanya,” jelasnya.

    Jika sudah sesuai regulasi dilakukan namun permohonan informasi tidak diberikan maka ada sengketa informasi publik dan disidangkan. Di Kota Mojokerto hampir di setiap kelurahan sudah ada layanan PPID.

    “Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kota Mojokerto mencapai indeks keterbukaan informasi publik secara baik, dan menduduki tingkat pertama PPID se-Jawa Timur,” pesannya.

    Dalam Evaluasi dan Penguatan PPDI Kota Mojokerto Tahun 2024 dan Srawung Media, Diskominfo Kota Mojokerto menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin menjadi narasumber. Yakni terkait Evaluasi dan Penguatan Layanan Informasi Publik Kota Mojokerto Tahun 2024. [tin/kun]

  • Prabowo Sebut Indonesia Terlalu Kaya sehingga Banyak yang Ingin Merusak

    Prabowo Sebut Indonesia Terlalu Kaya sehingga Banyak yang Ingin Merusak

    Prabowo Sebut Indonesia Terlalu Kaya sehingga Banyak yang Ingin Merusak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    menyatakan Indonesia terlalu kuat dan terlalu kaya sehingga banyak pihak yang selalu ingin merusak Indonesia.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat meninjau Rapat Koordinasi Pengendalian
    Inflasi
    Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja,
    Kementerian Dalam Negeri
    , Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).
    “Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak,” kata Prabowo, Senin, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.
    Prabowo menuturkan, pemerintah akan melakukan
    swasembada pangan
    maupun swasembada energi di bawah kepemimpinannya, begitu pula pengendalian
    inflasi
    .
    Pasalnya, menurut dia, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan baik di tingkat nasional maupun daerah.
    ”
    Swasembada pangan
    , swasembada energi, kunci pengendalian inflasi, terobosan semacam ini juga sesuatu yang yang sangat bermanfaat,” ucap dia.
    Kepala Negara mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.
    Ia turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.
    Menurut Prabowo, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
    Di samping itu, Prabowo memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3 persen meski di tengah ketidakpastian global.
    Ia menilai, hal ini merupakan prestasi yang patut disyukuri.
    “Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, dibawah 3 persen inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global.
    Ia meminta semua pihak, terutama kementerian dan pemerintah daerah, untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.
    “Laksanakan, teruskan, kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimis. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Swasembada Pangan Kunci Kendalikan Inflasi

    Swasembada Pangan Kunci Kendalikan Inflasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto menekankan kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan di tingkat nasional maupun daerah.

    Karenanya, ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kecamatan sesuai dengan kearifan lokal.

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12).

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Menurut Prabowo, Indonesia selalu ingin dirusak oleh pihak yang tak bertanggung jawab lantaran dianggap terlalu kuat dan kaya.

    “Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi, terobosan semacam ini juga sesuatu yang yang sangat bermanfaat,” kata dia.

    Di sisi lain, Prabowo juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3 persen meski di tengah ketidakpastian global.

    “Secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, di bawah 3 persen inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” ujarnya.

    Selain itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Ia minta seluruh elemen bangsa tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

    Prabowo juga optimistis terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Ia minta semua pihak, terutama kementerian dan pemerintah daerah untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.

    “Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimis. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi,” ujarnya.

    (rzr/sfr)

  • Fraksi PKS-Nasdem Desak Pj Bupati Jombang Tunda Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Fraksi PKS-Nasdem Desak Pj Bupati Jombang Tunda Mutasi Jabatan di Masa Transisi

    Jombang (beritajatim.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana mutasi atau reposisi jabatan yang akan dilakukan oleh Pj (Penjabat) Bupati Jombang di lingkungan Pemkab setempat terus bergulir.

    Sebelumnya, penolakan disuarakan oleh fraksi PKB dan Gerindra DPRD Jombang. Kini pernyataan serupa dilontarkan oleh fraksi PKS-Nasdem, Senin (9/12/2024). Fraksi PKS-Nasdem juga mendesak Pj Bupati Jombang membatalkan rencana mutasi di masa transisi tersebut.

    Wakil Ketua Fraksi PKS-Nasdem H. Muhamad Said menyatakan bahwa rencana mutasi atau reposisi jabatan yang akan dilakukan oleh Pj Bupati Jombang saat ini sangatlah tidak tepat. Hal ini dikarenakan, hasil Pilkada 2024 sudah diputuskan. Yakni, pasangan Warsubi-Salman sebagai pemenang.

    “Seyogyanya di masa transisi ini tidak ada mutasi jabatan, sampai dilantiknya bupati baru pada Februari 2025. Saat ini Pj bupati fokus saja untuk menjaga dan mengkondisikan kabupaten Jombang aman, tenang dan berjalan dengan baik,” ujar Said.

    Said juga mengatakan, setidaknya ada dua alas an mutasi tersebut layak dibatalkan. Pertama, menghormati suara 515.880 masyarakat setara dengan 74,88% yang memilih Warsa (Warsubi-Salman). Kedua, Pj Bupati yang negaraawan seharusnya tidak mencederai etika publik.

    “Bila Pj Bupati Jombang bersikeras melakukan mutasi sebelum pelantikan Bupati-Wak Bupati, maka kami akan menggunakan hak konstitusional di DPRD Jombang,” pungkas anggota DPRD Jombang dari dapil 1 (Jombang-Peterongan) ini.

    Sebelumnya, Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo memberikan sinyal pelantikan promosi pejabat di lingkup Pemkab Jombang dilakukan usai Pemilihan kepala daerah serentak berkhir. Kepastian itu, ia terima langsung dari Kemendagri.

    “Jadi sesuai arahan pak Mendagri ditahan dulu sampai selesai pengumuman Pilkada,” ujar dia, Jumat (29/11/2024).

    Menurutnya, kewenangan Pemkab Jombang sebatas mengusulkan. Selebihnya, untuk persetujuan usulan adalah wewenang Kemendagri. “Kalau kewenangan kami mengusulkan ke Kemendagri, kalau beliau setuju kita jalankan, kalau tidak kita serahkan ke bupati selanjutnya,” tandas Teguh. [suf]

  • Bashar Al-Assad Melarikan Diri dari Suriah, Kemana?

    Bashar Al-Assad Melarikan Diri dari Suriah, Kemana?

    ERA.id – Bashar Al-Assad, pemimpin rezim Baath Suriah yang digulingkan, memutuskan mundur dari jabatannya dan melarikan diri dari Suriah, demikian menurut Kementerian Luar Negeri Rusia pada Minggu (8/12/2024).

    Kemlu Rusia, melalui pernyataan tertulisnya, menyatakan, kepergian Assad adalah hasil dari negosiasi antara rezimnya dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perlawanan bersenjata.

    Rusia juga mengeklaim bahwa Assad mengharapkan supaya perpindahan kekuasaan dapat berlangsung secara damai.

    Sembari menyatakan keprihatinan atas situasi di Suriah, Rusia menyerukan semua pihak untuk menghindari kekerasan dan menyelesaikan semua isu melalui upaya politis.

    Sementara itu, Kemlu Rusia mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan semua kelompok oposisi di Suriah dan mendorong mereka untuk menghormati pandangan semua kelompok etnis dan agama di negara tersebut.

    Rusia turut menyatakan dukungan untuk menjalankan proses politik yang inklusif sebagaimana amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 yang disahkan pada 2015.

    Pangkalan militer Rusia di Suriah tetap berada dalam kondisi siaga, meski tak ada ancaman langsung yang dihadapi personel militer tersebut, ucap Kemlu Rusia.

    Rusia juga akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan keselamatan warga negara Rusia yang menetap di Suriah.

    Detik-detik kejatuhan rezim Assad

    Pertempuran antara pasukan rezim dengan kelompok oposisi kembali pecah pada 27 November lalu yang dimulai di kawasan pedesaan di barat Aleppo, sebuah kota besar di Suriah utara.

    Pada 30 November, kelompok oposisi berhasil merebut pusat kota Aleppo dan menguasai keseluruhan Provinsi Idlib. Mereka pun merebut pusat kota Hama dari rezim pada 5 Desember.

    Kelompok oposisi turut merebut sejumlah permukiman di titik-titik strategis di provinsi Homs yang menjadi gerbang masuk ke Damaskus, sehingga semakin memacu upaya mereka maju ke ibu kota Suriah.

    Pada Jumat (6/12), pasukan oposisi merebut kawasan Daraa di Suriah selatan dekat perbatasan dengan Yordania. Mereka terus merebut kendali di Provinsi Suwayda di Suriah selatan pada Sabtu, sementara kelompok oposisi setempat turut merebut kendali di Quneitra pada hari yang sama.

    Kelompok oposisi anti-rezim Assad memasuki Damaskus dari sisi selatan ibu kota Suriah itu pada Sabtu. Pasukan militer pemerintah kemudian menarik diri dari kompleks kementerian pertahanan, kementerian dalam negeri, dan bandara internasional Damaskus.

    Kota tersebut pun takluk pada pasukan oposisi pada Minggu, usai pasukan rezim Al-Assad kehilangan kendali atas keseluruhan kota.

    Sementara itu, Pasukan Nasional Suriah (SNA), kelompok oposisi lainnya, meluncurkan operasi militer melawan kelompok Kurdi PKK/YPG, yang oleh Turki dianggap sebagai organisasi teroris, pada 1 Desember, dan merebut kota Tel Rifaat. (Ant)

  • Rencana Ria Ricis Tambah Momongan Lewat Adopsi, Moana Mau Punya Adik, Ini Syarat & Cara Angkat Anak

    Rencana Ria Ricis Tambah Momongan Lewat Adopsi, Moana Mau Punya Adik, Ini Syarat & Cara Angkat Anak

    TRIBUNJATIM.COM – Anak Ria Ricis mengaku ingin memiliki adik.

    Tak ayal, permintaan itu sampai membuat sang ibu kebingungan.

    Kini, mantan istri Teuku Ryan ini memutuskan mengadopsi anak.

    Lantas, seperti apa syarat dan cara mengadopsi anak di Indonesia?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Hal tersebut diceritakan langsung oleh Ria Ricis.

    Menurut penuturannya, Moana kerap meminta adik di depan teman-temannya.

    Keinginan Moana itu tentunya membuat Ricis kelabakan lantaran dirinya kini yang berstatus sebagai ibu tunggal.

    Namun, pada akhirnya, Ricis justru berencana untuk mengadopsi seorang anak untuk menjadi adik dari Moana.

    “Soalnya dia (Moana) udah minta adek juga, dia setiap ketemu temen temen ‘Ibu, Moana mau baby’ dia selalu ngomong begitu. Jadi aduh susah juga ya say kalau nunggu bunting nggak tahu kapan, ya udahlah kita adopsi aja,” kata Ria Ricis di The Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Mantan istri Teuku Ryan ini berencana akan mengadopsi seorang anak berjenis kelamin laki-laki.

    Pasalnya, Ricis sendiri memang sudah lama berkeinginan punya anak laki-laki.

    Sekarang ini juga merupakan waktu yang tepat untuk mengadopsi anak karena Moana membutuhkan teman bermain.

    “Iya jadi kan dulu tuh aku pengen banget anak cowok, terus aku rasa dia umurnya udah cukup untuk punya teman bermain, jadi aku pengen sih ngadopsi anak cowok,” jelas Ricis.

    Saat ini, perempuan 29 tahun itu sudah banyak ditawari berbagai pihak untuk mengadopsi anak.

    Namun, Ricis mengaku belum bisa memilih karena pihak rumah sakit masih melakukan proses pemeriksaan dan penyaringan.

    “Kemarin juga udah banyak yang nawarin, dari klinik, dari rumah sakit, dari orang pribadi, dari personal juga ada, cuman kita masih memilih milih,” ujar Ricis.

    “Kita belum tahu (kapan bisa adopsi) soalnya dari pihak klinik dan rumah sakitnya juga masih di-screening juga, karena kan nggak bisa sembarangan juga,” pungkasnya.

    Syarat dan cara adopsi anak di Indonesia

    Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

    Langkah ini juga harus dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.

    Selain itu, ayat (2) menerangkan, adopsi anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

    Calon orangtua dan anak yang akan diangkat sendiri harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

    Syarat adopsi anak tersebut, antara lain:

    Syarat anak yang akan diangkat

    Anak yang akan diangkat atau diadopsi harus termasuk:

    Belum berusia 18 tahun
    Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
    Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
    Memerlukan perlindungan khusus.

    Belum berusia 18 tahun, usia anak angkat meliputi:

    Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama
    Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak
    Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

    Syarat calon orangtua angkat

    Calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat berupa:

    Sehat jasmani dan rohani
    Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
    Beragama sama dengan agama calon anak angkat
    Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
    Berstatus menikah paling singkat lima tahun
    Tidak merupakan pasangan sejenis
    Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
    Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
    Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
    Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik
    bagi anak, kesejahteraan, serta perlindungan anak
    Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
    Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
    Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

    Khusus untuk pengangkatan anak oleh orangtua tunggal, hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) setelah mendapat izin menteri atau kepala instansi sosial di provinsi.

    Untuk pengangkatan anak WNI oleh warga negara asing, harus memenuhi:

    Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia
    Memperoleh izin tertulis dari menteri
    Melalui lembaga pengasuhan anak.

    Sedangkan, pengangkatan anak WNA oleh warga Indonesia wajib memenuhi syarat:

    Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia
    Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

    Cara adopsi anak secara legal

    Syarat sah pengangkatan anak menurut hukum Indonesia adalah melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku dan disahkan oleh penetapan pengadilan.

    Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007, calon orangtua harus mengajukan permohonan adopsi anak ke lembaga sosial.

    Dilansir dari laman Indonesia.go.id, berikut tata cara adopsi anak di Indonesia:

    1. Mengajukan permohonan

    Cara adopsi anak yang pertama adalah calon orangtua mengirimkan surat permohonan ke lembaga sosial.

    Jika adopsi terjadi antara anak Indonesia dengan orangtua WNI atau orangtua tunggal, surat permohonan adopsi anak disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi.

    Namun, jika adopsi terjadi antara orangtua Indonesia dan anak WNA atau sebaliknya, maka permohonan pengangkatan anak disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

    2. Membentuk Tippa

    Setelah surat permohonan pengangkatan anak diterima Dinsos atau Kemensos, maka akan dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tippa).

    Tim Tippa di tingkat Dinsos diketuai Kepala Dinas atau Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

    Sedangkan di Kemensos, tim Tippa diketuai Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan Polri.

    3. Kunjungan ke rumah calon orangtua

    Selanjutnya tim Tippa akan mengirim tim Pekerja Sosial (Peksos) ke rumah calon orangtua angkat.

    Tim Peksos mengadakan dialog dengan calon orangtua angkat, terkait kelayakan secara psikologi, sosial, ekonomi, serta melihat segala aspek kelayakan untuk mendapat hak asuh.

    Nantinya, tim Peksos akan mengunjungi calon orangtua angkat selama dua kali dalam masa 6 bulan.

    Kemudian, hasil kunjungan tim Peksos tersebut akan disampaikan ke tim Tippa.

    4. Kelengkapan calon orangtua

    Berdasarkan rekomendasi tim Peksos, tim Tippa akan meminta kelengkapan orangtua angkat, antara lain:

    Pasangan harus berstatus menikah.
    Bukti pernikahan yang sah, minimal lima tahun. Artinya, orangtua angkat yang pernikahannya kurang dari 5 tahun, tidak akan diizinkan.
    Surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit.
    Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
    Surat keterangan penghasilan, sehingga layak mengangkat anak.

    5. Penerbitan surat rekomendasi pengangkatan anak

    Jika semua dokumen tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Sosial akan memberikan rekomendasi berdasarkan usulan tim Tippa untuk diizinkan mengangkat anak.

    Setelah surat rekomendasi pengangkatan anak terbit, orangtua angkat mendapatkan hak pengasuhan sementara selama 6 bulan.

    Selanjutnya, jika masa pengasuhan sementara selama 6 bulan menuai hasil baik, maka pengangkatan anak akan ditetapkan oleh pengadilan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Peringati Hari Ibu 2024, TP PKK Pusat Gelar Fun Run dan Fun Walk di Monas

    Peringati Hari Ibu 2024, TP PKK Pusat Gelar Fun Run dan Fun Walk di Monas

    Peringati Hari Ibu 2024, TP PKK Pusat Gelar Fun Run dan Fun Walk di Monas
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP
    PKK
    ) Pusat menggelar Fun Run dan Fun Walk 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (8/12/2024). Gelaran ini melibatkan sekitar 20.000 peserta yang terdiri dari
    Kader PKK
    , Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan masyarakat umum.
    Ketua Umum TP PKK Pusat
    Tri Tito Karnavian
    mengatakan, acara tersebut digelar untuk memperingati Hari Ibu 2024. Kegiatan diikuti oleh kader-
    kader PKK
    dari Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, dan Tangerang, serta para istri menteri Kabinet Merah Putih.
    “Kami berkumpul bersama para kaum ibu dalam menyuarakan suara-suara ibu agar kami bisa membangun Indonesia bebas dari kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan juga perlindungan kepada anak-anak kita semua,” ujar Tri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
    Tri berharap, momentum Hari Ibu 2024 dapat menjadi tonggak sejarah untuk memajukan kalangan perempuan dalam membangun bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif mendorong upaya positif tersebut.
    “Dalam rangka memperingati Hari Ibu, mari seluruh komponen masyarakat bersama-bersama untuk terus memajukan kaum perempuan di Indonesia agar bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo yang telah mencanangkan kemajuan Asta Cita Indonesia,” imbuhnya.
    Pada sesi puncak acara, Tri mengenalkan sejumlah istri menteri dan pejabat terkait kepada masyarakat. Para peserta yang hadir menyambut dengan suka cita.
    Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Muhammad Tito Karnavian
    , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ), dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
    Selain itu, hadir pula istri Wamendagri Yane Ardian Racham, para istri Menteri Kabinet Merah Putih, Plt Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Niken Tomsi Tohir, dan Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

    Ikuti Fun Run dan Fun Walk 2024, Puluhan Ribu Kader PKK Gaungkan Indonesia Tanpa KDRT – Page 3

    Dalam pantauan di lapangan, terlihat sejumlah peserta Fun Walk membawa poster bertuliskan seruan Perempuan Indonesia Anti KDRT, Indonesia Tanpa Kekerasan Seksual kepada Perempuan, Stop Bullying pada Anak, dan kampanye lainnya yang menyuarakan kepentingan Ibu dan Perempuan Indonesia.

    Sebelumnya, para peserta Fun Run dan Fun Walk telah berkumpul di Silang Monas sejak pukul 05.30 dan sekitar pukul 06.15 WIB, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi secara resmi melepas lebih dari 20 ribu peserta dari titik start di Silang Monas Barat Daya.

    Rangkaian kegiatan PHI 2024 Fun Run 5K yang diikuti 500 orang dan terdiri dari kader PKK, Posyandu, masyarakat umum (khususnya wanita). Sementara untuk Fun Walk 2,5 Km diikuti 20.000 orang berasal dari kader PKK, Posyandu se-Jabodetabek. Adapun rute Fun Run yaitu start di Silang Monas, Sarinah, Thamrin, Harmoni dan finish kembali di Monas. Sementara untuk Fun Walk rutenya sama hanya tidak melewati Harmoni.

    Rangkaian kegiatan lainnya ialah pemeriksaan kesehatan yang diikuti 215 orang dari Jakarta. Sementara itu, untuk peserta donor darah ada 75 orang yang dibantu dari PMI dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, kegiatan ini juga turut memberikan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan pasar murah sembako, daging/ikan sebanyak 11.900 paket seharga 70.000/paket.

    Peserta Fun Run dan Fun Walk TP PKK juga dihibur aksi kocak MC Okky Lukman dan Igor.  Kemudian diramaikan juga hiburan dari Drumband Gita Abdi Praja IPDN, The Chaplin dan penampilan tarian dari Dinas kebudayaan DKI Jakarta. Peserta tidak hanya berasal dari DKI Jakarta, tetapi juga dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama dalam sambutannya Istri Wamendagri yang juga Pengurus TP PKK Pusat Yane Bima Arya menyampaikan Selamat memperingati hari ibu kepada seluruh Ibu-ibu Kader PKK yang hadir dan kepada Ibu-ibu di seluruh Indonesia. Kata Yane, dengan tema Hari Ibu hari ini adalah, Perempuan Menyapa Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.

    “Berdasarkan penelitian, kalau ibu bahagia maka bapak-bapak bisa tiga kali lebih bahagia,” ujar Yane yang disambut tepuk tangan dan gelak tawa seluruh peserta yang hadir.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Istri Menteri Kabinet Merah Putih, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, Plt. Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendagri Niken Tomsi Tohir dan jajaran TP PKK Pusat, Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Ika Oktaviana Teguh Setyabudi serta Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo.